PWI DI MATA “KORBAN” PWI JAYA ERA TARMAN AZZAM

Oleh Satrio Arismunandar

Makalah ini saya tulis dalam rangka memenuhi undangan Panitia Sarasehan Nasional Menyelamatkan PWI, yang berlangsung di Yogyakarta, 21 November 1998. Bagi saya, yang menjadi salah satu anggota-pendiri Aliansi Jurnalis Independen (AJI), segala hal yang berkaitan dengan kemelut di tubuh PWI belakangan ini sebenarnya adalah masalah internal PWI, yang harus diatasi dan diselesaikan oleh anggota PWI sendiri.

Maka saya akan bicara di sini lebih sebagai mantan Anggota Muda PWI, yang kebetulan menjadi salah satu “korban” PWI Jaya Era Tarman Azzam. Meskipun sudah tidak berada di PWI lagi, saya tetap memiliki komitmen bagi kemajuan profesi wartawan di Indonesia umumnya, serta kesadaran akan pentingnya reformasi dan koreksi terhadap praktek-praktek menyimpang Orde Baru dalam dunia kewartawanan di Tanah Air, yang telah terjadi selama ini melalui tubuh PWI.

Menurut pandangan saya, terpilihnya Tarman Azzam dan Bambang Sadono menjadi Ketua Umum dan Sekjen PWI Pusat dalam Kongres PWI di Semarang, Oktober lalu, merupakan indikasi bahwa semangat reformasi itu belum terwujud di PWI.
Argumen dari sejumlah pendukung hasil Kongres PWI, bahwa terpilihnya Tarman Azzam dan Bambang Sadono itu dilakukan lewat proses yang “demokratis”, justru makin meyakinkan saya bahwa PWI belum tersentuh angin reformasi. Praktek-praktek lama Orde Baru masih kuat di PWI (seperti juga di birokrasi, lembaga peradilan, DPR, dan lembaga-lembaga lain).

Logikanya: Jika betul bahwa semangat reformasi sudah masuk ke tubuh PWI, mengapa tokoh-tokoh yang dipilih – secara “bebas, independen, demokratis, konstitusional, sesuai prosedur” tadi – justru tokoh yang selama ini dianggap “representasi regim Orde Baru”? Apakah PWI kekurangan tokoh yang betul-betul reformatif, sehingga harus memilih tokoh yang dikenal suka memecat dan melanggar HAM, dengan melarang bekerja terhadap wartawan-wartawan yang kritis atas dalih “peraturan memang mengharuskan demikian”? Bagaimana pula pandangan para wartawan muda (anggota potensial untuk PWI) dan dunia internasional (terutama organisasi-organisasi pers dunia) melihat PWI Tarman ini?

Ketika masih menjadi Anggota Muda PWI, tepatnya sebelum terjadi pembreidelan terdapap DeTik, Editor dan Tempo pada 21 Juni 1994, saya adalah orang yang masih menaruh harapan pada PWI, sebagai organisasi wartawan yang pada awal berdirinya punya sejarah yang baik. Setidaknya, saya berharap PWI bisa menjadi organisasi yang independen dan betul-betul memperjuangkan aspirasi para anggotanya.

Tetapi sebetulnya, pada awal tahun 1990-an di kalangan sejumlah wartawan muda di Jakarta sudah muncul ketidakpuasan terhadap PWI. Ungkapan ketidakpuasan itu terlihat dalam pertemuan-pertemuan informal di kalangan para wartawan muda di Taman Ismail Marzuki (TIM), yang sempat saya ikuti.

Dalam bincang-bincang, pernah tercetus ide untuk membentuk organisasi baru di luar PWI, yang diharapkan lebih mampu memenuhi aspirasi para wartawan muda. Tetapi waktu itu, ide itu baru sampai tingkat gagasan, belum sampai tahap operasional. Kesibukan kerja di media masing-masing dan tidak adanya momentum yang mendorong ke arah realisasi konkret, menyebabkan gagasan itu tetap menjadi gagasan.

Dari sini terlihat, terbentuknya organisasi alternatif (bukan organisasi tandingan) seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sebenarnya benih-benihnya sudah lama ada, jauh sebelum terjadinya pembreidelan DeTik, Editor, Tempo. Pembreidelan tiga media itu hanyalah berfungsi sebagai momentum pendorong, tetapi bukan sebab utama “membelotnya” sebagian anggota PWI dan kelahiran AJI.

Jadi jelas AJI bukanlah “barisan sakit hati”, seperti yang mungkin dipersepsikan selama ini. Ini bisa dibuktikan dengan fakta bahwa banyak aktivis inti AJI, seperti saya sendiri – baik pada awal berdirinya AJI maupun pada periode-periode berikutnya –justru bukan berasal dari media yang dibreidel.

Mereka antara lain: Stanley (Jakarta-Jakarta), Santoso (Forum Keadilan), Meirizal Zulkarnain (Bisnis Indonesia), Hasudungan Sirait (Bisnis Indonesia), Dhia Prekasha Yoedha (Kompas), Roy Pakpahan (Suara Pembaruan), dan lain-lain. Meski tentu saja ada juga dari media yang dibreidel, seperti: Ahmad Taufik, Liston Siregar (Tempo), Ging Ginanjar, Dadang Rhs (DeTik), dan lain-lain. Saat ini pun, AJI diketuai Lukas Luwarso (eks-Forum Keadilan).
Semasa resmi menjadi anggota PWI, ada beberapa kesan saya terhadap PWI:

1. Organisasi ini terlalu dekat dengan birokrasi pemerintah, bahkan seperti menjadi subordinasi penguasa yang ada (Golkar), sehingga amat sulit bersikap independen. Ini terbukti ketika PWI tidak mampu mengecam pembreidelan Tempo, Detik, Editor, bahkan dalam pernyataannya justru “dapat memahami” pembreidelan itu. Bahkan di era reformasi 1998 ini, untuk menghadiri Kongres di Semarang – menurut pengakuan seorang anggota senior PWI -- sejumlah pengurus masih minta dibiayai Pemda.

2. Organisasi ini kurang mementingkan profesionalisme, dan dengan demikian tidak memberikan keuntungan kepada anggotanya dari segi profesi jurnalis. Terbukti bahwa kartu PWI bisa dimiliki oleh orang yang sebetulnya bukan wartawan dan tidak berhak menyandang sebutan wartawan. Sebaliknya, wartawan yang betul-betul profesional seringkali dipersulit mendapat kartu PWI.

3. PWI terkesan lebih sebagai lembaga untuk menaikkan karir politik atau bisnis para pengurusnya, persis seperti KNPI untuk organisasi pemuda. Maka wartawan yang betul-betul profesional umumnya enggan aktif terlalu serius di PWI. Kecuali kalau berambisi politik mau jadi anggota DPR, atau mendapat order/bisnis dari penguasa setempat.

4. Posisi PWI sebagai “wadah tunggal” bagi profesi jurnalis – yang berhak memberi rekomendasi bagi pemimpin redaksi, dan berarti juga menentukan izin terbit – telah dimanfaatkan pengurusnya justru untuk mengontrol, bahkan menghambat para jurnalis kritis yang ingin berkiprah di media. Secara tak langsung, jadi PWI telah ikut berperan dalam menghambat kebebasan pers. Ancaman pencabutan rekomendasi – yang diberlakukan PWI Jaya di bawah Tarman Azzam, misalnya – cukup ampuh untuk menakut-nakuti para pemimpin redaksi, agar tidak mempekerjakan wartawan non-PWI.

Akibatnya, banyak wartawan korban pembreidelan – yang harus menanggung kehidupan keluarganya – justru sulit memperoleh pekerjaan baru. Wartawan DeTik di bawah Eros Djarot yang mau menyambung hidup di Simponi, misalnya, terpaksa harus menelan pil pahit, karena Simponi hanya sempat terbit satu kali, sebelum rekomendasi pemimpin redaksinya dicabut oleh PWI Jaya. Dalam kasus lain, para korban pembreidelan yang menandatangani Deklarasi Sirnagalih dipaksa harus minta maaf secara tertulis dan terhina, sebelum diizinkan bekerja di tempat yang baru.

Bahkan dengan segala kelemahan itu, seusai pembreidelan DeTik, Tempo, Editor, para wartawan muda sebetulnya masih memberi kesempatan kepada PWI Pusat untuk bersikap. Saya ingat, pada pertemuan kami para wartawan muda dengan pimpinan PWI di kantor PWI Pusat – waktu itu AJI belum berdiri -- para wartawan memberi waktu satu bulan pada pimpinan PWI Pusat untuk menyampaikan aspirasi anggota kepada pemerintah/Menteri Penerangan. Waktu itu, pimpinan PWI berjanji memperjuangkan aspirasi kami.

Sesudah satu bulan, kami bertemu lagi dengan pimpinan PWI Pusat dalam “aksi tagih janji”. Ternyata dalam waktu satu bulan itu tidak ada satu pun yang bisa dilakukan PWI. Bahkan untuk bertemu Menteri saja, tidak bisa dilakukan PWI Pusat. Bagi kami, kinerja PWI itu sungguh amat mengecewakan dan memalukan. Tidak terlihat keseriusan untuk memperjuangkan nasib wartawan/karyawan pers dan keluarganya yang jadi korban pembreidelan, kecuali dalam retorika belaka.

Karena kegagalan PWI itulah, para wartawan muda yang berkumpul di Sirnagalih, Jawa Barat, pada 7 Agustus 1994 memperoleh momentum membuat Deklarasi Sirnagalih, yang meresmikan berdirinya AJI. Tarman Azzam, dalam pernyataannya yang dimuat Kompas belum lama ini, menyebut para wartawan muda ini “menantang” PWI lewat Deklarasi Sirnagalih yang memproklamasikan AJI tersebut, dan karena itu pantas dipecat dari PWI (tanpa diberi kesempatan membela diri dalam forum terbuka). Tetapi dia tidak mau menyebut-nyebut kegagalan PWI membela anggotanya, yang sebenarnya menjadi salah satu penyebab para wartawan muda meninggalkan PWI.

Untuk masa depan, saya pikir, tak ada pilihan lain bagi PWI – seperti juga bagi organisasi-organisasi jurnalis lainnya – kecuali berkomitmen secara tegas pada semangat reformasi dan demokrasi. Tentunya, semangat ini tidak terbatas pada retorika dan basa-basi, tetapi harus diwujudkan secara konkret. Saya berharap, sarasehan ini dapat menjadi langkah tegas ke arah perwujudan semangat tadi.

Jakarta, 19 November 1998

* Penulis adalah Redaktur Pelaksana Majalah D&R dan mantan Sekjen AJI 1995-1997. Pernah bekerja di Harian Pelita (1986-1988) dan Harian Kompas (1988-1995).

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)