MEGAWATI DAN MEDIA MASSA

Oleh Satrio Arismunandar

Untuk kesekian kalinya, Presiden Megawati Soekarnoputri, yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan, mengritik keras pers Indonesia. Dalam pidato politik di depan massa PDI Perjuangan, di Jakarta Selatan, 21 Januari 2003, ia menyebut pemberitaan pers Indonesia sebagai njomplang (berat sebelah), njlimet (rumit) dan ruwet (Kompas, 22/1).
Pemberitaan pers dianggap tidak mendidik bangsa tentang pergantian kepemimpinan scara konstitusional dan terhormat. Lebih tajam lagi, Mega mempertanyakan, "Apakah pers kita ini bagian dari bangsa Indonesia?" Ditambahkannya, sejak dulu pihaknya berusaha berkomunikasi dengan pers, tetapi tidak pernah diterima dengan baik.

Dua minggu sebelumnya, di depan peserta Rakornas Sosialisasi Kebijakan Komunikasi dan Informasi 2003 di Istana Negara, 8 Januari lalu, Megawati juga mengeluhkan media yang ia anggap "tidak simpatik" terhadap dirinya. Katanya, "Begini, media 'kan tidak simpatik kepada saya, jadi saya tidak tahu pernah masuk atau tidak. Saya pernah bicara bahwa bangsa Indonesia adalah 'bangsa setengah', pada bingung semua. Bingung sendiri-sendiri, interpretasi sendiri-sendiri, saya ketawa sendiri" (Kompas, 9/1).

Kecaman Megawati ini tampaknya dipicu oleh pemberitaan media, tentang maraknya aksi demonstrasi di berbagai kota, yang menentang kenaikan serentak harga bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik (TDL) dan tarif telepon sejak awal Januari. Aksi-aksi ini mengecam kebijakan Pemerintah, dan bahkan menuntut mundurnya Presiden Megawati dan Wakil Presiden Hamzah Haz.

Dianggap serangan personal

Kritik Megawati ada benarnya. Harus diakui, media massa di Indonesia memang belum seluruhnya profesional, dan ada sejumlah media yang dalam pemberitaannya kurang menaati kode etik jurnalistik. Namun, cara Mega menggeneralisir seluruh media ini, terkesan kurang proporsional. Untuk itu, penulis akan menyampaikan beberapa catatan.

Catatan pertama, terkesan Megawati menganggap pemberitaan media massa yang kritis –khususnya, yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah menaikkan harga BBM, TDL dan tarif telepon-- sebagai serangan personal terhadap dirinya. Hal ini terlihat dari ucapannya bahwa media tidak simpatik kepada "saya," bukan kepada "pemerintah" atau "kebijakan pemerintah." Megawati di sini tidak menempatkan dirinya sebagai seorang pejabat publik.

Sejauh pengamatan penulis, sebagian besar pers Indonesia sebenarnya masih proporsional dalam mengritik Megawati. Dalam arti, yang dikritik adalah kebijakan atau sikap Megawati sebagai figur publik, misalnya sebagai Presiden RI atau Ketua Umum PDI Perjuangan. Saya tidak pernah melihat adanya media, yang secara tidak proporsional mengungkit-ungkit masalah pribadi Megawati.

Dalam kasus kenaikan tarif terakhir, yang dikritik adalah kebijakan pemerintah, di mana Megawati menjadi kepala pemerintahan. Sedangkan, dalam kasus pemilihan Gubernur DKI Jakarta, yang dikritik adalah kebijakan Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan.
Ketika itu, DPP PDI Perjuangan tidak mendukung kadernya sendiri, tetapi malah mendukung Sutiyoso untuk menjadi Gubernur DKI. Padahal, Sutiyoso adalah tersangka kasus Peristiwa 27 Juli 1996, yang telah memakan korban jiwa sejumlah pendukung Megawati sendiri. Argumen bahwa lingkungan DKI Jakarta yang keras membutuhkan tokoh eks-militer untuk memimpinnya, tidak cukup menjelaskan, mengapa harus mendukung Sutiyoso. Kalau toh harus memilih eks-militer, masih banyak tokoh eks-militer lain yang lebih berkualitas dari Sutiyoso, dan tidak terkait Peristiwa 27 Juli.

Sebagaimana berlaku di seluruh dunia, seorang figur publik memang selalu disorot dan tidak bisa menikmati privacy seperti layaknya rakyat biasa. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk posisi sebagai figur atau pejabat publik. Apalagi pejabat publik setingkat Presiden, yang digaji dengan uang rakyat, dan berkewajiban membela kepentingan rakyatnya.
Dalam hal ini, Megawati tampaknya harus belajar membedakan, kritik terhadap dirinya sebagai pribadi, dan sebagai figur atau pejabat publik. Rakyat, melalui media massa, berhak mengontrol perilaku dan sepak terjang Megawati sebagai pejabat publik.

Kegagalan komunikasi

Catatan kedua, komunikasi politik yang tidak memadai tampaknya telah menjadi salah satu problem pemerintahan Megawati. Dari caranya menyikapi reaksi publik tentang ucapan dan tindakannya, penulis ragu, apakah Megawati benar-benar menyadari problem ini. Ketika rakyat bingung atau tidak memahami makna suatu ucapan atau tindakannya, Megawati malah cenderung menyalahkan mereka, karena tidak bisa memahami dirinya.

Tugas seorang pemimpin, selain memberi visi, arahan, memutuskan, dan menjalankan berbagai kebijakan, adalah mengkomunikasikan dan mensosialisasikan kebijakan tersebut. Lewat komunikasi atau sosialisasi itu, publik menjadi lebih paham. Dan yang lebih penting lagi, mereka merasa dihargai dan dilibatkan. Sangat boleh jadi, dari situ mereka akan terdorong untuk mendukung penuh kebijakan si pemimpin bersangkutan.

Hal itu, sayangnya, tidak terlihat dalam beberapa kebijakan penting Kabinet Gotong-Royong. Keputusan Pemerintah untuk memberikan R&D (Release & Discharge) kepada sejumlah debitor kakap; divestasi saham PT. Indosat; dan terakhir, kenaikan harga BBM, TDL dan tarif telepon; tidak didahului dengan tahapan komunikasi dan sosialisasi yang memadai. Yang menonjol justru nuansa tidak adanya transparansi, sehingga memunculkan berbagai spekulasi.

Tentu saja, mengkomunikasikan dan mensosialisasikan kebijakan, bukanlah tugas Megawati sendiri. Seluruh jajaran kabinet, termasuk Menteri Negara Komunikasi dan Informasi --reinkarnasi bentuk-baru dari Menteri Penerangan era Orde Baru— wajib menjalankan peran tersebut. Tetapi tidak begitu jelas, apa saja yang dikerjakan institusi ini, kecuali membahas dan menggolkan RUU Penyiaran, beberapa waktu lalu.

Diamnya Megawati

Sikap "diam" Megawati, dalam sejumlah kasus, juga tidak membantu posisinya. Sebaliknya, gaya berkomunikasi ini malah berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik. Ada perbedaan antara "diam" dan "diam." Diamnya seorang Megawati --yang beroposisi terhadap penguasa otoriter Soeharto— tidaklah sama dengan diamnya Megawati sebagai Wakil Presiden (1999-2000), dan Presiden (2000 – sekarang).

Di era represif Orde Baru, diamnya Mega bisa dianggap sebagai sebentuk perlawanan taktis, yang cukup efektif. Ketika media massa dibungkam dengan ancaman breidel, dan saluran komunikasi didominasi oleh penguasa, maka bicara menjadi tidak banyak berguna, karena toh tidak akan sampai kepada publik seperti apa adanya.

Namun, pemimpin yang bijak tahu, kapan saatnya harus diam, dan kapan harus bicara. Di era kebebasan pers dan reformasi, di mana berbagai informasi simpang-siur dan publik tak tahu mana yang harus didengar, seorang pemimpin nasional harus bicara. Publik membutuhkan arah dan kejelasan, bahkan dukungan moral di tengah keterhimpitan ekonomi yang berat saat ini.

Tetapi, jika dalam situasi demikian si pemimpin tetap diam, yang terjadi kemudian adalah kesenjangan informasi dan keterasingan. Publik merasa tidak dilibatkan, tidak diacuhkan, disia-siakan, atau bahkan dikorbankan. Mungkin, demikianlah perasaan sebagian massa "arus bawah", yang dulu mati-matian membela kepemimpinan Mega pada Peristiwa 27 Juli, ketika melihat dukungan penuh DPP PDI Perjuangan pada Sutiyoso.

Kini, saatnya bagi Mega untuk membenahi komunikasi politiknya. Dan, yang lebih penting lagi, adalah meluruskan substansi kebijakan yang akan dikomunikasikannya, dalam ucapan maupun tindakan. Ini jauh lebih berguna, daripada sekadar menyalahkan media massa dan rakyat, yang tidak memahaminya.

* Satrio Arismunandar, pendiri Yayasan Jurnalis Independen (YJI) dan mantan Sekjen Aliansi Jurnalis Independen (AJI) 1995-97. Kini pengurus pusat AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia).

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI