SURAT TERBUKA UNTUK PRESIDEN SBY



Surat Terbuka untuk Presiden SBY
dari Seorang Warga yang Dulu Bukan Pendukungnya,
Namun Kini Mengharapkan Kesuksesannya


Depok, 17 November 2004


Kepada Yth.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
di Istana Merdeka
Jakarta

Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera untuk Anda dan seluruh rakyat Indonesia!

Saudara Presiden yang terhormat, sebelum saya menyampaikan berbagai harapan dan saran melalui surat ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya adalah salah satu warga negara Indonesia, jurnalis sekaligus buruh di sebuah perusahaan siaran televisi swasta, dan ayah dari dua orang anak yang masih kecil-kecil. Sejak 1997, saya berdomisili di wilayah Depok, Jawa Barat.

Terus terang saja, pada pemilihan presiden beberapa bulan lalu, saya tidak mendukung Anda untuk menjadi Presiden RI. Alasannya, bukan karena saya menganggap Anda kurang pintar, kurang bijak, atau kurang berkemampuan menjadi Presiden. Juga, bukan karena saya memandang Anda kurang bersih dalam masalah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Masih ada capres-capres lain yang jauh di bawah Anda dalam hal kepintaran, kebijakan, kemampuan memimpin, dan kebersihan dari KKN.

Saya hanya beranggapan, di negeri yang sistem dan tradisi demokrasinya masih rapuh seperti Indonesia ini, adalah lebih baik jika Presidennya berasal dari kalangan sipil. Setidaknya, untuk periode-periode awal konsolidasi demokrasi. Walaupun, memang tidak ada peraturan yang melarang seorang pensiunan jenderal mencalonkan diri sebagai Presiden.

Bagaimanapun, rakyat Indonesia telah menentukan pilihan untuk mendukung Anda menjadi Presiden. Maka, sebagai seorang demokrat, saya sudah tentu menghormati pilihan rakyat. Sehingga, saat ini saya mengharapkan kesuksesan Anda menjalankan amanat rakyat sebagai Presiden RI. Mengapa? Karena keberhasilan Anda memimpin negeri ini akan berarti kebaikan, kedamaian, ketenteraman dan kesejahteraan bagi rakyat. Fokus perhatian saya adalah pada kepentingan dan kemaslahatan rakyat.

Saudara Presiden, waktu terus berjalan dan persaingan antarbangsa di era globalisasi ini sangat sengit, sementara Indonesia belum betul-betul bangkit dari keterpurukan. Kita tak punya waktu lagi untuk bersantai, atau tenggelam dalam pertikaian berlarut-larut antar-elite, seperti yang sudah-sudah. Hal semacam itu akan berarti mengorbankan rakyat. Mereka saat ini tak sanggup menanggung suatu krisis baru, dan karena itulah mereka menaruh harapan yang sangat besar di pundak Anda, untuk melakukan perubahan.

Saudara Presiden yang terpelajar, Anda telah mencanangkan untuk melakukan langkah-langkah shock therapy di berbagai sektor kebijakan, dalam 100 hari pertama pemerintahan ini. Sesuai dengan suasana batin rakyat, yang ingin cepat melihat perubahan nyata dalam kehidupan mereka, kebijakan Anda ini dapat dipahami. Namun, Anda tentu menyadari, 100 hari adalah waktu yang terlalu singkat untuk melakukan perubahan-perubahan signifikan, dalam menghadapi berbagai permasalahan bangsa yang begitu berat dan kompleks.

Untuk menata ulang Departemen Perindustrian dan Perdagangan saja, butuh waktu lebih dari 100 hari. Penataan Depperindag, yang dipecah menjadi dua departemen terpisah, lengkap dengan penyusunan deskripsi kerja, seleksi SDM yang ketat, dan pengisian jabatan-jabatan baru agar dua departemen itu bisa berjalan normal, membutuhkan waktu setidaknya enam bulan. Sebagai orang yang lama berkecimpung dalam birokrasi, Anda pasti memahami hal ini.

Oleh karena itu, saya tak akan merepotkan Anda dengan mengajukan permintaan atau tuntutan yang tidak realistis, untuk 100 hari pertama ini. Saya hanya berharap, dalam 100 hari pertama ini, Kabinet Indonesia Bersatu dapat menunjukkan arah jelas yang mau ditempuh, dan menyiapkan landasan yang kokoh bagi perjalanan panjang yang dicanangkan tersebut. Presiden perlu menjelaskan pada rakyat, tentang berbagai pilihan sulit dan kerja keras yang harus kita lakukan dalam lima tahun mendatang.

Saudara Presiden sebaiknya berhati-hati, untuk tidak mengiming-imingi rakyat dengan hal-hal yang tak mudah diwujudkan. Janji-janji yang membuai, meskipun kurang realistis, mungkin untuk jangka pendek dapat meningkatkan popularitas Anda. Namun, dalam jangka panjang, hal ini justru bisa menjadi bumerang. Rakyat akan menuntut janji-janji itu, dan ketika pemerintahan ini tak sanggup mewujudkannya, legitimasi dan kredibilitas pemerintahan Anda akan memudar.

Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan dalam salah satu hadist-nya, “Ungkapkanlah kebenaran itu, walaupun pahit.” Founding father kita, Bung Karno juga pernah mengatakan, “Sudah menjadi hukum besi sejarah bahwa tak ada satu bangsa pun yang bisa maju zonder (tanpa) kerja, zonder keringat.” Maka, selaku warga yang mengharapkan keberhasilan Anda, saya memohon agar Saudara Presiden sejak awal tidak ragu-ragu untuk bersikap lugas. Anda perlu membuka mata rakyat kita pada tugas krusial, tanggung jawab besar, dan kerja berat, yang harus kita lakukan di masa mendatang.

Saudara Presiden yang arif, setiap kebijakan pemerintah tentu harus melihat kondisi obyektif rakyat. Dalam kaitan itulah, saya kutip Laporan Pembangunan Dunia 2005, yang dikeluarkan oleh International Finance Corporation (IFC) pada 29 Oktober 2004, berdasarkan survei terhadap 30.000 perusahaan di 53 negara (700 perusahaan di antaranya berada di Indonesia).

Laporan itu menunjukkan angka-angka tentang Indonesia yang masih memprihatinkan.
Sekitar 16,09 juta jiwa, atau 7,5 persen dari jumlah penduduk Indonesia, dilaporkan masih hidup dengan daya beli kurang dari 1 dollar Amerika Serikat (sekitar Rp 9.000) per hari. Ini berarti mereka hidup di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Bank Dunia. Jumlah penduduk Indonesia hingga tahun 2003 tercatat 214,5 juta jiwa. Sebanyak 52,4 persen di antaranya, atau sekitar 112, 398 juta jiwa, memiliki daya beli di bawah 2,15 dollar AS (Rp 19.350) per hari.

Kemiskinan itu merupakan masalah utama perekonomian yang harus kita hadapi. Keadaan itu diperparah oleh tingkat pengangguran pada angkatan kerja muda yang semakin meningkat. Menurut ekonom Bank Dunia, Yoichiro Ishihara, tingkat pengangguran di Indonesia justru meningkat, dari 9,1 persen di tahun 2002 menjadi 9,5 persen pada 2003. Itu terjadi saat pertumbuhan ekonomi 4,3 persen di tahun 2003. Artinya, tingkat pertumbuhan ekonomi 4,3 persen itu belum cukup untuk menekan tingkat pengangguran.

Dalam kaitan itu, Indonesia masih harus bekerja keras memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan ekspor. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih banyak digerakkan oleh konsumsi swasta dan pemerintah. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, agar mencapai tingkatan yang mampu mengurangi tingkat pengangguran dalam jumlah besar, pertumbuhan ekonomi harus lebih digerakkan oleh investasi dan ekspor ketimbang konsumsi.

Saudara Presiden yang baik, dalam upaya mengangkat nasib rakyat miskin, saya menyambut positif pilihan kebijakan kabinet Anda, untuk kembali memfokuskan diri ke basis pertanian. Nasib petani memang sepatutnya mendapat perhatian khusus. Bagian terbesar dari petani beras saat ini hidup dalam kemiskinan. Ironisnya, justru mereka yang menyediakan beras untuk sekuruh bangsa. Ini sangat tidak adil.

Pilihan kembali ke basis pertanian ini sangat tepat, mengingat lebih dari 50 persen penduduk Indonesia tinggal di pedesaan dan mengandalkan nafkah hidup dari sektor ini. Sektor ini juga dapat menyerap jumlah tenaga kerja paling banyak per satuan usaha dibandingkan sektor pembangunan lainnya. Hingga saat ini, sekitar 55 persen dari total tenaga kerja Indonesia berada di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Jadi, dengan kembali ke sektor yang secara tradisional merupakan kekuatan Indonesia ini, kita juga secara tak langsung ikut menanggulangi masalah pengangguran.

Indonesia adalah negara agraris dan maritim terbesar di dunia. Karena itu, Indonesia semestinya memiliki keunggulan komparatif untuk menjadi negara yang bukan saja dapat berswasembada pangan, tetapi juga menjadi pengekspor utama berbagai produk dan jasa yang berasal dari industri pertanian, perkebunan, dan perikanan.

Selain itu, sektor ini memiliki keterkaitan industri hulu dan hilir yang kuat dan beragam, sehingga dapat menciptakan efek pengganda (multiplier effects), yang bisa menjadi tulang punggung dari pembangunan suatu wilayah. Jika kebijakan ini berhasil, selain Indonesia akan berswasembada pangan, ini juga akan meningkatkan Ketahanan Pangan dan Ketahanan Nasional kita.

Dan tak boleh dilupakan, upaya mengangkat nasib rakyat miskin tak bisa dipisahkan dari upaya pemberantasan KKN dan penegakan hukum. Kemiskinan akan berkurang, jika pengangguran juga dikurangi. Pengangguran akan berkurang, jika investasi meningkat dan menciptakan banyak lapangan kerja, yang selanjutnya meningkatkan daya beli, kegairahan serta pertumbuhan ekonomi. Namun, investasi ini tak kunjung datang karena lemahnya penegakan hukum, serta banyaknya pungutan liar dan KKN.

Investasi juga terhambat oleh lemahnya daya saing Indonesia. Sehingga, para pengusahanya lebih memilih mengimpor barang murah dari negara-negara lain, terutama dari Cina. Lemahnya daya saing ini disebabkan oleh ekonomi biaya tinggi, yang ujung-ujungnya juga disebabkan oleh banyaknya pungutan liar dan KKN. Maka pemberantasan KKN dan penegakan hukum ini bersifat sangat strategis dan patut menjadi prioritas utama Kabinet Indonesia Bersatu. Dengan mengatasi masalah KKN, banyak masalah nasional lain akan lebih mudah diselesaikan.

Saudara Presiden yang bijak, langkah lain yang selayaknya Anda lakukan demi kebaikan bangsa ini adalah mengurangi utang negara. Indonesia saat ini telah masuk ke keadaan yang dalam ilmu ekonomi disebut jebakan utang (debt trap). Apa yang dimaksud dengan jebakan utang ini? Secara sederhana, ini adalah suatu situasi di mana jumlah utang kita sudah sedemikian besarnya, sehingga kita terpaksa selalu mencari utang baru untuk menutup utang lama. Itulah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dari masa ke masa, sejak krisis ekonomi 1997.

Utang dari dalam dan luar negeri mencapai angka 150 miliar dollar AS. Utang luar negerinya sekitar 70 miliar dollar AS, dan utang dalam negeri tak kurang dari Rp 650 triliun, akibat arahan kebijakan yang keliru dari Dana Moneter Internasional (IMF). Ini pertama kalinya Indonesia punya utang dalam negeri yang begitu besar.

Apa arti utang yang begitu besar ini? Artinya, sebagian besar pendapatan negara akan habis digunakan untuk membayar bunga dan cicilan utangnya. APBN kita dari tahun ke tahun memperbesar anggaran utang itu dan memperkecil anggaran pembangunan, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Akibatnya, rakyat kecil sulit memperoleh sarana pendidikan dan pengobatan yang murah. Kita tak boleh menerima begitu saja penilaian lembaga-lembaga keuangan internasional, yang mengatakan utang Indonesia itu masih sustainable. Karena, jika melihat dampak pembayaran utang itu terhadap pembangunan dan kehidupan sehari-hari rakyat kecil, ini sudah merupakan tragedi.

Sebagai gambaran, dalam GBHN 2005, alokasi anggaran untuk membayar seluruh utang dan bunganya adalah Rp 143,60 triliun dari total anggaran Rp 377,89 triliun. Pengeluaran rutin pusat dan daerah Rp 256,36 triliun. Anggaran pembangunan hanya Rp 70,87 triliun. Seluruh pengeluaran Rp 471,03 triliun. Kekurangan Rp 93,14 triliun ditutup dengan menguras simpanan pemerintah, menjual aset BPPN (sekarang sudah dibubarkan), serta utang dari luar negeri untuk program dan proyek.

Yang tak boleh dilupakan, pengelolaan keuangan negara bukanlah semata-mata soal ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi pemihakan dan rasa keadilan masyarakat. Seperti dikatakan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Anwar Nasution, keuangan negara haruslah dikelola secara adil dan jujur. Adalah tidak adil, jika seluruh rakyat melalui APBN harus menanggung beban utang para konglomerat hitam, yang mengambil uang negara lewat Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Saudara Presiden, untuk mengurangi beban keuangan, pemerintah perlu meninjau kembali semua kredit yang sudah disetujui tetapi belum dipakai, apakah kredit itu memang betul-betul diperlukan. Proyek yang tidak mendesak dan belum dilaksanakan, sebaiknya dibatalkan. Karena, selama kredit belum dibatalkan, pemerintah harus membayar commitment fee yang cukup besar. Selain itu, pemerintah perlu bersikap ketat dalam merencanakan pembangunan proyek-proyek baru.

Bukan rahasia lagi, banyak negara kaya dan lembaga keuangan internasional menyodorkan dan mendesakkan pemberian utang, dengan cara membujuk-bujuk dan merayu para pejabat tinggi Indonesia, supaya mengembangkan proyek-proyek. Tujuannya adalah menyalurkan dananya dengan bunga tinggi, dan sekaligus menikmati pekerjaan konsultasi serta pembangunannya dengan harga mahal.

Pihak Bappenas telah menemukan cukup banyak kasus, di mana kredit luar negeri diciptakan dan direkayasa melalui studi kelayakan, yang diborongkan kepada perusahaan konsultan yang sebenarnya milik pihak itu sendiri, namun diatasnamakan kerabat atau sahabatnya, dengan fee yang sangat tinggi. Tujuannya memang untuk memperoleh fee ini, sehingga pelaksanaannya tidak lagi dipedulikan. Akibatnya, banyak kredit yang sama sekali tidak dapat diserap, karena proyek tak dapat terlaksana. Padahal, untuk kredit yang tidak terpakai itu, pemerintah harus membayar commitment fee terus-menerus.

Saudara Presiden yang terhormat, sebetulnya banyak sekali yang ingin saya sampaikan, mengingat permasalahan yang menjerat bangsa ini memang amat banyak dan kompleks. Kita belum bicara tentang masalah: pertahanan-keamanan dan terorisme; politik dalam dan luar negeri; pelanggaran hak asasi manusia; separatisme dan konflik antarwarga; pendidikan dan kesehatan; TKI dan perburuhan; pengembangan daerah tertinggal; pembabatan hutan dan perusakan lingkungan hidup; peran agama dalam pembangunan; dan banyak lagi yang lain.
Namun, saya khawatir Anda tak punya cukup waktu untuk membaca surat yang terlalu panjang. Saya sangat memaklumi, banyak tugas penting lain yang harus Anda tunaikan. Maka, sebagai penutup, saya ingin menggarisbawahi bahwa setiap upaya melakukan perubahan, seperti yang Anda inginkan, menuntut keberanian (courage).

Keberanian saja memang tidak dengan sendirinya menyelesaikan masalah-masalah berat yang dihadapi negeri ini. Namun, tak ada langkah perubahan yang bisa dilaksanakan secara efektif, jika tak disertai keberanian tanpa pamrih, yang ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran.

Karena pentingnya keberanian seperti itulah, mantan Presiden dan negarawan terkemuka Amerika, John F. Kennedy menyatakan, “Kebajikan manusia yang paling dikagumi adalah keberanian. Keberanian adalah landasan bagi seluruh moralitas manusia.”

Dalam bukunya yang memenangkan hadiah Pulitzer, Profiles in Courage (1957), Kennedy mengatakan, di gelanggang kehidupan manapun, orang akan menemui tantangan keberanian. Ia mungkin harus berkorban, jika mau mengikuti suara hati nurani. Apapun pengorbanan itu, setiap orang pada akhirnya harus memutuskan bagi dirinya sendiri jalan yang akan ia tempuh.
Bangsa kita tak kekurangan tokoh teladan keberanian, seperti yang telah ditunjukkan Soekarno, Hatta, Sjahrir, Pattimura, Cut Nyak Dien, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, dan lain-lain. Kita juga dapat belajar dari tokoh dunia seperti: Mahatma Gandhi, Gamal Abdul Nasser, Raja Faisal, Nelson Mandela, George Washington, dan banyak lagi yang lain.

Kisah-kisah mereka dapat menawarkan harapan, memberi pengajaran, dan menjadi inspirasi. Namun kisah-kisah tersebut tidak dapat menghadirkan keberanian itu sendiri. Untuk memperoleh keberanian seperti inilah, setiap orang harus melihat ke dalam jiwanya sendiri.
Selama Saudara Presiden sungguh-sungguh berjuang, dan tulus berkorban demi kepentingan rakyat, Anda tak perlu ragu melangkah karena rakyat pasti di belakang Anda. Semoga Allah Subhana Wa Ta’ala memberi kekuatan, keberanian dan keteguhan hati kepada Anda, untuk memikul amanat, guna membangkitkan kembali negeri Indonesia yang kita cintai ini dari keterpurukan.

Hormat saya,
Satrio Arismunandar
Rakyat Indonesia

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)