WIRANTO DAN KURT WALDHEIM



Oleh Satrio Arismunandar


Sejak melenggang mantap sebagai calon Presiden RI dari Konvensi Partai Golkar, serangan politik terhadap Wiranto semakin gencar, baik dari lawan-lawan politiknya di dalam negeri maupun di luar negeri. Serangan itu antara lain terpusat pada latar belakang militernya, dan tuduhan keterlibatan Wiranto selaku Panglima TNI, dalam pelanggaran HAM di sejumlah tempat, khususnya di Timor Timur (sekarang menjadi Timor Leste) pasca jajak pendapat 1999.
Unit Kejahatan Serius (SCU) Kejaksaan Agung Timor Leste, misalnya, belum lama ini telah mengajukan mosi hukum bagi penangkapan Wiranto. SCU ini merupakan kepanjangan tangan PBB, yang semula dibentuk oleh Otoritas Transisi PBB di Timor Timur (UNTAET), lewat Resolusi Dewan Keamanan PBB. Setelah Timor Timur merdeka, UNTAET dibubarkan, namun keberadaan SCU diteruskan dan ditempatkan di Kejaksaan Agung Timor Leste.
Namun, apakah berbagai serangan itu akan efektif, dalam membendung laju Wiranto sebagai capres? Belum tentu. Kasus yang menimpa Kurt Waldheim, mantan Sekjen PBB yang kemudian maju sebagai kandidat Presiden Austria tahun 1986, bisa menjadi pelajaran. Tuduhan dan cercaan tentang keterlibatan Waldheim dalam kejahatan perang yang dilakukan oleh Nazi Jerman, justru menimbulkan rasa patriotisme dan nasionalisme pada sebagian besar rakyat Austria, yang akhirnya mengantar Waldheim ke kursi Presiden di negara Eropa Tengah tersebut. Hal serupa bisa terjadi pada kasus Wiranto.

Kontroversi Kejahatan Perang

Pada 1986, ada dua kandidat utama yang maju sebagai capres Austria. Mereka adalah Kurt Waldheim dari Partai Rakyat Austria atau OVP (Osterreichhisce Volkspartei) dan Kurt Steyrer dari Partai Sosial-Demokrat Austria atau SPO (Sozialdemokratische Partei Osterreichs). Selain itu ada dua kandidat lain yang kurang dikenal, yakni seorang aktivis lingkungan dari Partai Hijau (Die Grunen), dan seorang mantan anggota Partai Kebebasan Austria atau FPO (Freiheitlichen Partei Osterreichs).
Waldheim adalah yang paling dikenal, karena pernah menjadi Menteri Luar Negeri Austria (1968-1970) dan dua kali menjabat sebagai Sekjen PBB (1971-1981). Ia bergabung dengan OVP pun baru awal 1985, dan oleh partainya ditampilkan ke publik sebagai “orang yang dipercayai dunia.” Sedangkan Steyrer adalah Menteri Kesehatan dan Lingkungan di pemerintahan SPO-FPO.
Pemilu Presiden Austria, yang semula adem-ayem saja menjadi bergejolak, ketika pada Maret 1986, majalah Profil yang berbasis di Wina mulai memuat serangkaian artikel tentang Waldheim, dengan isu yang sangat sensitif bagi pembaca di dalam maupun luar Austria. Profil, majalah yang spesialis dalam liputan investigatif itu, mengklaim, Waldheim telah sengaja menutupi rincian masa lalunya, bahwa ia pernah bertugas di militer Nazi Jerman (Wehrmacht), selama Perang Dunia II. Di Eropa, Nazi Jerman identik dengan kejahatan perang dan pelanggaran HAM berskala besar.
Segera sesudah itu, Profil, berbagai media massa asing, dan Dewan Yahudi Dunia di New York, Amerika, pun mengungkap bukti bahwa Waldheim pernah bertugas cukup lama sebagai tentara Nazi Jerman di Balkan (Yugoslavia) dan Salonika, Yunani. Nazi menduduki wilayah itu secara brutal, dengan membunuh ribuan pejuang partisan Yugoslavia, dan mendeportasi warga Yahudi Yunani ke kamp-kamp konsentrasi di Eropa Tengah.
Waldheim memang tidak secara pribadi berpartisipasi dalam semua kejahatan perang yang dituduhkan tersebut. Namun, Waldheim membuat pernyataan yang oleh para lawan politiknya dianggap sulit dipercaya. Waldheim mengatakan, pada waktu itu ia tidak mendengar adanya perilaku yang menyimpang dari tentara Nazi Jerman di Balkan maupun Yunani. Ia baru mendengar hal itu dari laporan-laporan suratkabar terakhir, sesudah isu tentang masa lalunya ini diangkat. Waldheim tetap kukuh pada pernyataannya, bahwa ia sedang tak berada di tempat ketika kejahatan-kejahatan perang itu dilakukan, dan ia “hanya sekadar menjalankan tugas sebagai seorang prajurit.”
Sesudah isu ini merebak, rakyat Austria terpolarisasi, apakah mereka harus membela Waldheim atau mengecamnya. Generasi tua Austria, yang pernah bertugas di militer Jerman, setuju dengan pembelaan Waldheim bahwa mereka hanya sekadar menjalankan tugas, dalam perang dunia yang waktu juga tak diinginkan oleh rakyat Austria. Sedangkan, sebagian warga Austria lain menjadi lebih curiga pada Waldheim, ketika arsip-arsip lama dibongkar, dan ada dugaan Waldheim mungkin malah telah bergabung dalam Partai Nazi, untuk memuluskan karir diplomatiknya. Kampanye pemilihan Presiden Austria pun lalu merosot menjadi arena saling tuding dan saling jegal, dengan serangan gencar terhadap karakter kandidat presiden.

Waldheim Tetap Menang

Meski dihantam badai cercaan dari dalam dan luar negeri, dalam pemungutan suara 4 Mei 1986, Waldheim mengungguli Steyrer dengan 49,7 lawan 43,7 persen. Ia hanya kurang 16.000 suara untuk memperoleh mayoritas mutlak, yang dipersyaratkan untuk menang. Maka, pertarungan ulang untuk dua kandidat presiden ini pun dijadwalkan pada 8 Juni 1986. Dalam pertarungan tahap kedua ini, Waldheim menang telak dengan 54 persen suara. Posisi Steyrer terganjal karena keanggotaannya di pemerintahan sebelumnya telah terbebani oleh berbagai skandal keuangan, terutama yang menyangkut pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN).
Dengan gencarnya tuduhan pelangggaran HAM itu, mengapa Waldheim bisa menang? Tampaknya, ia meraih gelombang simpati dari sejumlah segmen masyarakat pemilih Austria, yang memandang Waldheim sebagai korban dari serangan-serangan yang tidak adil. Warga Austria juga menganggap, kecaman yang bertubi-tubi dari sejumlah pemerintah dan media massa asing, organisasi nonpemerintah, aktivis HAM, serta organisasi-organisasi Yahudi dan Zionis itu, sebagai intervensi yang berlebihan terhadap urusan rakyat Austria.
Namun, meskipun menang menjadi Presiden, bukanlah berarti segalanya mudah bagi Waldheim. Pada April 1987, Departemen Kehakiman Amerika Serikat menempatkan Waldheim dalam daftar “orang asing yang tak disukai.” Waldheim menjadi kepala negara pertama yang masih bertugas dan ditempatkan dalam daftar tersebut, bersama 40.000 tersangka subversif, teroris dan kriminal. Waldheim pun menjadi terkucil secara internasional, dan hanya mendapat dukungan dari Uni Soviet, beberapa pemerintahan komunis Eropa Timur, dan sejumlah negara Arab.
Lalu, bagaimana perbandingan kasus Waldheim dengan Wiranto? Dari skala jumlah korban jiwa manusia, kejahatan Nazi Jerman dalam Perang Dunia II di Balkan dan Yunani, tentu jauh lebih berat ketimbang kasus Trisakti, Semanggi I dan II, atau Timor Timur yang dituduhkan ke Wiranto. Namun, pada Perang Dunia II, posisi Waldheim hanya prajurit biasa. Sedangkan, Wiranto pada kasus-kasus yang dituduhkan itu adalah Panglima TNI yang punya wewenang menggerakkan pasukan.
Selain itu, dinamika penegakan HAM pada tahun 2004 ini juga berbeda dengan tahun 1986, ketika Waldheim maju sebagai kandidat Presiden. Dalam kasus Waldheim, tak ada sidang pengadilan atau ancaman hukuman khusus bagi Waldheim. Namun, kontroversi terhadap dirinya terus berlanjut, termasuk dengan mitra koalisi di dalam pemerintahan Austria sendiri. Akhirnya, pemerintah Austria menunjuk sebuah panel internasional, yang terdiri dari para sejarawan dan pakar HAM, untuk memeriksa seluruh aspek masalah tersebut.
Panel itu mempresentasikan temuannya pada Februari 1988. Kesimpulannya: Tidak ditemukan bukti langsung bahwa Waldheim telah berpartisipasi dalam kejahatan perang, selama dinas militernya di Balkan dan Yunani. Namun, Waldheim diyakini sedikit banyak tahu tentang pelanggaran HAM yang dilakukan tentara Nazi Jerman. Kesimpulan panel ini tentu saja dimanfaatkan oleh Waldheim dan OVP untuk membersihkan diri.
Dalam kasus Wiranto, sidang pengadilan khusus pelanggaran HAM di Timor Timur telah digelar di Indonesia, meski nama Wiranto secara resmi tak ada dalam daftar terdakwa. Deplu RI juga menganggap, penerbitan surat perintah penangkapan oleh SCU Kejaksaan Tinggi Timor Leste terhadap Wiranto tak perlu ditanggapi serius, karena itu bukan sikap resmi dari pemerintah Timor Leste.
Wiranto juga bisa berlega hati, karena pemerintah Timor Leste sendiri tampaknya kurang berminat meneruskan kasus terhadap dirinya. Terbukti, Jaksa Agung Timor Leste, Longuinhos Monteiro, pada 10 Mei lalu menyatakan, ingin meninjau ulang perintah penangkapan terhadap Wiranto yang dianggapnya “cacat.” Pemerintah Timor Leste, yang kini renggang hubungannya dengan Australia, akibat sengketa sumber minyak di Celah Timor, tampaknya ingin menjaga hubungan baik dengan Indonesia.
Pemerintah Amerika Serikat, lewat Duta Besarnya Ralph L. Boyce, juga tidak menyuarakan keberatan atas majunya Wiranto sebagai capres. Apalagi AS sedang sibuk menghadapi tuduhan pelanggaran HAM, yang dilakukan para prajuritnya terhadap para tahanan di penjara-penjara Irak. Begitu malunya AS, sehingga merasa risih untuk menerbitkan Laporan Kondisi HAM Dunia. Laporan itu biasanya tiap tahun dikeluarkan oleh Deplu AS, dan isinya selalu hanya menyorot kasus-kasus pelanggaran HAM di negara-negara lain.
Dengan berbagai kondisi ini, bukan tidak mungkin Wiranto akan mengulang keberhasilan Waldheim. Yaitu, meraih kursi Presiden, di tengah kecaman, cercaan, dan tuduhan pelanggaran HAM. Tentunya, dengan berbagai biaya image, politik dan ekonomi, yang --langsung atau tak langsung—pada akhirnya juga akan menjadi beban bagi rakyat Indonesia keseluruhan.

Jakarta, Mei 2004

* Satrio Arismunandar, alumnus Program Pascasarjana Pengkajian Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia, dan pengurus pusat AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia).

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI