DRAMA AKBAR TANDJUNG DAN LIPUTAN ELITIS


Oleh Satrio Arismunandar


Sungguh memprihatinkan, melihat cara liputan dan pemberitaan media massa, khususnya media televisi, terhadap keputusan Mahkamah Agung, yang menerima kasasi Akbar Tandjung, dalam kasus penyelewengan dana nonbudgeter Bulog, Kamis, 12 Februari lalu. Media massa meliput dengan pendekatan naif dan elitis, sehingga sadar atau tak sadar, mereka telah terperangkap dalam taktik propaganda kubu Akbar Tandjung, Ketua Umum Partai Golkar, yang juga mantan Menteri Sekretaris Negara era Presiden BJ Habibie tesebut.

Marilah kita telusuri urutan kejadiannya. Seminggu sebelum pembacaan keputusan Mahkamah Agung (MA), yang disiarkan secara langsung oleh sejumlah stasiun televisi itu, lima Hakim Agung yang menangani kasasi Akbar sebenarnya sudah menghasilkan keputusan, yang membebaskan Akbar. Namun, dengan alasan harus menyiapkan berkas keputusan, bebasnya Akbar itu “dirahasiakan” oleh MA. Keputusan berikut segala pertimbangan yang mendasarinya baru akan dibacakan pada 12 Februari.

Namun, kenyataannya, sejumlah media massa sudah memberitakan “bocornya” isi keputusan itu dari sumber-sumber MA, bahwa Akbar diputuskan bebas. Dengan kondisi demikian, jika media massa saja bisa mengetahui “bocoran” isi keputusan yang katanya dirahasiakan itu, patut diduga bahwa kubu pendukung Akbar di Partai Golkar –yang jelas sangat berkepentingan dengan isi keputusan MA tersebut—juga sudah mengetahuinya. Apalagi, sudah menjadi rahasia umum, tentang betapa kuatnya jaringan Golkar di kalangan birokrasi pengadilan, sebagai warisan era Orde Baru.

Bukan lagi rahasia

Oleh karena itu, bagi kubu Akbar sendiri, keputusan “bebas” dari MA itu sebenarnya bukan lagi rahasia dan bukan sesuatu yang mengejutkan. Kesediaan Akbar untuk membuka pintu rumahnya lebar-lebar, bagi seluruh wartawan media cetak dan elektronik, adalah strategi jitu kehumasan dan mengindikasikan kubu Akbar sudah mengetahui, akan terjadi happy ending dalam drama pembacaan keputusan MA tersebut. Dihadirkannya seluruh keluarga, untuk bersama-sama mendengarkan pembacaan keputusan MA, tentu akan menambah suasana dramatis (dan kenyataannya memang demikian).

Seperti yang sudah diperkirakan, media massa menelan bulat-bulat umpan ini. Selain gambar pembacaan keputusan MA yang bertele-tele dan membosankan, serta bentrokan mahasiswa dengan aparat polisi, warna pemberitaan media (khususnya televisi) didominasi oleh drama mengharukan di kediaman resmi Akbar Tandjung.

Praktis, berbagai liputan media ini menjadi kampanye simpatik gratis bagi Akbar, yang kasusnya sekian lama jadi sorotan keras masyarakat. Banjir simpati ini tentu amat menguntungkan bagi Akbar, yang kini bisa melenggang bebas di bursa calon Presiden RI dari Partai Golkar, tanpa dibebani kasus korupsi dan status terpidana.

Liputan di kediaman Akbar tentu sah-sah saja dilakukan. Namun, liputan ini harus diimbangi dengan liputan lain yang tidak bersifat elitis, sehingga ada perimbangan. Misalnya, berbagai kejanggalan dan perlakukan diskriminatif dalam penanganan kasus Akbar patut diungkap lagi. Dimensi “kepentingan rakyat” dan masa depan negara dan bangsa ini, yang dipertaruhkan dalam kasus Akbar tersebut, tak boleh dilupakan.

Namun, sayang sekali, pendekatan elitis lebih mendominasi liputan media. Sebuah stasiun televisi swasta meminta komentar Aburizal Bakrie, salah satu bakal calon Presiden RI dari konvensi Partai Golkar, tentang keputusan MA dalam kasus Akbar ini. Tidak ada wawancara terhadap para warga miskin, yang karena diselewengkannya dana nonbudgeter Bulog senilai Rp 40 milyar pada kasus Akbar tersebut, menjadi lebih terpuruk hidupnya di tengah krisis multidimensi ini.

Drama warga miskin

Drama di rumah Akbar memang menarik diliput. Tetapi “drama” di rumah puluhan ribu warga miskin (kalau mereka memang memiliki rumah!), yang telah dirampas haknya untuk memperoleh bagian dari dana Rp 40 milyar itu, lebih penting diperhatikan. Ini adalah tanggung jawab moral pers Indonesia, kalau memang mengaku masih punya idealisme.

Lalu, mengapa liputan media kita bisa begitu elitis, dan seolah-olah lepas dari konteks substansi permasalahan atau peta besarnya? Ada beberapa kemungkinan yang bisa penulis ajukan. Pertama, banyak jurnalis kita masih belum begitu menghayati peran dan tanggung jawab profesinya terhadap publik, yang membaca, mendengarkan, atau menonton beritanya.

Akibatnya, mereka kurang memperhatikan, betapa besarnya dampak liputan berita yang mereka lakukan terhadap masyarakat, baik dampak yang menguntungkan ataupun merugikan.
Kedua, banyak jurnalis kita yang pintar, suka bekerja keras, dan bersemangat tinggi dalam persaingan liputan antar-media. Namun, mereka naif dan lugu secara politik. Akibatnya, mereka mudah terkecoh atau “terbawa arus”, dalam wacana dan isyu-isyu yang dikembangkan oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu. Hal ini ditambah lagi dengan kurangnya kontrol, pengawasan dan pembekalan wawasan, dari para jurnalis senior yang –karena sudah masuk ke jajaran pimpinan di kantor media bersangkutan-- lebih banyak disibukkan oleh urusan-urusan administratif.

Ketiga, iklim kebebasan pers di Indonesia menyebabkan munculnya banyak media. Namun, mendidik seorang lulusan perguruan tinggi untuk menjadi jurnalis yang matang, membutuhkan waktu dan proses tersendiri. Banyak institusi media tak begitu memperhatikan aspek pendidikan profesi ini, karena didesak oleh kebutuhan untuk segera merekrut tenaga dan mempekerjakannya. Ada juga media yang menerapkan prinsip “belajar sambil jalan” kepada reporter-reporter barunya, tanpa membekali mereka dengan keterampilan dan wawasan profesional yang memadai. Ini jelas berdampak pada hasil liputan.

Bagaimanapun, liputan “drama Akbar Tandjung” yang sarat nuansa elitis tersebut memberi pelajaran berharga bagi para jurnalis Indonesia. Insan pers perlu berkaca diri, apakah gaya liputan yang dijalankannya selama ini sudah benar-benar melibatkan dimensi “kepentingan publik,” khususnya dalam pertimbangan kelayakan beritanya? Atau sebaliknya, apakah liputan dan pemberitaan itu justru sarat dengan nuansa kepentingan kaum elite, yang tidak identik dengan kepentingan rakyat? Sesudah tumbangnya rezim Soeharto yang otoriter, pers Indonesia meraih kebebasan. Kini saatnyalah untuk mempraktikkan kebebasan pers itu secara bertanggung jawab. ***


* Satrio Arismunandar, adalah praktisi media televisi dan salah satu pendiri Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI