DEPKOMINFO, DEPPEN WAJAH BARU?

Oleh Satrio Arismunandar

Kontroversi, yang berkaitan dengan keluarnya empat peraturan pemerintah (PP) tentang penyiaran, masih berlanjut. Salah satu butir yang dikecam keras dari substansi PP itu adalah pemberian peran –yang dianggap sangat besar dan berlebihan-- kepada Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo). Akibatnya, Depkominfo pun dituding sudah menyerupai Departemen Penerangan (Deppen) era Orde Baru dengan wajah baru.

Empat PP bermasalah, yang melatarbelakangi tudingan terhadap Depkominfo, itu adalah PP No. 49, 50, 51 dan 52 tahun 2005. Isinya berturut-turut adalah tentang: penyelenggaraan penyiaran oleh lembaga penyiaran asing, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan.

Berdasarkan PP ini, Depkominfo difungsikan sebagai lembaga regulator dan pengontrol penyiaran. Peran ini, oleh sejumlah organisasi pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dianggap bertentangan dengan dengan semangat kebebasan pers dan UU No. 32/2002 tentang Penyiaran. Keberadaan PP ini praktis memang memandulkan atau “menyerobot” peran KPI, yang berdasarkan UU Penyiaran berwenang sebagai regulator dan pengontrol penyiaran.

Reaksi keras pun muncul. Sepuluh organisasi pers dan masyarakat sipil, yang tergabung dalam Aliansi Pembela Pasal 28, pada 16 Desember 2005 menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mencabut kembali empat PP tersebut dan membubarkan Depkominfo. Keberadaan Depkominfo sejauh ini dipandang tak bermanfaat bagi publik, serta bagi proses sosialisasi dan diseminasi informasi. Kegagalan pemerintah mengantisipasi dan menangani kasus busung lapar, gizi buruk, polio, kelaparan di Papua, krisis kenaikan harga BBM, dan lain-lain menunjukkan, Depkominfo tidak berperan sebagaimana mestinya.

Selain itu, langkah-langkah Depkominfo untuk menjadikan dirinya sebagai lembaga regulator dan pengontrol penyiaran, seperti terlihat jelas dalam PP tersebut, akan melemahkan fungsi Dewan Pers dan KPI. Ini menjadi ancaman serius terhadap iklim kebebasan pers di Indonesia.

Semangat otoritarianisme

Kekhawatiran berbagai kelompok masyarakat sipil itu memang bisa dipahami. Perlahan tapi pasti, Depkominfo telah bertransformasi, dari departemen biasa dalam sebuah pemerintahan era reformasi, menjadi departemen yang menghidupkan kembali semangat otoritarianisme warisan Orde Baru. Juga, dari departemen yang semula diharapkan mengapresiasi kedaulatan rakyat menjadi departemen yang secara sistematis --bahkan dengan payung legislasi dan peraturan pemerintah-- melemahkan kedaulatan rakyat.

Tanda-tanda ke arah ini seharusnya sudah bisa terbaca sejak awal, dengan berlarut-larutnya penyusunan PP tentang penyiaran, yang menjadi instrumen pelaksanaan UU Penyiaran 2002. UU Penyiaran memberi peranan luas pada KPI untuk menjadi regulator dan pengontrol penyiaran. Tanpa PP tersebut, KPI tak ubahnya macan kertas yang mengaum kesana-kemari, tapi tak menggentarkan dan tak terlalu dipandang serius oleh pengelola media penyiaran.

Sadar bahwa dirinya ibarat sherif tak berpistol di kota yang penuh bandit, KPI semula berharap banyak terhadap PP tersebut. Celakanya, ketika PP yang lama ditunggu-tunggu itu akhirnya muncul, isinya justru bertolak belakang dengan semangat kebebasan dan demokratisasi yang terkandung dalam UU Penyiaran. PP itu bahkan mengkebiri kekuasaan KPI menjadi sekadar lembaga pemantau, pemberi rekomendasi, kritik dan saran.

Pada saat yang sama, media-media penyiaran justru mendukung pemberlakuan PP tersebut. Kalangan media ini bukannya tak menyadari bahwa PP itu memberi kekuasaan yang terlalu besar pada Depkominfo, dan bahwa kekuasaan itu bisa disalahgunakan oleh pemerintah yang otoriter. Namun, kalangan media penyiaran bersikap pragmatis karena besarnya kepentingan bisnis yang dipertaruhkan. Untuk mengamankan investasi milyaran bahkan trilyunan rupiah di bisnis penyiaran itu butuh kepastian hukum.

PP tentang penyiaran, meski tidak sempurna dan terlihat bersemangat otoriter, sudah memadai untuk kepastian hukum dan merancang prospek investasi. Kalangan media penyiaran tak siap menerima ketidakpastian baru, yang sudah tentu akan muncul jika keempat PP itu dicabut kembali, seperti tuntutan KPI dan aliansi organisasi masyarakat sipil.

Selain itu, bagi para pemilik media penyiaran, secara praktis tak banyak bedanya, tunduk dan patuh pada Depkominfo –seperti isi PP yang ada sekarang—ataupun tunduk dan patuh pada KPI, seperti yang ditegaskan oleh UU Penyiaran. Berurusan dengan Depkominfo atau pemerintah mungkin bahkan dianggap lebih mudah, ketimbang berurusan dengan KPI.

Dalam kondisi demikian, KPI terkesan tidak siap dan makin terjepit, di antara manuver sistematis Depkominfo dan langkah pragmatis pemilik media penyiaran. Tanpa kekompakan perlawanan dari organisasi jurnalis dan kalangan masyarakat sipil, Depkominfo akan betul-betul menjelma menjadi Deppen dengan wajah baru. Artinya, lonceng kematian bagi kebebasan pers.

* Satrio Arismunandar, mantan Sekjen Aliansi Jurnalis Independen (AJI) 1995-1997, pengurus pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)