Essay - YANG MUDA, YANG DIPERTANYAKAN


Oleh Satrio Arismunandar

Mereka masih muda, energik, bersemangat, vokal, berani, dan karena kesempatan sejarah telah terpilih menjadi “wakil rakyat” yang menduduki posisi-posisi terhormat di lembaga DPR-RI. Pada awalnya mereka tampil sebagai figur idealis, atau mungkin mereka memang benar-benar idealis. Mereka menuntut perubahan, sesudah lebih dari tiga dasawarsa negeri ini berada di bawah cengkeraman rezim otoriter Soeharto.

Pada awal kiprah mereka di DPR, banyak kalangan termasuk teman-teman dekat mengingat, mereka umumnya berasal dari kalangan keluarga sederhana, dengan latar belakang sosial-ekonomi yang bisa dibilang “biasa-biasa saja.” Ada yang ketika masih hidup seadanya suka pinjam uang ke sana-sini, ke teman-teman dekat. Atau terpaksa memilih tinggal di tempat indekosan yang murah.

Namun, seiring dengan perjalanan waktu, beberapa tahun sesudah memegang jabatan di DPR-RI, kondisi sosial-ekonomi dan gaya hidup mereka pun berubah. Mereka yang dulu biasa pergi ke mana-mana dengan angkutan umum atau bus, kini sudah naik mobil mewah, dengan sopirnya lagi. Mereka yang dulu biasa hidup sederhana atau pas-pasan di indekosan, kini memiliki rumah pribadi bernilai milyaran rupiah.

Dari mana semua kekayaan ini berasal? Mengingat latar belakang keluarga dan orangtuanya yang sederhana, rasanya mustahil mereka mendapat warisan mendadak senilai milyaran rupiah, untuk membiayai gaya hidup mereka yang “wah” tersebut. Mengingat anggota DPR (sepatutnya) sangat sibuk dan tidak sempat melakukan bisnis sampingan, rasanya juga tidak mungkin kekayaan dadakan itu diperoleh dari usaha bisnis sampingan biasa.

Ada anggota DPR yang –ketika ditanyai wartawan-- mengatakan, kekayaannya itu diperoleh dari “hibah.” Namun, siapakah yang begitu bermurah hati memberikan “hibah” senilai ratusan juta atau milyaran rupiah begitu saja, di zaman seperti sekarang ini, jika tanpa suatu pamrih di belakangnya? Kalaupun ada yang memberikan uang senilai begitu besar kepada para anggota DPR, sangat mungkin bahwa pemberian itu terkait dengan posisi kunci para anggota dewan, yang bisa ikut menentukan kebijakan eksekutif serta pengesahan undang-undang usulan pemerintah.

Jika melihat sumpah jabatan para anggota DPR, ketika mereka pertama kali dilantik, tentu saja menerima uang di luar kepatutan ini termasuk pelanggaran etika. Bahkan, dalam sejumlah kasus sudah bisa dibilang korupsi. Lantas, apa yang menjadi latar belakang perilaku anggota DPR tersebut? Padahal, di mata masyarakat umumnya, pendapatan para anggota DPR ini sudah lebih dari cukup. Selain “uang kehormatan,” masih ada sekian banyak tunjangan lagi yang bisa dinikmati anggota DPR.

Pendapatan Resmi Anggota DPR

Sebagai gambaran, data yang dikeluarkan Bagian Anggaran DPR tertanggal 22 Februari 2005, dan kemudian dikutip oleh detik.com, menunjukkan berbagai fasilitas anggota DPR-RI periode 2004-2009:

Pertama, Ada gaji pokok sebesar Rp 4,2 juta/bulan. Tunjangan pun ada berbagai macam. Seperti: tunjangan jabatan Rp 9,7 juta/bulan; uang paket Rp 2 juta/bulan; dan tunjangan beras Rp 30.090/jiwa/bulan. Juga ada tunjangan keluarga, seperti: tunjangan suami/istri (10% X gaji pokok = Rp 420.000/bln); tunjangan anak (Rp 84.000/jiwa/bulan); dan tunjangan khusus pajak penghasilan, pasal 21 = Rp 2.699.813.

Itu belum semuanya. Ada penerimaan lain-lain, seperti: Tunjangan kehormatan Rp 3,72 juta/bulan; tunjangan komunikasi intensif Rp 4,14 juta/bulan; dan bantuan langganan listrik dan telepon Rp 4 juta. Untuk jadi Panitia Khusus (Pansus), mendapat Rp 2 juta/undang-undang per paket; untuk jadi asisten anggota (1 orang Rp 2,25 juta/bulan). Ada juga, fasilitas kredit mobil Rp 70 juta/orang/per periode.

Perolehan anggota DPR lain adalah untuk biaya perjalanan mereka.Yaitu, tiket pulang-pergi sesuai daerah tujuan masing-masing, dan uang harian. Untuk daerah tingkat I Rp 500.000/hari; sedangkan Daerah Tingkat II Rp 400.000/hari.

Uang representasi untuk Daerah Tingkat I Rp 400.000; dan Daerah Tingkat II Rp 300.000. Lamanya perjalanan anggota DPR adalah sesuai program kerja, dan sebanyak-banyaknya tujuh hari untuk kunjungan kerja perorangan, dan lima hari untuk kunjungan kerja tim komisi/gabungan komisi.

Anggota DPR juga mendapat rumah jabatan (RJA). Anggaran pemeliharaan RJA Kalibata, Jakarta Selatan Rp 3 juta/rumah/tahun. Sedangkan untuk RJA Ulujami, Jakarta Barat Rp 5 juta/rumah/tahun. Rumah jabatan itu sudah dengan perlengkapan rumah yang lengkap.
Anggota DPR juga mendapat perawatan kesehatan, uang duka, dan biaya pemakaman. Biaya pengobatan (oleh PT Askes) berlaku untuk anggota DPR, suami/anak kandung/istri, dan atau anak angkat dari anggota yang bersangkutan.

Jangkauan pelayanan nasional ada di provider di seluruh Indonesia yang ditunjuk, termasuk provider ekslusif untuk rawat jalan dan rawat inap. Uang duka: Jika ada yang tewas (6 bulan x gaji). Sedangkan biaya pemakaman ditetapkan Rp 1,05 juta/orang.

Untuk anggota DPR yang pensiun, juga ada pendapatan lain. Pensiunan mendapat uang pensiun 60% x gaji pokok atau Rp 2,52 juta/bulan. Ditambah lagi, ada tunjangan beras Rp 30.090 /jiwa/bulan.

Soal gaya hidup anggota DPR

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, nilai gaji anggota DPR dengan berbagai tunjangan itu pastilah sudah dipandang lebih dari cukup. Namun, bagi anggota DPR sendiri, nilai pendapatan itu tampaknya masih dianggap kurang. Buktinya, pada Desember 2005, muncul rencana menaikkan gaji anggota DPR sebesar 15 persen, yang sempat menjadi polemik yang cukup seru di media massa.

Waktu itu, dicanangkan bahwa anggota DPR juga akan mendapat berbagai tunjangan tambahan, antara lain tunjangan operasional menemui konstituen Rp 10 juta per bulan, serta tambahan tunjangan telepon dan listrik Rp 500.000 per bulan. Keterangan tentang adanya kenaikan gaji dan tunjangan anggota Dewan itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal DPR I Gusti Ayu Darsini kepada pers, 13 Desember 2005.

Pendapatan yang relatif besar itu rupanya dirasakan tidak memadai, karena pengeluaran keuangan anggota DPR juga lumayan besar. Mereka harus melakukan lobi-lobi politik, menyumbang buat partai politik tempat mereka bernaung, dan memberi layanan (baca: sumbangan uang) untuk konstituen, yang selama ini mendukung mereka.

Hal lain yang sangat berpengaruh terhadap pengeluaran keuangan tentunya adalah gaya hidup anggota DPR bersangkutan. Mereka yang sebelum jadi anggota DPR biasa makan di warung nasi pinggir jalan, kini membiasakan diri makan di kafe atau restoran hotel berbintang. Biaya yang harus dikeluarkan jelas jadi berbeda. Itu baru soal makan, belum mencakup berbagai ekspresi gaya hidup lainnya, yang pasti akan lebih banyak menyedot uang.

Kepemilikan mobil mewah berkapasitas mesin besar, yang butuh biaya perawatan dan operasional tinggi, adalah salah satunya. Membeli atau membangun rumah mewah berharga milyaran rupiah, dan mengirim anak untuk sekolah ke luar negeri, adalah hal lain. Tak perlu dikatakan lagi bahwa gaya hidup ini bisa sangat berpengaruh pada tingkat kebutuhan anggota DPR akan uang. Hal-hal inilah yang menentukan, apakah pendapatan itu mereka anggap memadai atau tidak.

Gaya hidup anggota DPR adalah pilihan pribadi masing-masing, yang tak ingin kita ganggu gugat di sini. Namun, gaya hidup anggota DPR ini dapat menjadi persoalan publik, manakala uang yang digunakan untuk membiayai gaya hidup yang “wah” tersebut diambil dari uang rakyat. Apalagi jika uang itu diperoleh lewat cara-cara yang menyimpang dari norma yang berlaku dan ketentuan hukum, seperti: diperoleh lewat korupsi, pemerasan terhadap pejabat atau pengusaha, dan sebagainya.

Secara kasat mata bisa terlihat bahwa pengeluaran uang untuk gaya hidup itu jelas melampaui pendapatan resmi, yang bisa mereka peroleh secara normal sebagai anggota DPR.
Jika mereka tidak punya bisnis atau penghasilan sampingan lain yang besar, dan juga tidak punya dukungan keuangan yang besar dari keluarga lain atau orangtua, tentu gaya hidup anggota DPR yang “wah” itu menjadi tidak wajar dan tidak masuk akal.

Soal dari mana mereka bisa menalangi kesenjangan yang cukup besar, antara gaji dan pendapatan resmi sebagai anggota DPR dengan pengeluaran keuangan yang berlebihan tersebut, itu menjadi pertanyaan sendiri.

Meski, harus saya akui juga, tidak mudah untuk mencap begitu saja seorang anggota DPR melakukan korupsi, terutama jika sebelum menjadi anggota DPR mereka sudah berasal dari keluarga yang berada, atau memiliki usaha bisnis tertentu. Tetapi, bersikap kritis tak ada salahnya, bukan? ***
Depok, Juni 2007

Comments

Retty N. Hakim said…
Itulah beratnya masuk ke dalam sistem dan berjuang di dalamnya. Godaan lebih besar dari yang tinggal di luarnya. Perlu iman besar dan idealisme tinggi untuk survive.

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI