KARTUN NABI DAN "BAKSO TIKUS"

Oleh Satrio Arismunandar


Tak dinyana, dua bulan pertama tahun 2006 ini, insan media di tingkat nasional maupun internasional disibukkan dengan sejumlah kasus yang berfokus pada kebebasan pers serta tanggung jawab media. Berbagai kasus yang muncul itu menunjukkan, cara-cara kalangan media dalam memposisikan kebebasan pers di tengah dinamika masyarakat yang majemuk, masih menjadi persoalan.

Kasus yang paling spektakuler adalah kemarahan massa di berbagai negara, khususnya yang mayoritas penduduknya beragama Islam, akibat dimuatnya kartun yang melecehkan Nabi Muhammad SAW di sebuah suratkabar Denmark. Gelombang protes massa itu menimbulkan ketegangan diplomatik, boikot terhadap produk Denmark, perusakan bangunan, bahkan menelan sejumlah korban jiwa di Pakistan dan Libya.

Di Indonesia, tayangan investigasi tentang “bakso tikus” oleh Trans TV, pada Januari 2006, telah mengangkat kasus itu menjadi isu nasional. Rating TransTV meningkat. Namun, dampak sampingan yang tak diinginkan terjadi. Banyak tukang bakso, yang notabene adalah pedagang kecil, menderita penurunan omzet penjualan. Bahkan, ada yang lebih memilih tutup usaha ketimbang merugi terus. Kantor Trans TV pun didemo oleh ratusan tukang bakso yang merasa dirugikan.

Kasus-kasus ini mencuatkan kembali pentingnya pemahaman tentang peran dan tanggung jawab media. Terbukti, berita yang dikemas secara serius oleh sebuah tim investigasi, dan ditayangkan dengan niat baik untuk melindungi kepentingan publik (khususnya, konsumen bakso), bisa menghasilkan dampak yang begitu meluas.

Dalam kasus pemuatan kartun Nabi Muhammad SAW, media massa Denmark telah bersikap tidak peka, khususnya terhadap komunitas Muslim, yang ia tahu akan merasa terluka dengan pemuatan kartun-kartun itu. Bahkan media Denmark menggunakan dalih “kebebasan pers” untuk menolak minta maaf, dan membela sikap redaksionalnya yang tidak bertanggung jawab.

Dalam kasus “bakso tikus,” wartawan TransTV justru merasa sedang memperjuangkan kepentingan publik yang sah. Prosedur jurnalistik standar, dengan dukungan data yang valid, cover both sides dan asas proporsionalitas, sudah dilakukan. Sejak pemberitaan pertama, tukang bakso yang tidak menggunakan daging tikus juga sudah diwawancarai. TransTV juga tidak pernah mengklaim, semua atau sebagian besar tukang bakso menggunakan daging tikus.

Namun, yang kurang diantisipasi adalah penonton TV kita ternyata sulit membedakan dan memilah-milah. Mereka melakukan generalisasi dan memilih untuk (sementara waktu) tidak mengkonsumsi bakso sama sekali, meskipun faktanya hanya sebagian kecil penjual bakso yang menggunakan campuran daging tikus.

Fakta yang lebih penting dalam tayangan TransTV itu justru jadi kabur atau terlupakan. Kasus yang diliput itu sebetulnya tentang bakso yang dicampuri bahan kimia boraks sebagai pengawet, yang berbahaya bagi kesehatan konsumen. Tapi dalam polemik tentang tayangan TransTV itu, yang banyak disebut-sebut bukan soal campuran boraks, tetapi daging tikus.

Padahal, meski mungkin terlihat menjijikkan, daging tikus bukanlah racun. Menurut dokter, daging tikus malah mengandung protein. Artinya, di luar faktor penipuan terhadap konsumen (penjual tak menyebut adanya kandungan daging tikus), mengkonsumsi bakso dengan campuran daging tikus sebetulnya tidak berbahaya! Berbeda halnya dengan boraks atau formalin.

Bagaimanapun, kasus kartun Nabi dan “bakso tikus” memberi pelajaran berharga bagi praktisi media, untuk lebih peka dan memahami betul karakter audiencenya. Apalagi, khalayak Indonesia kini semakin menuntut dan kritis, khususnya dalam hal-hal yang dianggap melanggar norma religius.

Rencana penerbitan Majalah Playboy edisi Indonesia, misalnya, belum apa-apa sudah diprotes dan dikecam keras. Beberapa kelompok masyarakat dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertekad menghadang penerbitan Playboy, meskipun pihak penerbit menjamin, Playboy versi Indonesia ini tidak akan sevulgar Playboy versi Amerika.

Sementara itu, di DPR saat ini juga terjadi tarik-menarik yang sengit, antara yang pro dan kontra RUU Anti-Pornografi dan Pornoaksi. Pihak yang kontra menyatakan, mereka juga menolak pornografi. Namun mereka khawatir, batasan pornografi yang tidak jelas dalam RUU itu justru berpotensi menimbulkan masalah baru, seperti pengebirian kebebasan berekspresi.
Mempraktikkan kebebasan media, di era globalisasi dan di tengah dinamika masyarakat yang majemuk, memang tantangan yang tak mudah. Karena itulah, para praktisi media dituntut untuk mawas diri, serta senantiasa belajar memahami karakter, perilaku dan aspirasi audiencenya.

Februari 2006

* Satrio Arismunandar, adalah Producer Program SISI LAIN, di Divisi News Trans TV.

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI