PERAN PERS DAN MEDIA TELEVISI DALAM PEMANTAUAN PEMILU 2004


Oleh Satrio Arismunandar

I. Pendahuluan

Pers memiliki berbagai macam peran. Peran pertama dan utama adalah menyiarkan informasi (to inform), entah informasi tentang peristiwa yang terjadi, gagasan, atau pikiran orang. Orang membaca suratkabar terutama karena ingin mencari informasi.
Peran kedua adalah mendidik (to educate). Lewat pemberitaannya, pers mencoba memberi pencerahan, mencerdaskan, dan meluaskan wawasan khalayak pembaca, pendengar, atau pemirsanya. Dalam konteks politik, pers memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, menyadarkan mereka akan hak dan kewajibannya sebagai warga.
Peran ketiga adalah menghibur (to entertain). Hal-hal yang bersifat menghibur sering kita temukan di media massa –seperti: berita seputar selebritis, teka-teki silang, cerita bersambung, dan lain-lain-- sebagai selingan dari berita-berita berat yang lain.
Peran keempat adalah mempengaruhi (to influence). Media yang independen dan bebas dapat mempengaruhi dan melakukan fungsi kontrol sosial (social control). Yang dikontrol bukan cuma penguasa, pemerintah, parlemen, institusi pengadilan, militer, tetapi juga berbagai hal di dalam masyarakat itu sendiri.
Maka, dalam membahas peran media di Indonesia, khususnya media televisi, kita tak bisa memisahkannya dari proses demokrasi yang coba kita bangun di negeri ini. Dalam kaitan pelaksanaan Pemilu 2004, tampaknya peran media yang menonjol adalah peran memberi informasi, mendidik, dan mempengaruhi.

II. Pemantauan Pemilu 2004

Penyelesaian berbagai krisis nasional yang kita hadapi saat ini membutuhkan adanya suatu pemerintahan yang memperoleh legitimasi rakyat, dipercaya, dan berwibawa, untuk bisa mengatasinya. Sedangkan untuk memperoleh pemerintahan yang demikian itu, tak bisa lain harus melalui Pemilu, baik untuk memilih anggota parlemen, DPD, maupun Presiden.
Namun Pemilu baru dapat membuahkan hasil yang diterima rakyat, jika pemilu itu betul-betul dilaksanakan dengan prinsip: langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber), serta jujur dan adil (jurdil). Untuk memenuhi prinsip itu, penyelenggaraan Pemilu tentu perlu dipantau oleh segenap elemen masyarakat.
Sejumlah organisasi pemantau Pemilu, seperti KIPP, UNFREL, Forum Rektor, dan sebagainya, menjadi kepanjangan tangan rakyat dalam memantau pelaksanaan Pemilu. Namun, apakah organisasi-organisasi tersebut mampu memantau seluruh proses Pemilu di berbagai daerah, dan mengkoordinasikan kerja pemantauan --yang melibatkan ratusan ribu relawan-- itu dalam waktu yang sudah sangat singkat ini?
Jawabnya, tentu mengandalkan kapasitas organisasi-organisasi itu saja masih belum memadai. Dalam hal ini, jurnalis dengan media massanya menjadi unsur pendukung, serta merupakan mata, telinga, dan mulut rakyat. Media massa memantau pelaksanaan Pemilu dan menyiarkan/memberitakan hasil pantauannya, sehingga diketahui rakyat. Bahkan hasil pantauan organisasi pemantau Pemilu pun butuh media massa untuk bisa diketahui rakyat.

III. Tahapan Pemantauan Pemilu

Dalam proses penyelenggaraan Pemilu, secara kasar tahapannya bisa kita bagi dua:
• Tahap I, sebelum pemberian suara (sebelum April 2004): Ini mencakup ke masa pendaftaran pemilih, pendaftaran dan verifikasi parpol, persiapan menjelang kampanye dan pelaksanaan selama kampanye.
• Tahap II, pemberian suara dan perhitungan suara (April 2004 dan sesudahnya).

IV. Potensi Pelanggaran

A. Potensi pelanggaran yang perlu dipantau pada Tahap I :

1. Pemalsuan KTP/manipulasi dalam pendaftaran calon DPD
2. Anggota panitia pemilu ikut berkampanye
3. Kekerasan/teror/intimidasi terhadap pendukung partai lain
4. Pengrusakan atribut kampanye partai lain
5. Money politics, memobilisasi massa kampanye dengan imbalan uang
6. Institusi negara/birokrasi memobilisasi massa dengan menggunakan kewenangan politik/ birokratis yang dimilikinya
7. Kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, pemerintah, atau rumah ibadah
8. Fitnah lintaspartai / lintasfigur
9. Pengrusakan fasilitas publik/gangguan keamanan publik
10. Larangan kampanye bagi partai tertentu, atas alasan teknis/politik/keamanan yang tidak transparan
11. Larangan bagi juru kampanye tertentu atas alasan teknis/politik/keamanan yang tidak transparan
12. Pemerasan (halus/kasar; langsung/tidak langsung) dengan dalih dana kampanye
13. Gangguan/sabotase atas jalannya kampanye secara umum
14. Manipulasi informasi; kampanye dengan menggunakan kebohongan sebagai alat
15. Pengerahan massa/arak-arakan, dengan memanfaatkan sentimen irasional/ kemarahan massa yang menyulut konflik/kekerasan massa
16. Kampanye sebelum waktunya
17. Pelanggaran materi kampanye
18. Pelanggaran cara penggalangan dana kampanye
19. Pelangaran batas dana kampanye
20. Pelanggaran penggunaan dana kampanye
21. Lain-lain.

B. Potensi pelanggaran yang perlu dipantau pada Tahap II :

1. Pembukaan dan penutupan tempat pemungutan suara (TPS) tidak tepat waktu
2. Kotak suara tidak kosong saat dimulainya pemungutan suara
3. Multi vote (satu orang memasukkan lebih dari satu suara)
4. Pencoblosan perwakilan dan atau kolektif
5. Mobilisasi pemilih dengan motif "membantu"
6. Intimidasi terhadap pemilih untuk memilih parpol tertentu
7. Intimidasi/kekerasan/penghalangan tugas terhadap saksi dari parpol
8. Penandaan kertas suara
9. Pemalsuan kertas suara
10. Pemalsuan tinda penanda (indelible ink)
11. Penolakan diskriminatif terhadap pemilih tertentu
12. Pelanggaran terhadap hak pemilih atas kerahasiaan pilihannya
13. Netralitas lokasi TPS
14. Tindakan kekerasan secara umum sehingga pemungutan suara terhenti
15. Proses penghitungan tertutup bagi saksi parpol atau masyarakat, mulai dari tingkat TPS, desa, hingga provinsi
16. Perusakan kertas suara (di tingkat TPS)
17. Penggelembungan perolehan suara
18. Pengabaian panitia atas keberatan yang diajukan saksi/masyarakat
19. Tidak diberitakannya berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara
20. Manipulasi hasil perhitungan suara dengan program komputer
21. Pelaporan dan pencatatan rekapitalisasi hasil pemilu yang tidak jujur
22. Penolakan atas hasil Pemilu yang telah dikonfirmasikan/dikuatkan oleh hasil pemantauan-pemantauan independen (tidak ikhlas untuk kalah)
23. Lain-lain.

V. Kendala yang dihadapi pers dalam pemantauan Pemilu:

Sejak awal, sudah disadari bahwa daya jangkau para pemantau Pemilu sangat terbatas, baik dari segi wilayah maupun tahapan/aspek yang bisa dipantau secara efektif. Sehingga masih banyak peluang untuk kecurangan. Daerah perkotaan tampaknya akan lebih mudah dipantau ketimbang daerah pedalaman.
Sejumlah organisasi pemantau Pemilu punya metode yang berbeda dalam teknik pemantauan Pemilu dan cara perhitungan hasil Pemilu, sehingga ada problem dalam koordinasi, dan pertukaran informasi. Bisa juga terjadi "persaingan" dalam rekrutmen relawan untuk tugas memantau Pemilu.

Para insan pers juga mengalami sejumlah kendala, di antaranya :
1. Selain mungkin disibukkan oleh tugas rutin yang tidak terkait langsung dengan liputan Pemilu, para jurnalis bisa jadi terbagi-bagi dalam sejumlah organisasi jurnalis pemantau Pemilu. Dan di antara organisasi-organisasi ini tidak ada koordinasi ataupun pertukaran informasi yang baik, dalam peliputan dan pemantauan Pemilu.
2. Persaingan antar media, khususnya media televisi, juga tidak mendorong mereka untuk saling bertukar informasi tentang adanya kasus di daerah pemilihan tertentu. Padahal, pemberitaan yang meluas tentang adanya kasus kecurangan tertentu, misalnya, dapat mendorong penuntasan kasus tersebut.
3. Pengetahuan dan pengawasan publik melalui pers, meski cukup meluas, pada prakteknya juga hanya bisa dilakukan secara terbatas. Ada beberapa faktor penyebab untuk hal ini:
• Pertama, jumlah media dan jurnalisnya yang terbatas.
• Kedua, daya jangkau liputan dan pemberitaannya juga terbatas (dalam hal ini media radio dan TV lebih punya keunggulan, karena tak butuh sarana distribusi seperti media cetak). Sejumlah media, karena keterbatasan sarana dan dana, dengan sendirinya akan membatasi area peliputan/ pemantauannya.
• Ketiga, daya beli masyarakat yang merosot selama krisis ekonomi, tidak mendorong mereka untuk mengkonsumsi dan memantau pemberitaan media cetak, misalnya.
4. Waktu persiapan yang minim, yang menyulitkan dalam memahami aturan main Pemilu yang ada (yang juga disusun tergesa-gesa). Kesulitan ini bukan cuma berlaku bagi masyarakat umum, tetapi juga bagi tim-tim pemantau sendiri dari berbagai organisasi, dan bahkan para jurnalis peliput Pemilu.
5. Konflik kepentingan dalam media massa karena pertimbangan pemasukan iklan. Partai-partai politik bermodal besar menjanjikan akan memasang iklan, yang berarti pemasukan uang besar untuk media, sehingga mereka cenderung untuk tidak terlalu kritis terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan partai bersangkutan.
6. Konflik kepentingan dalam media massa karena pimpinan media massa menjadi pengurus/simpatisan/atau pendukung parpol tertentu. Dalam Pemilu semasa Orde Baru, misalnya, mayoritas pimpinan media massa adalah anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan pendukung Golkar. Oleh karena itu, pemberitaan mereka cenderung membesarkan Golkar dan mengecilkan partai lain. Kecenderungan semacam ini masih besar kemungkinannya terjadi pada Pemilu 2004. Apalagi wartawan “bermental Orde Baru” ini sampai sekarang masih kuat bercokol di organisasi jurnalis dan di medianya masing-masing.
7. Konflik kepentingan dalam media massa karena sebagian wartawan menjadi anggota, pengurus atau pendukung partai politik tertentu (posisi ini bisa dengan restu atau tanpa restu dari pemimpin media bersangkutan). Hal ini juga akan mempengaruhi pemberitaan mereka.
8. Konflik kepentingan dalam media massa karena pimpinan media bersangkutan ikut aktif sebagai kandidat dalam Pemilu 2004, baik untuk posisi anggota DPR, DPD ataupun Presiden. Contoh yang paling menonjol adalah majunya Surya Paloh, pemimpin grup penerbitan Media Indonesia dan Metro TV, sebagai calon Presiden RI melalui Konvensi Partai Golkar. Sulit diharapkan, Media Indonesia dan Metro TV dapat bersikap fair terhadap kandidat lain.

Dalam kaitan pemantauan oleh media, maka butir 5, 6, 7, dan 8 di atas perlu mendapat perhatian khusus, jika media massa diharapkan berperan aktif dan efektif dalam pemantauan Pemilu 2004.
Pemantauan Pemilu oleh media massa sebetulnya membutuhkan suatu jaringan kerja, agar pemantauan itu dapat berjalan efektif dan efisien. Tanpa adanya jaringan kerja pemantau Pemilu pun, para jurnalis biasanya --karena tuntutan tugas dan profesinya-- akan melakukan juga pemantauan Pemilu.
Namun pemantauan seperti ini dilakukan sebagai bagian dari tugas peliputan, yang sifatnya kadang-kadang kontinyu (berkesinambungan), tetapi lebih sering bersifat temporer dan sporadis. Karena tidak adanya pola pemantauan yang sistematis, maka gambaran hasil pemantauannya pun tentu tidak menunjukkan keteraturan, sehingga sulit untuk dijadikan acuan.

Bahan referensi:
• Manual Pelatihan Pemantau Pemilu KIPP.
• Siaran Pers UNFREL, 21 Mei 1999.
• Eep Saefulloh Fatah, "Empat Puluh Titik Rawan Pelanggaran dalam Pemilu 1999",

Jakarta, 8 April 1999.

Makalah untuk Seminar Nasional Pers dan Pemilu 2004, yang diselenggarakan Student Press Association (SPA),) di Auditorium Universitas Setya Negara Indonesia (USNI), Jakarta, 9 Oktober 2003.

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI