MEDIA DAN REFORMASI SEKTOR KEAMANAN (1) - MEDIA, FUNGSI DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA

Oleh Satrio Arismunandar

Pengantar

Media atau pers memiliki peran penting, untuk tidak mengatakan sangat vital, dalam suatu negara demokratis. Keberadaan media yang bebas dan independen sering disebut sebagai pilar keempat, yang menopang kehidupan demokrasi. Tiga pilar lainnya yang sejajar posisinya adalah kekuatan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam proses demokratisasi di Indonesia sendiri, khususnya pasca gerakan reformasi 1998, media juga sudah menunjukkan perannya yang signifikan.

Media yang dimaksud dalam tulisan ini adalah media massa, yang mencakup spektrum yang sangat luas. Mulai dari media cetak yang konvensional (seperti suratkabar dan majalah), media elektronik (radio dan televisi), serta media online (situs berita, weblog, jejaring sosial, dan sebagainya).

Sedangkan reformasi sektor keamanan (RSK) atau Security Sector Reform (SSR) sendiri adalah sebuah konsep untuk mereformasi atau membangun kembali sektor keamanan negara, sejalan dengan prinsip demokrasi, profesionalisme dan penegakan hak asasi manusia (HAM). RSK juga dapat dikaitkan sebagai bagian dari tren internasional dalam memberikan perlindungan terhadap keamanan insani (human security) setiap manusia.

Komponen-komponen RSK adalah reformasi pertahanan (defence reform), kepolisian (police reform), intelijen (intelligence reform), hukum (judicial reform), penjara (prison reform), pengawasan sipil (civilian oversight), pembiayaan yang tepat atas sektor keamanan (right-financing), serta pengaturan atas lembaga-lembaga keamanan swasta (Private Military Companies, PMC dan Private Security Companies, PSC).[1]

RSK memiliki empat dimensi: politik, kelembagaan, ekonomi, dan sosial. Dimensi politik mencakup penerapan prinsip kontrol sipil atas lembaga-lembaga keamanan dan lembaga-lembaga yang terkait dengan sektor keamanan. Dimensi kelembagaan mencakup transformasi fisik dan teknis atas lembaga-lembaga keamanan. Dimensi ekonomi terkait dengan penganggaran dan pembiayaan lembaga-lembaga keamanan. Terakhir, dimensi sosial terkait dengan peran pengawasan yang dilakukan masyarakat sipil atas kebijakan-kebijakan dan program-program keamanan.[2]

Dengan demikian, kaitan antara media dan RSK yang relevan bagi kepentingan kita di Indonesia adalah bagaimana media dapat berperan aktif dan signifikan, dalam mendukung pelaksanaan RSK. Pelaksanaan yang dimaksud tentunya adalah yang tercakup dalam empat dimensi tersebut, khususnya dimensi politik dan sosial. Peran ini menjadi teramat dibutuhkan manakala sektor keamanan –seperti secara nyata terlihat dalam praktiknya di Indonesia-- mengalami disfungsi dan kehilangan kemampuan. Terutama, dalam hal kemampuan untuk memberikan keamanan pada negara dan warga negaranya secara efektif dan sejalan dengan prinsip-prinsip demokratis.

Signifikansi Peran Media dalam RSK

Media, Fungsi dan Perkembangannya di Indonesia

Secara umum, media massa atau pers nasional memiliki fungsi memberi informasi, mendidik, menghibur, dan melakukan kritik sosial. Pers nasional berperan mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.[3]

Media diharapkan dapat memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Media juga idealnya harus memperjuangkan keadilan dan kebenaran, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM (hak asasi manusia), serta menghormati kebhinekaan.[4]

Sebagai pilar keempat untuk menopang kehidupan demokrasi, media mesti memiliki hak atau privilese tertentu, yaitu hak kritik, hak kontrol, dan hak koreksi. Juga, hak khusus bersyarat (qualified priviledge) yang memungkinkan media bersifat transparan dalam pemberitaannya. Dengan berbagai cara itu, media bisa menjadi penjaga, pemantau, dan pengontrol terhadap jalannya pemerintahan atau mendorong terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (good governance), dan pelaksanaan demokrasi.[5]

Media juga dapat melakukan agenda setting, yakni menetapkan dan mengangkat isu-isu apa saja yang dianggap penting dan patut mendapat prioritas untuk ditangani segera oleh pemerintah, parlemen, berbagai institusi negara lainnya, dan kalangan masyarakat. Media tidak dapat memaksa pemerintah, lembaga lain manapun, atau masyarakat untuk melakukan tindakan atau aksi tertentu terhadap isu-isu tertentu. Namun, setidak-tidaknya media dapat mengarahkan fokus perhatian pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan, kepada isu-isu tertentu yang memang selayaknya harus diperhatikan. Dalam hal ini, berbagai isu tentang RSK dapat diangkat oleh media lewat agenda setting.

Gerakan reformasi pasca jatuhnya rezim Soeharto telah membuka keran kebebasan pers dan memicu perkembangan media di Indonesia. Monopoli informasi yang semula dikuasai oleh media negara, media milik penguasa, atau media milik kroni-kroni yang dekat dengan penguasa, tidak lagi terjadi.

Hal ini terlihat, misalnya, dari tidak adanya lagi kewajiban memiliki SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) bagi yang ingin menerbitkan suratkabar, majalah atau tabloid. Departemen Penerangan, yang semasa rezim Soeharto dianggap sebagai momok karena sering membreidel penerbitan pers, juga sudah dibubarkan di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.

Pertumbuhan jumlah media juga terlihat mencolok di era reformasi. Sampai Februari 2009, jumlah televisi swasta yang berjaringan nasional mencapai 10 stasiun televisi (SCTV, RCTI, Trans TV, TPI, Indosiar, Trans7, ANTV, Global TV, TV One, Metro TV), ditambah TVRI sebagai televisi publik (satu di pusat dan 13 di daerah). Jumlah televisi swasta lokal ada 35 stasiun TV. Sedangkan jumlah TV Berlangganan ada 19 stasiun TV, ditambah satu TV komunitas. Total 79 stasiun televisi ini adalah yang sudah mendapat izin siaran.

Yang masih dalam proses permohonan izin siaran adalah: enam TV publik lokal, 121 TV swasta lokal, 31 TV digital (berlangganan), dan 18 TV komunitas. Jadi, jika seluruh TV yang masih dalam proses permohonan izin ini ikut dihitung, maka total ada 255 stasiun TV yang melakukan siaran di Indonesia.[6] Sungguh jumlah yang bukan main-main. Sedangkan media online sedikitnya sudah ada lima buah.

Sementara itu, Dewan Pers mencatat angka pertumbuhan media cetak yang lumayan signifikan, dari 566 penerbitan pers pada tahun 2001 meningkat menjadi 826 penerbitan pada tahun 2003. Terakhir, pada tahun 2006, tercatat total ada 851 penerbitan di 33 provinsi. Penerbitan itu terdiri dari 284 suratkabar harian, 327 suratkabar mingguan/tabloid, 237 majalah, dan tiga buletin.[7]

[1] DCAF. 2006. Developing a Security Sector Reform: Concept for United Nations.
[2] OECD DAC. 2004. Security System Reform and Governance Guidelines. http://www.oecd.org/dataoecd/8/39/31785288.pdf
[3] Lihat Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers.
[4] Ibid.
[5] Muis, A. 2000. Titian Jalan Demokrasi. Peranan Kebebasan Pers untuk Budaya Komunikasi Politik. Jakarta: Penerbit Harian Kompas. Hlm. 56.
[6] Makalah Sasa Djuarsa Sendjaja, sebagaimana dikutip dalam bulletin Etika No. 73/ Mei 2009.
[7] Dewan Pers. 2006. Data Penerbitan Pers Indonesia 2006. Jakarta: Sekretariat Dewan Pers. Hlm. i~v.

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI