MEDIA DAN REFORMASI SEKTOR KEAMANAN (2) - PERAN YANG BISA DILAKUKAN MEDIA DALAM RSK

Oleh Satrio Arismunandar
Peran yang Bisa Dilakukan Media dalam RSK

Lantas bagaimana peran media dalam RSK? Media memiliki peran penting dalam memantau lembaga-lembaga keamanan. Media juga membantu warga negara dalam membuat keputusan berdasarkan informasi yang memadai (informed decisions) tentang sektor keamanan. Namun, jurnalis seringkali menghadapi berbagai hambatan dan tantangan dalam meliput sektor keamanan, dan dalam mewujudkan fungsi media untuk pengawasan dan kontrol sosial tersebut.

Pemerintah atau aktor-aktor keamanan mungkin membatasi akses jurnalis terhadap informasi, atau berusaha mengkooptasi para jurnalis tersebut. Sementara, media mungkin juga menghadapi risiko menginternalisasi perspektif resmi pemerintah atau aktor keamanan tentang ancaman-ancaman (perceived threats) yang diperkirakan muncul terhadap keamanan nasional.
Jika media terlalu mengandalkan pada atau mengistimewakan pernyataan-pernyataan otoritas resmi, ditambah kurangnya pengalaman di pihak media dalam menangani isu-isu keamanan, kondisi ini dapat merusak kemampuan media dalam bertindak sebagai anjing pengawas (watchdog). Untuk memainkan peran efektif dalam mengawasi sektor keamanan, para jurnalis harus memiliki jarak tertentu terhadap pemerintah, serta perlindungan terhadap intimidasi dan ancaman-ancaman.

Namun saat ini ada sejumlah tren, yang mengancam dapat meredam atau melemahkan kemampuan media, yang awalnya ingin bertindak sebagai pengawas terhadap sektor keamanan.[1] Tren-tren itu antara lain:

Pertama, iklim sekuritisasi (securitization) sesudah terjadinya aksi teroris 11 September 2001 di Gedung World Trade Center, New York, Amerika. Yaitu, suatu penekanan ke arah kerahasiaan pemerintah, hambatan atau pembatasan informasi yang tersedia bagi publik, serta pengucilan terhadap jurnalis-jurnalis yang kritis. Semua itu dapat memberi dampak signifikan pada media.

Kedua, pembungkaman berita, yaitu tren peningkatan ke arah berita-berita hiburan (entertainment news), dan di saat yang sama terjadi kemerosotan dalam jurnalisme urusan publik. Hal ini telah memunculkan hambatan serius dalam peliputan isu-isu krusial, yang terkait dengan sektor keamanan yang rumit.

Ketiga, monopolisasi kepemilikan media. Makin meningkatnya kepemilikan media di tangan kalangan konglomerat telah mengurangi spektrum perspektif yang dipublikasikan media, serta merusak jurnalisme yang berkarakter independen dan kritis.

Keempat, ketergantungan pada sumber-sumber resmi. Pencarian obyektivitas dapat menjurus ke ketergantungan pada sumber-sumber pemerintah resmi, dan menyebabkan makin sulitnya menghadirkan perspektif-perspektif alternatif.

Kelima, ketundukan yudisial (judicial deference). Di negara-negara di mana ketundukan yudisial itu berlaku umum, pengadilan-pengadilan tampaknya akan lebih berpihak pada pemerintah dalam isu-isu keamanan, yang menghadapkan klaim-klaim atas keamanan nasional melawan kebebasan pers.

[1] Lihat Caparini, Marina (ed.). 2004. Media in Security and Governance : The Role of the News Media in Security. Geneva/Bonn: Nomos/Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF)/Bonn International Center for Conversion (BICC).

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI