MEDIA DAN REFORMASI SEKTOR KEAMANAN (6) - HUBUNGAN MEDIA DENGAN POLRI

Oleh Satrio Arismunandar

Hubungan Media dengan Polri

Persoalan mendasar yang dihadapi, dalam upaya menjalin hubungan yang konstruktif bagi kehidupan demokrasi, antara institusi media dan kepolisian bisa dibilang tak jauh berbeda dengan hubungan antara media dan TNI. Media punya banyak pengalaman pahit dengan polisi ketika di bawah rezim Orde Baru. Saat itu polisi bukan saja secara institusional masih menjadi bagian dari militer (ABRI), tetapi juga polisi lebih berperan sebagai alat kekuasaan ketimbang pelayan masyarakat. Beberapa kasus di bawah adalah contohnya.

Kasus yang sangat mencoreng citra polisi di mata media adalah pembunuhan terhadap Fuad Muhammad Syafruddin (32) atau Udin. Wartawan Harian Bernas, Yogyakarta, itu dianiaya oleh orang tidak dikenal, sehingga menderita koma, dan akhirnya meninggal di rumah sakit pada 16 Agustus 1996. Sebelum insiden itu, Udin sering menulis artikel kritis tentang kebijakan Bupati Bantul, Kolonel (Art) Sri Roso Sudarmo.

Pihak kepolisian Bantul tampaknya mencoba menyimpangkan kasus ini. Kasus Udin menjadi makin heboh ketika Kepala Unit Reserse Umum Polres Bantul, Sersan Kepala Edy Wuryanto di Yogyakarta, dilaporkan telah “membuang barang bukti,” yakni melarung sampel darah dan juga mengambil buku catatan Udin, dengan dalih melakukan penyelidikan dan penyidikan. Edy Wuryanto juga merekayasa kasus dengan menjebak Dwi Sumaji alias Iwik, seorang supir perusahaan iklan, agar mengaku telah membunuh Udin.[1]

Mengapa kasus Udin menjadi begitu heboh? Kasus Udin telah mengangkat isu-isu tentang Bupati Bantul, Kolonel (Art) Sri Roso Sudarmo dan keterlibatan Kepala Desa Kemusu, Argomulyo, Bantul yang bernama R. Noto Soewito. Noto ini kebetulan adalah adik tiri Presiden Soeharto. Saat itu, juga muncul selebaran fotokopi surat kesediaan Sri Roso untuk membayar Rp 1 milyar kepada yayasan Dharmais, yang dipimpin oleh Soeharto.[2]

Uang yang sangat banyak bagi gaji seorang bupati ini, dijanjikan Sri Roso akan dibayar sesudah dia berhasil menjadi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul untuk kedua kalinya. Padahal sebenarnya Sri Roso tidak termasuk calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bantul. Dalam surat tersebut juga ada tanda tangan Noto Soewito. Jadi, pembayaran Sri Roso Sudarmo akan dilakukan lewat Noto Soewito. Jadi jelaslah, meski Udin hanyalah “jurnalis kecil” di koran lokal, liputannya –mungkin tanpa disadarinya— telah berbenturan dengan kepentingan kekuasaan yang sampai ke tingkat tertinggi.

Pengalaman lain dengan polisi menyangkut serangan oleh rezim terhadap organisasi jurnalis alternatif, yang memperjuangkan kebebasan pers, yaitu AJI (Aliansi Jurnalis Independen). AJI yang didirikan oleh sekelompok jurnalis muda idealis pada 7 Agustus 1994, pasca pembreidelan DeTik, Editor, dan Tempo pada 21 Juni 1994, dipandang oleh penguasa sebagai organisasi yang mbalelo atau ”membangkang terhadap pemerintah.”[3]

Pemerintah waktu itu hanya mengakui satu wadah tunggal buat jurnalis, yaitu PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), dan tak mau mengakui AJI. Tindakan represi pun dilakukan. Namun, pemecatan, mutasi paksa, atau sanksi di kantor media masing-masing terhadap para jurnalis yang terlibat di AJI rupanya dianggap belum cukup oleh pemerintah Soeharto.

Polisi pun digunakan untuk memata-matai dan kemudian menangkap para anggota AJI. Dua anggota AJI, yaitu Ahmad Taufik dan Eko Maryadi, serta office boy Sekretariat AJI Danang Kukuh Wardoyo dijebloskan ke penjara, Maret 1995. Mereka dituding menerbitkan buletin gelap tanpa izin. Taufik dan Eko pun masuk bui, masing-masing selama 3 tahun. Sedangkan Danang dihukum 20 bulan. Menyusul kemudian Andi Syahputra, mitra penerbit yang mencetak buletin AJI. Andi masuk penjara selama 18 bulan sejak Oktober 1996.

Selain kasus-kasus itu, dibandingkan dengan TNI, ternyata aparat polisi justru tercatat lebih banyak melakukan aksi kekerasan fisik terhadap insan media. Pada 26 Juni 2002, kekerasan fisik oleh polisi dialami oleh wartawan Kompas di Surabaya, Wisnu Dewabrata, yang sedang meliput aksi demonstrasi buruh Maspion I.

Pawai buruh waktu itu dihadang oleh satu SSK aparat gabungan Polsek Gedangan dan Polres Sidoarjo di depan kantor Polsek Gedangan. Akibat tindakan brutal aparat polisi, Wisnu menderita pecah bibir bagian bawah, luka memar di leher, kepala benjol, dan hidung berdarah. Kamera Nikon miliknya juga rusak parah dan filmnya dirampas polisi.[4]

Di Hari Bhayangkara ke-56 tahun 2002, polisi kembali melakukan aksi kekerasan, berupa pukulan dan tendangan terhadap para jurnalis. Korbannya adalah empat jurnalis yang sedang meliput aksi mahasiswa di depan gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta. Aksi mahasiswa saat itu berbarengan dengan Sidang Paripurna DPR yang membahas kelanjutan kasus Bulog II.

Serangan fisik polisi bukan cuma ditujukan kepada para mahasiswa yang berdemonstrasi, tetapi juga terhadap empat jurnalis foto: Indra Shalihin (detik.com), Muhammad Soleh (Media Indonesia), Saptono (Kantor Berita Antara), dan Cahyo Peksi Priambodo (Sinar Harapan). Dari keempat jurnalis itu, Indra dan Cahyo adalah yang menderita luka paling parah. Indra bahkan harus dibawa ke rumah sakit karena luka memar di tangan, badan dan wajahnya.[5]

Beberapa insiden di atas hanyalah sekadar contoh untuk menunjukkan, bahwa hubungan antara aparat polisi dan insan media tidak selalu mulus. Kepala Bidang Penerangan umum (Kabidpenum) Mabes Polri, yang pada 2002 dijabat oleh Zainuri, menyatakan, kekerasan itu terjadi karena volume bertemunya polisi dengan wartawan sangat tinggi dibandingkan dengan institusi yang lain, misalnya, TNI atau aparat pemerintah. Bertemunya pun kadang-kadang di tempat yang tidak kondusif dan penuh ketegangan, seperti saat penghadangan demonstrasi massa.

Meski dengan semua kasus itu, Polri sangat sadar akan pentingnya peran media dalam mendukung dan mensosialisasikan tugas-tugas kepolisian, termasuk dalam penanganan kasus terorisme. Oleh karena itu, polisi ingin memanfaatkan media massa dalam kampanye sosial anti teroris dan anti gerakan radikal.[6] Ideologi radikal bisa disebarkan lewat ceramah dan media massa yang bersifat propaganda, maka cara menangkal dan menandinginya adalah juga harus melalui media massa.

[1] Istri Udin, Marsiyem, lalu menggugat polisi dan Edy Wuryanto atas kasus pelarungan darah Udin ke PN Bantul. Majelis Hakim pada 24 April 1997 mengabulkan sebagian gugatan Marsiyem. Edy Wuryanto dinyatakan bersalah telah melakukan tindakan melawan hukum. Sedangkan keterkaitan atasan Edy Wuryanto dikesampingkan oleh hakim, dengan alasan tindakan Edy Wuryanto adalah tindakan yang bersifat pribadi dan bukan atas perintah atasan yang bersangkutan.
[2] http://www.tempo.co.id/ang/min/02/27/nas1.htm, diunduh pada 26 Januari 2010.
[3] Arismunandar, Satrio. 2000. “Dinamika Pers Indonesia di Era Reformasi” dalam Hidayat, Dedy N., Effendi Gazali, Harsono Suwardi, Ishadi SK. 2000. Pers dalam “Revolusi Mei”: Runtuhnya Sebuah Hegemoni. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
[4] Luwarso, Lukas, dan Samsuri. 2003. Tekanan terhadap Pers Indonesia Tahun 2002. Jakarta: SEAPA-Jakarta, hlm. 5.
[5] Ibid.
[6] Golose, Petrus Reinhard. 2009. Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian. Hlm. 122.

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI