PERAN AKUNTAN INDONESIA MENGHADAPI TANTANGAN KONDISI TRANSISI DAN GLOBALISASI


Oleh Satrio Arismunandar

Pengantar

Upaya membahas peran akuntan Indonesia saat ini tidak bisa dilepaskan dari konteks situasi dan kondisi transisional yang dihadapi negeri ini, serta kondisi global yang melingkupinya. Krisis multidimensi yang menghantam Indonesia, yang diawali dengan krisis moneter Juli 1997, telah menimbulkan perubahan-perubahan besar dalam masyarakat Indonesia. Termasuk tentunya perubahan dalam struktur sosial-budaya, ekonomi, politik, dan pertahanan-keamanan.
Perubahan-perubahan di dalam negeri ini terkait secara dinamis dengan berbagai perubahan global, yang terus berlangsung sampai sekarang. Pertengahan 2002 ini, misalnya, dunia finansial dikejutkan oleh skandal akuntansi terbesar di Amerika, yang berujung pada jatuhnya perusahaan energi raksasa Enron Corp. Harga sahamnya yang beberapa bulan sebelumnya mencapai puluhan dollar AS, dan nilai perusahaannya yang mencapai 48 milyar dollar AS, kini nyaris tak ada harganya.
"Keuntungan-keuntungan" yang tertera dalam laporan keuangan Enron beberapa tahun terakhir ternyata adalah kerugian-kerugian yang didandani sedemikian rupa, dengan trik akuntansi yang canggih. Kini, pemegang saham Enron yang mayoritasnya dipegang oleh publik siap menuntut seluruh komponen yang dianggap bertanggungjawab terhadap pengelolaan perusahaan tersebut, termasuk kantor akuntan publik Arthur Andersen.
Sulit dipercaya, skandal ini terjadi di Amerika, yang mengklaim diri sebagai pelopor good corporate governance dengan transparansinya, serta memiliki sistem audit dan pelaporan keuangan yang canggih. Kalau di Amerika, yang sudah sangat maju saja, bisa terjadi penyimpangan informasi publik oleh kalangan akuntan yang begitu parah, bagaimana pula di Indonesia, yang baru belajar tentang good corporate governance dan transparansi sejak gerakan reformasi 1998?
Membandingkan posisi akuntan Amerika dengan Indonesia mungkin terlalu jauh. Karena kenyataannya, sampai saat ini Indonesia masih berkutat dengan banyak persoalan kompleks, yang berkaitan dengan krisis multidimensi. Dalam politik pemerintahan, misalnya, sejak gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa menjatuhkan Presiden Soeharto, Mei 1998, Indonesia sudah tiga kali berganti Presiden. Sejak jatuhnya Soeharto, pentas politik Indonesia tak pernah betul-betul stabil. Stabilitas baru agak membaik di era Presiden Megawati Soekarnoputri.
Pemulihan ekonomi nasional dari kondisi krisis sudah berlangsung pesat di negara-negara tetangga, namun sebaliknya di Indonesia terasa berjalan sangat lamban. Upaya penyelesaian krisis ini dipersulit oleh kondisi keamanan yang kurang mantap di beberapa daerah. Seperti: maraknya gerakan separatisme, bentrokan horisontal antarkelompok masyarakat, aksi teror bom, dan sebagainya.
Selain itu, juga ada perkembangan baru dalam pemerintahan. Otonomi daerah dan desentralisasi kekuasaan kemudian menjadi tren, yang diwujudkan dalam pembentukan berbagai provinsi dan kabupaten baru. Implikasi dari kebijakan ini adalah bergesernya kegiatan ekonomi ke daerah-daerah, yang diiringi dengan sesekali tarik-menarik kewenangan antara pusat dan daerah.
Pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengembangkan sistem dan prosedur sendiri bagi sistem pelaporan keuangan. Ini sangat tepat dalam konteks desentralisasi fiskal dan upaya menciptakan reformasi keuangan di daerah. Berbagai perkembangan baru ini pada gilirannya menciptakan tantangan, sekaligus peluang, bagi para akuntan Indonesia untuk mengaktualisasikan perannya.

Pertanyaan Pokok soal Peran Akuntan

Dari penjabaran kondisi tersebut, ada sejumlah pertanyaan pokok yang dapat diajukan, dalam kaitannya dengan posisi akuntan Indonesia. Yakni: Peran dan kontribusi apa yang dapat diberikan oleh para akuntan Indonesia umumnya, dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) khususnya, dalam memulihkan kembali Indonesia dari keterpurukan, di tengah berbagai pengaruh dan tantangan globalisasi?
Hal kedua, kendala atau masalah apa saja yang dihadapi akuntan Indonesia, dalam upaya mewujudkan peran dan kontribusi tersebut? Dan terakhir, hal-hal apa saja yang dapat dilakukan oleh akuntan Indonesia ataupun institusi IAI, untuk mengatasi berbagai kendala dan masalah tersebut?
Jawaban yang jelas dan jernih atas tiga pertanyaan kunci ini akan sangat mempengaruhi gerak dan langkah para akuntan Indonesia selanjutnya. Bukan tidak mungkin, jawaban tersebut akan ikut menentukan, seberapa cepat negeri ini akan bangkit kembali dari keterpurukan yang berkepanjangan.

Kondisi Transisional di Dalam Negeri

Praktek akuntan di Indonesia sebenarnya sudah berlangsung lama, yakni sejak zaman Hindia Belanda, tahun 1642. Akuntan-akuntan Belanda tersebut mendirikan perusahaan-perusahaan yang juga dimonopoli kaum penjajah, sampai abad ke-19. Sesudah Belanda terusir oleh masuknya tentara pendudukan Jepang, mulai dikenal kursus ajun akuntan di Jakarta oleh Departemen Keuangan, yang bisa dinikmati warga Indonesia.
Sesudah Indonesia merdeka, pembentukan Ikatan Akuntan Indonesia dirintis pada tahun 1957 oleh sejumlah akuntan lulusan pertama Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan lulusan Belanda. Pada tahun-tahun inilah, pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda. Dengan pulangnya akuntan-akuntan Belanda ke negerinya, peran para akuntan Indonesia pun semakin berkembang.
Perkembangan itu semakin pesat setelah diresmikannya kegiatan pasar modal, 10 Agustus 1977, yang menjadikan akuntansi keuangan sangat penting. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat pada awal periode Orde Baru, serta tumbuhnya berbagai perusahaan dan jenis usaha, peran akuntan Indonesia pun makin berkibar.
IAI sendiri sebagai organisasi juga berkembang pesat, dengan anggota sekitar 5.000 orang, terdiri dari akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pendidik, dan akuntan yang bekerja di sektor pemerintah. Jumlah anggota ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Keanggotaan IAI sebenarnya masih dapat ditingkatkan, karena jumlah akuntan Indonesia yang terdaftar dan memiliki register seluruhnya adalah 16.000 orang.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang seiring dengan peningkatan peran akuntan Indonesia itu, sayangnya tidak berlanjut mulus karena hantaman krisis ekonomi, yang dampaknya masih terasa sampai sekarang. Bagaimanapun, krisis ini telah membuka mata kita tentang pengaruh globalisasi terhadap ekonomi Indonesia, selain membuktikan masih lemahnya fundamental ekonomi nasional selama ini.
Sebelum merumuskan peran dan kontribusi akuntan Indonesia, tentu kita harus memahami secara lebih spesifik, apa saja bentuk tantangan dan permasalahan yang dihadapi Indonesia dewasa ini, serta kaitannya dengan kondisi global. Pemahaman ini penting, karena peran dan kontribusi akuntan Indonesia --yang hendak dirumuskan tersebut-- bukanlah sesuatu yang diada-adakan, melainkan sesuatu yang diharapkan mampu diaktualisasikan, guna menjawab tantangan dan permasalahan secara proporsional.
Permasalahan yang dibahas pada tulisan ini akan lebih terfokus pada isu ekonomi, tanpa menafikan bahwa krisis yang menimpa Indonesia saat ini juga dipengaruhi faktor-faktor lain. Peran akuntan Indonesia di sini akan lebih ditekankan pada bidang ekonomi, yang memang relevan dengan kompetensinya.
Di bidang ekonomi, upaya mereformasi sistem ekonomi Indonesia belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Peran internasional melalui Dana Moneter Internasional (IMF), dalam pembenahan ekonomi Indonesia, sangat dominan. Namun berbagai langkah yang diusulkan IMF justru memperburuk kondisi ekonomi. Di sisi lain, begitu banyak kepentingan para elite politik dan ekonomi yang dikedepankan, sehingga menghasilkan langkah-langkah yang tidak konsisten dan tidak efektif dalam mereformasi ekonomi.
Baru akhir-akhir ini ekonomi Indonesia menunjukkan sedikit kecenderungan membaik. Pertumbuhan ekonomi mencapai 4,8 persen pada tahun 2000 dan 3,4 persen pada tahun 2001, jauh di atas perkiraan lembaga seperti IMF dan Bank Dunia, yang hanya memperkirakan pertumbuhan ekonomi kurang dari 2,5 persen. Pertumbuhan ini penting untuk menggerakkan kembali sektor riil yang mandeg lama akibat krisis. Geliat sektor riil, yang menjadi salah satu lahan bagi peranserta akuntan Indonesia, akan memberi sumbangan berarti bagi pemulihan ekonomi.
Meskipun ada sedikit tanda-tanda menggembirakan, perbankan nasional sayangnya belum pulih dari krisis dan belum menjalankan perannya secara normal sebagai lembaga intermediasi. Pertumbuhan kredit sangat kecil bahkan sebagian mengalami pertumbuhan minus. Kredit bermasalah (non performing loan – NPL) kembali membengkak, sehingga banyak bank yang didera kerugian dan modalnya kembali tergerus.
Penyebab utama belum pulihnya perbankan dari krisis adalah kondisi ekonomi makro yang belum mendukung. Suku bunga masih tinggi, rupiah belum stabil benar, laju inflasi masih tinggi, dan sebagian besar perusahaan belum direstrukturisasi utangnya.

Dimensi Internasional dan Globalisasi

Selain permasalahan transisional dalam reformasi ekonomi di dalam negeri, juga ada aspek-aspek internasional dan globalisasi yang berpengaruh signifikan. Upaya pemulihan ekonomi Indonesia tak bisa dilepaskan dari konteks globalisasi, di mana saling-pengaruh antara berbagai aktor ekonomi terjadi.
Dalam menghadapi era globalisasi, sistem akuntansi yang berkualitas adalah hal yang mutlak dibutuhkan. Sistem akuntansi yang terintegrasi akan membawa bisnis menjadi lebih efektif dan efisien. Adanya pencatatan yang tertib dan andal, menghasilkan adanya kepastian yang bisa dianalisis. Pelaku bisnis dapat menghitung aset, aktivitas dan kecenderungan usahanya. Terintegrasinya hal-hal ini membuat perencanaan dapat dilakukan.
Namun survai tahun 1999, yang dilakukan PricewaterhouseCoopers terhadap investor-investor internasional di Asia, menunjukkan, Indonesia dinilai sebagai salah satu yang terburuk dalam bidang standar-standar akuntansi dan penaatan, pertanggungjawaban terhadap para pemegang saham, standar-standar pengungkapan dan transparansi, serta proses-proses kepengurusan perusahaan. Sebuah kajian lain juga menunjukkan, tingkat perlindungan investor di Indonesia merupakan yang terendah di Asia Tenggara.
Sebagai gambaran, meskipun mungkin tidak terkait langsung dengan penilaian PricewaterhouseCoopers tersebut, angka persetujuan investasi asing (PMA) di Indonesia selama semester pertama tahun 2002 anjlok 42% dibandingkan dengan semester pertama tahun 2001. Yakni, penurunan dari nilai investasi 4,3 miliar menjadi 2,5 miliar dollar AS.
Kemerosotan investasi tersebut terutama disebabkan persepsi investor yang masih negatif terhadap Indonesia, dan tidak adanya kebijakan dan inisiatif baru yang pro-investasi karena konservatisme otoritas keuangan. Selain itu, negara seperti Cina, Vietnam dan Thailand, sebagai lokasi investasi asing di kawasan Asia, juga semakin kompetitif.
Rating Indonesia, seperti ditunjukkan oleh Long Term Foreign Currency Rating Standard&Poors, merosot tajam sejak krisis akhir tahun 1997, sampai mencapai rating terendah Selective Default (SD). Sejak Oktober 2000, dengan berbagai langkah proaktif dalam bidang ekonomi, rating Indonesia meningkat tiga tingkat menjadi B minus. Namun sejak masa Kabinet Gotong Royong, rating Indonesia kembali anjlok berturut-turut tiga tingkat, sehingga saat ini menjadi Selective Default. Rating yang rendah tersebut menyebabkan biaya pendanaan (cost of fund) dari pinjaman komersial Indonesia meningkat.
Secara kasar, Indonesia digolongkan sebagai negara (jurisdiction) yang mempunyai mekanisme pengawasan lemah terhadap sistem keuangan, sehingga mudah disusupi oleh aktivitas kriminal. Data FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) per April 2002, menyebutkan, Indonesia bersama 18 negara lainnya –seperti Israel, Filipina, Rusia dan Mesir-- masih dimasukkan dalam daftar negara-negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan kejahatan pencucian uang (Non-Cooperative Countries and Territories - NCCTs). Meskipun FATF tidak memiliki wewenang secara hukum internasional untuk menindak negara-negara yang dianggap non-kooperatif dalam soal pemberantasan pencucian uang, implikasi dari masuknya sebuah negara dalam NCCTs sangatlah besar.
Sorotan FATF mendapat penegasan dengan pernyataan dari Unit Khusus Investigasi Perbankan (UKIP) Bank Indonesia, pada 11 Agustus 2002, bahwa pihaknya menerima 40 laporan mengenai transaksi yang mencurigakan dari dua bank asing dan lima bank domestik. Pihak Bank Indonesia (BI) tidak merinci nama bank-bank itu, dengan alasan rahasia perbankan. Namun BI menyebutkan, tujuh bank itu termasuk yang kooperatif terhadap peraturan BI dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Toh BI tetap berencana untuk memeriksa on the spot bank bersangkutan.
Selain berbagai sorotan dari dunia internasional tersebut, dari dalam negeri sendiri juga muncul kritik yang cukup santer. Hasil penelitian Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), yang kemudian disampaikan dalam diskusi terbatas dengan IAI, mengungkapkan beberapa hal yang patut diperhatikan para akuntan. Penelitian ini menggunakan basis faktor disclosure, yang tersebar dalam sejumlah peraturan Bapepam, yang wajib disampaikan kepada publik.
Ternyata, persentase yang kurang di bawah ekspektasi benchmark kepatuhan menunjukkan, hampir semua emiten tidak menjalankan dan tidak memenuhi prinsip keterbukaan informasi kepada investor. Sehubungan dengan hasil penelitian tersebut, pertanggungjawaban yang paling dipertanyakan adalah tanggung jawab akuntan publik, yang menyampaikan laporan keuangan, atau menjadi pihak yang seharusnya menyampaikan aspek keterbukaan kepada emiten.
Tetapi, seperti diungkapkan seorang pengamat di pasar modal, memang banyak rambu yang belum jelas dalam penyampaian laporan keuangan. Akibatnya, trik-trik laporan keuangan pun dilakukan emiten dengan memanfaatkan celah-celah peraturan yang masih lemah. Sektor korporasi Indonesia memang harus segera membenahi perilakunya, jika tidak ingin terjadi krisis kedua.

Perumusan Peran Akuntan Indonesia

Setelah melihat paparan kondisi krisis transisional di dalam negeri, serta mempertimbangkan berbagai aspek internasional dan globalisasi, mulai tampak jelas peran yang bisa diambil para akuntan Indonesia. Peran akuntan Indonesia adalah ikut serta secara aktif dalam proses pembenahan, perbaikan, dan pada akhirnya pemulihan perekonomian nasional, dengan memperhatikan berbagai konstelasi global yang terkait.
Peranserta tersebut harus diwujudkan melalui pemantapan profesionalisme serta penegakan kode etik akuntan, yang saat ini justru mendapat sorotan keras dari masyarakat. Sudah bukan rahasia lagi bahwa para akuntan Indonesia dituding –minimal secara moral-- ikut bertanggungjawab atas terjadinya keterpurukan ekonomi. Walaupun disadari pula, krisis yang melanda Indonesia ini punya dimensi eksternal, dan juga menghantam keras negara-negara Asia Timur lainnya.
Tudingan lain muncul dari sejumlah kalangan, yang prihatin melihat kelemahan para akuntan Indonesia dalam penegakan standar akuntansi dan kode etik profesi. Padahal komitmen untuk menegakkan standar dan kode etik tersebut justru sangat dibutuhkan, untuk menghidupkan lagi berbagai sektor ekonomi.
Tentu, tidak semua kalangan sependapat dengan tudingan lemahnya standar akuntansi ini. Salah seorang praktisi akuntansi Indonesia, misalnya, berpendapat, Sistem Standarisasi Akuntansi yang diterapkan di Indonesia sudah memadai, sehingga sulit bagi perusahaan keuangan untuk memalsukan fakta yang berkaitan dengan informasi publik. Dalam berbagai kasus penyimpangan informasi yang dituduh dilakukan oleh akuntan publik, kesalahan biasanya dilakukan oleh akuntannya, bukan institusi.
Kerasnya sorotan dan tudingan itu mungkin terasa berlebihan dan kurang mengenakkan bagi kalangan akuntan Indonesia. Bagaimanapun, tidak ada salahnya semua itu dijadikan masukan, serta bahan introspeksi, dalam merancang langkah dan tindakan yang perlu dilakukan, demi perbaikan citra profesi akuntan Indonesia.

Beberapa Langkah yang Perlu Dilakukan

Kita tahu bahwa IAI, sebagai organisasi profesi akuntan di Indonesia, tidaklah berpangku tangan saja menghadapi santernya kritik dan sorotan terhadap perilaku etis akuntan Indonesia. IAI dengan segala cara telah berupaya menegakkan etika profesi bagi akuntan.
Etika profesi akuntan di Indonesia telah diatur dalam kode etik Ikatan Akuntan Indonesia, yang terdiri dari kode etik umum akuntan Indonesia, kode etik kompartemen dan interpretasi kode etik kompartemen. Kode etik ini mengikat anggota IAI di satu sisi, dan dapat pula dipergunakan oleh akuntan lain yang bukan atau belum menjadi anggota IAI. Namun, dengan berbagai upaya penegakan kode etik itu, IAI mengakui, sikap dan perilaku tidak etis dari sejumlah akuntan masih tetap terjadi.
Tentang sikap dan perilaku akuntan yang melanggar etika profesi ini, sebenarnya sudah ada penelitian serius, yang dilakukan oleh Maryani dan Ludigdo (2001) dari Universitas Brawijaya. Maryani dan Ludigdo menunjukkan, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi perilaku etis akuntan, dan dua faktor yang memiliki persentase terbesar adalah religiusitas dan pendidikan. Menurut sebagian besar akuntan yang menjadi responden penelitian ini, pembinaan moral dan etika dianggap perlu, bahkan sangat perlu, dilakukan dalam rangka meningkatkan profesionalisme akuntan.
Dari penelitian ini terlihat pentingnya pendidikan akuntansi (pendidikan formal). Faktor pendidikan mempunyai pengaruh besar terhadap perilaku etis akuntan, sebab pendidikan tinggi akuntansi tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan bisnis dan akuntansi (transformasi ilmu pengetahuan), tetapi juga mendidik mahasiswa agar memiliki kepribadian (personality) yang utuh sebagai manusia. Penelitian Hiltebeitel dan Jones (1992) menunjukkan, pengambilan keputusan etis dipengaruhi oleh pengintegrasian etika ke dalam mata kuliah yang diajarkan.
Berdasarkan sejumlah hasil penelitian tersebut, agaknya tidak berlebihan jika direkomendasikan perlunya dilakukan penelitian dan pengkajian yang mendalam, serta kebijakan yang terpadu, dalam menata kembali pendidikan akuntansi di Indonesia. Tujuannya, agar pendidikan akuntansi di Indonesia dapat menghasilkan para akuntan yang betul-betul profesional, teguh memegang kode etik profesi, kapabel, serta selalu siap dan tanggap menghadapi berbagai tantangan.
Selain penekanan dari aspek etika, aspek transformasi ilmu pengetahuannya sendiri tentu tak boleh ditinggalkan dalam pendidikan tinggi akuntansi. Hal ini menjadi penting dan krusial, karena di masa mendatang akan semakin banyak bentuk praktik transaksi bisnis baru, yang dipicu oleh perkembangan pesat teknologi informasi (TI).
Paradigma profesi akuntan di era milenium baru ini tak dapat dipisahkan dari teknologi informasi. TI berperan dalam mewujudkan good governance di Indonesia. TI juga berperan dalam pendidikan akuntansi, audit dan jasa atestasi lain, serta pengendalian atas transaksi elektronik. Perubahan lingkungan bisnis global, yang diwarnai dengan penerapan TI terkini di semua lini tersebut, pada akhirnya menuntut setiap perusahaan untuk beradaptasi dan mengubah strategi, jika mau survive dan terus berkembang. Di sini, sekali lagi, para akuntan Indonesia dituntut harus menunjukkan kompetensinya.
Semua usulan tindakan tersebut sejalan dengan tujuan pembentukan IAI. Antara lain: Mengembangkan dan menjaga peran profesi akuntan dalam masyarakat, sesuai dengan perkembangan zaman; memelihara martabat dan kehormatan profesi akuntan; serta meningkatkan kecakapan dan tanggung jawab profesional anggota.
Hal lain yang perlu dilakukan adalah mendorong para akuntan Indonesia, agar lebih tanggap dan meluas dalam pendekatannya ke lahan garapan, yang sekaligus juga merupakan lahan pengabdiannya. Para akuntan Indonesia tidak hanya diharapkan berkiprah di perusahaan-perusahan besar, tetapi juga di sektor usaha kecil dan menengah (UKM).
Struktur industri di Indonesia menunjukkan, jumlah perusahaan kecil, menengah dan koperasi justru jauh lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan besar. Oleh karena itu, keberhasilan dalam memberdayakan UKM dan koperasi akan memberi arti penting dalam pengembangan perekonomian nasional dan pemerataan kemakmuran.
Sebagai contoh, saat ini banyak UKM yang mengalami kesulitan untuk memperoleh kredit, akibat tidak jelasnya sistem akuntansi mereka. Bagaimana pihak luar negeri bisa melihat track record suatu perusahaan, dan tertarik untuk menanam investasi, jika laporan keuangannya saja tidak ada?
Dari sekitar 6,633 juta UKM di Jawa Timur, hanya UKM dengan omzet antara Rp 500 juta hingga Rp 5 milyar yang kemungkinan memiliki laporan keuangan. Selain 3.000 UKM dengan omzet Rp 500 juta – Rp 1 milyar dan 2.195 UKM dengan omzet Rp 1 milyar – Rp 5 milyar, sisanya tidak memiliki laporan keuangan. Akibatnya, mereka sulit mendapatkan kredit.
Pada gilirannya, perluasan lahan bagi peran akuntan Indonesia semacam ini akan memberi efek berganda. Selain menguntungkan bagi pelaku ekonomi bersangkutan, pemerintah pun akan mendapat keuntungan jika perusahaan-perusahaan menggunakan sistem akuntansi yang baik. Dari pendekatan praktis, adanya laporan keuangan yang transparan, di sisi lain akan meningkatkan pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak. Selama ini pemungutan pajak tidak optimal karena beberapa hal.
Meskipun unsur manusia sangat penting, adanya perangkat sistem akuntansi --yang memungkinkan terwujudnya transparansi—dapat mengurangi kebocoran-kebocoran. Saat ini tax ratio di Indonesia baru mencapai sekitar enam persen, jauh di bawah Filipina dan Singapura yang masing-masing 24 dan 27 persen. Kalau tax ratio naik secara signifikan, Indonesia mungkin tak perlu terlalu tergantung pada pinjaman IMF dan bisa menolak didikte oleh mereka.

Peluang Otonomi Daerah Bagi Aktualisasi Peran Akuntan

Selain berbagai kendala dan tantangan, perubahan-perubahan kondisi --akibat dinamika lokal di dalam negeri dan yang dihadirkan oleh era globalisasi— pada saat yang sama juga menghadirkan peluang-peluang baru bagi akuntan Indonesia. Peluang ini penting bagi akuntan Indonesia, dalam upaya lebih mengaktualisasikan peran dan kontribusinya. Salah satu peluang itu adalah dalam otonomi daerah.
Dengan adanya desentralisasi ekonomi, daerah kini dipacu untuk mengelola keuangannya sendiri secara efektif dan efisien. Pada saat yang sama, ada tuntutan dari masyarakat agar pengelolaan keuangan daerah itu bersifat transparan, mulai dari penerimaan sampai pembelanjaannya.
Berkaitan dengan hal itu, mulai tahun anggaran 2003 akan banyak daerah kabupaten yang akan mengubah sistem penyusunan laporan keuangannya, dari pola lama ke pola baru. Saat ini, baru dua pemerintah kabupaten yang telah menerapkan pola baru dalam sistem pelaporan keuangannya, yakni Gorontalo dan Bukittinggi.
Dalam hal ini, IAI sebenarnya sudah berada di jalur yang benar. IAI telah menjalin kerjasama dengan Partnership for Governance Reform in Indonesia (PGRI), dalam penerapan standar baru bagi pemerintah daerah, dalam akuntansi keuangan sektor publik yang lebih transparan, bisa dipertanggungjawabkan dan melibatkan partisipasi publik. Diharapkan manajemen organisasi sektor publik ini akan sesuai dengan standar baku akuntansi dan dapat menghasilkan laporan keuangan secara berkala.
Pengembangan sistem pembukuan sektor publik adalah upaya pertama yang dilakukan di Indonesia untuk memperbarui sistem keuangan berbasis kas tradisional (cash single entry) menjadi sistem input ganda berbasis accrual (accrual double entry), yang dapat lebih dipertanggungjawabkan. Salah satu manfaat nyata kegiatan ini adalah terwujudnya mekanisme yang akuntabel dan transparan, serta sistem pelaporan yang lebih representatif.
Dari kerjasama IAI dan PGRI ini, terlihat bahwa faktor penghambat utama dari pembaruan sistem akuntansi dan keuangan di daerah terletak pada komitmen kepemimpinan dan pembuat kebijakan, bukan pada kualitas sumberdaya manusia (SDM). Karena dalam pelaksanaannya, ternyata tidak dibutuhkan kualitas SDM yang tinggi. Keberhasilan proyek kerjasama ini dalam memperbarui sistem akuntansi dan keuangan di Semarang dan Sleman, Jawa Tengah, telah menumbuhkan minat dan prakarsa dari sejumlah pemerintah daerah lain untuk ikut menerapkannya.
Yang tak kalah penting, proyek kerjasama ini telah mendorong terciptanya jaringan yang baik antara IAI dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) dan pemerintah daerah. Selain itu, juga menjadi langkah awal dari pembaruan administrasi, sebagai bagian dari pembaruan tata pemerintahan di Indonesia.
Singkat kata, jelas masih banyak hal yang bisa dieksplorasi oleh para akuntan Indonesia dalam mengaktualisasikan peran dan kontribusi pengabdiannya. Apabila para akuntan Indonesia --dengan dukungan penuh dari IAI dan pemerintah-- dapat proaktif menghadapi berbagai tantangan lokal dan global tersebut, serta kreatif memanfaatkan berbagai peluang yang ada, sumbangan mereka bagi pemulihan ekonomi Indonesia dari kondisi keterpurukan akan sangat berarti. ***

Depok, Agustus 2002

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI