DICARI: PERS YANG BERPIHAK DAN PRORAKYAT


Tanggapan untuk Agus Sudibyo dan Solahudin


Oleh Satrio Arismunandar

Kontroversi tentang apakah Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 perlu direvisi, yang mencuat dari rapat kerja antara Menteri Negara Informasi dan Komunikasi Syamsul Muarif dengan Komisi I DPR, 6 Desember 2001, telah ditanggapi para pengamat dan praktisi media. Agus Sudibyo dan Solahudin mengulas hal ini dalam artikel mereka di Kompas (4/1). Tulisan ini mencoba melengkapi, sekaligus menarik persoalan ke hal yang lebih substansial, yang menyangkut peran pers Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di tengah kondisi survival bangsa akibat hantaman krisis multidimensi saat ini.

Ide revisi UU Pers muncul karena adanya persepsi bahwa UU Pers yang ada gagal mengantisipasi ekses-ekses negatif dari kebebasan pers, seperti: pornografi, penyebaran berita bohong, provokatif, character assassination, serta fenomena wartawan gadungan. Mengingat semua ekses negatif yang disebut di atas adalah delik pers yang sudah terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Solahudin berpendapat, ada kesalahan logika dalam argumen untuk merevisi UU Pers. Menurut Solahudin, akar persoalannya adalah tidak efektifnya KUHP. Jadi, solusinya adalah bagaimana membuat KUHP bisa lebih bergigi, bukan merevisi UU Pers.

Sedangkan Agus Sudibyo menyatakan, yang diperlukan bukanlah merevisi UU Pers, tetapi justru memperkuatnya dengan perangkat hukum lain, untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang selama ini masih sulit dilakukan. Karena faktanya, UU Pers yang ada saat ini justru tak memiliki kekuatan pemaksa, dan belum efektif dalam menopang usaha investigasi media atas kasus-kasus yang menyangkut pejabat dan lembaga pemerintah.

Penulis pada prinsipnya sepakat dengan Solahudin dan Agus Sudibyo, dalam menyikapi ide revisi UU Pers. Namun ada yang jauh lebih penting dari sekadar memperdebatkan perlu-tidaknya merevisi UU Pers, yaitu bagaimana memperbaiki kondisi pers Indonesia saat ini yang sebagian besar mengalami disorientasi, kebingungan dalam memposisikan diri, dan telah gagal dalam memberi sumbangan berarti pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kondisi Indonesia saat ini sudah mengalami keterpurukan yang begitu dalam di seluruh sektor kehidupan: ekonomi, politik, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan. Kondisi ini diperburuk oleh tiadanya sense of crisis di kalangan elite politik. Tiga setengah tahun sejak jatuhnya rezim Soeharto lewat gerakan reformasi, Mei 1998, praktis tidak ada yang berubah dalam struktur dan pola kekuasaan kecuali figur-figurnya saja. Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih terus berlangsung. Banyak pelaku KKN kelas kakap era Soeharto tetap hidup nyaman, bahkan seperti masih mendapat tempat terhormat di era reformasi. Sementara itu, kekerasan politik, teror, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), benturan antarwarga, gerakan separatis, malah seperti meningkat.

Pers Perjuangan

Dalam kondisi semacam itu, apa yang telah dilakukan dan disumbangkan pers Indonesia? Ketika bangsa besar yang terdiri dari 210 juta penduduk dari Sabang sampai Merauke ini tengah kehilangan arah, pers --yang diharapkan bisa membantu memberi pencerahan dan menunjukkan arah-- ternyata malah ikut hanyut dalam carut-marut situasi. Pers Indonesia sekarang juga telah kehilangan rohnya sebagai pers perjuangan.
Pers Indonesia telah menjadi sebuah bisnis dan industri. Proses ini sudah dimulai sejak era Orde Baru, ketika ekonomi masih cukup baik namun represi politik tidak memungkinkan pers bersuara apa adanya. Sebagaimana industri-industri lain, pers terikat pada hukum pasar, yakni dengan menjadikan berita sebagai komoditi. Tidak menjadi masalah menjadi industri pers, jika memang dikelola secara profesional, mematuhi kode etik jurnalistik, dan dijalankan oleh orang-orang yang mengerti bahwa tugas pers bukan sekadar mencari laba. Namun sayangnya, sebagian besar pers kita masih jauh dari profesionalisme.

Berbagai ekses negatif dari kebebasan pers, yang memicu ide revisi UU Pers, adalah karena praktek-praktek pers industri, yang semata-mata menerapkan prinsip kapitalisme secara mentah, kasar, tanpa etika, tanpa pegangan moral, dan --tak perlu disebut lagi—tanpa misi memberi sumbangan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kalau saat ini ada pers yang berbau pornografi, salah kutip, tidak akurat, dan sebagainya, mungkin masih biasa. Namun di era reformasi ini ternyata ada media massa dari grup media yang cukup besar, yang secara sengaja mengobarkan sentimen SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) dalam konflik antarwarga sebangsa di Maluku, untuk sekadar menangguk keuntungan bisnis. Ada juga media yang "genit" dalam pemberitaannya, yang tidak bisa membedakan antara kebebasan menyampaikan informasi dengan kebebasan mendorong disintegrasi bangsa.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, peran pers Indonesia sekarang telah mengalami kemunduran yang memprihatinkan. Padahal secara historis, pers mempunyai peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pers memberikan koordinasi antara hasrat rakyat bagi kemerdekaan dan perjuangan sadar dari para pemimpin revolusioner, untuk mencapai tujuan bersama tersebut.

Tokoh-tokoh pejuang seperti Haji Agus Salim, Sam Ratulangi, Danudirdja Setyabuddhi (Douwes Dekker), Ki Hajar Dewantara, dan Tjipto Mangunkusumo, adalah tokoh-tokoh garis depan dalam pengembangan pers nasional, yakni pers yang berperan penting dalam perjuangan fisik di tahun 1940-an. Bahkan Bung Karno pernah memimpin Fikiran Rakjat di Bandung, Bung Hatta bersama Sutan Sjahrir memimpin Daulat Rakjat, Haji Oemar Said Tjokroaminoto memimpin Oetoesan Hindia, dan Dokter Soetomo mengusahakan Soeara Oemoem, yang dipimpin Tjindarbumi dibantu Sudarjo Tjokrosisworo.

Para tokoh pers pada waktu itu adalah kelompok terpelajar, sering berpendidikan tinggi, mengemban tanggung jawab kemasyarakatan, serta bisa bersikap radikal dan bebas dalam memandang kondisi masyarakat dan negara tempat mereka hidup, yang terlihat jelas dalam perjuangan mereka menentang penguasa kolonial.

Lahirnya suratkabar-suratkabar nasional pada waktu itu tidak jauh berbeda dengan gerakan kebangsaan Indonesia. Pers nasional dan gerakan kebangsaan Indonesia merupakan dwitunggal dalam arti yang luas. Antara gerakan kebangsaan dan persnya terjalin hubungan kerjasama yang erat. Pers nasional adalah cermin nyata kehidupan gerakan kebangsaan, dan sekaligus juga menjadi wahana penyebar gagasan-gagasan nasionalisme.

Berpihak pada Rakyat

Jika pers Indonesia pernah berperan membangkitkan nasionalisme dan mendukung revolusi kemerdekaan, peran apa yang diharapkan dari pers Indonesia sekarang? Dalam kondisi keterpurukan bangsa yang parah saat ini, di tengah berbagai krisis termasuk krisis moral, pers tidak bisa lagi bersikap netral. Pers yang bersikap netral ketika sedang terjadi krisis moral, adalah pers yang tidak bermoral. Pers secara tegas harus berpihak pada kepentingan rakyat.

Lalu siapakah "rakyat" itu? Bukankah Akbar Tandjung, Sjamsul Nursalim, Sudono Salim, Tommy Soeharto, Ginandjar Kartasasmita, Wiranto, Andi Ghalib, Sutiyoso, juga rakyat Indonesia? Dalam definisi tulisan ini, yang dimaksud dengan "rakyat" adalah mereka yang seharusnya bisa berdaya, namun telah dibuat tidak berdaya oleh struktur kekuasaan, struktur ekonomi dan politik. Dengan definisi semacam ini, menjadi jelas keberpihakan macam apa yang diharapkan dari pers Indonesia. Hanya dengan keberpihakan seperti ini, pers bisa berperan positif dalam memberdayakan bangsa untuk bangkit dari keterburukan, sekaligus mendorong pencapaian kedaulatan rakyat, yang selama ini hanya jadi retorika.

Dengan perspektif semacam ini, media massa cetak atau elektronik yang selalu memberi tempat leluasa kepada tokoh-tokoh, yang sudah dikenal luas sebagai koruptor dan pelanggar HAM era Orde Baru, misalnya, bisa disebut sebagai pers yang tidak bermoral. Sebagaimana pemberitaan pers pada bulan-bulan terakhir menjelang kejatuhan rezim Soeharto, Mei 1998, pers sekarang juga tidak boleh ragu-ragu atau setengah-setengah dalam mengkritisi dan menghantam berbagai penyimpangan terhadap semangat reformasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tetapi bukankah pers harus bersikap obyektif dan tidak berpihak? Menurut teori pers klasik, memang demikian. Tetapi, dalam pemahaman penulis, yang dimaksud "tidak berpihak" di sini adalah tidak berpihak pada kepentingan sempit perseorangan, kelompok, partai politik, pemilik modal, dan sebagainya yang bertentangan dengan kepentingan rakyat.

Selain itu, anggapan atau dalil bahwa pers bisa benar-benar bersikap "obyektif" dan "netral" pun kini sudah mulai ditinggalkan dalam teori-teori jurnalisme kontemporer. Dalam prakteknya, industri pers tidak pernah lepas dari pengaruh kepentingan pemilik modal, pemasang iklan, dan pihak-pihak lain yang menentukan kelancaran bisnis media. Akan lebih jujur jika kita mengakui hal ini, daripada menipu diri dan masyarakat dengan mengatakan bahwa media massa kita bersikap netral dan obyektif.

Jika krisis multidimensi Indonesia makin memuncak (yang tentunya tidak kita harapkan), rakyat makin menderita dan resah, sementara para elite politik masih terus terbenam dalam keasyikan bermain kekuasaan, mungkin akan tiba saatnya komunitas pers Indonesia digugat oleh rakyat. Hanya ada satu pilihan: Apakah media Anda prorakyat atau antirakyat? Maaf, tidak ada lagi tempat untuk pers yang "netral".

* Satrio Arismunandar, mantan Sekjen Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di era represi 1995-1997. Pendiri Yayasan Jurnalis Independen (YJI).

Comments

zarnuji said…
selamat berperang dan berjuang di pers di jurnalis dan investigastor yang tidak hanya berpihak ke rakyat banyak, tapi juga untuk kejayaan bangsa dan negara di masa depan

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI