KAMPANYE ANTI-SERIKAT KARYAWAN DI MEDIA INDONESIA


Oleh Satrio Arismunandar

Kalau pemilik perusahaan menentang pembentukan serikat karyawan, itu soal biasa. Tetapi kalau karyawan, apalagi karyawan itu seorang wartawan senior yang bukan pemilik dan tidak punya saham sepeser pun, berkampanye menolak pembentukan serikat karyawan, itu tampaknya cuma terjadi di Media Indonesia.
Kasus di MI bermula sesudah Harian Kompas meresmikan didirikannya unit Serikat Pekerja pada 16 Februari 2001, dengan persetujuan dari pimpinan Kelompok Kompas-Gramedia, Jakob Oetama. Berita ini dimuat di detik.com, lalu dikutip di milis AJI, dan akhirnya sampai ke tangan karyawan MI.

Pada 23 Februari 2001, terjadi diskusi di antara sejumlah staf Litbang tentang perlunya serikat karyawan, yang selama tidak pernah ada di MI. Yang ada hanya koperasi karyawan (Kokarmindo). Sebagai anggota AJI yang pernah jadi pengurus serikat karyawan, saya –yang saat itu menjabat Asisten Kalitbang MI—membantu membuatkan surat pengantar untuk pengumpulan tanda tangan, untuk menjajaki seberapa jauh dukungan terhadap serikat karyawan di lingkungan MI. Surat itu lalu diedarkan oleh Handoko, karyawan Perpustakaan MI, dibantu karyawan lain dan berhasil mengumpulkan sekitar 130 tanda tangan.

Pada 27 Februari, pengumpulan tandatangan itu diketahui pihak pimpinan dan menimbulkan kegemparan. Rupanya di lingkungan MI baru pertama kali inilah ada gerakan konkret untuk mendirikan serikat karyawan. Sore itu, Handoko dipanggil Redaktur Eksekutif Laurens Tato. Ia ditegur serta disalahkan, karena melakukan pengumpulan tandatangan. Laurens memperingatkan, Surya sangat tidak suka pada pola-pola pengumpulan tanda tangan, apalagi untuk serikat karyawan. Hadir pada saat itu Kalitbang Saur Hutabarat, Sekretaris Redaksi Gantyo, dan Asisten RE Djadjat Sudradjat.

Kasus ini rupanya dilaporkan kepada pimpinan. Surya Paloh berinisiatif mengadakan pertemuan dengan seluruh karyawan MI di ruang rapat lobi 3, 28 Februari, pukul 17.00 WIB. Jajaran pimpinan hadir lengkap. Tampak Pemimpin Redaksi Djafar Assegaf, Wapemred Toety Adhitama, Pemimpin Perusahaan Lestary Luhur, Redaktur Eksekutif Laurens Tato.

Surya saat itu menyatakan, MI saat ini (2001) belum cukup mapan seperti Kompas, untuk menerima kehadiran serikat karyawan. Ia mengingatkan, serikat karyawan –meskipun niat pembentukannya baik dan murni-- bukan tidak mungkin bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak luar untuk merusak MI dari dalam. Padahal saat ini MI sedang menghadapi tantangan dari kompetitor.

Surya mengakui, aspirasi para karyawan untuk mendirikan serikat karyawan pada dasarnya sah-sah saja dan sejalan dengan semangat reformasi, yang selama ini juga ikut diperjuangkan oleh lembaga MI. Jadi yang menjadi persoalan adalah soal waktu (timing), dan perlu dijaga agar semangat reformasi –termasuk niat membentuk serikat karyawan itu-- tidak kebablasan sehingga justru menimbulkan akibat negatif.

Namun Surya menekan karyawan dengan mengatakan, esok harinya akan dibagikan formulir kepada tiap karyawan, dan mereka harus membubuhkan tandatangan ke salah satu dari dua pilihan: Memilih di bawah kepemimpinan Surya Paloh atau ikut serikat karyawan (yang implisit berarti tidak lagi bekerja di MI). Suasana langsung hening, tak ada satu pun karyawan bicara setelah Surya melontarkan “ultimatum” itu.

Ketika mendapat kesempatan bicara, saya, Refly Harun dan Muchlis (keduanya adalah redaktur) menyatakan, loyalitas karyawan terhadap Surya tidak perlu diragukan lagi. Bahkan jika serikat karyawan nanti berdiri, serikat juga akan mendukung kepemimpinan Surya. Maka dukungan terhadap serikat ini jangan ditafsirkan oleh pimpinan sebagai upaya buruk, seolah-olah ingin merongrong kepemimpinan Surya ataupun merusak kepentingan perusahaan. Malah keberadaan serikat akan meningkatkan citra institusi dan kepemimpinan Surya.

Surya akhirnya memberikan tawaran yang disebutnya sebagai “demokratis, adil, fair, jujur,” sebagai berikut: Jika lebih dari separuh dari total 560 jumlah karyawan MI menyatakan mendukung serikat karyawan, ia akan merestui keberadaan serikat tersebut. Namun jika yang mendukung serikat ternyata kurang dari separuh, niat pembentukan itu harus dibatalkan dan tidak diangkat-angkat lagi. Pihak karyawan diberi waktu seminggu, mulai 1 Maret, untuk berkampanye secara terbuka, tanpa tekanan, tanpa intimidasi, dan mengumpulkan tanda tangan dukungan terhadap serikat karyawan itu.

Hari Kamis, 1 Maret, kampanye dimulai. Tandatangan yang sudah dikumpulkan sebelum 1 Maret disimpan sebagai catatan sejarah. Jadi dilakukan pengumpulan tanda tangan baru. Namun sejak awal kampanye ini pihak pimpinan bersikap mendua. Di satu sisi, seperti memberi angin bagi berdirinya serikat. Namun diam-diam, upaya mentorpedo gagasan serikat karyawan dilakukan.

Pada Rabu malam (28 Februari) para manajer dikumpulkan dan dibrifing, agar jangan sampai ada bawahan mereka memberi tandatangan mendukung serikat karyawan. Terutama di bagian redaksi, wartawan senior Elman Saragih (yang mengaku mendapat “titah” dari Surya Paloh) dengan cara-cara agak memaksa, mengedarkan daftar yang menolak serikat karyawan.

Sejumlah karyawan karena sungkan terhadap Elman dan juga takut dianggap anti-Surya Paloh menandatangani pernyataan menolak serikat karyawan. Sejumlah wartawan yang semula mendukung serikat kini berbalik menandatangani pernyataan menolak serikat. Dari seluruh redaktur, banyak yang menarik diri dan cuma tiga redaktur yang sekarang mendukung serikat. Sedangkan mayoritas reporter tetap mendukung serikat karyawan.

Dari sini, saya mengukur militansi wartawan MI masih kurang. Mungkin juga karena takut terhadap Surya Paloh yang suka main pecat. Kondisi inilah, antara lain, yang membuat kami tidak melakukan pendekatan konfrontatif atau frontal (langsung) dalam memperjuangkan serikat karyawan. Misalnya, meski ada ketentuan UU cukup 10 orang untuk mendirikan serikat karyawan, kami memilih mengikuti “aturan main Surya Paloh” untuk mengumpulkan tandatangan 50% + 1 jumlah karyawan. Lagi pula, tidak mudah memperoleh 10 orang yang siap dengan segala risiko menghadapi Surya.

Dari awal juga sudah jelas, sebagian besar dukungan terhadap kampanye Elman Saragih adalah dukungan terpaksa, atau lewat tekanan atau disinformasi yang memanfaatkan kenaifan/ketidaktahuan karyawan soal serikat karyawan. Juga disebarkan rumor dari para manajer menengah untuk mendiskreditkan serikat karyawan.

Rumor itu, antara lain: 1) Saya adalah orang bayaran dari pihak luar/kompetitor, yang sengaja merusak MI dari dalam dengan cara serikat karyawan. 2) Serikat karyawan, karena berafiliasi dengan organisasi luar (semacam SPSI, SBSI, IFJ, dsb), akan membuka peluang bagi intervensi pihak luar untuk merusak institusi MI. 3) Jika serikat karyawan sampai terbentuk, Surya Paloh akan mengundurkan diri dari posisi Pemimpin Umum dan membubarkan MI, sehingga karyawan akan di-PHK.

Selain rumor, juga disebarkan sentimen orang lama lawan orang baru. Saya digambarkan sebagai orang baru yang bertingkah. Menghadapi manuver anti-serikat karyawan itu, terpaksalah saya membuat kampanye bertema “Mari kita dukung kepemimpinan Surya Paloh lewat serikat karyawan.” Tapi itu tak berhasil banyak.

Pada Rabu, 7 Maret, pukul 17.00 WIB, Surya mengadakan pertemuan lagi dengan karyawan. Pendukung serikat karyawan mengumpulkan 81 tanda tangan, tidak sampai 20 persen dari total jumlah karyawan. Karena tidak mencapai target, dan juga untuk menghindari polarisasi yang semakin tajam, pihak pendukung serikat karyawan mengaku kalah tanpa mengumumkan berapa persisnya jumlah tanda tangan yang diperoleh.

Saat itu, Refly Harun, redaktur yang jadi juru bicara pendukung serikat karyawan meminta jaminan agar para karyawan yang mendukung serikat tidak dihukum, di-PHK, atau diberi sanksi apapun. Surya menjawab, “Terlalu naif jika orang yang berhati busuk untuk merusak MI tidak diberi sanksi. Tetapi saya tidak melihat ada yang berhati busuk di sini.” Artinya, di depan banyak karyawan, Surya berjanji tidak akan menindak siapapun dalam kaitan serikat karyawan.
Namun, pada 19 Maret, kontrak saya berakhir dan tidak diperpanjang. Saya mendapat “uang pisah” (besarnya tiga bulan gaji). Ini adalah pengaturan yang luar biasa, mengingat status saya adalah karyawan kontrak dan karena itu sebetulnya tidak ada kewajiban perusahaan untuk memberikan pesangon, kompensasi, atau apapun. Dugaan saya, kontrak saya tidak diperpanjang semata-mata karena soal serikat karyawan.

Buktinya, sebelum ada kasus serikat itu, Redaktur Eksekutif Laurens Tato maupun Kalitbang Saur Hutabarat sudah mengatakan, saya akan dipindahkan ke Redaksi, untuk memegang jabatan Ketua Kompartemen yang membawahi bidang Kesra dan Iptek. Kepada para redaktur juga sudah diberitahu rencana penempatan saya di redaksi. Artinya, kalau dianggap tidak becus bekerja, tidak mungkin saya dipromosikan ke sana. Kalitbang juga sempat menandatangani surat, yang meminta agar saya segera diangkat menjadi karyawan tetap, karena tenaga saya dibutuhkan di Redaksi. Rupanya perusahaan takut kasus ini jadi perkara hukum dan meluas ke mana-mana. Jadi, “uang pisah” itu diberikan agar saya tidak ribut-ribut.

Sekilas uang tiga bulan gaji itu terkesan kecil, tetapi ini sebenarnya besar. Sebagai perbandingan, pada bulan yang sama Zulfirman, redaktur olahraga MI, yang sudah berstatus karyawan tetap dan bekerja belasan tahun untuk MI akhirnya minta berhenti karena mau pindah ke Koran Tempo, dan hanya diberi satu bulan gaji! Itulah bayaran untuk kesetiaannya “mengabdi” di MI. ***

Jakarta, 2001

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)