PEMILU LEGILSLATIF 2009, YANG PALING MENYEBALKAN

Oleh Satrio Arismunandar

Saya selalu menganggap diri sebagai warganegara yang baik, selalu setia membayar pajak, dan mengharapkan yang baik-baik untuk negeri ini. Tetapi sulit untuk tidak jengkel terhadap cara pengelolaan pemilu legislatif 2009, yang secara tak langsung “memaksa” banyak orang jadi “Golput.”

Ketika mau mencontreng hari Kamis pagi (9 April 2009), nama saya dan istri ternyata tak ada dalam DPT (daftar pemilih tetap). Ini sungguh aneh. Padahal nama kami selalu terdata sejak pemilu 2004, pemilihan walikota Depok, hingga pilkada Jawa Barat. Saya tinggal di komplek perumahan Taman Cipayung, Depok II Tengah, sejak tahun 1997, dan tidak pernah pindah rumah. Jika data lama saja yang digunakan KPU, seharusnya nama saya dan istri tetap ada, karena selama ini juga tidak pernah ada masalah dalam partisipasi di pemilu.

Di RT 02 RW 27, tempat saya berdomisili, ada belasan warga yang terhapus atau dihapus namanya dalam DPT. Yang aneh lagi, ada warga yang belum lama pindah, tapi malah tercantum dalam DPT. Sebaliknya, Pak Mustofa, petugas KPPS (kelompok penyelengara pemungutan suara) di komplek perumahan saya, namanya malah tidak masuk dalam DPT!

Jumlah warga yang namanya lenyap di DPT itu tampaknya cukup signifikan. Dalam setiap pemilu, mungkin selalu ada kasus semacam ini, tetapi jumlahnya tidak sebanyak pemilu sekarang. Ketika saya ceritakan pada teman-teman di kantor tentang kasus ini, ternyata banyak yang mengalami hal serupa.

Saya sudah wanti-wanti pada Pak Rudhy, Ketua RW 27, agar mendata semua warga Taman Cipayung yang telah “dikebiri” hak pilihnya pada pemungutan suara 9 April. Semoga saja masih ada kesempatan memilih pada pemilihan presiden nanti.

Karena pengalaman menyebalkan ini, saya sebetulnya tidak terlalu antusias untuk mencontreng pada pilres nanti. Namun, saya tak rela jika hak memilih saya, yang terwujud dalam nama saya di data DPT, dihapus oleh pihak lain. Hak rakyat tidak boleh dianggap remeh. Bahkan untuk tokoh yang terang-terangan menyatakan mau “golput” --seperti Gus Dur, misalnya-- nama Gus Dur alias KH Abdurrahman Wahid tidak boleh dihapus dari DPT.

Jika kasus-kasus semacam ini terjadi di banyak TPS dan daerah, saya tidak heran jika akan muncul gugatan-gugatan dari warga atau parpol, entah kepada KPU atau Pemerintah, yang ceroboh dalam menyelenggarakan pemilu. Kecerobohan dan cara kerja asal-asalan itu efektif telah mencabut hak memilih dari banyak warganya.

Jika kemudian muncul tuduhan tentang “kecurangan” atau “pengacauan data DPT secara sistematis,” saya juga akan bisa memaklumi, meski tuduhan itu belum tentu benar. Yang jelas, harus ada pertanggungjawaban dari KPU dan pemerintah atas kekacauan data DPT yang merugikan rakyat ini.

Jakarta, 10 April 2009

Comments

Dian Manginta said…
Hello,

Nice work. Punya concern yang jelas...

Aku juga punya tulisan/photo soal Pemilu kemarin. Lihat di sini, ya?.
Kalo photonya, aku taruh di di facebook-ku .

Thanks,
D-

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI