Essay - SULTAN HAMENGKUBUWONO X, SULTAN TERNATE, DAN KEARIFAN LOKAL


Oleh Satrio Arismunandar

Panggung politik Indonesia menghadapi perkembangan menarik akhir-akhir ini, setelah Sri Sultan Hamengkubuwono X pada 3 April 2007 menyatakan tekadnya, untuk tidak lagi bersedia menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Salah satu alasannya, Sultan HB X berencana berkiprah di kancah nasional.

Pernyataan Sultan HB X ini menjadi menarik, karena khusus di DIY, UU No. 32/2004 yang mengatur pemilihan langsung gubernur tidak berlaku. Gubernur dan wakil gubernur dijabat secara ex officio dan turun-temurun oleh Sultan Yogya dan Paku Alam. Malah, sedang ada upaya oleh Pemerintah DIY untuk menggolkan RUU Keistimewaan DIY di DPR, untuk menjadi dasar hukum keistimewaan DIY pada tahun 2008 dan seterusnya.

Salah satu keistimewaan yang diusulkan dalam RUU itu adalah Sultan dan Paku Alam ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, tanpa lewat pemilihan umum, dan tidak terikat masa jabatan. Dengan penyikapan Sultan HB X, yang tak mau lagi menjadi Gubernur DIY ini, berarti praktis dia seperti membatalkan digolkannya RUU tersebut, dan mengembalikan proses pemilihan gubernur pada UU No. 32/2004.

Hal ini oleh sebagian kalangan dianggap sebagai langkah maju dalam proses demokrasi. Namun, terlepas dari apapun motif Sultan HB X dalam pernyataannya itu, kasus DIY ini telah mengangkat kembali persoalan lama. Yaitu, tentang bentuk hubungan antara berbagai kerajaan atau kesultanan, yang pernah hidup di Nusantara, dengan pemerintah pusat Jakarta, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lebih bersifat simbolis

Sama dengan kesultanan di Jawa, sejumlah kesultanan yang masih ada di luar Jawa, juga berusaha merumuskan hubungan yang pas antara lembaga kesultanan, pemerintah daerah setempat, dan pemerintah pusat Jakarta. Keberadaan semua kesultanan ini sekarang bisa dibilang hanya bersifat simbolis. Kesultanan tidak memiliki kekuasaan yang riil dan efektif untuk memerintah. Tidak seperti Pemda, Pemkab atau Pemkot.

Sejumlah kesultanan dengan ikhlas menerima peran simbolis ini. Namun, meski menerima peran simbolis tersebut, ada peran-peran lain yang menurut mereka sepatutnya bisa dilakukan. Peran itu diperoleh dari warisan tradisi leluhur dan adat secara turun-temurun. Peran itu adalah menjaga dan memelihara tata nilai luhur, yang selama ratusan tahun terbukti telah menjaga keharmonisan antarwarga, dan memelihara ketenteraman rakyat di Nusantara.
Tata nilai luhur itu sering kita sebut sebagai “kearifan lokal.” Kearifan lokal itu merupakan tata nilai yang dihayati dan diaplikasikan oleh masyarakat di berbagai daerah. Peran menjaga tata nilai luhur itu diperoleh dari warisan tradisi leluhur dan adat. Tradisi gendong dan pela di Ambon, misalnya, adalah kearifan lokal yang memilkiki sisi positif dan konstruktif, dalam menjaga toleransi dan mendorong rekonsiliasi antarwarga yang berbeda agama.

Namun, sangat disayangkan, peran menjaga tata nilai luhur, yang diperoleh dari warisan tradisi leluhur dan adat, ini diabaikan oleh pemerintah pusat. Padahal, peran menjaga tradisi dan adat itu masih dihormati oleh banyak rakyat setempat. Akibatnya, ketika terjadi konflik antarwarga, mekanisme kearifan lokal ini tidak berfungsi, dan kerusuhan berdarah pun menjadi liar tak terkendalikan.

Warisan zaman penjajahan

Dalam sejumlah kasus, wibawa Sultan --yang diwarisi berdasarkan tradisi dan adat itu-- terbukti bermanfaat dan efektif, dalam meredam kerusuhan sosial atau konflik horizontal antar-warga di daerah. Padahal, aparat Pemerintah, polisi dan pihak penegak hukum lain ketika itu kewalahan dan tidak sanggup meredamnya. Ini terlihat dari kasus kerusuhan di Ternate pasca reformasi 1998, yang baru reda sesudah Sultan Ternate H. Mudaffar Sjah turun tangan.

Di zaman penjajahan, penguasa kolonial Belanda berusaha menghapus tata nilai dan peran para Sultan tersebut dengan memaksakan sentralisasi. Belanda menjadikan Gubernur Jenderal Hindia-Belanda sebagai satu-satunya sumber tata nilai dan hukum. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, penguasa Orde Lama dan Orde Baru meneruskan langkah penguasa kolonial Belanda, dengan memojokkan, memarginalkan, dan mengecilkan segala tradisi, tata nilai, dan hukum adat, yang didalamnya tercakup kearifan lokal.

Secara keliru, tata nilai luhur dan hukum adat ini dicap dan diremehkan sebagai “feodal” dan “merupakan bibit-bibit dan potensi perpecahan.” Akibatnya, ketika terjadi berbagai kerusuhan sosial atau konflik antarwarga di sejumlah daerah, kearifan lokal dan hukum adat --yang semula berfungsi sebagai penjaga perdamaian dan menjaga kohesi sosial antarwarga-- itu malah tidak bisa difungsikan. Pemerintahan lebih mengedepankan cara-cara represif-keamanan untuk memulihkan situasi, yang terbukti tidak efektif.

Maka, pernyataan Sultan HB X, untuk tidak lagi bersedia menjadi Gubernur DIY, mungkin bisa menjadi momen penting. Yakni, momen yang menggugah kita untuk kembali mempertimbangkan peran yang pas dari berbagai kesultanan yang masih ada di Indonesia. Tentunya, dengan berbagai tata nilai dan kearifan lokal yang diembannya.
Depok, April 2007

*Satrio Arismunandar adalah pengurus pusat AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia) dan anggota Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES).

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI