MEDIA DAN REFORMASI SEKTOR KEAMANAN (7) - HUBUNGAN MEDIA DENGAN BIN DAN LEMBAGA INTELIJEN LAINNYA

Oleh Satrio Arismunandar

Hubungan Media dengan BIN dan lembaga intelijen lainnya

Komunitas intelijen perlu mengakomodasi tuntutan demokratis bagi keterbukaan dan akuntabilitas, seraya pada saat yang sama juga memelihara kerahasiaan yang dibutuhkan bagi layanan intelijen untuk berfungsi seara efektif.

Dalam hal ini, kontrol demokratis terhadap sektor intelijen adalah sebuah tantangan, bahkan bagi negara-negara demokrasi yang sudah mapan. Kita lihat contoh Amerika di era Presiden George W. Bush, di mana sektor intelijen pun melakukan banyak penyimpangan untuk membenarkan kebijakan “perang melawan terror” dan invasi militer ke Irak dan Afganistan.
Sejumlah isu penting dalam konteks sektor intelijen adalah:

Pertama, kurangnya interaksi, keterlibatan, dan partisipasi publik dalam diskusi sektor intelijen. Penggunaan kerahasiaan yang tak terkontrol dan berlebihan, yang berpotensi untuk disalahgunakan, bahkan menjadi sumber ketidakstabilan dan menghambat upaya penanganan ancaman-ancaman tertentu di dalam negeri.

Kedua, tidak ada kriteria yang jelas untuk membedakan antara informasi yang boleh dibuka dan tak boleh dibuka, sehingga rawan terhadap penyimpangan. Upaya pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan wewenang di kalangan pejabat atau aparat, misalnya, bisa terhambat oleh ketidakterbukaan informasi dengan alasan “rahasia negara.”

Ketiga, perlunya memahami ancaman-ancaman dalam negeri, dengan tujuan bisa memberi peran yang jelas bagi layanan intelijen, serta kemungkinan bagi institusi-intitusi demokrasi lainnya untuk berperan mengatasi ancaman-ancaman potensial tersebut.

Sesunguhnya agak sulit membahas atau mengukur hubungan antara media dengan BIN (Badan Intelijen Negara) atau lembaga-lembaga intelijen lainnya, karena lembaga intelijen pada dasarnya memang bukan organisasi terbuka seperti media massa, meskipun merupakan institusi resmi negara.

Kesamaan antara jurnalis yang bekerja di media dengan aparat intel yang bekerja untuk institusinya adalah sama-sama bertugas mencari informasi. Namun, tentang bagaimana cara atau teknik mendapatkan informasi, keduanya diikat oleh aturan atau etika profesi yang sangat berbeda. Dalam mencari informasi, seorang jurnalis tidak boleh bersikap sembarangan. Ia diikat secara moral oleh kode etik jurnalistik. Sedangkan seorang aparat intel tidak punya aturan atau kode etik semacam itu.

Kemudian, perbedaan kedua adalah tentang tujuan penggunaan informasi, yang sudah diperoleh tersebut. Perihal informasi itu lalu akan digunakan untuk tujuan apa, institusi media dan lembaga intelijen juga betul-betul berada dalam posisi yang bertentangan. Media ingin menyebarkan informasi seluas-luasnya untuk kepentingan publik, sedangkan lembaga intelijen wajib menyerahkan informasi kepada otoritas negara atau pemerintah yang menugaskannya, sebagai bahan bagi pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan.

Jika dipaksa harus merumuskan suatu hubungan yang pas antara lembaga media dan lembaga atau badan intelijen, maka barangkali pertama-tama perlu ada komitmen dari keduanya di Indonesia untuk sama-sama menegakkan demokrasi dan mengawal proses reformasi.

Sayangnya, meski reformasi sudah berjalan hampir dua belas tahun sejak jatuhnya rezim Soeharto, tapi dunia intelijen Indonesia ternyata masih belum tersentuh reformasi. Pembunuhan aktivis hak asasi manusia, Munir, pada tahun 2004 yang terindikasi kuat dilakukan oleh atau melibatkan aparat intelijen, dipandang sebagai salah satu contoh tiadanya reformasi dunia telik sandi Indonesia.

Padahal intelijen yang saat ini dibutuhkan bukanlah intelijen dengan konsep lama, yang bekerja untuk kepentingan politik. Bukan pula intelijen yang membantu mengekalkan kekuasaan penguasa. Tapi intelijen baru yang mampu mengantisipasi munculnya ancaman bagi keamanan nasional.

Kelambatan reformasi intelijen juga bisa dilihat dari sudut pandang dunia intelijen, yang masih memposisikan diri sebagai bagian dari militer. Akibatnya, seringkali dikotomi tersebut membuat mereka menempatkan sipil sebagai obyeknya. Seringkali sipil dianggap jelek, padahal saat ini supremasi negara ada ditangan sipil, dan status intelijen sendiri sebenarnya adalah sipil.

Berkaca dari kasus pembunuhan Munir, jelas terlihat bahwa cara pandang intelijen Indonesia mengenai ancaman keamanan sama sekali belum bergeser. Yakni, praktik-praktik intelijen ditujukan untuk kepentingan rezim yang sedang berkuasa. Sehinga lembaga intelijen tampaknya masih belum mengarah menjadi intelijen yang profesional.

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI