BOX: SIKAP MEDIA TERHADAP KONFLIK KOMUNAL

Oleh Satrio Arismunandar

Box: Sikap Media Terhadap Konflik Komunal

Konflik komunal adalah konflik yang terjadi antara warga dari komunitas-komunitas yang berbeda. Komunitas itu sendiri disatukan oleh sejumlah kesamaan, seperti: agama dan kepercayaan; etnis (suku); ras; dan sebagainya.

Banyak konflik komunal terjadi di Indonesia, terutama di era Orde Baru dan masa transisi ke arah demokrasi pasca berhentinya presiden Soeharto. Konflik-konflik ini umumnya terjadi di daerah-daerah, dan diwarnai oleh persengketaan berlatar belakang etnis atau agama. Konflik tersebut dalam beberapa kasus telah berkembang menjadi pertikaian berdarah, yang memakan korban ribuan warga sipil, dan menjadi problem keamanan yang akut.

Dalam upaya menangani, meredakan, meredam, dan menyelesaikan konflik komunal semacam ini, pemerintah tak bisa tidak perlu melibatkan aparat militer, kepolisian , dan intelijen. Hal itu harus dilakukan meskipun disadari bahwa konflik komunal tidak bisa diselesaikan secara tuntas dengan semata-mata mengandalkan pada tindakan represi oleh aparat dan pendekatan keamanan. Penyelesaian tuntas harus menggunakan juga pendekatan sosio-kultural, dengan melibatkan tokoh-tokoh agama, adat, dan pemuka masyarakat.

Sekadar sebagai contoh, antara tahun 1997 dan 2002, di Indonesia, sekurang-kurangnya 10.000 orang terbunuh dalam konflik komunal dengan kekerasan di seluruh pelosok negeri.[1] Konflik komunal yang parah pecah di Sampit, Kalimantan Tengah pada tahun 2001. Konflik berdarah antara warga etnis Dayak melawan etnis Madura ini memakan ribuan korban, terutama dari etnis Madura.

Sedangkan di kepulauan Maluku, setidaknya ada 5.000 orang tewas dalam konflik komunal berdarah antara warga Muslim dan Kristen yang dimulai sejak Januari 1999.[2] Konflik komunal di Maluku antara tahun 1999 hingga 2001 juga mengakibatkan sekitar 500.000 orang terusir dari tempat tinggalnya.

Bahkan pertikaian massa tidak hanya terjadi di Kota Ambon melainkan terus menjalar dan meluas hingga Maluku Utara. Persoalan kesenjangan sosial, perebutan sumber daya alam serta pertikaian elite politik dan birokrasi merupakan faktor penting sumber konflik yang terdistorsi oleh wacana "konflik agama," sebagaimana diyakini oleh sebagian besar masyarakat.

Konflik komunal di Maluku Tengah secara umum dapat dibagi dalam tiga periode yaitu periode pertama dimulai pada 19 Januari 1999 dengan adanya peristiwa Idul Fitri berdarah, periode kedua adalah periode paska pemilihan umum (pemilu) 1999 di Juni dan periode ketiga pada April atau awal Mei 2000 yang ditandai dengan masuknya Laskar Jihad ke Ambon.[3]
Beberapa konflik yang pernah terjadi seperti di Maluku, Poso, Kalimantan, dan lain sebagainya, adalah beberapa bentuk contoh konflik komunal yang terjadi seiring dengan pertumbuhan demokrasi di Indonesia.

Persoalannya, dimanakah posisi media dalam menghadapi konflik komunal semacam ini? Masuk akal bahwa media tidak mungkin dituntut menjalankan perannya secara optimal tanpa adanya kebebasan pers. Sedangkan di era Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto, kebebasan pers sangat terhambat. Media dengan mudah dapat dibreidel setiap saat, manakala pola pemberitaan dianggap sudah tidak sesuai dengan pakem pemberitaan, yang harus mendukung stabilitas politik demi pembangunan, yang ditetapkan penguasa Orde Baru. Pembreidelan terhadap tabloid Monitor oleh Menteri Penerangan Harmoko adalah salah satu contohnya.

Tabloid Monitor diterbitkan oleh Kelompok Kompas-Gramedia, dengan pemimpin redaksi Arswendo Atmowiloto. Tabloid yang sangat populer dan sempat bertiras 700.000 eksemplar sekali terbit ini menulai masalah pada Oktober 1990, ketika memuat hasil jajak pendapat tentang tokoh-tokoh yang paling dikagumi pembaca. Masalah itu muncul ketika Nabi Muhammad SAW ditempatkan di urutan 11, jauh di bawah Presiden Soeharto yang berada di nomor urut 1, BJ Habibie, Iwan Fals, bahkan Arswendo sendiri.

Reaksi keras muncul di kalangan warga Muslim, karena jajak pendapat itu dianggap menghina Nabi Muhammad SAW dan menghina agama Islam. Monitor akhirnya dibreidel pada 23 Oktober 1990. Arswendo sendiri ditangkap tiga hari kemudian, diadili, dan pada 23 Januari 1991 dijatuhi hukuman lima tahun penjara. Ia divonis bersalah melanggar pasal 156a KUHP tentang penodaan ajaran agama. Keanggotaannya di PWI (Persatuan wartawan Indonesia) juga gugur karena ia dianggap telah melanggar kode etik jurnalistik.

Pemerintah Soeharto juga menetapkan ketentuan, yang melarang pemberitaan tentang konflik berlatar belakang SARA (suku, agama, ras dan antargolongan). Di satu segi, larangan ini memang bisa membantu mencegah terjadinya konflik komunal terbuka, atau mencegah penyebaran dampak konflik komunal yang sudah terlanjur pecah. Namun, di sisi lain, ketiadaan kebebasan pers menyebabkan media gagal menjalankan peran sebagai penengah, yang bisa membantu pihak-pihak yang bertikai untuk mengekspresikan aspirasi dan kepentingan mereka, serta pada saat yang sama mencari titik-titik temu di antara pihak-pihak yang bertikai.

Selain itu, harus diakui ada sebagian media yang gaya pemberitaannya kurang membantu ke arah penyelesaian konflik. Hal ini terjadi karena isi pemberitaan yang cenderung tidak berimbang, yaitu hanya mengangkat aspirasi dan kepentingan pihak tertentu dengan mengabaikan pihak lain dalam konflik terkait. Gaya pemberitaan lain yang tidak mendukung terciptanya situasi yang kondusif bagi perdamaian adalah gaya pemberitaan yang sensasional. Hal-hal yang remeh-temeh dibesar-besarkan, sebaliknya hal yang penting dan substansial justru kurang diberitakan.

Dari sini muncullah apa yang dinamakan konsep Jurnalisme Damai (Peace Journalism). Jurnalisme damai adalah jenis jurnalisme yang memposisikan berita-berita sebegitu rupa, yang mendorong analisis konflik dan tanggapan tanpa-kekerasasn (non-violent).

Menurut teoretisi dan pendukung utamanya, Jake Lynch dan Annabel McGoldrick, jurnalisme damai adalah ketika para redaktur dan reporter membuat pilihan-pilihan – tentang apa yang akan dilaporkan, dan bagaimana cara melaporkannya – yang menciptakan peluang bagi sebagian besar masyarakat untuk mempertimbangkan dan menghargai tanggapan tanpa-kekerasan terhadap konflik komunal bersangkutan.

Jurnalisme damai memberi perhatian pada sebab-sebab struktural dan kultural dari kekerasan, karena hal itu membebani kehidupan orang di daerah yang dilanda konflik komunal, sebagai bagian dari eksplanasi kekerasan. Jurnalisme damai bertujuan menempatkan konflik komunal sebagai sesuatu yang melibatkan banyak pihak, dan mengejar banyak tujuan, ketimbang sekadar dikotomi sederhana.

Tujuan eksplisit jurnalisme damai adalah untuk mempromosikan prakarsa perdamaian dari kubu manapun, dan untuk memungkinkan pembaca membedakan antara posisi-posisi yang dinyatakan dan tujuan-tujuan yang sebenarnya.

Jurnalisme damai merupakan tanggapan terhadap jurnalisme dan liputan perang atau konflik komunal yang biasa. Jurnalisme damai berusaha merombak pendekatan tradisional, yang umumnya menekankan pada konflik komunal yang sedang berlangsung, seraya mengabaikan sebab-sebab atau hasil-hasilnya. Pendekatan serupa juga bisa ditemukan pada Jurnalisme Preventif, yang memperluas prinsip-prinsip semacam itu pada problem-problem ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan (institusional).

[1] Bertrand, Jacques. 2004. “Nationalism and Ethnich Conflict In Indonesia”, Cambridge: Cambridge University Press.
[2] Sugiarto, Arya Bima. 2007. “Konsolidasi Demokrasi, Politik Identitas, dan Disintegrasi Nasional”, makalah dalam acara Nurcholish Madjid Memorial Lecture : Agama, Politik Identitas, dan Kekerasan, di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, 21 Maret 2007.
[3] Hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk bidang sub program Otonomi Daerah, Konflik dan Daya Saing Tahun 2005, yang dilakukan tiga peneliti senior, Sri Yanuarti, Josephine Rosa Marieta, dan Mardyanto Wahyu Truatmoko. Laporan penelitian LIPI yang berjudul Konflik Maluku dan Maluku Utara, Strategi Penyelesaian Jangka Panjang ini dipresentasikan di LIPI, Jakarta, 19 Januari 2004.

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI