Resensi Buku - MENGGALI ALTERNATIF WACANA SYARIAT

Judul : Politik Syariat Islam, Dari Indonesia Hingga Nigeria
Penulis : Taufik Adnan Amal & Samsu Rizal Panggabean
Penerbit : Pustaka Alvabet, Jakarta
Cetakan : Cetakan I, 2004
Tebal : 272 halaman

Penerapan syariat Islam selalu menjadi wacana yang menarik untuk diperdebatkan, khususnya di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Wacana ini juga mengemuka di Indonesia, terutama sejak diterapkannya syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, syariat Islam diterapkan secara formal oleh negara –yang resminya berideologi Pancasila-- di salah satu provinsinya.

Buku ini memberi tinjauan yang cukup komprehensif tentang wacana hubungan antara agama dan negara tersebut. Pada awalnya buku ini merupakan tinjauan kedua penulis terhadap beberapa peraturan daerah Provinsi NAD tentang penerapan syariat Islam, yang diterbitkan tahun 2002. Tinjauan itu lalu diperluas menjadi makalah tentang penerapan syariat Islam di NAD, dan menyertakan beberapa qanun (perundangan) yang terbit pada tahun-tahun berikutnya.

Makalah tentang isu formalisasi syariat Islam di NAD itu lalu diperluas, agar mencakup juga daerah-daerah lain di Indonesia. Kemudian, ia dikembangkan lagi sehingga mencakup beberapa negara di Asia dan Afrika, seperti: Mesir, Sudan, Nigeria, Pakistan, Afganistan dan Malaysia. Sehingga jadilah buku yang utuh, seperti yang diulas di sini.

Sebagai hukum Tuhan, syariat menempati posisi terpenting dalam masyarakat Islam. Syariat Islam biasanya diklasifikasikan ke dalam ‘ibadah dan mua’malah. ‘Ibadah mengatur hubungan manusia dengan Allah. Sedangkan mua’malah mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan benda serta penguasa. Ia ditujukan untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sumber material syariat adalah al-Quran dan Sunnah Nabi.

Syariat Islam mengalami perkembangan yang menakjubkan selama periode formatifnya hingga abad ke-10. Ada empat mazhab hukum Sunni, selain Syiah, yang muncul dan mengkristal dalam rentang waktu itu, dan memiliki pengaruh menentukan dalam dunia Islam hingga dewasa ini. Yaitu, mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi’i (yang dianut oleh mayoritas Muslim di Indonesia).

Debat yang tak konstruktif

Dari pengamatan terhadap penerapan syariat Islam di berbagai negara, kedua penulis menyimpulkan, isu penerapan syariat Islam itu belum bermutu dan cenderung steril. Alasannya, karena penerapan syariat itu bersifat simplistik, tidak ada konsep yang jelas, dan tidak didasarkan pada analisis yang serius terhadap berbagai masalah sosial yang dihadapi masyarakat Muslim kontemporer.

Gagasan yang dikemukakan cenderung menyederhanakan persoalan, dengan mengungkapkan pandangan-pandangan yang self-assured mengenai keistimewaan syariat. Pendekatan dominan dalam hal ini, menurut kedua penulis, adalah quick fix: gunakan syariat dan semua akan beres.
Ketiadaan konsep yang jelas tentang penerapan syariat ini bisa memunculkan konflik internal di kalangan umat Islam. Bahkan, isu penerapan syariat itu sendiri potensial memunculkan konflik antara kaum Muslimin dan non-Muslimin, seperti di Sudan dan Nigeria. Perdebatan antara yang pro dan kontra penerapan syariat sering terjebak menjadi debat kusir yang tidak konstruktif. Lalu apa jalan keluarnya?

Kedua penulis menawarkan dihidupkannya kembali konsep ijtihad dan ijma, pemahaman ulang terhadapnya, dan kemungkinan penggunaan kembali (reworking) serta pengembangannya. Alternatif berikutnya, adalah pengembangan komunitas epistemik sebagai komunitas pakar dan spesialis syariat, yang memberi masukan dan informasi yang relevan dilihat dari sudut kebijakan publik. Komunitas ini akan membantu pemerintah dan masyarakat memahami berbagai masalah pelik dan menyarankan pemecahannya.

Selanjutnya, multikulturalisme, baik yang internal maupun eksternal, dapat menjadi pendekatan dalam membicarakan dan memperdebatkan syariat Islam dalam konteks kemajemukan. Dengan cara demikian, perbincangan mengenai syariat terkait erat dengan dua tantangan dalam kehidupan yang majemuk.

Tantangan pertama, adalah dialog yang terbuka dan nirkekerasan, di tingkat internal maupun eksternal. Tantangan kedua, adalah pencarian serta pelembagaan rezim-rezim toleransi. Pendekatan multikultural ini memunculkan tantangan, bagaimana negara modern dapat mengakomodasi kemajemukan, dengan mengurangi campurtangan yang sentralis di bidang keagamaan dan etnisitas.

Kedua penulis tampaknya berusaha bersikap “dingin dan berimbang” dalam menanggapi isu yang sensitif ini. Meski bersikap kritis terhadap pandangan yang pro-penerapan syariat, kedua penulis juga menerapkan sikap kritis yang sama terhadap mereka yang kontra-penerapan syariat. Salah satu kelompok yang gencar melakukan perang wacana terhadap isu penerapan syariat Islam di Indonesia adalah JIL (Jaringan Islam Liberal).

Kedua penulis memandang, JIL –yang menggunakan wacana hak asasi manusia (HAM) untuk mengcounter isu penerapan syariat-- sangat reaktif. Akibatnya, counter wacana itu telah menimbulkan kontroversi dan reaksi keras. Padahal, penerapan syariat Islam, pada faktanya, memang bukan isu yang sederhana. Di dalamnya terdapat berbagai keruwetan, yang hingga kini belum terpecahkan. Di kalangan ulama sendiri, misalnya, masih terjadi perdebatan sengit mengenai apa yang dimaksud dengan syariat dan bagaimana bentuk konkret rumusan syariat.

* Satrio Arismunandar, pengurus pusat AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia).

Comments

Anonymous said…
Mas akan mengetahuinya konsep syariat Islam konfrehensif pada sebuah gerakan yakni Hizbut Tahrir

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)