JURNALIS-AKTIVIS PADA PEMILU 2004


Oleh Satrio Arismunandar

Kemungkinan bangkitnya kembali kekuatan politik Orde Baru dalam Pemilihan Umum 2004 mendatang, telah mencemaskan banyak kalangan. Situasi ini muncul akibat kegagalan dari kelompok yang mengaku pro-reformasi, dalam mengkonsolidasikan kekuatan dan melaksanakan agenda-agenda reformasi secara tegas dan konsisten, sejak berhentinya Soeharto, Mei 1998.

Berbagai gerakan telah digalang untuk membendung kembalinya kekuatan Orde Baru. Salah satu elemen yang diharapkan berperan penting, dalam membendung kebangkitan kembali kekuatan Orde Baru ini adalah pers dan media massa, dengan para jurnalis sebagai ujung tombaknya.

Bagi mereka yang sangat meyakini kekuatan pemilik modal, dalam menentukan arah kebijaksanaan redaksional suatu media massa, biasanya akan skeptis membahas peran media dalam membendung kekuatan Orde Baru pada Pemilu mendatang. Bagi mereka, persoalannya sederhana. Dalam iklim kapitalisme dan persaingan antar-media massa yang sangat ketat saat ini, pemilik media akan berpihak pada mereka yang dapat memberi atau menjanjikan keuntungan finansial yang nyata.

Sebagai contoh, Partai Golkar dipandang sebagai salah satu elemen Orde Baru. Namun, harus diakui pula, Partai Golkar adalah salah satu dari sedikit parpol yang memiliki dukungan keuangan yang kuat. Pesaing yang bisa menandinginya dari segi finansial mungkin cuma PDI Perjuangan.
Meski dengan cap Orde Baru yang jelas, banyak media massa, termasuk stasiun televisi swasta, yang dengan senang hati akan tetap memuat atau menayangkan iklan kampanye Partai Golkar dalam Pemilu 2004. Media massa, secara langsung atau tak langsung, berpotensi lebih mempromosikan parpol atau kandidat pro-Orde Baru, karena prospek pemasukan keuangan yang jelas.

Hal kedua, lewat kepemilikan saham mayoritas pada sejumlah media massa, parpol atau kandidat tertentu juga dapat menjadikan media tersebut sebagai alat kampanyenya, dalam Pemilu 2004. Bahkan, lewat bargaining tertentu, mereka juga telah menempatkan orang-orangnya di pucuk pimpinan media.

Misalnya, sudah menjadi pembicaraan di kalangan praktisi media televisi, bahwa pemimpin redaksi dari suatu stasiun televisi yang memperoleh jabatannya itu berkat dukungan partai politik tertentu. Karena “pemberian jabatan” ini dilakukan menjelang kampanye Pemilu 2004, patut diduga, si pemimpin redaksi baru tersebut diharapkan memperjuangkan kepentingan parpol yang mendukungnya, lewat pemberitaan media.

Sementara itu, di sebuah stasiun televisi swasta lain, pemilik media tersebut telah mengajukan diri sebagai salah satu bakal calon Presiden RI. Sejumlah wartawan senior bahkan dijadikan manajer kampanyenya! Bisa dibayangkan, betapa sulitnya jajaran redaksi di grup media tersebut dalam menentukan kebijaksanaan redaksional yang independen, ketika meliput kampanye Pemilu dan Pemilihan Presiden 2004.

Jadi, sudah tertutupkah peluang bagi media massa untuk berperan membendung kebangkitan politik elemen-elemen Orde Baru? Jawabannya: tidak. Kekuatan pemilik modal tidak selalu bisa memaksakan kebijaksanaan redaksional media bersangkutan.

Ini terbukti dalam pemberitaan SCTV, RCTI dan Indosiar menjelang jatuhnya Soeharto, 1998. Saham ketiga stasiun TV itu dimiliki oleh keluarga dan kroni Soeharto. Bahkan jajaran pemimpinnya waktu itu juga orang-orang yang dipercaya loyalitasnya oleh rezim Soeharto. Namun, pemberitaan stasiun TV swasta waktu itu bisa dibilang mendukung gerakan reformasi, yang dipelopori mahasiswa. Mengapa?

Jawabannya, ternyata jajaran redaksi stasiun-stasiun TV swasta saat itu didominasi oleh para “jurnalis-aktivis.” Para jurnalis muda ini adalah mantan aktivis mahasiswa, yang penuh idealisme dan berpihak pada gerakan reformasi. Dengan gigih, mereka mempertahankan garis pemberitaan yang independen, meski menghadapi tekanan dari pemilik modal. Keberadaan mereka membuat warna pemberitaan TV swasta, menjelang jatuhnya Soeharto, bisa dibilang “pro-reformasi.”

Yang menjadi pertanyaan sekarang, seberapa signifikankah jumlah “jurnalis-aktivis” di media massa, khususnya di stasiun-stasiun TV swasta, untuk bisa mewarnai pemberitaan menjadi “pro-reformasi” dalam Pemilu 2004? Lalu, kalaupun jumlah mereka cukup signifikan, dalam kondisi yang bagaimana potensi “jurnalis-aktivis” ini akan terwujud kembali tahun 2004 ini? Apakah ada kesamaan antara kondisi tahun 2004 dan 1998, sehingga bisa diharapkan munculnya peran “jurnalis-aktivis” tersebut? Biarlah, waktu yang akan menjawabnya. ***

Comments

SEKJEN PENA 98 said…
Memang banyak yang pergi
Tidak sedikit yang lari
Sebagian memilih diam bersembuyi
Tapi… Perubahan adalah kepastian
dan untuk itulah kami bertahan
Sebab kami tak lagi punya pilihan
Selain terus melawan sampai keadilan ditegakan!

Kawan… kami masih ada
Masih bergerak
Terus melawan!
www.pena-98.com
www.adiannapitupulu.blogspot.com

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI