ANTIPOLITISI DAN ANTIPOLITIK...


Oleh Satrio Arismunandar

Lord Tweedsmuir, salah satu penulis favorit Presiden Amerika John Fitzgerald Kennedy, dalam otobiografinya pernah menuliskan, “Arena publik adalah puncak karier, dan bagi orang muda, arena publik itu merupakan ambisi yang tertinggi nilainya. Politik tetap merupakan petualangan terbaik dan termulia.”

Tweedsmuir boleh saja mengatakan begitu, terutama kalau ia bicara dalam konteks politik di Amerika. Toh bagi sebagian kalangan masyarakat, termasuk masyarakat di Amerika sendiri, ada masanya ketika mereka merasa lelah dengan politik. Dunia politik mereka pandang sebagai dunia yang kotor, penuh tipu muslihat, konspirasi, tempat di mana idealisme dan prinsip digadaikan untuk kepentingan sesaat, dan semboyan “untuk kepentingan rakyat” menjadi retorika kosong.

Para ibu di Amerika dari kalangan ini setuju anaknya bercita-cita menjadi apa saja –pilot, dokter, ahli hukum, insinyur, dosen, atau artis—asal jangan jadi politisi. Lucunya, menurut salah satu jajak pendapat Gallup, para ibu ini masih menginginkan putranya tercinta suatu hari kelak bisa menjadi presiden, namun mereka tidak menghendaki putra mereka terlalu aktif di arena politik.

Politik pemerintahan akhirnya disebut sebagai “kekotoran yang diperlukan.” Ini sikap realistis karena bagaimanapun juga, suka atau tidak suka, kita tak bisa lepas dari berurusan dengan pemerintahan. Karena di situlah tempat di mana keputusan-keputusan yang mempengaruhi hidup kita dan hidup anak-cucu kita dibuat.

Tentu saja, bagaimana proses keputusan itu dibuat dan isi keputusan-keputusan yang dihasilkan akan mempengaruhi persepsi masyarakat tentang kekotoran dunia politik. Jika proses politiknya jelas dan transparan bagi publik, dan hasilnya betul-betul menguntungkan masyarakat, persepsi masyarakat terhadap politik dan politisi tentu membaik. Sebaliknya, jika proses politiknya tertutup dan keberadaan rakyat hanya dianggap angin, apalagi hasil proses politik itu semakin menyengsarakan rakyat, maka sentimen antipolitisi bahkan antipolitik akan meningkat.

Seandainya dunia politik Indonesia adalah panggung sandiwara, masyarakat sebenarnya masih rela menjadi penonton yang baik, asal sandiwara itu bermutu, jalan ceritanya jelas, setiap aktor menghayati perannya, dan sadar bahwa pertunjukan itu pada akhirnya harus memuaskan penonton. Apalagi penonton sudah membayar mahal.

Tetapi kalau tidak ada skenario, jalan cerita tidak jelas juntrungannya, setiap aktor berimprovisasi menurut maunya sendiri dan tidak menghayati perannya, lupa bahwa semua tingkah mereka disaksikan oleh penonton --yang sudah berkorban dengan meluangkan waktu, tenaga, dan uangnya untuk hadir di sana-- jangan salahkan penonton kalau lalu para pemain dicaci-maki dan panggung dilempari dengan botol Aqua! Masih untung kalau panggung tidak dibakar atau dirusak, seperti yang sering terjadi dalam sejumlah pertunjukan musik pop akhir-akhir ini.

Dalam kasus kemarahan penonton ini, tidak penting lagi siapa aktor yang berperan sebagai okoh protagonis atau tokoh antagonis. Semuanya sama saja. Dan kalau kekisruhan sudah terjadi, tentu pertunjukan akan ditutup oleh petugas keamanan.

Itulah mungkin yang terjadi di panggung politik Indonesia sekarang. Tidak ada panggung politik di negara lain yang begitu semrawut seperti Indonesia: Presidennya diduga korup dan terancam impeachment, Ketua DPR-nya jadi tersangka kasus tanah, Ketua MPR-nya dituding mau menerabas aturan konstitusi, Gubernur Bank Sentralnya tersangka kasus pidana perbankan, sementara Wakil Presiden dianggap terlalu banyak diam dan tidak punya inisiatif.

Terakhir, rakyat sendiri terombang-ambing, tidak tahu nasib mereka dan masa depan negeri ini mau dibawa ke mana. Mereka merasa skeptis, semakin apatis, dan semakin muak terhadap yang namanya politisi dan politik. Karena politisi dan politik menjadi identik dengan semua yang membikin bingung, resah, lelah, nilai rupiah anjlok, harga bahan kebutuhan pokok naik, investor kabur, jalanan macet (karena banyak demo), kekerasan, pembakaran, perusakan, dan sebagainya.

Anehnya, dalam situasi semacam ini, semua aktor politik masih menganggap serius perebutan peran “protagonis” dan “antagonis”, seolah-olah rakyat masih menganggap penting peran-peran semu itu. Padahal ceritanya tidak bermutu dan panggung sandiwaranya sendiri sudah ditinggalkan penonton, sehingga tidak jelas para pemain politik ini tampil bermain untuk siapa, kecuali untuk kesenangannya sendiri-sendiri.

Di pentas politik kita sekarang ada tokoh yang dulu paling sering bicara soal pluralisme dan antisektarianisme, tetapi sekarang memainkan kartu komunalisme, karena pragmatisme politik dan kepentingan sesaat. Ada tokoh yang dulu dikenal sangat reformis dan anti-Orde Baru, sekarang terkesan terjebak dalam soal remeh rebutan kursi. Ada juga tokoh yang dulu setia terus-menerus ikut Orde Baru, tetapi sekarang tiba-tiba tampil reformis dengan paradigma baru.

Para aktor politik tidak sadar, improvisasi yang mereka mainkan telah melebar tak jelas juntrungannya, sehingga bahkan panggung Sri Mulat yang lawakannya sering diulang-ulang pun masih jauh lebih bermutu ketimbang lakon politik yang mereka mainkan. Setidak-tidaknya, ada jalan cerita yang jelas dan para pelawak Sri Mulat sadar, mereka harus bermain maksimal untuk menghibur penonton. Jadi, orientasi setiap polah tingkahnya di panggung adalah untuk penonton, bukan untuk diri sendiri.
Saya tidak akan memperpanjang tulisan ini, karena jangan-jangan Anda pun sudah lelah dengan artikel-artikel berbau politik dan muak dengan kolumnis-kolumnis masalah politik! ***

Jakarta, 2001

Satrio Arismunandar adalah aktivis pendiri Yayasan Jurnalis Independen (YJI).

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)