STRATEGI HUMAS DAN BIRO PERS ISRAEL


Oleh Satrio Arismunandar

Israel dan AS sebenarnya sejak awal sudah lebih siap, dalam upaya penggalangan opini di media massa, dalam hal agresi ke Lebanon, Juli-Agustus 2006. Apalagi agresi Israel ke Lebanon ini sebenarnya sudah direncanakan dan dipersiapkan lama. Jadi, bukan aksi dadakan, karena semata-mata mau membebaskan dua prajurit Israel yang ditawan Hizbullah, seperti yang hendak dikesankan kepada media.

Israel dan AS juga memiliki sumberdaya yang jauh lebih banyak ketimbang Hizbullah. Para petugas humas dan Biro Pers Pemerintah Israel sangat piawai dalam melayani para jurnalis asing yang meliput ke Israel, dan mengarahkan para jurnalis agar membuat berita-berita yang menguntungkan pemerintah Israel. Hal ini diungkapkan Matthias Gebauer, koresponden Majalah Jerman Der Spiegel di Timur Tengah.[1]

Dalam menangani berita-berita yang terkait dengan agresi Israel ke Lebanon, harus diakui, petugas humas Israel memang bekerja keras. Begitu seorang jurnalis asing di Israel menerima kartu pers, alamat e-mail-nya akan dibanjiri berbagai siaran pers. Setiap hari, telepon selulernya juga nyaris tak akan berhenti berdering, untuk menerima kontak dari petugas humas Israel, yang sudah siap dengan berbagai saran untuk meliput isyu-isyu tertentu.

Bukan cuma itu. Biro Pers ini juga menyediakan makanan gratis dan sarana transportasi, bahkan menyiapkan narasumber plus penterjemah, jika diperlukan untuk wawancara. Dalam kasus Lebanon, Gebauer bersama sekitar 20-an jurnalis asing lain diarahkan oleh Biro Pers untuk datang ke wilayah Naharya dan mewawancarai orangtua Ehud Goldwasser, salah satu serdadu Israel yang ditahan Hizbullah. Biro Pers sudah menyediakan hotel untuk konferensi pers. Pemberitaan dari sisi pandang orangtua Goldwasser ini tentu diharapkan akan dikemas sedemikian rupa, untuk menimbulkan simpati kepada keluarga prajurit Israel.

Memang, cukup kontras. Jika di wilayah konflik lain jurnalis harus mati-matian mencari narasumber, di Israel, mereka tak perlu repot-repot. Di sini, para jurnalis mendapatkan berita seolah memesan paket di restoran ayam goreng Kentucky. Semua terpaket rapi dalam sebuah “wisata,” dengan biro perjalanan yang dimonopoli Pemerintah Israel. Para jurnalis yang malas dan tak mau repot-repot, akan menyerah pada godaan kenyamanan ini dan mengikuti alur serta agenda liputan yang didiktekan Biro Pers Israel. Bagaimana kualitas hasil liputannya, sudah bisa kita bayangkan.

Perang media untuk memenangkan opini publik ini sebenarnya sudah lama dipraktikkan para pendukung Israel lewat media-media konvensional. Hal itu bisa dilihat di surat-surat pembaca, di media cetak semacam: Time, Newsweek, New York Times atau Wall Street Journal. Namun, itu saja belum cukup.

Bilamana perlu, pemerintah Israel juga tak segan-segan menekan negara-negara yang di bawah pengaruhnya, untuk meredam pemberitaan yang berpotensi merugikan kepentingan Negara Yahudi tersebut. Contohnya, Israel menggunakan pengaruhnya untuk menekan India, agar meredam arus berita dari pihak Arab. Seperti dilaporkan Arab News[2], pemerintah India tunduk pada tekanan Israel, dan telah memerintahkan pemberangusan berskala nasional terhadap semua siaran dari saluran-saluran televisi Arab.

Pelarangan ini tampaknya bertujuan agar warga India tidak melihat gambar-gambar kekejaman dan agresi brutal, yang dilakukan Israel di Lebanon dan daerah Palestina yang diduduki. Sungguh ironis, karena pelarangan ini terjadi di negara berpopulasi lebih dari satu milyar jiwa, yang sering membanggakan diri sebagai “demokrasi terbesar di dunia” dan penganut sistem pers bebas.

Seorang pejabat Kementerian Informasi dan Siaran India menyatakan, India memiliki hubungan yang dekat dan mesra dengan Israel dan Amerika, melebihi hubungannya dengan negara-negara Arab. Menurut sumber di pemerintahan India, pelarangan ini merupakan petunjuk yang jelas bagi semua pemerintah di Timur Tengah bahwa pemerintah Israel, AS, dan Inggris memiliki pengaruh yang lebih besar di India ketimbang pemerintah Arab yang manapun.

Para analis yakin, pemerintah India tampaknya telah menggunakan salah satu pasal dalam Undang-undang (Regulasi) Jaringan TV Kabel tahun 1995. Pasal itu menyatakan, saluran atau program televisi tertentu, yang berpotensi merusak hubungan persahabatan India dengan negara asing, dapat dilarang. Hal ini jelas melanggar ide-ide demokratis seperti kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat.

Beberapa jurnalis senior India menjelaskan, pelarangan itu merupakan indikasi bahwa India lebih tunduk kepada tekanan Israel ketimbang kepada AS. “Keseluruhan tindakan itu adalah untuk menggertak pihak Arab dan mempertunjukkan mereka sebagai kaum teroris. Pemerintah menerima argumen absurd bahwa saluran-saluran seperti Al-Jazeera dan Al-Arabiya mempromosikan kebencian dan mendorong terorisme,” ujar mereka.

[1] Lihat “Jurnalis pun Terbelah,” dalam Republika, 5 Agustus 2006.
[2] Shahid Raza Burney, “India Bans Arab TV Channels Under Pressure from Israel”. Arab News, 6 Agustus 2006.

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)