KORAN "TEMPO" DAN GERAKAN REFORMASI

Oleh Satrio Arismunandar

Sepanjang tahun 2003 hingga Februari 2004 ini tampaknya menjadi “tahun bencana” bagi pers Indonesia. Sejumlah jurnalis tewas ketika meliput konflik di Aceh. Salah satunya adalah jurnalis RCTI, Ersa Siregar, yang tewas dalam baku tembak antara TNI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Desember 2003. Kamerawan RCTI, Ferry Santoro, hingga saat artikel ini ditulis masih ditawan oleh gerilyawan GAM.

Di sisi lain, sejumlah institusi media dan para pengelolanya mendapat cobaan berat. Mereka dihantam lewat jalur hukum, dengan tuduhan “pencemaran nama baik.” Bisa Hanya kasus Texmaco lawan Harian Kompas, yang relatif bisa diselesaikan dengan baik. Texmaco mencabut kembali tuntutannya kepada Kompas. Namun, dalam kasus-kasus lain, media massa betul-betul “dilibas”.

Koran Tempo adalah yang divonis paling keras. Dalam kasus tuduhan pencemaran nama baik Texmaco dan bos Grup Texmaco Marimutu Sinivasan, Koran Tempo divonis bersalah, dan harus menyiarkan permintaan maaf di sejumlah media nasional dan lokal.

Hukuman paling berat terhadap Koran Tempo adalah ketika menghadapi gugatan perdata pengusaha Tommy Winata. Pengadilan pada 20 Januari 2004 menyatakan, Koran Tempo bersalah mencemarkan dan menghina Tommy Winata, lewat berita tanggal 6 Februari 2003. Maka, Koran Tempo harus membayar ganti rugi imateriil US$ 1 juta, dan meminta maaf lewat sejumlah media nasional dan internasional. Koran Tempo pun memilih naik banding.

Di sini, penulis tidak bermaksud mengulas aspek hukum pers, yang sudah banyak dibahas penulis lain. Namun penulis mencoba menempatkan kasus Koran Tempo tersebut dalam konteks yang lebih luas, yakni konteks kehidupan demokrasi kita dan reformasi.

Pers Pendukung Reformasi

Pertama, harus diingat, tradisi pers Indonesia sebagai “pers perjuangan” masih terus berlanjut hingga sekarang. “Pers perjuangan” ini secara sadar berperan, dan merasa ikut bertanggungjawab atas perkembangan kehidupan politik dan demokrasi kita. Dulu, pers ikut berperan membangun wawasan kebangsaan Indonesia dan melawan kolonialisme. Setelah sempat dibungkam oleh rezim otoriter Orde Baru, pada 1998, pers ikut mendukung gerakan reformasi, yang pada akhirnya mendorong turunnya Soeharto.

Namun reformasi belum selesai. Kenyataan menunjukkan, lima setengah tahun lebih sejak berhentinya Soeharto, KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) justru menyebar ke berbagai lapisan birokrasi. Korupsi terus berlangsung di lembaga eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif (pengadilan), yang seharusnya berperan memberantas KKN. Otonomi Daerah tidak memberdayakan rakyat di daerah, tetapi hanya menghasilkan raja-raja kecil, yang juga tak peduli dengan nasib rakyatnya.

Utang luar negeri dan dalam negeri kini juga melangit, dan sudah di luar kemampuan republik ini untuk menanggungnya. Pemerintah mengisi kekurangan anggaran, dengan menjual badan-badan usaha milik negara dengan harga super murah ke pihak asing, persis seperti yang disarankan para tuan kapitalis di IMF, Bank Dunia dan CGI.

Para konglomerat hitam yang merugikan negara trilyunan rupiah diampuni dan dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebaliknya, rakyat kecil yang patuh, loyal dan sabar terus dibebani dengan kenaikan tarif listrik, air minum, BBM, telepon, dan berbagai kebutuhan lain. Subsidi terhadap mereka dicabut. Ini juga hasil arahan dari IMF, yang dilaksanakan oleh para komprador di dalam negeri.

Jadi, segala kekacauan yang terjadi sekarang bukanlah akibat reformasi yang kebablasan, seperti dipropagandakan oleh para koruptor, perampok, dan penjarah yang ada di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif tersebut. Namun, reformasi memang tidak pernah secara serius dilaksanakan. Soeharto sudah turun, namun elemen lama Orde Baru dan figur-figur baru yang mengadopsi sistem rezim itu (kita sebut: neo-Orde Baru) masih bercokol.

Toh, gerakan reformasi bukanlah sama sekali tanpa hasil. Kebebasan pers yang kita nikmati sekarang adalah salah satu buah gerakan reformasi, yang harus disyukuri dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat. Kebebasan pers adalah salah satu aset atau modal penting, untuk meneruskan sebagian proses reformasi yang telah berjalan.

Gerakan Antipolitisi Busuk

Fungsi pers secara umum adalah memberi informasi, mendidik, menghibur dan melakukan kontrol sosial. Dalam konteks Indonesia sekarang, fungsi mendidik itu ditafsirkan sebagai memberikan pendidikan politik bagi rakyat, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara kritis dalam kehidupan politik. Sedangkan, dalam fungsi kontrol sosial, pers harus mengkritisi berbagai gejala dan kecenderungan, yang berpotensi merusak kehidupan berbangsa dan bernegara, dan merugikan kepentingan rakyat.

Dalam konteks tersebut, oleh berbagai elemen pro-reformasi, saat ini sedang digalang Gerakan Nasional Antipolitisi Busuk (GNAB). GNAB secara moral maupun politik patut didukung, sebagai salah satu langkah koreksi, untuk meluruskan jalannya reformasi kembali ke cita-cita awal, yang diterlantarkan selama ini. Dalam kaitan inilah, peran pers Indonesia untuk menghidupkan gerakan reformasi, antara lain lewat GNAB, menjadi sangat vital.

Namun, upaya mengaktualisasikan peran pers tersebut dapat terganggu oleh iklim yang kurang mendukung. Vonis amat berat yang menghantam sejumlah media bisa berdampak negatif. Pers Indonesia dapat berkecil hati, ragu-ragu, was-was, bahkan kembali takut bersikap kritis, dalam menjalankan perannya, mengungkap kebusukan sistem dan para pendukung sistem yang sudah bobrok ini.

Vonis-vonis pengadilan seperti itu dapat menjadi preseden buruk, yang dampaknya tidak menguntungkan gerakan reformasi. Melemahnya institusi pers yang kritis akan memberi angin pada para politisi busuk, elemen Orde Baru, neo-Orde Baru, dan berbagai elemen anti-reformasi lainnya, untuk berkonsolidasi dan memperkuat diri. Ujung dari semua ini adalah ambruk totalnya gerakan reformasi dan tenggelamnya republik, dan –meminjam istilah Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafi’i Ma’arif— “sempurnalah sudah kerusakan negeri ini.”

Dengan menyatakan ini, bukan berarti institusi pers kita sudah sempurna. Harus diakui, masih banyak kelemahan yang perlu dibenahi dalam kehidupan pers kita. Namun, melumpuhkan atau mematikan institusi pers –kendati sebagian mereka memang kurang profesional—akan lebih banyak merugikan, ketimbang menguntungkan demokrasi yang sedang kita bangun dan reformasi yang sedang kita perjuangkan.

Maka, para pengelola media perlu memperkuat institusi medianya dengan meningkatkan profesionalisme. Bersamaan dengan itu, mereka juga harus menegaskan kembali komitmen pers Indonesia sebagai “pers perjuangan.” Yaitu, pers yang bukan sekadar hidup untuk mencari profit, tetapi juga ikut mengemban tanggung jawab bagi kemenangan cita-cita dan perjuangan reformasi. ***

Januari 2004

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)