Wawancara - SERIKAT PEKERJA WARTAWAN




Wawancara di Media Watch No.37/Sept 2005 tentang Serikat Pekerja Wartawan:

Profesi wartawan bergerak atas landasan idealisme, yakni melaporkan fakta apa adanya kepada khalayak. Namun, acap kali hal ini tidak dibarengi dengan pemenuhan hak-hak mereka sebagai pekerja. Ada perusahaan media yang tidak memberikan sistem penggajian yang jelas, jaminan kesehatan, asuransi hari tua, dll. Sehingga muncul budaya amplop. Di sisi lain, perusahaan media juga tidak mengizinkan karyawannya membentuk serikat pekerja. Dalam hal ini simak penuturan Satrio Arismunandar, salah satu anggota-pendiri Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Producer Program SISI LAIN, TransTV, kepada Intantri Kusmawarni (Media Watch Habibie Center):

Bagaimana taraf kesejahteraan wartawan di tanah air kita?

Satrio : Itu tergantung medianya, ada media yang sudah cukup mensejahterakan wartawannya, ada yang tidak. Kalau media yang mapan seperti Kompas atau Tempo, lumayan cukup. Demikian pula di media elektronik, seperti wartawan RCTI, SCTV, Indosiar. Tetapi kalau di media-media seperti Rakyat Merdeka, Lampu Merah, Radar ini Radar itu, saya pikir sangat memperihatinkan. Karena upah mereka itu ada yang di bawah Upah Minimim Regional (UMR). Jadi sangat bervariasi. Hanya saja kalau dibilang kaya raya sih tidak. Jadi kalau mau kaya raya jangan jadi wartawan. Itu pilihan yang keliru.

Kalau kesejahteraan wartawan rendah, apa sebabnya?

Satrio : Pertama, perusahaannya sendiri itu kecil. Misalnya seperti Lampu Merah, korannya kecil, iklannya sedikit. Jadi secara finansial perusahaannya kecil. Sehingga tidak cukup untuk mensejahterakan karyawan. Kedua, kurangnya kesadaran pemilik media akan kesejahteraan karyawannya. Pemilik media mungkin melihat wartawan itu bukan sebagai profesi, tetapi hanya orang yang 'bekerja' sebagai wartawan. Ada juga yang mengatakan, "Kalau mau cari duit ya di tempat lain". Kesannya menghalalkan amplop. Perusahaan merasa toh wartawan dapat mendapatkan sumber-sumber lain yang hasilnya lebih besar.

Mengapa bisa begitu?

Satrio : Begini. Ada wartawan yang datang meliput, dia tidak minta tetapi dikasih amplop, lantas diterima. Ada juga wartawan yang aktif meminta. Misalnya, wartawan yang dengan sengaja mencari humas acara.. Macam-macamlah. Sebenarnya di sini ada dua pihak, yaitu: pihak yang menerima (si wartawan) dan pihak yang memberi. Kalau di pihak wartawan sudah jelas, antara lain karena tidak memahami Kode Etik Jurnalistik, atau didorong oleh kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang sangat tinggi, ditambah lagi ia bekerja pada pemilik perusahaan yang menghalalkan amplop, bahkan justru mendorong hal itu.

Di sisi lain pihak pemberi sendiri. Kadang mereka sendiri yang berinisiatif memberikan amplop pada wartawan. Entah apakah ia mempunyai kepentingan terhadap wartawan itu sendiri, atau ingin mengarahkan pemberitaan medianya, atau mungkin karena mereka tidak paham bahwa amplop itu melanggar Kode Etik Jurnalistik. Itu yang agak repot. Misalnya ada koruptor, begitu datang wartawan langsung bagi-bagi duit biar tidak nulis yang jelek-jelek. Karena dia punya kepentingan untuk tujuan tertentu.

Anda setuju pada budaya seperti itu?

Satrio : Jelas itu bukan budaya yang baik. Karena orang menerima uang itu pasti akan mempengaruhi pemberitaan. Hanya saja persoalannya, kalau upaya menegakkan kode etik tetapi tanpa mensejahterakan karyawan itu juga tidak realistis dan tidak masuk akal. Misalnya watawan, cuma digaji 300.000 per bulan. Dia bisa bilang, anda tahu sendiri bagaimana orang bisa hidup dengan uang sejumlah itu di Jakarta.

Maka ketika kita menegakkan etika tersebut, harus dibarengi dengan upaya mensejahterakan karyawan. Dengan gaji yang cukup, ada jaminan sosial dan sebagainya. Jadi kalau ada wartawan yang menerima amplop sanksinya langsung dipecat. Seperti media Kompas, dia bisa menegakkan itu. Artinya orang bisa hidup dengan gaji saja. Tapi bagaimana dengan koran lain, saya pikir perlu diurus lagi berbagai aspek yang menyangkut kesejahteraan karyawan. Jadi tidak semata-mata satu aspek saja.

Apa solusinya?

Satrio : Pertama, semua itu bisa diatasi kalau kode etik ditegakkan. Artinya, pemilik media sendiri harus mempunyai wawasan jurnalistik. Kalau pemilik media sendiri hanya memberlakukan wartawan itu sebagai tukang saja dan tidak paham jurnalistik, maka bagaimana bisa menegakkan kode etik. Artinya pimpinan media itu harus memberi contoh, kalau pimpinan juga menerima uang ya susah. Kedua, di kalangan wartawan sendiri saya kira adalah tugas organisasi profesi, seperti AJI dll. Saya pikir kalau di AJI itu ketat sekali, tapi kalau di lain-lain 'agak membolehkan', alias kurang ketat.

Bagaimana jika perjuangan wartawan itu berbenturan dengan pemilik modal?

Satrio : Pemilik modal itu di mana-mana selalu ingin meningkatkan profit sebanyak-banyaknya dengan menekan cost serendah-rendahnya. Gaji karyawan itu termasuk bagian dari cost yang mau ia tekan. Apalagi sekarang jaman susah, cari kerja susah, banyak orang nganggur. Jadi kalau misalnya ada wartawan digaji kecil kalau mau keluar maka dipersilahkan, alasannya masih banyak lagi orang yang akan masuk. Begitu alasannya. Pemilik modal kadang memanfaatkan kondisi sekarang yang makin susah ini untuk menekan karyawan supaya tidak macam-macam.

Celakanya lagi, banyak wartawan yang tidak sadar bahwa mereka itu sebenarnya buruh. Jadi mereka merasa dibuai dengan sebutan-sebutan yang kesannya hebat. Misalnya, sebagai seorang "profesional." Jadi mereka tidak mau mengorganisir dalam suatu serikat pekerja atau apa pun itu yang kompak untuk melawan tekanan pengusaha tersebut. Masih banyak media-media massa itu tidak terbuka atau tidak mendukung serikat pekerja. Itu yang sangat disayangkan. Parahnya lagi, masih banyak wartawan atau karyawan yang tidak tahu akan undang-undang itu. Alhasil mereka hanya tunduk saja. Mungkin karena tidak tahu atau karena merasa> lemah, akhirnya larinya ya ke amplop.

Persoalannya adalah, wartawan itu tidak mau disebut buruh, maunya profesional. Merasa kalau buruh itu rendah, kuli, pekerja pabrik dll. Memberi kesadaran itu yang sulit. Jadi sebelum mendirikan serikat pekerja itu sadari dulu bahwa wartawan itu juga buruh. Mau atau tidak menerima hal itu. Kalau tidak, bagaimana mau membuat serikat pekerja?

Anda sebagai wartawan pernah berbenturan dengan pemilik modal?

Satrio : Pernah. Waktu itu di Media Indonesia. Teman-teman di sana mengeluh karena kesejahteraan kurang. Lantas mereka mau buat serikat pekerja. Karena saya dianggap cukup tahu soal serikat pekerja maka mereka konsultasi pada saya. Saya beritahu untuk mengumpulkan tanda tangan dan bawa ke Depnaker. Ketika tanda tangan itu menyebar, pimpinan menjadi heboh. Kemudian wartawan ditekan. Sebenarnya perlakuan mereka itu secara undang-undang tidak boleh.

Akhirnya pimpinan Media Indonesia, Surya Paloh mengumpulkan karyawannya dan bilang "Kalian boleh mengumpulkan tanda tangan. Kalau (lebih dari) 50% karyawan tanda tangan mendukung adanya serikat pekerja, maka kalian boleh membuat serikat pekerja. Sebaliknya, kalau kurang, lupakan serikat pekerja. Sebab serikat pekerja itu dapat membuat hubungan menjadi kaku, seperti antara majikan dan buruh, tidak kekeluargaan lagi." Begitu kira-kira alasannya.

Akhirnya tanda tangan yang menyebar di awal tadi dibatalkan dan dibuat tanda tangan baru. Tapi pada saat itu anak buah Surya Paloh melakukan semacam "intimidasi". Mereka mengatakan, jika mendukung berdirinya serikat pekerja dianggap melawan Surya Paloh. Hal ini membuat semua takut, maka tanda tangan tidak mencapai 50% dan batal rencana membuat serikat pekerja.

Pada waktu itu status saya adalah wartawan kontrak. Karena saya dianggap sebagai biang rencana berdirinya serikat pekerja itu maka kontrak saya habis tiba-tiba saja. Padahal saya sudah dijanjikan setelah kontrak saya habis saya akan diangkat menjadi Redaktur Iptek. Tapi begitu ada kasus itu langsung saya berhenti kerja saja. Karena takut ribut maka saya diberi pesangon. Padahal kalau karyawan kontrak itu tidak ada pesangon. Maka saya terima saja.

Tapi itu menunjukkan bahwa Media Indonesia yang waktu itu sudah ada MetroTV dan dimiliki orang sekaliber Surya paloh tidak terbuka terhadap serikat pekerja. Apalagi kalau media-media lain seperti Rakyat Merdeka, Lampu Merah, akan lebih gawat lagi.

Sebenarnya langkah apa saja yang harus dilakukan wartawan jika tidak terpenuhi haknya sebagai karyawan?

Satrio : Sederhana saja, kalau berhasil mengumpulkan 10 orang sudah sah membuat serikat pekerja. Jadi tidak perlu memaksa 10 orang tanda tangan atau memalsu tanda tangan. Cukup 10 orang saja ke Depnaker. Seringnya orang menjadi takut kalau setelah mengumpulkan tanda tangan, karena akan ditekan pimpinannya. Pada saat ditekan biasanya mereka pecah dan saling tuding menuding. Akhirnya gagal membuat serikat pekerja.

Sepuluh orang itu ketentuan dari undang-undang?

Satrio : Setahu saya begitu, tapi saya belum lihat undang-undang yang baru. Awalnya berkumpul, buat musyawarah, lalu buat surat pernyataan dan mengajukannya ke Depnaker, prosedurnya mudah saja. Dalam hal itu pimpinan perusahaan tidak punya hak untuk menghalangi. Dia hanya cukup diberitahu saja. Semua urusannya ada di Depnaker. Kalau perusahaan itu menghalangi maka dia berarti melanggar hukum. Dapat dituntut ke pengadilan.

Cuma masalahnya siapa sih yang mau repot-repot seperti itu. Biasanya karyawan dikasih tambahan uang, terus diam. Akibatnya karyawan tidak bersatu. Begini pemikiran perusahaan itu kira-kira; dari pada yang lain ribut maka diberi uang saja, yang lain toh tidak akan macam-macam. Jadi karyawan tidak pernah kompak.

Ada sebagian mereka yang dikasih uang, sebagian lain tidak. Kalau dipanggil itu satu-satu tidak sekaligus. Sehingga banyak cara perusahaan memecahbelah karyawannya. Sehingga banyak media massa itu sangat jarang yang ada serikat pekerjanya. Kesadaran membuat serikat pekerja di kalangan karyawan itu sangat minim. Apalagi di perusahaan-perusahaan media besar justru merasa aneh. Sebab karyawannya sudah merasa cukup gajinya.

Seberapa pentingkah wartawan itu harus bergabung pada serikat pekerja?

Satrio : Saya kira penting sekali, karena wartawan itu pada dasarnya buruh juga. Jadi begini, wartawan itu punya dua aspek, pertama sebagai seorang profesional; kedua sebagai seorang buruh. Di dalam undang-undang itu definisi buruh itu ialah orang yang bekerja pada majikan dan mendapat upah. Wartawan itu begitu.

Tapi secara profesional, cirinya ini dibagi menjadi tiga. Pertama, yakni expertise, mempunyai keahlian tertentu, misalnya dokter bedah, pengacara. Kedua, responsibility, tanggung jawab. Ia punya tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Ketiga, corporateness, kesejawatan. Orang-orang yang mempunyai profesi yang sama itu biasanya berkunpul dalam suatu badan-badan profesi. Seperti wartawan, ada AJI. AJI mempunyai kode etik. Dokter juga punya IDI. Ikadin juga ada. Jadi profesi itu bukan sekedar pekerjaan saja, kalau tukang becak itu bukan profesi. Karena tukang becak itu tidak perlu keahlian, semua bisa.

Singkatnya, wartawan punya dua aspek, sebagai profesi, ia terikat pada kode etik. Sebagai buruh, ia bisa bersatu dalam serikat pekerja untuk memperjuangkan kepentingannya. Seperti soal gaji, pesangon, hak cuti, perlindungan akan mendapatkan hak keamanan meliput di daerah konflik dll. Itulah alasan betapa pentingnya wartawan bergabung dalam serikat pekerja.

Namun, mengapa serikat pekerja kurang diminati?

Satrio : Ada perusahaan media yang memberikan gaji besar namun kurang srek dengan adanya serikat pekerja. Di TransTV contohnya, belum ada serikat pekerja. Mungkin kurang didorong atau kurang mendapat angin. Di Media Indonesia dan Metro TV juga begitu. Kadang begini, kalau orang mendapat uang yang cukup, tidak ada serikat pekerja itu tidak masalah. Jadi dia tidak ada dorongan untuk mendirikan serikat pekerja. Tetapi baru akan ribut kalau tiba-tiba dipecat tanpa sebab yang jelas. Atau perusahaan tutup kemudian ada PHK besar-besaran, maka baru mereka ribut-ribut mendirikan serikat pekerja. Bahkan merasa bahwa serikat buruh itu hanya untuk kuli atau pekerja pabrik.

Sejauhmana undang-undang itu melindungi pekerja pers?

Satrio : Sebenarnya kalau para wartawan itu sadar dan kompak menjalankan undang-undang tenaga kerja yang sudah ada. Itu sudah cukup. Hanya masalahnya wartawan itu tidak pernah bersatu. Kesadaran dirinya sebagai buruh itu lemah. Akibatnya sulit untuk mengkonsentrasikan diri melawan pengusaha. Akibatnya para wartawan di berbagai media massa rela diperlakukan sesukanya oleh pemilik media. Itu yang terjadi.

Bagaimana membuat serikat pekerja diterima dan dilaksanakan oleh wartawan dan perusahaan media?

Satrio : Sosialisasi terus menerus. Misalnya seperti AJI, perbedaannya dengan organisasi profesi lain itu adalah, kalau AJI secara sadar mengarah membentuk satu serikat pekerja. Dan di AJI ada divisi yang mendorong atau menggalang munculnya berdirinya serikat-serikat pekerja di media massa. Berbeda dengan PWI. Kalau PWI itu semata-mata hanya organisasi profesi, tapi tidak ada konsep serikat pekerja. Sebab AJI menjadi bagian dalam IFJ (International Federation of Journalists) itu juga bentuk serikat pekerja dalam konteks Internasional.

Apakah tuntutan kesejahteraan wartawan juga muncul di negara-negara lain?

Satrio : Kalau di negara berkembang seperti di Asia memiliki persoalan yang hampir sama, wartawannya juga menerima amplop hanya bentuknya bermacam-macam. Berbeda dengan negara-negara Eropa dan Amerika yang kultur demokrasi media massanya lebih maju. Wartawan betul-betul dihargai sebagai pekerja profesi dengan gaji yang besar.

Sementara soal serikat pekerja itu kalau di negara lain ada iurannya, misalnya jika ada yang dipecat selalu ada cara untuk membantu mereka sementara waktu. Kalau di Indonesia, serikat pekerja iurannya tidak ada. Kadang orang berfikir, kalau bayar kita dapat apa? Kadang-kadang orang larinya ke LBH karena gratis. Mereka larinya ke LSM dan organisasi yang masih ada idealisme untuk membela wartawan. ***

Comments

Anonymous said…
Mas Satrio,
perkenalkan saya, Ella Nurhidayati, saat ini bekerja di PT. Sun Life FinancialIndonesia, tepatnya di Wisma Metropolitan I lantai 5.
Saya mencoba untuk menawarkan diri untuk membantu keuangan perusahaan dimana mas Satrio bekerja terutama dalam bidang asuransinya yaitu tabungan dan proteksi untuk hari tua para karyawan. Alhamdulillah saya sudah beberapa tahun ini mempunyai client worksite perusahaan,siapa tahu saya bisa sharing dan membantu demi tercapainya kesejahteraan karyawan maupun perusahaannya sendiri.
Keluarga saya salah satu penggemar Trans TV/Trans 7, dengan merasanya aman dan sejahtera para karyawannya saya yakin mereka akan bekerja dengan baik dan semakin loyal dalam menyuguhkan kepada para pemirsanya tayangan yang lebih kreatif dan bermanfaat sehingga Trans TV semakin maju dan jaya.

Terimakasih mas,

Ella Nurhidayati, RFA
SM cabang Sun Smart Flamingo
ella_n13@yahoo.com
0812 950 1340
Kantor : 021 5254005 ext 115
Fax : 021 5254077

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)