GERAKAN MAHASISWA DAN PILPRES 2004


Oleh Satrio Arismunandar

Tidak terlalu sulit untuk melihat betapa terfragmentasinya gerakan mahasiswa Indonesia saat ini. Sepanjang paruh pertama tahun 2004, tidak terlihat aksi yang masif ataupun kesatuan langkah dari berbagai elemen mahasiswa, dalam menyikapi event nasional seperti pemilihan umum legislatif.
Tulisan ini akan menguraikan sejumlah faktor, yang menyebabkan terfragmentasinya gerakan mahasiswa tersebut. Kemudian, memaparkan kondisi dan prospek peran gerakan mahasiswa dalam konteks pelaksanaan pilpres mendatang.
Ada sejumlah faktor yang menyebabkan terfragmentasinya gerakan mahasiswa. Pertama, faktor yang paling mendasar adalah tidak adanya platform bersama di antara berbagai elemen gerakan mahasiswa, yang sejak awal memang sudah memiliki basis massa dan ideologi yang berbeda-beda.
Pada 1998, ketiadaan platform bersama ini dapat diatasi lewat keberadaan musuh bersama. Waktu itu, rezim Soeharto yang otoriter menjadi musuh bersama. Maka, menjatuhkan rezim Soeharto lewat gerakan reformasi menjadi kepentingan bersama, yang menyatukan berbagai elemen gerakan mahasiswa. Namun, berbeda dengan kondisi 1998, pada tahun 2004 ini tidak ada musuh bersama yang bisa menyatukan seluruh elemen gerakan mahasiswa.
Kedua, bukan rahasia lagi bahwa sejumlah elemen mahasiswa, secara resmi atau pun tak resmi, berafiliasi dengan partai-partai politik atau kekuatan politik tertentu. Perbedaan afiliasi ini menyebabkan perbedaan penyikapan dan langkah, dalam menghadapi isu-isu nasional tertentu. Sebagai konsekuensinya, berbagai elemen gerakan mahasiswa umumnya dapat bersepakat dalam merumuskan agenda jangka panjang, namun mereka sulit bersepakat dalam menyikapi agenda atau kepentingan jangka pendek.

LMND dan KAMMI

Contohnya, kita dapat membandingkan posisi Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) dengan posisi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), terhadap Pemilu 2004. LMND, yang dekat dengan Partai Rakyat Demokratik (PRD), serta sejumlah organisasi mahasiswa “kiri” lainnya, pada Pemilu 2004 ini tidak memiliki afiliasi apapun dengan partai-partai politik yang berlaga di Pemilu legislatif.
PRD, sekalipun cukup populer sebagai oposan terhadap rezim Soeharto, ternyata gagal meraih kursi dalam Pemilu 1999. Belajar dari pengalaman pahit itu, tahun ini PRD memilih tidak ikut Pemilu sama sekali. Artinya, tidak ada peluang bagi PRD, untuk mewarnai parlemen ataupun mempengaruhi pemerintahan dari dalam sistem.
Oleh karena itu, amat mudah bagi LMND dan sejumlah organisasi mahasiswa lain sejenisnya untuk beroposisi total terhadap pelaksanaan Pemilu 2004. Pemilu legislatif maupun pemilihan presiden dianggap tidak akan menghasilkan perbaikan apapun bagi kehidupan rakyat. Pemilu dipandang lebih merupakan alat bagi para elite politik untuk melegitimasi diri dan mempertahankan kepentingannya. Sehingga, sebagai konsekuensinya, lebih mudah bagi mereka untuk menggelindingkan wacana gerakan ekstra-parlementer (“parlemen jalanan”) atau pembentukan “dewan rakyat.”
Posisi ini jelas berbeda dengan KAMMI, yang dekat dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS memiliki basis massa yang kuat, ideologi yang jelas, organisasi yang rapih, kekompakan internal-organisasional, dan yang lebih penting adalah peluang nyata untuk meraih suara dalam Pemilu. Terbukti, dalam Pemilu 2004, PKS meraih suara cukup signifikan di tingkat nasional, bahkan merebut suara terbanyak dalam pemilu legislatif di wilayah DKI Jakarta.
PKS memiliki peluang untuk berperan dari dalam sistem. Oleh karena itu, sejak awal, oposisi total terhadap Pemilu 2004 tidak pernah menjadi pilihan bagi KAMMI. Sikap maksimal yang bisa diberikan hanyalah keikutsertaan secara kritis dalam Pemilu 2004. Yang mereka kecam hanyalah kecurangan dalam perhitungan suara, praktik politik uang, dan sebagainya.
Kondisi semacam ini diperkirakan akan terus menghinggapi gerakan mahasiswa sampai diselenggarakannya Pilpres pada 5 Juli 2004. PKS secara resmi memang tidak mengajukan calon presiden dan wakil presiden sendiri. Namun, ini bukan berarti PKS tak punya peran dalam Pilpres mendatang. Massa pemilih PKS jelas bisa menjadi basis pendukung yang lumayan bagi capres manapun yang mau berlaga. Tentunya, yang didukung adalah capres yang akan bersikap akomodatif bagi aspirasi konstituen PKS.
Maka, dengan melihat konstelasi ini, dapat diperkirakan bahwa pada saat pelaksanaan pilpres mendatang, kondisi terfragmentasinya gerakan mahasiswa akan terus berlanjut. Penyebabnya, antara lain karena terus berlangsungnya afiliasi de facto antara sebagian elemen gerakan mahasiswa dengan kekuatan-kekuatan politik tertentu.

Penolakan capres eks-militer

Dalam perkembangan terakhir, ada isu-isu tertentu yang seolah-olah dapat menyatukan langkah gerakan mahasiswa. Seperti, penolakan terhadap militerisme dan munculnya tokoh jenderal purnawirawan eks Orde Baru –seperti Wiranto dan Susilo Bambang Yudhoyono-- sebagai kandidat presiden. Sejumlah aksi massa sempat diadakan dengan mengusung isu anti-capres eks-militer ini. Tokoh-tokoh eks-militer ini memang dapat dicitrakan sebagai “musuh bersama” bagi gerakan mahasiswa.
Namun, kegagalan para pemimpin sipil dalam pemerintahan pasca-Soeharto –mulai dari Habibie, Abdurrahman Wahid, sampai Megawati—dalam mewujudkan agenda reformasi, ditambah dengan merosotnya tingkat kesejahteraan rakyat dalam krisis multi-dimensi, telah mewariskan hambatan tertentu untuk menggalang dukungan rakyat. Isu pertentangan sipil-militer ini menjadi tidak relevan di mata rakyat. Seperti telah ditunjukkan oleh sejumlah hasil jajak pendapat dan hasil Pemilu legislatif sendiri, rakyat tampaknya tidak keberatan menerima tokoh eks-militer Orde Baru, sejauh dapat memberi mereka rasa aman dan kepastian perbaikan tingkat kesejahteraan hidup.
Jika upaya penciptaan “musuh bersama” tampaknya menghadapi hambatan, apakah mungkin bagi gerakan mahasiswa, untuk bersepakat mendukung capres tertentu, yang dianggap paling besar peluangnya melaksanakan agenda reformasi? Jawabannya: Mungkin saja, tetapi sulit.
Di mata mahasiswa, Wiranto dan Susilo B. Yudhoyono adalah capres yang cacat, karena sebagai petinggi militer keduanya dianggap terlibat dosa Orde Baru. Megawati dan Hamzah Haz selama berkuasa dipandang telah mengkhianati agenda reformasi. Sedangkan, Abdurrahman Wahid dianggap, ketika menjadi Presiden, telah menyia-nyiakan kesempatan melakukan reformasi. Oleh karena itu, Amien Rais sebenarnya adalah capres yang paling kecil tingkat resistensinya, dan berpeluang meraih dukungan dari gerakan mahasiswa.
Namun, kecurigaan mahasiswa terhadap perilaku elite politik yang manipulatif –suatu sikap yang sangat menonjol pada 1998, dan tampaknya masih cukup kuat pada tahun 2004 ini-- tampaknya akan menghalangi mereka untuk secara langsung mendukung Amien.
Selain itu, jargon gerakan mahasiswa sebagai “gerakan moral” yang tidak berambisi pada kekuasaan politik, akan menghambat langkah mereka untuk secara tegas mendukung capres tertentu. Gerakan mahasiswa secara formal tampaknya akan tetap menjaga jarak dari semua capres. Meski demikian, sebagai individu, suara kaum muda dan mahasiswa akan ikut menentukan secara signifikan, siapa Presiden RI 2004-2009 mendatang.

* Satrio Arismunandar, mantan aktivis Forum Mahasiswa Pascasarjana (Forum Wacana) Universitas Indonesia, yang mendukung gerakan mahasiswa 1998.

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)