HATI NURANI DAN ETIKA: KASUS "KORUPSI BERJAMAAH" ANGGOTA DPR-RI

I. Pendahuluan

Pertengahan 2008 ini, masyarakat Indonesia dihebohkan oleh terungkapnya sejumlah kasus korupsi, yang melibatkan banyak anggota DPR-RI. Para anggota Dewan ini secara “berjamaah” menerima suap dari berbagai kalangan, yang menginginkan agar kepentingan mereka diakomodir, didukung, atau digolkan lewat produk undang-undang oleh anggota DPR.

Maklum, berbeda dengan zaman Orde Baru, di mana anggota DPR kalah pengaruh oleh eksekutif, di era reformasi ini anggota DPR berperan cukup signifikan. Mereka dapat mensahkan rancangan undang-undang (yang dampaknya bisa menguntungkan/merugikan pihak tertentu), atau menyetujui/menolak usulan pengangkatan pejabat negara tertentu.

Contohnya, seorang anggota DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Agus Condro Prayitno, belum lama ini terang-terangan mengaku telah menerima uang Rp 500 juta, sebagai imbalan atas dukungan terhadap pemilihan Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.

Agus mengklaim, banyak temannya sesama anggota DPR-RI di Komisi IX juga telah menerima uang suap. Total uang yang digelontorkan untuk menyuap puluhan anggota DPR ini mencapai puluhan miliar rupiah. Kasusnya kini mulai ditangani oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).[1]
Fenomena “korupsi berjamaah” di berbagai tingkatan, dan kasus-kasus konkret seperti tersebut di atas, mendorong penulis, untuk mengangkatnya menjadi suatu permasalahan, yang akan dibahas dari aspek etika, khususnya dengan konsep “hati nurani.”

II. Permasalahan

Perilaku “korupsi berjamaah” di lingkungan anggota DPR itu menimbulkan sejumlah pertanyaan. Seperti: Bagaimana sebenarnya etika, moral, dan hati nurani para anggota DPR itu, yang notabene bukanlah orang sembarangan, sehingga mereka sampai hati menerima suap dan mengkhianati kepercayaan rakyat terhadapnya?

Mereka orang yang cukup terdidik, cukup cerdas, tidak kekurangan secara material (gaji anggota DPR sudah puluhan juta rupiah per bulan). Selain itu, mereka semua secara formal adalah penganut agama tertentu, yang secara tegas mengharamkan perilaku korupsi. Setidaknya identitas keagamaan itu tertera jelas di KTP mereka.

Jadi, tidaklah masuk akal jika dikatakan bahwa mereka melakukan korupsi karena tidak tahu bahwa korupsi itu salah. Mereka pasti tahu, korupsi itu melanggar hukum dan undang-undang. Korupsi itu melanggar sumpah jabatan sebagai pejabat negara. Korupsi itu bertentangan dengan ajaran moral agama. Korupsi itu juga berarti mengkhianati rakyat dan konstituen mereka, yang dalam pemilu sebelumnya telah memberikan suara pada mereka, sehingga mereka bisa terpilih menjadi anggota DPR.

Pertanyaan yang lebih spesifik adalah: Di manakah “suara hati nurani” para anggota DPR tersebut, ketika mereka dengan sadar melakukan korupsi, sementara mereka tahu bahwa perilaku korupsi itu salah?

III. Pemahaman Konsep

Hati Nurani:
Setiap manusia mempunyai pengalaman tentang hati nurani[2], dan mungkin pengalaman itu merupakan perjumpaan paling jelas dengan moralitas sebagai kenyataan. Sulit untuk menunjukkan pengalaman lain yang dengan begitu terus terang menyingkapkan dimensi etis dalam hidup kita. Maka, pengalaman tentang hati nurani itu merupakan jalan masuk yang tepat untuk suatu studi tentang etika.

Yang dimaksud dengan “hati nurani” adalah penghayatan tentang baik atau buruk, berhubungan dengan tingkah laku konkret kita. Hati nurani ini memerintahkan atau melarang kita untuk melakukan sesuatu kini dan di sini. Ia berbicara tentang situasi yang sangat konkret, bukan sesuatu yang bersifat umum atau di awang-awang.

Jadi, di dalam diri kita seolah-olah ada instansi yang menilai dari segi moral perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Hati nurani merupakan semacam “saksi’ tentang perbuatan-perbuatan moral kita.

Kesadaran dan Pengenalan:
Hati nurani berkaitan dengan kenyataan bahwa manusia memiliki kesadaran (consciousness). Yang dimaksud dengan “kesadaran” di sini adalah kesanggupan manusia untuk mengenal dirinya sendiri dan karena itu berefleksi tentang dirinya.

Hanya manusia yang memiliki kesadaran. Binatang tidak memilikinya. Binatang hanya memiliki pengenalan (knowledge), melalui inderanya. Binatang bisa melihat, mencium, dan mendengar, seperti manusia. Binatang juga bisa merasa takut, berahi, marah, dan sebagainya. Tetapi binatang tidak bisa berpikir atau berefleksi tentang dirinya sendiri.

Sedangkan manusia bisa menjadi subyek, sekaligus menjadikan dirinya sendiri sebagai obyek pengenalannya. Seorang manusia sadar bahwa dirinya adalah manusia. Sedangkan seekor gajah tidak menyadari bahwa dirinya adalah seekor gajah.[3]

Dua Macam Hati Nurani:

Hati Nurani Restrospektif:
Ada dua bentuk hati nurani: hati nurani retrospektif dan hati nurani prospektif. Hati nurani retrospektif memberikan penilaian tentang perbuatan yang telah berlangsung di masa lampau. Hati nurani ini seakan-akan menoleh ke belakang, dan menilai perbuatan-perbuatan yang sudah lewat. Ia menyatakan, apakah perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan itu baik atau tidak baik.

Hati nurani akan menuduh atau mencela, jika perbuatannya jelek; dan akan memuji atau memberi rasa puas, jika perbuatannya dianggap baik. Jadi, hati nurani ini merupakan instansi kehakiman dalam batin kita tentang perbuatan yang telah berlangsung.

Jika hati nurani menghukum dan menuduh kita, batin kita merasa gelisah, atau kita mempunyai a bad conscience. Sebaliknya, jika telah bertingkah laku dengan baik, kita mempunyai a good conscience atau a clear conscience. Hati nurani kita dalam keadaan tenang dan puas, dan kita mengalami kedamaian batin.

Hati Nurani Prospektif:
Hati nurani prospektif melihat ke masa depan dan menilai perbuatan-perbuatan kita yang akan datang. Hati nurani dalam arti ini mengajak kita untuk melakukan sesuatu, atau mengatakan “jangan” dan melarang untuk melakukan sesuatu.

Dalam hati nurani prospektif ini terkandung semacam ramalan. Ia menyatakan, hati nurani pasti akan menghukum kita, jika kita memilih terus melakukan perbuatan itu. Dalam arti ini, hati nurani prospektif menunjuk kepada hati nurani retrospektif yang akan datang, jika (niat) perbuatan menjadi kenyataan.

Pembedaan hati nurani retrospektif dan prospektif itu menimbulkan kesan seolah-olah hati nurani hanya menyangkut masa lalu dan masa depan. Padahal, hati nurani dalam arti sebenarnya justru menyangkut perbuatan yang sedang berlangsung kini dan di sini. Hati nurani terutama adalah conscience, “turut mengetahui”, pada ketika perbuatan itu berlangsung. Dalam perbuatan itu sendiri, si pelaku telah mengalami –atas dasar hati nurani-- bahwa perbuatan yang dilakukannya itu baik atau buruk.

Hati Nurani Personal dan Adipersonal

Hati nurani bersifat personal, artinya selalu berkaitan erat dengan pribadi bersangkutan. Karena tak ada manusia yang sama, maka tidak ada dua hati nurani yang persis sama. Hati nurani diwarnai oleh kepribadian kita. Hati nurani akan berkembang bersama dengan perkembangan seluruh kepribadian kita. Hati nurani seseorang ketika masih remaja tentu berbeda dengan ketika dia sudah dewasa.

Hati nurani hanya memberi penilaian atas perbuatan saya sendiri, bukan perbuatan orang lain. Maka, jika ada yang menggunakan istilah “hati nurani bangsa,” seolah-olah ada kolektivitas dalam kepemilikan hati nurani. Namun, ungkapan itu sebenarnya hanya bersifat kiasan.
Namun, hati nurani menunjukkan juga suatu aspek adipersonal. Selain bersifat pribadi, hati nurani seolah-olah melebihi pribadi kita, seolah-olah merupakan instansi di atas kita. Hati nurani memiliki suatu aspek transenden, artinya melebihi pribadi kita. Karena aspek adipersonal itu, orang beragama kerap menyatakan, hati nurani adalah suara Tuhan atau bahwa Tuhan berbicara melalui hati nurani.[4]

Bagi orang beragama, hati nurani memang memiliki dimensi religius. Mungkin, malah tidak ada cara yang lebih jelas untuk menghayati hubungan antara moral dan agama daripada justru pengalaman hati nurani ini. Tetapi, adalah sangat naif dan berbahaya, jika orang menganggap bahwa melalui hati nurani Tuhan berbisik-bisik dalam hatinya. Seorang fanatik beragama bisa saja meyakini tindakan mereka atas perintah Tuhan, padahal bagi masyarakat luas tindakan itu tak lain adalah kejahatan.

Hati nurani tidak melepaskan kita dari kewajiban untuk bersikap kritis dan mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kita secara obyektif. Bahkan, orang yang tidak mengakui adanya Tuhan pun memiliki hati nurani, yang mengikat mereka sama seperti orang beragama.

Hati Nurani sebagai Norma Moral yang Subyektif

Dalam sejarah filsafat, sering dipersoalkan apakah hati nurani termasuk perasaan, kehendak, atau rasio. Namun, dalam filsafat sekarang, diyakini bahwa manusia tak bisa dipisahkan dalam pelbagai fungsi atau daya. Kita harus bertolak dari kesatuan manusia, di mana pelbagai fungsi dapat dibedakan, tetapi tidak boleh dipisahkan.

Dalam hati nurani pula, perasaan, kehendak, dan rasio tersebut memainkan peranan. Namun, ada kecenderungan kuat untuk mengakui bahwa hati nurani secara khusus harus dikaitkan dengan rasio. Alasannya, hati nurani memberi suatu penilaian, artinya, suatu putusan (judgment). Ia menegaskan: ini baik dan harus dilakukan atau itu buruk dan tidak boleh dilakukan. Mengemukakan putusan jelas adalah suatu fungsi dari rasio.

Ada dua macam rasio: rasio teoretis dan rasio praktis. Rasio teoretis bersifat abstrak, dan merupakan sumber pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Sedangkan rasio praktis bersifat konkret, terarah pada tingkah laku manusia. Rasio praktis menjawab pertanyaan seperti: Apa yang harus saya lakukan? Maka, hati nurani yang bersifat konkret, terkait dengan rasio praktis.

Meski putusan hati nurani bersifat rasional, itu tidak berarti bahwa ia mengemukakan suatu penalaran logis (reasoning). Ucapan hati nurani umumnya bersifat intuitif, artinya, langsung menyatakan: ini baik dan terpuji atau itu buruk dan tercela. Pemikiran intuitif berlangsung “satu kali tembak,” tidak melalui tahapan-tahapan perkembangan seperti dalam sebuah argumentasi. Meski begitu, kadang-kadang putusan hati nurani bisa memiliki sifat-sifat yang mengingatkan kita pada suatu argumentasi, terutama hati nurani prospektif.

Mengikuti hati nurani merupakan hak dasar setiap manusia. Dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia (1948) disebutkan juga “hak atas kebebasan hati nurani” (pasal 18). Konsekuensinya, negara harus menghormati putusan hati nurani para warganya, bahkan sekalipun kewajiban itu menimbulkan konflik dengan kepentingan lain.[5]

Maka bisa disimpulkan, hati nurani memiliki kedudukan kuat dalam hidup moral kita. Bahkan bisa dikatakan: dipandang dari sudut subyek, hati nurani adalah norma terakhir untuk perbuatan-perbuatan kita. Atau dengan kata lain, putusan hati nurani adalah norma moral yang subyektif bagi tingkah laku kita.

Meski demikian, belum tentu perbuatan yang sesuai dengan hati nurani adalah baik juga secara obyektif. Hati nurani bisa keliru. Bisa saja hati nurani menyatakan sesuatu adalah baik, bahkan wajib dilakukan, padahal secara obyektif perbuatan itu adalah buruk.

Pada orang yang sungguh-sungguh dewasa dalam bidang etis, putusan subyektif dari hati nurani akan sesuai dengan kualitas obyektif dari perbuatannya. Pada orang semacam itu, yang baik secara subyektif akan sama dengan yang baik secara obyektif. Maka manusia wajib mengembangkan hati nurani dan seluruh kepribadian etisnya sampai menjadi matang dan seimbang.

IV. Pembahasan

Dalam kasus korupsi oleh anggota DPR yang mengemuka dalam pemberitaan media massa akhir-akhir ini, bisa kita katakan, bahwa konsep hati nurani yang terkait di sini adalah hati nurani retrospektif, sebab perilaku atau tindakan korupsi itu sudah selesai dilakukan. Di sini para anggota DPR bersangkutan melihat ke belakang, menilai tindakan (korupsi) yang sudah mereka lakukan di masa lalu. Apakah tindakan itu benar, atau salah?

Namun, bukan berarti selesai sampai di situ. Para anggota DPR ini juga memikirkan apa yang akan mereka lakukan sekarang dan di masa depan. Dalam konteks masa depan ini, terkait konsep hati nurani prospektif.

Ketika kasus korupsi ini sedikit demi sedikit mulai terungkap, apa yang sebaiknya mereka lakukan? Apakah mereka akan mengaku terus terang, seperti yang sudah dilakukan Agus Condro, bahwa betul mereka sudah menerimsa uang suap? Atau apakah mereka terus bertahan dengan versi kebohongan yang sudah ada, secara konsisten (dalam kebohongan), dengan segala risikonya?

Kemudian, apabila kasus yang ada sekarang bisa terselesaikan (dalam arti kasus korupsi mereka tidak terungkap dan posisi mereka sudah aman), apakah mereka masih akan melakukan korupsi baru di masa depan, manakala ada peluang, atau situasi memungkinkan?

Faktanya, mereka masih menjabat sebagai anggota DPR, sampai hasil pemilu 2009 menentukan anggota-anggota DPR yang baru. Bahkan sebagian anggota DPR, yang dituduh menerima suap sekarang, juga masih terdaftar sebagai caleg dalam pemilu 2009. Artinya, ada peluang mereka akan terpilih lagi sebagai anggota DPR-RI untuk masa jabatan 2009-2014.

Tentu saja, kita sulit mengetahui jawaban semua pertanyaan itu, karena semua itu berlangsung internal pada hati nurani setiap anggota DPR. Hanya para anggota DPR bersangkutan yang bisa menjawabnya.

Yang bisa kita analisis di sini adalah para anggota DPR itu tampaknya sudah “melangkahi” sejumlah tahapan gugatan hati nurani, sehingga mereka bisa melakukan korupsi. Tahapan itu bisa ditunjukkan dari sejumlah “pelanggaran moral” yang sudah mereka lakukan, yang tentunya melalui suatu pergulatan tertentu di dalam batin.

Tahapan-tahapan itu adalah, bahwa dengan menerima suap atau melakukan korupsi, mereka telah:
1. Mengingkari janji atau berbohong kepada rakyat/konstituen dalam kampanye pemilu sebelumnya (2004), bahwa mereka akan membela kepentingan rakyat, dan tidak akan mendahulukan kepentingan pribadi.
2. Melanggar komitmen moral partai politik, untuk mengedepankan politik yang bersih dari KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Meskipun mungkin komitmen partai ini dalam praktiknya lebih bersifat basa-basi, secara normatif dan dalam program resmi yang tertulis dan dikampanyekan, setiap partai politik mengklaim akan serius mendukung gerakan antikorupsi.
3. Melanggar peraturan kelembagaan yang berlaku di lembaga tinggi negara (parlemen), bahwa anggota DPR tidak boleh menerima suap.
4. Melanggar sumpah kepada Tuhan, bahwa mereka akan menjalankan amanat sebagai anggota DPR dengan sebaik-baiknya. Sumpah jabatan itu mereka bacakan, ketika mereka dilantik sebagai anggota DPR tahun 2004.
5. Melanggar ajaran agama yang mereka anut, yang secara tegas mengharamkan korupsi, suap, dan berbagai penyimpangan keuangan lainnya.

Jika melihat begitu banyaknya janji, sumpah, dan norma yang telah dilanggar, sehingga terjadi kasus suap/korupsi besar-besaran tersebut, tindakan “pengabaian suara hati nurani” yang dilakukan oleh para anggota DPR tersebut betul-betul telah mencapai tingkatan yang luar biasa.

V. Kesimpulan

1. Pengalaman tentang hati nurani dapat menjadi jalan masuk yang tepat, untuk suatu studi tentang etika.
2. “Hati nurani” adalah penghayatan tentang baik atau buruk, berhubungan dengan tingkah laku konkret kita. Hati nurani ini memerintahkan atau melarang kita untuk melakukan sesuatu kini dan di sini. Hati nurani merupakan semacam “saksi’ tentang perbuatan-perbuatan moral kita.
3. Hati nurani berkaitan dengan kesadaran (consciousness), yaitu kesanggupan manusia untuk mengenal dirinya sendiri dan karena itu berefleksi tentang dirinya.
4. Hati nurani retrospektif memberikan penilaian tentang perbuatan yang telah berlangsung di masa lampau. Sedangkan, nurani prospektif melihat ke masa depan dan menilai perbuatan-perbuatan kita yang akan datang.
5. Namun, hati nurani dalam arti sebenarnya justru menyangkut perbuatan yang sedang berlangsung kini dan di sini. Hati nurani terutama adalah conscience, “turut mengetahui”, pada ketika perbuatan itu berlangsung.
6. Hati nurani bersifat personal, artinya selalu berkaitan erat dengan pribadi bersangkutan. Karena tak ada manusia yang sama, maka tidak ada dua hati nurani yang persis sama.
7. Hati nurani diwarnai oleh kepribadian. Hati nurani akan berkembang bersama dengan perkembangan seluruh kepribadian kita.
8. Hati nurani hanya memberi penilaian atas perbuatan saya sendiri, bukan perbuatan orang lain.
9. Selain bersifat pribadi, hati nurani memiliki suatu aspek transenden, artinya melebihi pribadi kita. Karena aspek adipersonal itu, orang beragama kerap menyatakan, hati nurani adalah suara Tuhan.
10. Hati nurani tidak melepaskan kita dari kewajiban untuk bersikap kritis dan mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kita secara obyektif.
11. Perasaan, kehendak, dan rasio memainkan peranan dalam hati nurani. Namun, hati nurani secara khusus dikaitkan dengan rasio, karena hati nurani memberi suatu penilaian, artinya, suatu putusan. Mengemukakan putusan jelas adalah fungsi dari rasio.
12. Meski putusan hati nurani bersifat rasional, itu tidak berarti ia mengemukakan suatu penalaran logis. Ucapan hati nurani umumnya bersifat intuitif, tidak melalui tahapan-tahapan perkembangan seperti dalam sebuah argumentasi.
13. Hati nurani memiliki kedudukan kuat dalam hidup moral kita. Dipandang dari sudut subyek, hati nurani adalah norma terakhir untuk perbuatan kita. Atau, putusan hati nurani adalah norma moral yang subyektif bagi tingkah laku kita.
14. Hati nurani bisa keliru. Belum tentu perbuatan yang sesuai dengan hati nurani adalah baik juga secara obyektif.
15. Pada orang yang sungguh-sungguh dewasa dalam bidang etis, putusan subyektif dari hati nurani akan sesuai dengan kualitas obyektif dari perbuatannya. Maka manusia wajib mengembangkan hati nurani dan seluruh kepribadian etisnya sampai menjadi matang dan seimbang.
16. Dalam kasus suap dan “korupsi berjamaah”, yang melibatkan sejumlah anggota DPR-RI belum lama ini, patut diduga telah terjadi “pengabaian hati nurani” dalam tingkatan yang luar biasa, mengingat begitu banyak janji, norma, aturan moral, dan peraturan yang dilanggar.

Referensi:

· Adian, Donny Gahral. 2006. Percik Pemikiran Kontemporer: Sebuah Pengantar Komprehensif. Yogyakarta: Jalasutra.
· Bertens, K. Etika. 2004. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
· Honderich, Ted. 1995. The Oxford Companion to Philosophy. Oxford/New York: Oxford University Press.
· Kompas, 29 September 2008.

[1] Kompas, 29 September 2008, hlm.8. Uang suap itu diberikan dalam bentuk traveler’s cheque, yang masing-masing cek bernilai Rp 50 juta. Atas permintaan KPK, Ditjen Imigrasi telah mencekal tiga pengusaha, yaitu Andi Kasih, Hidayat Lukman, dan Budi Santoso, yang dianggap terlibat dan mengetahui penyaluran cek untuk para anggota DPR-RI itu.
[2] Dalam bahasa Indonesia, terkadang orang menggunakan suara hati, kata hati, atau suara batin, untuk menunjukkan hati nurani.
[3] Perbedaan yang digunakan dalam tulisan ini adalah antara kesadaran (consciousness) dan pengenalan (knowledge). Tetapi dalam literature lain, perbedaan ini kadang-kadang juga diungkapkan dengan istilah perbedaan antara kesadaran (consciousness) dan kesadaran-diri (self-consciousness). Jika kita menggunakan pembagian yang terakhir ini, maka kita katakan binatang juga mempunyai kesadaran (binatang bisa mendengar bunyi, mencium bau busuk, dan sebagainya, seperti juga manusia), tetapi hanya manusia yang memiliki kesadaran-diri. Bertens, dan juga tulisan ini, mengikuti tradisi yang lebih luas yang menyamakan kesadaran dengan kesadaran-diri, sehingga hanya manusialah yang memiliki kesadaran.
[4] Sangat menarik untuk melihat bahwa di Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta) maupun Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988) menjelaskan kata “hati nurani” begitu saja sebagai: “hati yang telah mendapat cahaya Tuhan.” Kata “nur” (bahasa Arab) sendiri berarti “cahaya.”
[5] Konsekuensinya, negara harus menghormati hak dari conscientious objector, yaitu orang yang berkeberatan memenuhi suatu kewajiban sebagai warga negara karena alasan hati nurani. Misalnya, di negara yang mempraktikkan wajib militer, tak jarang ada pemuda yang menolak menjalani wajib militer dengan alasan hati nurani. Hati nurani melarang mereka mengikuti latihan militer yang bertujuan membunuh sesama manusia. Di sini negara dihadapkan pada pilihan yang sulit. Terkadang negara mendahulukan kepentingan militer di atas hati nurani. Petinju Amerika, Muhammad Ali, dulu pernah dipenjara karena menolak wajib militer, dan gelar juara tinjunya dicopot.

(Makalah Satrio Arismunandar untuk mata kuliah Etika, yang diajar oleh Prof. DR. Soerjanto Poespowardojo, di program S-3 Ilmu Filsafat, FIB-UI, Oktober 2008)

Comments

Blog Watcher said…
PESAN DARI SURGA BUAT PARA KORUPTOR

Engkau menuliskan senandung nyanyianmu di atas wajah suci kaummu; lalu engkau membiusku dan perlahan-lahan merampas hartaku… seperti itulah yang dilakukan para koruptor…

Demikianlah, negara ku kini menduduki peringakat 3 negara terkorup se-Asia Tenggara, dan aku lemas, lunglai tak berdaya di tengah melimpahnya kekayaan kita. Kalbuku mengerang kesakitan, ku meraung kepedihan menahan luka gores sayatan yang menggores batin ini oleh perselingkuhan orang kepercayaan.

Dulu dalam fahamku, kau ku pilih karena kau orang yang tepat di posisimu, kau pengelola managemen dasyat dari segala kehebatan negeriku. Maka itu ku serahkan tanpa syarat semua kepadamu. Dengan maksud kita bersama-sama menyeberangi tepian bahagia menjadi bangsa bermartabat.

Tapi kini, rencana janjimu adalah angin lalu, semua ucapan manis mu kau buang di ngarai hampa. Ketahuilah semua kepalsuan yang kau ucapkan, aku tak percaya lagi!! Aku tidak ingin bersama mu di pemilu 2009 mendatang.

Semalam dua sebelum anggota KPK datang menjemput, aku mempersiapkan sepatah dua patah untuk kusampaikan kepadamu, namun engakau persiapan hanyalah persiapan, aku tak bisa melepas siratan hati karena penjagaan ketat garda polisi.

Sekarang di antara persidangan hati sekalian, aku katakan kepadamu ” aku akan boikot pemilu tgl 5 april 2009, kami akan golput!!!” agar kau merasakan seperti apa luka yang kau berikan.

sumber : http://www.asyiknyaduniakita.blogspot.com

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI