DINAMIKA PERS INDONESIA DI ERA REFORMASI


Oleh Satrio Arismunandar*

Pendahuluan

Langkah dadakan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dengan menghapus keberadaan Departemen Penerangan dalam jajaran Kabinet Persatuan Nasional yang dipimpinnya, pada Oktober 1999, seolah-olah menjadi klimaks mengejutkan dalam proses keterbukaan dan demokratisasi kehidupan pers di Indonesia.

Sudah diakui secara meluas bahwa pers Indonesia adalah bagian tak terpisahkan dari gerakan reformasi itu, yang mencapai momen bersejarah dengan berhentinya Soeharto sesudah berkuasa selama 32 tahun, pada 21 Mei 1998. Meskipun pers bukanlah pelopor gerakan reformasi itu, sulit dibayangkan, gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa itu akan bergulir tanpa pemberitaan dan dukungan gencar pers Indonesia, baik dari media cetak maupun elektronik.

Pembubaran Deppen yang memiliki lebih dari 50.000 karyawan adalah langkah berani, dan bisa menjadi masalah politik baru bagi pemerintahan Gus Dur jika tidak ditangani secara seksama.[1] DPR merasa perlu menggunakan hak interpelasi, dengan memanggil dan meminta jawaban langsung dari Presiden, untuk menjelaskan latar belakang pembubaran Deppen dan Departemen Sosial. Menurut Gus Dur, pemerintah kini tidak akan mengatur-atur dan menjalankan apa yang sudah bisa dijalankan sendiri oleh masyarakat. Fungsi penerangan memang sudah bukan lagi monopoli pemerintah.

Bagi kalangan media cetak Indonesia, dengan lenyapnya Departemen Penerangan, kini tidak ada lagi lembaga “momok” bagi kebebasan pers, yang biasa mengintimidasi dengan ancaman pencabutan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP).[2] Itu adalah praktek yang umum di bawah rezim Orde Baru Soeharto, yang tertutup terhadap kritik dan tidak toleran terhadap perbedaan pandangan.

Begitu hebatnya tekanan itu, sehingga para Pemimpin Redaksi dari tujuh media massa –Kompas, The Indonesia Times, Pelita, Sinar Harapan, Merdeka, Sinar Pagi, dan Pos Sore—pada 26 Januari 1978 secara bersama-sama pernah mengirim “surat minta maaf” kepada Presiden Soeharto, sesudah medianya dilarang terbit oleh Kopkamtib. Dalam surat yang isinya meminta agar dibolehkan terbit lagi itu, juga tertera persetujuan dari Ketua Pelaksana Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Pusat, Harmoko, dan Ketua Umum Serikat Penerbit Suratkabar Pusat, Djamal Ali. Permintaan maaf semacam itu juga dilakukan Majalah Tempo pada 1 Mei 1982.[3]

Praktis pers Indonesia sudah membelenggu kebebasannya sendiri dan menyatakan tunduk pada rezim Soeharto. Namun lama sebelumnya pers Indonesia memang sudah dijangkiti proses meniadakan makna kebebasan pers itu sendiri. Sebelum era Presiden Soekarno, pers Indonesia oleh partai-partai politik dijadikan alat perjuangan politik, dan tinggal sedikit sekali suratkabar yang berhasil memelihara kebebasannya. Dalam keadaan demikian, rezim Soekarno akhirnya menjadikan pers Indonesia sebagai “alat revolusi”-nya Soekarno.[4] Hasilnya adalah kerusakan mendalam terhadap nilai-nilai jurnalistik dan kebebasan pers di Indonesia.

Pada tahun-tahun awal Orde Baru, suasana politik baru semula diharapkan akan mengangkat kembali martabat dan kebebasan pers Indonesia. Namun rezim Soeharto ternyata setali tiga uang dengan rezim Soekarno dalam sikapnya terhadap pers. Contoh hidup perlakuan ini mungkin bisa dilihat pada figur Mochtar Lubis, mantan Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi Harian Indonesia Raya (1949-1958 dan 1968-1974), yang pernah masuk penjara di rezim Soekarno dan rezim Soeharto karena kegigihannya memperjuangkan kebebasan pers.

Pada periode berikutnya di bawah pemerintahan Presiden Bacharudin Jusuf Habibie, pers Indonesia lebih mengenyam kebebasan, bahkan ada yang mengatakan pers Indonesia bersama pers Filipina menjadi pers yang paling bebas di Asia Tenggara.[5] Kebebasan ini sebagian besar disebabkan lemahnya legitimasi dan kredibilitas pemerintah Habibie sesudah berhentinya Soeharto. Kini dengan naiknya Gus Dur yang terpilih secara demokratis ke kursi presiden, pers Indonesia telah memasuki era baru, dengan tantangan-tantangannya tersendiri.

Pengalaman di Era Represi

Harus disadari bahwa pers Indonesia tidaklah hidup dalam ruang vakum. Ia berada dan tumbuh di tengah masyarakat yang bergerak, berkembang, dan berubah. Dan tidak bisa disangkal bahwa gerakan reformasi yang melanda negeri kita akhir-akhir ini, yang gemanya juga melanda negeri-negeri tetangga termasuk negara jiran Malaysia, telah ikut menimbulkan perubahan-perubahan pula pada dunia pers kita.

Singkatnya, ada semacam hubungan dialektis. Selain menerima pengaruh dari gelombang reformasi akhir-akhir ini, pers Indonesia lewat pemberitaan-pemberitaannya juga telah ikut mempengaruhi gerak reformasi. Dengan pernyataan ini, saya tidak bermaksud melebih-lebihkan peranan pers, karena memang pers tidak bisa berperan sendirian dalam mendorong perubahan-perubahan dalam masyarakat. Menurut pengamatan saya, dalam kasus gerakan reformasi 1998 yang kemudian menjatuhkan Soeharto, bukan pers yang menjadi ujung tombak perubahan, namun gerakan mahasiswa yang didukung masyarakat.

Ithiel de Sola Pool, ketika menuliskan peranan komunikasi dalam pembangunan, menyatakan: “Media massa melengkapi masyarakat dengan keterangan-keterangan dasar. Tetapi masyarakat tidak akan bertindak sesuai dengan keterangan-keterangan baru itu apabila mereka tidak dianjur-anjurkan oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka yang mereka kenal dan hargai.”[6]

Dalam kasus gerakan reformasi 1998, pers menangkap arus desakan yang amat kuat ke arah perubahan di dalam masyarakat Indonesia, dan baru kemudian sesudahnya pers ikut terjun serta memberi kontribusi dalam arus besar tersebut. Dalam hal ini, tekanan krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan menghantam kepentingan ekonomi kalangan industri pers ikut andil dalam memojokkan institusi-institusi pers untuk bersikap tegas dan memilih mendukung arus reformasi demi kepentingannya sendiri. Dalam hal ini, pers berperan sebagai katalisator yang mempertahankan dan mempercepat momentum gerakan reformasi.[7]

Dalam membahas posisi dan peranan pers Indonesia, saya di sini tidak menempatkan diri sebagai pengamat yang “obyektif” dan berjarak. Namun saya lebih menempatkan diri sebagai praktisi pers –atau lebih spesifik lagi, wartawan sebuah majalah berita mingguan-- yang merasakan langsung dinamika internal di dalam penerbitan pers dan dalam hubungan antara lembaga pers dengan kekuasaan, menjelang dan sesudah jatuhnya Soeharto.

Sebagai contoh, majalah tempat saya bekerja, Majalah D&R, dituduh menghina Kepala Negara hanya gara-gara memasang wajah Soeharto sebagai “King” dalam kartu remi, di cover Majalah D&R edisi 7 Maret 1998. Akibatnya, Pemimpin Redaksi dan Redaktur Pelaksana Majalah D&R diperiksa polisi.[8] Intimidasi macam ini masih terjadi hanya sekitar dua bulan sebelum Soeharto berhenti dan menyerahkan jabatan Presiden pada Wakil Presiden BJ Habibie pada 21 Mei 1998.

Untuk menggambarkan secara lebih konkret tentang kuatnya suasana represi era Soeharto, saya mencoba memaparkannya lewat pengalaman saya sendiri. Setelah bekerja di Harian Kompas sejak Juni 1989, saya dipaksa mundur dari posisi wartawan desk luar negeri Harian Kompas pada Maret 1995, karena keterlibatan saya dalam aksi-aksi protes menentang pembreidelan tiga media –Tempo, DeTik dan Editor— pada 21 Juni 1994. Alasan lain tekanan terhadap saya adalah karena keanggotaan saya di AJI (Aliansi Jurnalis Independen -- the Alliance of Independent Journalists) dan SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia – Indonesian Welfare Trade Union), dua organisasi yang dianggap antipemerintah Soeharto.[9]

Setelah keluar dari Kompas, saya menganggur selama dua tahun dan hanya aktif sebagai Sekretaris Jenderal AJI (1995-1997). Saya tak punya pilihan, karena nama saya masuk dalam “daftar hitam” Departemen Penerangan, yang waktu itu dipimpin H. Harmoko, dan kemudian dipimpin Letjen TNI R. Hartono. Tidak ada satu pun media massa nasional yang waktu itu berani mempekerjakan saya terang-terangan, meskipun --dalam keadaan normal-- pengalaman saya selama dua tahun sebagai wartawan Pelita (1986-1988) dan hampir tujuh tahun sebagai wartawan Kompas sebenarnya sudah lebih dari cukup sebagai kualifikasi untuk bekerja di media lain.

Saya bukanlah satu-satunya anggota AJI yang menerima perlakuan semacam ini. Para pimpinan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), satu-satunya organisasi wartawan yang diakui regim Soeharto waktu itu, dalam sejumlah pernyataannya memang melarang media massa mempekerjakan wartawan yang bukan anggota PWI.[10] Larangan itu tidak pernah dinyatakan dalam surat keputusan resmi PWI, tetapi efektif berlaku.

Maka ketika saya diam-diam mulai bekerja lagi di Majalah D&R, pertengahan 1997, nama saya tidak pernah tercatat secara resmi sebagai karyawan Majalah D&R. Maksudnya, kalau pihak Departemen Penerangan atau PWI sampai mengetahui aktivitas saya di Majalah D&R, pihak manajemen D&R bisa berkelit dengan mengatakan bahwa saya tidak pernah tercatat sebagai karyawan mereka.[11]

Transformasi dan Faktor Eksternal

Yang sering menjadi pertanyaan adalah bagaimana pers Indonesia –khususnya media cetak-- bisa “mentransformasi” dirinya, dari pers yang sangat hati-hati, sangat takut menyinggung perasaan penguasa yang otoriter, menjadi pers yang aktif menggerogoti kekuasaan dan ikut mendorong bergulirnya gerakan reformasi.

Menurut pengamatan saya, faktor eksternal memiliki andil besar dalam pergeseran itu, dan faktor itu adalah krisis ekonomi yang menghantam seluruh segmen masyarakat, termasuk kalangan industri pers sendiri. Melonjaknya harga kertas koran akibat jatuhnya nilai rupiah terhadap US dollar –yang mencapai titik terendah pada nilai tukar Rp 16.000 per satu US dollar-- membuat banyak media cetak megap-megap.

Sebagian besar kertas koran ini harus diimpor dan dibayar dengan valuta asing.[12] Selain itu, meskipun sebagian kertas koran sudah diproduksi di dalam negeri, 70 % bahan baku kertas masih diimpor. Ditambah lagi, seluruh investasi pembangunan pabrik kertas juga dalam dollar AS. Jadi harga yang harus dibayar penerbit pers kepada pabrik kertas praktis mengikuti fluktuasi dollar AS, ditambah adanya unsur monopoli dalam penyediaan kertas koran di dalam negeri oleh perusahaan kroni Soeharto.

Majalah D&R, yang baru dua tahun bangkit lagi, misalnya, hampir terkapar karena kenaikan harga kertas ini. Harga jualnya yang Rp 6.300 pada Februari 1998 sebenarnya sudah berada di bawah biaya produksinya. Agar bisa bertahan hidup, D&R yang berada di bawah manajemen Kelompok Jawa Pos itu seharusnya dijual Rp 8.000. Akibatnya, setiap bulan PT. Analisa Kita, penerbit D&R, menanggung kerugian Rp 432 juta bila dicetak 40.000 eksemplar setiap pekan. Paling tidak, kalau yang dicetak itu laku semua, perusahaan menanggung rugi Rp 2.700 per eksemplar.[13]

Naiknya ongkos produksi ini celakanya tidak bisa diimbangi dengan peningkatan tiras, yang bisa dibilang stagnan dari tahun ke tahun. Pendapatan iklan sendiri turun, karena kalangan dunia usaha yang biasa memasang iklan di media juga menghadapi kesulitan finansial. Untuk mengurangi cost, salah satu pos pengeluaran yang mereka pangkas adalah biaya iklan. Alasan lain memangkas iklan adalah karena pasar bagi produk-produk mereka juga lesu.[14]

Untuk bisa survive, sejumlah media cetak melakukan pengurangan jumlah halaman, pengurangan gaji dan berbagai bentuk bonus, tunjangan dan fasilitas untuk wartawan dan karyawannya.[15] Harian Media Indonesia terpaksa menghentikan 102 karyawan kontraknya. Harian Republika, meski tidak mem-PHK karyawannya, memilih merampingkan organisasi dengan jalan memindahkan sebagian karyawannya ke anak perusahaan. Republika juga mengurangi jumlah halaman, dan halaman mukanya tidak berwarna lagi.

Perjalanan dinas ke luar kota dan luar negeri juga dibatasi, termasuk pos-pos koresponden di luar negeri.[16] Ini bahkan terjadi di industri pers yang sudah sangat mapan, seperti Harian Kompas dari Grup Kompas-Gramedia. Harian bertiras besar, seperti Kompas, Suara Pembaruan, Media Indonesia, Republika, ditambah Sinar Pagi mengurangi jumlah halaman dan menaikkan harga. Harian Pos Kota dan Terbit mengganti jenis kertasnya dengan jenis kertas yang lebih murah.

Bicara soal harga kertas, posisi tawar penerbit pers semakin terpuruk. Apalagi harga dan pangsa kertas cuma ditentukan oleh PT. Aspex Paper. Sekitar 70 persen suplai kertas koran dalam negeri dipasok oleh perusahaan milik Mohamad “Bob” Hasan, salah satu kroni dekat Soeharto. Sisanya 30 persen baru diisi para importir dan beberapa pabrik kertas lain. Maka PT. Aspex Paper dengan leluasa memainkan harga. Anehnya, harga yang dipatok perusahaan Bob Hasan ini cenderung lebih tinggi daripada harga kertas impor.

Karena selisih harga itu, penerbit pers lebih suka membeli kertas koran impor daripada membeli produk PT. Aspex. Namun, mengetahui lalu-lintas kertas koran impor terus meningkat, pada awal 1997, Aspex mengusulkan pada pemerintah untuk memberlakukan pajak impor kertas. Permintaan itu dikabulkan. Karena impor kertas koran dikenai pajak 5 %, laju impor pun tertahan, dan harga kertas koran impor jadi lebih mahal daripada kertas produksi Aspex.[17]

Kondisi ini secara langsung atau tak langsung menempatkan pers dalam posisi berhadapan dengan regim Soeharto. Regim Soeharto, yang sarat dengan segala praktek KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), akhirnya dipandang sebagai biang segala persoalan, yang berujung pada berlarutnya krisis ekonomi dan ancaman terhadap kelangsungan hidup penerbitan pers itu sendiri.

Tidak mengherankan jika di kalangan pers sendiri, mulai mengkristal pandangan bahwa regim Soeharto pada hakekatnya sudah “tamat”, sudah menjadi regim yang busuk dan kehilangan kreativitas untuk memperbarui diri. Singkatnya, tidak ada harapan. Dalam bahasa yang lebih populer, Soeharto sudah dipandang merupakan bagian dari problem, bukan lagi bagian dari solusi terhadap krisis. Ruang untuk menenggang dan kompromi terhadap regim tampaknya waktu itu sudah makin tertutup.

Yang membedakan krisis ekonomi Indonesia sejak Juli 1997 dengan berbagai kondisi ekonomi nasional sebelum itu adalah skala dan spektrum permasalahannya, serta implikasinya terhadap berbagai lapisan masyarakat. Kalangan kelas menengah, yang biasanya tidak pernah terusik –bahkan bisa dibilang ikut menikmati “kue pembangunan”-- ketika ekonomi Orde Baru masih mengalami tingkat pertumbuhan tinggi, merasa krisis ekonomi terakhir ini telah memerosotkan tingkat kehidupan mereka.

Dari sisi lain, krisis ekonomi juga telah mengurangi drastis kemampuan regim untuk mengalokasikan sumberdaya, guna “menjinakkan” berbagai lapisan kelas menengah yang selama ini mendukungnya. Kalangan industri pers --dengan keunggulan akses informasinya dan kemampuannya mengarahkan opini publik-- kita masukkan dalam kelompok kelas menengah yang kecewa dan merasa dirugikan ini.

Bisa dikatakan bahwa regim Soeharto saat itu sudah tidak mampu lagi mengakomodir kepentingan industri pers. Dengan demikian, mendorong segera tergulingnya Soeharto lewat dukungan kepada gerakan reformasi, adalah bagian dari kepentingan kalangan industri pers sendiri. Pada saatnya kemudian, gerakan reformasi tersebut juga menuntut perubahan-perubahan di dalam tubuh industri pers sendiri, dan tuntutan ini tak bisa dihambat lagi.

Misalnya, kehendak sah para wartawan dan karyawan untuk mendirikan serikat buruh atau dewan karyawan di perusahaan pers –yang selama ini dihambat dengan alasan yang mengada-ada—kini lebih mudah diwujudkan. Kemudian ketentuan pembagian saham 20 persen untuk wartawan/karyawan – yang secara tegas sudah lama dinyatakan dalam peraturan Menpen, tapi tak pernah direalisasikan – kini sudah direalisasikan di sejumlah media baru. Sayangnya, hal ini tampaknya justru belum diberlakukan di sejumlah media yang sudah mapan, seperti Kompas.[18]

Bagaimanapun, kehidupan pers nasional masih akan menjalani berbagai perkembangan dinamis, terutama karena Indonesia sendiri sedang mengalami perubahan-perubahan yang dahsyat di semua segi kehidupan. Indonesia sedang menjalani masa transisi, dari masa keterkungkungan dan represi di bawah Orde Baru ke era yang lebih terbuka dan demokratis. Bagaimana pers Indonesia menempatkan diri, bahkan ikut mengarahkan perubahan-perubahan itu, akan menarik untuk dicermati. ***

Jakarta, Maret 2000



[1] Ditambah dengan pembubaran Departemen Sosial yang memiliki sekitar 23.000 karyawan, maka sedikitnya ada 73.000 karyawan yang resah karena pembubaran departemennya secara mendadak. Akibatnya, aksi protes dan unjuk rasa merebak di beberapa daerah. Hanya karena cara pembubaran yang terkesan terburu-buru, dengan demikian Pemerintah Gus Dur menciptakan masalah tambahan yang tidak perlu.

[2] Jumlah SIUPP di era Soeharto, khususnya selama Harmoko menjabat Menteri Penerangan, dibatasi. Sangat sulit bagi suatu penerbitan pers untuk memperoleh SIUPP, yang tidak jarang prosesnya butuh waktu bertahun-tahun. Sudah bukan rahasia lagi bagi kalangan pers bahwa untuk memperoleh SIUPP mereka harus membayar sangat mahal, ada yang sampai Rp 500 juta, ditambah memberi jatah saham kosong di media bersangkutan kepada pejabat tinggi Departemen Penerangan, yakni Harmoko dan keluarganya. Namun sebetulnya praktek pembatasan jumlah SIUPP tidak bisa semua disalahkan ke Departemen Penerangan, karena untuk memperoleh SIUPP harus melalui rekomendasi PWI dan SPS (Serikat Penerbit Suratkabar), yang didominasi oleh para pemilik media yang sudah mapan. Mereka bertindak menjadi semacam “kartel” atau “oligopoli”, yang menghalangi munculnya pemain-pemain baru dalam bisnis media karena akan menjadi pesaing mereka.

[3] Lihat Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No.104/Kep/Menpen/1982 tentang Pencairan Kembali Surat Izin Terbit (SIT) Majalah Berita Mingguan Tempo di Jakarta.

[4] Pengantar dari Mochtar Lubis dalam buku Kebebasan Pers dan Arus Informasi di Indonesia, karya Atmakusumah (Penerbit Lembaga Studi Pembangunan, Jakarta, 1981).

[5] Di bawah Habibie, dengan Menteri Penerangan dijabat Letjen TNI Muhammad Yunus, diterapkan kebijaksanaan pers yang lebih liberal. Menteri Yunus sangat memberi kemudahan dalam memperoleh SIUPP. Siapapun bisa memperoleh SIUPP hanya dalam waktu sekitar seminggu, dan praktis tanpa membayar uang apapun. Akibatnya, dalam masa pemerintahan Habibie yang singkat, Mei 1998 – Oktober 1999, sudah dikeluarkan lebih dari 1.600 SIUPP baru. Padahal selama 32 tahun era Soeharto, hanya sekitar 300 SIUPP yang dikeluarkan.

[6] Ithiel de Sola Pool, “Komunikasi dan Pembangunan”, dalam Myron Weiner (ed.), Modernisasi Dinamika Pertumbuhan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1983. Sebagai contoh, media massa bisa saja memberikan informasi terbaru tentang teknik pertanian atau pupuk jenis baru pada para petani. Namun para petani baru mau menerapkan hal itu hanya setelah mereka melihat bahwa tetangganya yang menggunakan cara-cara baru itu juga meningkat hasil panennya.

[7] Menjadi spekulasi yang menarik, apakah gerakan mahasiswa 1998 akan membesar jika pers –khususnya media elektronik-- tidak memberitakannya secara besar-besaran. Tiap hari waktu itu penuh dengan laporan tentang heroisme aksi mahasiswa di berbagai kampus, di Jawa dan luar Jawa. Padahal faktanya waktu itu, tentara masih solid di belakang Soeharto. Sampai saat ini, masih menjadi perdebatan di kalangan para pakar politik, faktor apa sebenarnya yang paling berperan ketika Soeharto memutuskan untuk berhenti sebagai Presiden pada 21 Mei 1998.

[8] Pemimpin Redaksi Majalah D&R Margiono dan Redaktur Pelaksana (de facto) Bambang Bujono sudah diperiksa Kejaksaan dan polisi, namun berkas perkaranya tak sampai diserahkan ke Pengadilan, karena Soeharto keburu berhenti jadi Presiden RI. Jika Soeharto masih berkuasa, hampir bisa dipastikan perkara ini akan terus berlanjut dan D&R akan kena sanksi. Saya menggunakan istilah “de facto” untuk Bambang Bujono, karena ia praktis menjalankan fungsi Redaktur Pelaksana, namun ia tidak tercatat sebagai anggota Persatuan Wartawan Indonesia dan karena itu –berdasarkan ketentuan pemerintah—dilarang menjadi Redaktur Pelaksana ataupun Pemimpin Redaksi.

[9] Pemimpin Redaksi Harian Kompas, Jakob Oetama, menyatakan pada saya bahwa sebenarnya tidak ada masalah antara institusi Kompas dengan saya dalam kaitan profesional. Saya selalu dianggap telah bekerja baik, bahkan berprestasi. Namun adanya tekanan “eksternal” kekuasaan –lewat Departemen Penerangan dan PWI—memaksa pimpinan Kompas untuk mendesak saya, bersama seorang wartawan Kompas lain yang juga anggota AJI dan anggota SBSI, Dhia Prekasha Yoedha, untuk mundur.

[10] Sikap PWI yang propemerintah dan tidak melindungi kepentingan wartawan terlihat jelas, ketika terjadi pembreidelan terhadap Tempo, Detik dan Editor, pada 21 Juni 1994. Waktu itu, pimpinan dalam pernyataannya tidak menolak keputusan pembreidelan, tapi bahkan mengatakan dapat “memahami” pembreidelan itu.

[11] Situasi itu memang sungguh absurd. Sebagai “pariah politik”, saya tiap bulan menerima gaji dari Majalah D&R sekitar Rp 1,5 juta. Namun nama saya tidak pernah dimunculkan di tiap tulisan saya yang dimuat di Majalah D&R. Bahkan di kartu absensi karyawan dan slip gaji, saya pun harus menggunakan nama samaran “Sampurna”. Karena tidak pernah tercatat secara resmi sebagai karyawan, saya merasa amat dirugikan oleh pihak manajemen PT. Grafiti Pers yang menerbitkan D&R. Ketika Soeharto mundur dan keadaan kembali “normal” tahun 1998, manajemen PT. Grafiti Pers menunjukkan sikap kapitalis sejati. Dengan berlindung di balik dalih formalitas peraturan, PT. Grafiti Pers menolak memperhitungkan setahun masa kerja saya sejak 1997 dalam menentukan status kepegawaian saya kemudian.

[12] Sebenarnya pabrik kertas dalam negeri juga sudah memproduksi kertas koran, namun kuantitas dan kualitasnya amat tidak memadai. Jika diputar di mesin cetak, gulungan kertas buatan lokal itu sering putus atau robek sehingga mengganggu proses cetak. Kelompok Jawa Pos sudah punya pabrik kertas sendiri, tapi kapasitasnya cuma 100 ton per bulan, dan habis untuk konsumsi Jawa Pos sendiri.

[13] Lihat laporan Kontan No. 19, Tahun II, 9 Februari 1998.

[14] Mengutip data Kontan No. 19, Tahun II, 9 Februari 1998, penurunan belanja iklan tersebut mulai terasa sejak kuartal terakhir 1997. Angkanya sampai 30 % dari target.

[15] Majalah Ummat melakukan pemotongan gaji wartawan dan karyawan untuk tetap survive. Namun akhirnya majalah ini tutup juga tahun 1999, karena kegagalan pemasaran, ketiadaan pemasukan iklan, dan utang yang terus menumpuk, sementara pihak manajemen tidak berhasil menemukan investor baru. Sedangkan Majalah Sinar, sempat melakukan “pembekuan terbit” selama beberapa bulan, lalu terbit lagi dengan gaya penampilan lebih populer. Namun kemudian juga tutup karena kegagalan pemasaran dan ketiadaan perolehan iklan. Mengutip Pemimpin Redaksi Sinar, Wikrama Iryans Abidin kepada D&R (14 Februari 1998), dari Agustus 1997 sampai Februari 1998, Sinar yang bertiras 60.000 eksemplar terus merugi, hingga kerugian mencapai Rp 1,6 milyar. Setiap eksemplar majalah harus disubsidi Rp 1.000, sehingga tiap bulan menderita rugi sampai Rp 240 juta. Masalah terbesar adalah biaya cetak, karena majalah ini menggunakan kertas HVS dan tampil penuh tata warna.

[16] Menurut Djafar H. Assegaff, Pemimpin Redaksi Media Indonesia kepada D&R (14 Februari 1998), pihaknya tak lagi memiliki koresponden luar negeri di London, New York, dan Washington. Pasalnya, imbalan untuk koresponden itu bisa sampai US$ 3.000. Hal serupa sudah lebih dulu dilakukan pada koresponden di Australia dan Jepang.

[17] Data lebih lengkap, lihat laporan Majalah D&R, 14 Februari 1998. Pada Oktober 1997, misalnya, kertas koran Aspex berharga US$ 535 per metrik ton; sedangkan kertas impor berharga US$ 570 per metrik ton. Para penerbit pers tak punya pilihan lain, kecuali membeli dari perusahaan Bob Hasan ini. Namun Presiden Komisaris PT. Aspex Paper, Bob Hasan, menolak anggapan bahwa beban harga tinggi itu disebabkan oleh perusahaannya semata-mata.

[18] Ketentuan saham 20 persen ini sudah diberlakukan pada media yang baru terbit kembali, seperti Tempo dan Detak. Yang terakhir ini malah memberi saham 35 persen untuk karyawan. D&R dengan manajemen baru di bawah konsorsium The Jakarta Post juga memberikan20 persen, meskipun semula The Jakarta Post malah bersedia memberi 25 persen untuk karyawan. Lima persen dari 25 persen itu dijual kembali oleh PT. Graffiti Pers kepada The Jakarta Post. Pelaksanaan ketentuan saham 20 persen untuk karyawan ini belum begitu jelas di media-media lain dan umumnya cuma basa-basi. Di atas kertas, Kelompok Kompas-Gramedia sudah memberikan 20% saham pada yayasan karyawan di 24 media yang dikelolanya. Namun yayasan karyawan itu “fiktif” karena karyawan tak tahu-menahu tentang keberadaannya, dan para pengurus yayasan ditunjuk oleh pimpinan Kompas-Gramedia. Umumnya pengurus yayasan karyawan adalah direksi media bersangkutan, yang tentunya loyal kepada pimpinan Kelompok Kompas-Gramedia. Tentang masalah “yayasan fiktif” ini baca buletin Suara Serikat edisi 1, 29 Januari 2000, yang diterbitkan oleh Serikat Karyawan Jakarta Jakarta.

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)