REFLEKSI 50 TAHUN BANK INDONESIA: MENUJU INDEPENDENSI DEMI PENCAPAIAN MISI DAN VISI


Oleh Satrio Arismunandar


Pendahuluan

Separuh abad bukanlah waktu yang pendek bagi perjalanan suatu lembaga. Pada usia sedemikian, sebuah lembaga diharapkan sudah matang dan teruji menghadapi berbagai tantangan. Kemampuannya bertahan sampai separuh abad itu sendiri sudah menunjukkan adanya daya tahan dan kualitas tersendiri. Itulah yang dialami Bank Indonesia.
Bank Indonesia (untuk selanjutnya kita sebut BI) memiliki misi, untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Misi tersebut dilakukan dengan menjaga kestabilan moneter dan mengembangkan stabilitas sistem keuangan, untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan.
Sedangkan visinya adalah menjadi lembaga bank sentral yang dipercaya secara nasional maupun internasional, melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki, serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.
Melalui masa-masa berat dan sulit, termasuk periode ketika politik menjadi panglima di zaman Orde Lama, dan masa pemerintahan otoriter Orde Baru, bisa dibilang BI telah menunjukkan upaya yang keras untuk melaksanakan misi tersebut. Pernyataan ini bukanlah dimaksudkan untuk menutup mata atas berbagai kekurangan yang ada. Namun sejumlah kelemahan tersebut, secara jujur harus dikatakan, bukanlah semata-mata merupakan kesalahan BI.
Dalam beberapa hal, BI bisa dikatakan juga menjadi korban. Hal ini terlihat, misalnya, di zaman Orde Baru, ketika pemerintah atau penguasa begitu sering mengintervensi BI untuk kepentingan mereka, sehingga BI bisa dibilang tak lagi memiliki independensi. Implikasinya tentu saja berdampak serius pada kondisi moneter dan ekonomi bangsa.
Hal ini bukannya tak disadari oleh pihak BI. Era reformasi sesudah jatuhnya rezim Soeharto, memberi peluang bagi BI untuk secara bertahap menata kembali dirinya dan memulihkan independensinya. Karena, hanya dengan hal itulah, BI bisa memperjuangkan misi dan visinya.

Berawal dari De Javasche Bank

BI ikut berperan besar dalam membangun Republik Indonesia. Sebagai Bank Sentral, BI lahir pada tanggal 1 Juli 1953. Kelahiran BI ini didasarkan pada keluarnya UU Pokok Bank Indonesia atau UU No. 11/1953, hampir delapan tahun sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
Kalau melihat sejarahnya, BI merupakan hasil nasionalisasi dari De Javasche Bank, sebuah bank Belanda yang pada masa kolonial diberi tugas oleh Pemerintah Belanda, sebagai bank sirkulasi di Hindia Belanda. Jadi, De Javasche Bank inilah yang menjadi cikal bakal BI.
De Javasche Bank sendiri didirikan pada tahun 1828, atau 175 tahun yang lalu. Pada waktu itu, penguasa kolonial Belanda di Pulau Jawa masih terlibat dalam perang melawan Pangeran Diponegoro! Perang Diponegoro (1825-1830) waktu itu memakan anggaran cukup besar dan merepotkan pihak kolonial Belanda. Jadi, kalau dirunut jauh ke belakang, cikal bakal BI ini sudah ada jauh sebelum Republik Indonesia berdiri!
Menurut Oey Beng To, dalam bukunya Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia, pada awalnya De Javasche Bank hanya bertindak sebagai bank sirkulasi, bank yang menerbitkan uang. De Javasche Bank juga bukan bankers’ bank atau lender of last resort. Jadi bank-bank harus bisa hidup atas kemampuannya sendiri dalam membangun jaringan bisnisnya, agar bisa bertahan dan berkembang. Apalagi sistem jaminan pemerintah untuk tabungan atau deposito di bank dan sebagainya, waktu itu belum ada.
Selain berfungsi sebagai bank sirkulasi, De Javasche Bank dahulu juga melakukan kegiatan komersial. Tetapi, empat tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia, sesuai hasil Konferensi Meja Bundar, pada tahun 1949, De Javasche Bank kemudian ditetapkan sebagai Bank Sentral. De Javasche Bank juga tetap melakukan kegiatan komersial.
Pada tahun 1953, De Javasche Bank dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia yang sekaligus ditetapkan sebagai Bank Sentral. Gubernur BI pertama adalah Mr. Syafrudin Prawiranegara, dari Partai Masyumi. Meskipun berasal dari kalangan politisi, Syafrudin Prawiranegara waktu itu sangat dikenal kejujuran dan integritasnya, dan tidak pernah memanfaatkan jabatan sebagai gubernur bank sentral untuk kepentingan politik.

Menjadi Bagian dari Pemerintah

Pada periode tahun 1950-an sampai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden, 5 Juli 1959, BI bisa dianggap cukup berhasil menjalankan tugas dan kewajibannya. Laporan Bank Indonesia periode 1953-1959, misalnya, jelas sekali menunjukkan warna bank sentralnya.
Sayangnya, pada masa sesudah Dekrit Presiden sampai tahun 1968, BI lebih banyak difungsikan sebagai "kasir" pemerintah. Pada masa itu, anggaran negara berada dalam kondisi defisit yang sangat parah, sehingga harus dibiayai oleh BI. Hal ini akhirnya berujung pada hiper-inflasi yang meresahkan rakyat dan ambruknya kehidupan ekonomi. Harga-harga kebutuhan pokok bisa melonjak sampai 600 persen. Semua ini akhirnya ikut andil dalam menjatuhkan pemerintahan Orde Lama.
Kemudian masuklah era Orde Baru. Peran ganda sebagai bank sentral sekaligus melakukan kegiatan komersial, yang dilakukan BI pada masa Orde Lama, telah menyebabkan perkembangan moneter yang tidak sehat. Maka, pada tahun 1968, peran BI diubah lagi melalui UU No. 13/1968 tentang Bank Sentral. BI didudukkan secara murni sebagai Bank Sentral, dan tidak lagi melakukan kegiatan komersial, kecuali menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.
Namun, dalam perkembangan selanjutnya, beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut ternyata juga belum memberikan cukup jaminan, bagi terselenggaranya fungsi suatu bank sentral yang independen. Misalnya, BI diberi status dan kedudukan sebagai pembantu pemerintah. Hal ini membuka peluang terjadinya campur tangan yang besar dari pihak luar terhadap BI. Akibatnya, kebijakan yang diambil BI sebagai bank sentral menjadi kurang, atau bahkan tidak efektif.
Hal lainnya, cakupan tugas BI waktu itu sangat luas dan tidak terfokus. BI harus menangani banyak hal, mulai dari masalah kestabilan moneter sampai pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan kesejahteraan rakyat. Akibatnya, pemerintah dapat menugaskan BI untuk berbagai kegiatan, dengan alasan sebagai agen pembangunan, stabilisator maupun sebagai kasir. Dengan cakupan tugas yang sangat luas tersebut, sangat sukar mengukur kinerja BI.
Dengan tidak adanya ukuran keberhasilan tersebut, akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan wewenang BI pun menjadi kabur. Apalagi dalam kurun waktu tersebut peranan pemerintah sedemikian kuat, dan DPR tak lebih hanya sebagai tukang stempel kebijaksanaan pemerintah. Maka, tak usah heran, jika prinsip-prinsip pertanggungjawaban publik dan transparansi tidak dikenal pada waktu itu.

Kritik Terhadap BI dan Krisis Ekonomi

Salah satu posisi BI yang banyak dikritik dan dikecam orang, adalah pada masa terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, yang dimulai dengan krisis moneter di Thailand, Juli 1997. Krisis perekonomian Indonesia adalah dampak dari krisis yang melanda Asia pada tahun 1997-an, dan sebenarnya tidak ada satu negarapun yang menginginkan krisis itu terjadi. Ketika itu, BI dipandang tidak berbuat cukup banyak dalam memberi peringatan sebelum terjadinya krisis.
Kritik semacam ini tidak sepenuhnya keliru. Namun, para pengeritik harus memahami konteks dan kondisi riil pada saat itu, yang membelenggu tangan BI justru ketika para Direksi BI mau bersikap tanggap. Dengan mempertimbangkan konteks tersebut, kita dapat melakukan analisis yang lebih obyektif, faktual, jernih, dan proporsional.
Pada bulan Oktober 1996 dan April 1997, misalnya, Direksi BI telah bertemu dengan Presiden Soeharto, dan mengusulkan perlunya likuidasi beberapa bank bermasalah, yang dinilai indolvent. Namun, Presiden tidak menyetujui usulan tersebut.
Alasannya, waktu itu menjelang Pemilihan Umum 1997 dan Sidang Umum MPR 1998. Jika ada penutupan bank, stabilitas di bidang ekonomi, sosial, politik, dan keamanan dikhawatirkan akan guncang, dan negara jadi kacau-balau karena suhu politik memang sudah meningkat. Karena sikap pemerintah tersebut, pada 15 Agustus 1997, Direksi BI memutuskan untuk memberikan dispensasi, bank-bank bersaldo debet tetap ikut kliring.
Tetapi, sebenarnya justru cara-cara intervensi dari penguasa semacam itulah, antara lain, yang mendorong terjadinya kekacauan sistem perbankan, setelah diguncang krisis nilai tukar rupiah. Rakyat akhirnya harus membayar mahal intervensi kepada bank sentral, dengan mengucurnya Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai ratusan triliun rupiah, yang hingga saat ini juga masih bermasalah. Dalam hal ini, harus dipahami bahwa BLBI adalah kebijakan pemerintah, dan pada waktu itu kedudukan BI adalah bagian dari pemerintah.
Dengan latar belakang hal-hal tersebut, pada 17 Mei 1999, dua tahun setelah pecahnya krisis ekonomi, lahirlah UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia sebagai pengganti UU No. 13/1968. Undang-undang baru itu memberikan status dan kedudukan kepada BI sebagai Bank Sentral yang independen dan bebas dari campur tangan pihak luar, termasuk pemerintah. Status dan kedudukan khusus itu diperlukan, agar BI dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.
Tampaknya, itulah romantikanya sejarah! Semula Bank Indonesia ada di luar pemerintah, lalu masuk menjadi bagian dari pemerintah. Dan kemudian, sesudah berbagai dampak negatif dari banyaknya intervensi ke BI, lewat UU tahun 1999 ini, BI keluar lagi dari pemerintah

Koordinasi BI dan Pemerintah

Berdasarkan UU ini, BI memiliki otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya. Untuk lebih menjamin independensi tersebut, UU ini memberikan kedudukan khusus kepada BI dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia.
Sebagai lembaga negara yang independen, kedudukan BI tidak sejajar dengan Lembaga Tinggi Negara. Kedudukannya juga tidak sama dengan Departemen, karena BI berada di luar pemerintah. Secara hukum, ketentuan ini makin kuat karena juga sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa BI adalah bank sentral yang independen.
Oleh sejumlah kalangan, independensi BI kadang-kadang juga disorot, seolah-olah independensi itu sudah “kebablasan” dan menciptakan fenomena “negara dalam negara.” Pandangan semacam ini jelas keliru. Adanya independensi BI tersebut pada dasarnya adalah memperjelas kewenangan dan tanggung jawab. Sebelumnya, sebagai pembantu pemerintah, kewenangan dan tanggung jawab BI tidak jelas.
Jadi, tidak benar jika dikatakan independensi itu membuat BI berdiri sendiri, dan memunculkan fenomena “negara dalam negara,” yang tidak perlu berhubungan dan berkoordinasi dengan lembaga lain. Independensi ini justru harus dilihat sebagai interdependensi antarlembaga di dalam suatu negara, dengan kejelasan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Seperti dikatakan Deputi Senior Gubernur BI Anwar Nasution, meskipun BI independen, tetap terbuka kesempatan adanya koordinasi kebijakan dengan pemerintah.
Kunci dari stabilitas ekonomi makro adalah dilaksanakannya kebijakan fiskal yang sehat dan berkesinambungan, serta kebijakan moneter yang berhati-hati. Kedua kebijakan tersebut harus saling menunjang dan saling melengkapi. Oleh karena itu, kebijakan tersebut harus dilaksanakan atas dasar kerjasama dan koordinasi yang baik antara otoritas fiskal dan moneter, yaitu antara Pemerintah dan BI.

Tekad Baru dan Tantangan 2004

Pada ulang tahunnya yang ke-50, BI kembali menggarisbawahi tekad untuk menjaga independensi, yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hal itu ditegaskan oleh Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, pada acara Peringatan 50 Tahun BI, 1 Juli 2003 di Jakarta. Ia mengatakan, “BI, setelah 50 tahun, dengan UU baru, dengan semangat baru, dengan sikap baru, akan dibawa ke arah tugas pokoknya. Tugas pokoknya, yaitu menjaga stabilitas ekonomi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah pada umumnya.”
Stabilitas ekonomi itu, antara lain, tercermin dalam pengendalian laju inflasi, rendahnya suku bunga, dan stabilnya nilai tukar rupiah. Dalam perkiraannya, BI menetapkan nilai tukar rupiah berada pada rentang antara Rp. 8.800 dan Rp. 9.200 tahun 2003. Sedangkan, saat artikel ini ditulis, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika berada di sekitar Rp. 8.500.
Dari Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2004, terlihat bahwa di sisi moneter, pelaksanaan kebijakan akan diarahkan pada upaya pengendalian uang primer, agar sesuai dengan kebutuhan riil perekonomian, serta konsisten dengan sasaran inflasi, yang diperkirakan sekitar 7 persen. Untuk tahun 2004, perkembangan uang primer akan diarahkan untuk secara bertahap mencapai pertumbuhan rata-rata 9,9 persen.
Meskipun sampai pertengahan 2003 ini terlihat tanda-tanda yang cukup menggembirakan, BI tetap tak boleh lengah. Adanya ledakan bom di Hotel J.W. Marriott, Jakarta, beberapa waktu lalu menunjukkan, berbagai hal yang tak terduga bisa saja terjadi. Apalagi, dengan adanya pelaksanaan Pemilu 2004 dan pemilihan Presiden RI secara langsung pada tahun yang sama. Bukan tak mungkin, semua ini akan menaikkan suhu politik dan mempengaruhi kondisi ekonomi makro.
Masih banyak persoalan yang harus dihadapi BI pada tahun 2003 ini dan tahun 2004 mendatang. Namun, fakta bahwa BI mampu bertahan, dan terus memperjuangkan misi dan visinya pada usia yang ke-50 ini, menunjukkan, BI tak akan mundur menghadapi tantangan apapun. ***





Daftar Bacaan

1. Kompas, 17 Mei 2003, hlm. 27.
2. Kompas, 2 Juli 2003, hlm. 1.
3. Kompas, 22 Desember 2000, hlm. 15.
4. Nota Keuangan dan RAPBN Republik Indonesia Tahun Anggaran 2004, hlm. 11.
5. Prawiroardjo, Priasmoro. “Independensi BI, Pengertian dan Konsekuensinya,” dalam Kompas, 28 Juni 1999, hlm 4.
6. Prawiroardjo, Priasmoro. “Korupsi dalam Refleksi Sejarah Indonesia, Kasus Perbankan,” dalam Kompas, 19 Mei 1999, hlm. 4.
7. Tanuredjo, Budiman. “Setengah Hati Memerangi Korupsi,” dalam Kompas, 20 Desember 2000, hlm. 25.
8. Bahan-bahan dari Internet.

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI