Essay - JIKA SOEHARTO MENINGGAL HARI INI...



Oleh Satrio Arismunandar

Mati-hidupnya seseorang tergantung kehendak Allah SWT. Namun, jika mantan Presiden Soeharto meninggal karena penyakitnya hari ini, maka Soeharto meninggal dalam status hukum sebagai seorang tersangka koruptor. Suka atau tidak, itulah faktanya, karena proses pengadilan terhadap Soeharto sudah sempat bergulir, meski proses hukumnya tersendat-sendat.

Memang, status “tersangka” tidak sama dengan “divonis bersalah.” Proses hukum terhadap Soeharto belum selesai dan belum punya ketetapan hukum tetap. Namun, bagi seorang jenderal besar dan mantan presiden yang telah berkuasa selama 32 tahun, status hukum sebagai “tersangka koruptor” itu merupakan aib.

Berbeda halnya dengan mantan Presiden Soekarno. Rezim Orde Baru di bawah Soeharto telah mengucilkan dan memojokkan Soekarno secara politik. Bahkan, keluarga, kerabat dan kawan-kawan Soekarno juga dipersulit, ketika mereka ingin bertemu Bung Karno di saat-saat sakit dan menjelang kematian presiden pertama RI tersebut.

Bandingkan dengan kondisi Soeharto sekarang, di mana para pejabat tinggi, menteri, dan orang-orang ternama di republik ini berlomba menjenguk Soeharto. Media massa, bahkan infotainment di sejumlah stasiun TV, juga sibuk meliput kondisi Soeharto. Jauh berbeda dengan kesepian, yang dialami mantan Presiden Soekarno ketika sakit keras, di penghujung karir politiknya.

Namun, Soekarno meninggal dengan nama harum sebagai seorang Proklamator Kemerdekaan RI. Status hukum Soekarno bersih, meski sekian banyak kampanye negatif ditujukan kepadanya oleh para pendukung Soeharto. Soekarno tak pernah berstatus hukum “tersangka” seperti yang dialami Soeharto sekarang.

Buruknya status hukum “tersangka” itu bukannya tidak disadari oleh kalangan keluarga Soeharto, serta banyak politikus yang bermain sekarang. Maka, mereka pun ramai-ramai menyuarakan perlunya “pengampunan” terhadap Soeharto, dan agar proses hukum terhadap Soeharto dideponir atau dibekukan, dengan alasan “Pak Harto sudah sakit parah dan banyak jasanya kepada negara.”

Apakah mereka melakukan hal itu murni karena pertimbangan “kemanusiaan?” Mungkin saja. Tetapi, mungkin juga bahwa ini terkait pertimbangan politik (dan finansial tentunya). Soalnya, bukan rahasia lagi bahwa keluarga dan anak-anak Soeharto masih menyimpan dana dalam jumlah sangat besar, yang bisa digunakan untuk kepentingan pemilihan umum dan pemilihan presiden 2009.

Dengan iming-iming “pengampunan” dan pembekuan proses hukum terhadap Soeharto, para politikus pragmatis dari berbagai parpol dan kelompok kepentingan berharap bisa menerima gelontoran dana milyaran rupiah dari keluarga Soeharto. Mereka merasa harus bergerak cepat dan “berlomba dengan waktu.” Jangan sampai Soeharto meninggal lebih dulu, karena rencana “deal” (pertukaran pengampunan terhadap Soeharto dengan imbalan dana) ini bisa batal.

Jadi, marilah kita tunggu dan saksikan drama yang akan berlangsung di panggung politik Indonesia ini, dalam waktu-waktu dekat mendatang. Status hukum Soeharto adalah satu hal. Namun, bagi sejumlah elite politik, deal-deal politik (dan uang) yang terkait dengan status hukum Soeharto itu adalah hal lain, yang tak kalah penting. Inilah real politik!

Jakarta, 11 Januari 2008, pukul 20.05 WIB

Comments

Anonymous said…
Pembunuh massal, koruptor, manipulator sejarah, genoside di seantero tanah air yang berlanjut hingga di lengser (G30S, DOM Aceh, Lampung, Tanjung Priok, Tim-Tim, Papua, , Haur Koneng, Madura, Jawa Barat, dll.), memenjarakan orang tanpa proses peradilan, Petrus, antek2 Nekolim, pembunuh presiden Sukarno melalui pembiaran sakitnya Sukarno, penculik, penggusur tanah petani (mulai dari proyek Raksasa seperti Kedung Ombo, hingga ribuan kasus tanah lainnya yang berakibat hingga sekarang), penjual buruh dengan konsep upah buruh murah, mendorong lahirnya Kartel dan monopoli investor besar, menindas petani melalui program Revoulsi Hijau hingga petani sengsara sampai sekarang, pembakaran tanaman petani karena tak ikut pola tanam pemerintah, peletak dasar hancurnya kedaulatan pangan/ketahanan pangan bangsa Indonesia, swasembada beras bohongan diatas penderitaan petani, penghutang luar negeri sesuka hati, manipulator canggih konstitusi, mencap suara berseberangan sebagai komunis, menghancurkan harapan hidup anak2 yang tahu apa-apa soal G30S selama puluhan tahun, pemaksa seragamnya makanan rakyat, memperalat militer membunuh rakyat sendiri, penghancur sistem ekonomi kerakyatan, pembredel pers (Tempo, Editor, Detik, dll.), penjual kekayaan alam Indonesia (Freeport, Mobil Oil, dll.), pelopor monokultur tanaman dan pangan, kumpul lebih dari lima orang diawasi dan diancam, pembabat nomer wahid hutan, pemaksaan organisasi tunggal bagi seluruh elemen organisasi rakyat, nepotisme tak tahu malu (di MPR, DPR, Birokrasi, BUMN, militer, dll.), pendiri mesin politik yang bengis dan menakutkan (Laksus, Kopkamtib, hingga Babinsa di pedesaan), militerisme kehidupan politik Indonesia, Indonesia menjadi negara yang dipenuhi intelijen (coba2 saja ngomong macam2 di masa Orde Baru, hidup jadi penuh ketakutan), pengkebiri hak politik (partai hanya boleh 3, itupun semuanya dibawah kendali politik Suharto, berakibat hingga sekarang bangsa ini tak dewasa berpolitik praktis)), pelopor politik penjinakan dan penindasan kaum perempuan (PKK, Dharma Wanita, KB Paksa, dll.),… dll, ..dll……… kok mau dimaafkan? si Bangsat Suharto ini juga tak pernah mengaku salah dan minta maaf kok!

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI