TIPS PRAKTIS MENGEMAS ISU KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MEDIA MASSA (TELEVISI DAN SURATKABAR)

(aku dan putraku fathan)
Oleh Satrio Arismunandar
Makalah untuk lokakarya “Menggagas Media Advokasi yang Lebih Kuat” yang diselenggarakan oleh Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, 10-12 Juli 2010.


I. Pengantar

Memperjuangkan suatu isu kebijakan publik di media massa merupakan hal yang sangat penting dan strategis. Namun, bagi para tokoh masyarakat, aktivis, dan siapapun yang terlibat dalam persoalan-persoalan kemasyarakatan, mereka perlu memahami bagaimana media massa bekerja, agar dapat memperjuangkan isu-isu tersebut secara efektif lewat media. Isu-isu itu tentunya harus diangkat dalam pemberitaan media, baik media elektronik (TV, radio), media cetak (koran, majalah), dan media baru (online media)
Yang pertama, perlu dipahami bahwa setiap media berita memiliki apa yang disebut kriteria kelayakan berita. Selain itu, mereka juga memiliki apa yang disebut kebijakan redaksional (editorial policy).
Kriteria kelayakan berita itu bersifat umum (universal), dan tak jauh berbeda antara satu media dengan media yang lain. Sedangkan kebijakan redaksional setiap media bisa berbeda, tergantung visi dan misi atau ideologi yang dianutnya. Pemilihan artikel, untuk dimuat di media massa, tentunya juga dipengaruhi oleh kriteria kelayakan ini.
II. Beberapa Kriteria Kelayakan Berita:

Penting. Berita harus punya arti penting bagi mayoritas khalayak pembaca/pemirsa. Tentu saja, pengelola media tidak akan rela memberikan space di korannya untuk berita yang remeh-temeh. Sebagai contoh: Kebijakan Pemerintah untuk menaikkan harga BBM, gas elpiji, tarif dasar listrik dan sebagainya, jelas penting karena berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Aktual. Suatu berita dianggap layak diangkat jika konteks peristiwanya relatif baru terjadi. Maka, ada ungkapan tentang berita “hangat,“ artinya belum lama terjadi dan masih jadi bahan pembicaraan di masyarakat. Kalau konteks peristiwanya sudah lama terjadi, tentu tak bisa disebut “hangat,” tetapi lebih pas disebut “basi.”
Unik. Suatu berita diangkat karena punya unsur keunikan, kekhasan, atau sesuatu yang tidak biasa. Di sekitar kita selalu ada peristiwa yang unik dan tidak biasa. Misalnya: Sengat lebah biasanya dianggap menyakitkan, tetapi ternyata ada terapi pengobatan dengan memanfaatkan sengatan lebah.
Asas Kedekatan (proximity). Suatu fenomena atau masalah yang terjadi di dekat kita (khalayak pembaca/pemirsa), lebih layak diberitakan ketimbang masalah yang terjadi jauh dari kita. Penanganan terhadap korban gempa bumi di Yogyakarta, Indonesia tentunya lebih layak dimuat di media ketimbang berita tentang korban gempa di Ghana, Afrika.
Perlu dijelaskan di sini bahwa “kedekatan” itu tidak harus berarti kedekatan fisik atau geografis. Ada juga kedekatan yang bersifat emosional. Agresi Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza, misalnya, secara geografis jauh dari kita, tetapi secara emosional tampaknya cukup dekat bagi khalayak media di Indonesia.
Asas Keterkenalan (prominence). Nama tokoh terkenal bisa mengangkat hal yang biasa menjadi berita. Misalnya, penyanyi dangdut Inul Daratista, setelah sekian lama, akhirnya hamil dan punya anak lewat teknologi bayi tabung. Teknologi bayi tabung sebenarnya bukan lagi sesuatu yang baru. Namun, karena ini menyangkut seorang artis ternama, peristiwa kehamilan Inul ini menjadi berita.
Magnitude. Mendengar istilah magnitude, mungkin mengingatkan Anda pada gempa bumi. Benar. Magnitude ini berarti “kekuatan” dari suatu topik berita. Gempa berkekuatan 6,9 skala Richter pasti jauh lebih besar dampak kerusakannya, dibandingkan gempa berkekuatan 3,1 skala Richter. Dalam konteks pemilihan berita, semakin besar magnitude-nya (baca: potensi dampaknya bagi masyarakat), semakin layak topik itu dipilih.
Human Interest. Suatu topik yang menyangkut manusia, selalu menarik dituliskan. Mungkin sudah menjadi bawaan kita untuk selalu ingin tahu tentang orang lain. Apalagi yang melibatkan drama, seperti: penderitaan, kesedihan, kebahagiaan, harapan, perjuangan, dan lain-lain.
Berita bernuansa kemanusiaan semacam ini bisa sangat luas topiknya. Misalnya, penderitaan nelayan di pantai utara Jawa, yang semakin sulit mencari perairan yang banyak ikannya. Atau, lahan pertanian yang semakin tergerus oleh proyek perumahan mewah sehingga menyingkirkan para petani, dan sebagainya.
Unsur konflik. Konflik, seperti juga berbagai hal lain yang menyangkut hubungan antar-manusia, juga menarik untuk diberitakan. Misalnya, konflik tentang cara mengatasi dampak meluapnya lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, serta nasib para korban lumpur tersebut sejak kasusnya terjadi tahun 2006.
Trend. Sesuatu yang sedang menjadi trend atau menggejala di kalangan masyarakat, patut mendapat perhatian untuk diberitakan. Pengertian trend adalah sesuatu yang diikuti oleh orang banyak, bukan satu-dua orang saja. Misalnya, makin banyaknya masyarakat yang menggunakan ponsel Blackberry, memberi konteks bagi penulisan tentang keunggulan dan kelemahan teknologi Blackberry.
Dalam memilih topik berita, bisa saja tergabung beberapa kriteria kelayakan sekaligus. Misalnya, ketika kita memberitakan tentang Blackberry, topik ini terkait dengan trend yang berlangsung di masyarakat. Juga, berkaitan dengan tokoh terkenal. Presiden Amerika Barack Obama adalah penggemar ponsel Blackberry. Karena bisnis ponsel Blackberry melibatkan uang yang sangat besar dan pengguna yang sangat banyak, magnitude-nya juga sangat tinggi.
Terakhir, tentu saja segmen khalayak yang dilayani tiap media juga berbeda-beda. Keinginan media untuk memuaskan kebutuhan segmen khalayak tersebut, secara tak langsung juga berarti menyeleksi apa yang layak dan tidak layak dijadikan topik berita.
Majalah Femina, misalnya, membidik pasar kaum perempuan berusia menengah ke atas, yang tinggal atau bekerja di perkotaan. Jadi, jika kita ingin mengirim tulisan ke majalah Femina, sebaiknya memilih topik yang relevan dengan segmen pembaca tersebut. Pilihannya bisa sangat beragam. Seperti: tulisan tentang industri kosmetik, teknologi mesin cuci terbaru, kemajuan dalam pengobatan kanker payudara, dan sebagainya.
III. Beberapa Pendekatan yang Dilakukan Media

Dalam upaya mengemas berbagai isu kebijakan publik, khususnya di media suratkabar dan televisi, perlu juga kita ketahui beberapa cara pendekatan, yang dilakukan oleh media dalam mengemas isu-isu tersebut. Mengutip Straubhaar & LaRose (2002), dalam bukunya Media Now: Communications Media in the Information Age, beberapa pendekatan itu adalah:
Setting the Agenda (Menetapkan Agenda)

Agenda setting adalah kemampuan media untuk menentukan isu atau berita apa yang dianggap penting, yang harus diperhatikan oleh publik, atau harus segera ditangani oleh pemerintah. Isu yang dianggap penting itu bisa diberi porsi yang lebih besar dan penempatan yang lebih menarik perhatian.
Untuk media suratkabar, hal itu berarti penempatan di halaman 1 dan pemberian space yang lebih luas. Untuk media TV, hal itu bisa berarti penayangan pada alokasi slot prime time (antara jam 18.00-22.00, saat jumlah pemirsa terbanyak) dan pemberian durasi penayangan yang lebih panjang.
Penetapan agenda oleh media bisa berpengaruh pada banyak hal. Misalnya: Popularitas calon legislatif atau kandidat kepala daerah, yang sedang bertarung pada pemilihan umum di wilayah tertentu. Kandidat yang dianggap lebih berkualitas bisa mendapat porsi pemberitaan yang lebih besar, sehingga mereka menjadi lebih populer dan lebih berperluang untuk menang.
Atau, media menentukan isu-isu apa --yang menyangkut kepentingan publik—yang harus segera ditangani pemerintah. Misalnya, isu kenaikan harga BBM, tarif dasar listrik, kenaikan harga sembako menjelang bulan puasa, dan sebagainya.
Gatekeeping (Menjaga Gerbang)

Gatekeeping adalah menentukan content apa yang akan muncul di media. Teori ini menekankan peran krusial dari para penjaga gerbang (gatekeepers), yakni para eksekutif media yang bisa membuka atau menutup ”gerbang” pada pesan yang disampaikan media.

Misalnya, apakah Trans TV memutuskan untuk menayangkan atau tidak menayangkan berita tentang peristiwa tertentu. Setiap media memiliki penjaga gerbang tersendiri. Koran, buku, dan majalah memiliki hirarki para penyunting (editor) tersendiri. Mereka berfungsi sebagai penjaga gerbang yang menentukan peristiwa apa yang diberitakan, atau ide/gagasan apa yang ditampilkan.

Para penjaga gerbang ini sering dikritik karena memanfaatkan kekuasaan yang begitu besar. Mereka dapat meredam ide-ide baru atau menghambat berita-berita tertentu, yang oleh publik mungkin justru dianggap penting.

Bagaimanapun, karena adanya persaingan antarmedia, para penjaga gerbang ini tidak bisa berbuat semaunya. Kemungkinan mereka berbuat sewenang-wenang pun bisa diatasi. Namun, jika posisi penjaga gerbang ini terlalu lemah, juga ada risikonya. Contohnya, di dunia maya tidak ada kontrol kualitas terhadap content, sehingga publik sulit membedakan berita yang benar dengan berita bohong atau sekadar gosip, karena ketiadaan fungsi penjaga gerbang.

Framing (Pembingkaian)

Penulis atau jurnalis memutuskan apa yang dimasukkan di dalam pandangan atau kerangka (frame) dari sebuah berita, serta apa yang dikeluarkan dari kerangka tersebut. Ibaratnya, seorang pelukis yang memutuskan gambar apa yang ditaruh di dalam bingkai atau di luar bingkai lukisan. Mereka bukan cuma memutuskan fakta-fakta apa yang dimasukkan, tetapi juga kerangka konseptual dalam cara penempatannya. Semua keputusan ini mempengaruhi ”pelintiran’ atau bias dalam beritanya.

Lalu, dari mana datangnya kerangka ini? Bahkan di negara-negara yang dianggap memiliki kebebasan berekspresi, tetap ada sebentuk sensor-diri (self-censorship) yang tak terlihat.

Wartawan, penulis, dan produser menyadari apa-apa yang dibolehkan tampil dalam media, dan mereka pun menyunting karya mereka sebelumnya, agar konsisten dengan norma-norma yang dipandangnya berlaku. Semua itu demi kepentingan agar mereka tetap bisa bekerja di perusahaan media bersangkutan. Wartawan TVOne, misalnya, mengetahui berita apa yang akan disukai atau tidak disukai oleh pemilik TVOne.

IV. Pengemasan Isu Kebijakan Publik

Berdasarkan berbagai uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pengemasan isu kebijakan publik di media harus memperhatikan faktor kelayakan berita, kebijakan redaksional media bersangkutan, segmen khalayak yang dituju, dan terakhir adalah cara pendekatan yang dilakukan.

Kita juga menyadari bahwa berita pada dasarnya adalah suatu konstruksi realitas, sesuatu yang kita bentuk dan kita kemas, bukan suatu realitas yang apa adanya saja. Maka apa yang secara populer sering disebut sebagai ”obyektivitas” ataupun ”netralitas” dalam pemberitaan itu sebenarnya tidak benar-benar ada.

Benar, bahwa media berita terikat pada kode etik jurnalistik, yang mengharuskan kita menyajikan fakta, bukan opini. Namun, bagaimana kerangka yang digunakan dalam membingkai atau menempatkan jajaran fakta-fakta itu akan berpulang pada pilihan kita. Pilihan itu adalah yang menentukan, mau dibawa ke mana arah pemberitaannya.

Kita adalah pegiat aktivitas kemasyarakatan, yang memiliki keprihatinan serius pada kepentingan publik dan memperjuangkan kepentingan mereka. Oleh karena itu, arah pemberitaannya sudah jelas. Hal-hal ini akan menggarisbawahi cara pendekatan yang kita lakukan, dalam mengemas isu kebijakan publik di media.

Dalam teknis pelaksanaannya kemudian, sifat medium yang digunakan --dengan kekhasan, kelebihan dan kekurangannya—juga akan berpengaruh. Media cetak seperti suratkabar memiliki tingkat kepercayaan yang relatif tinggi dari masyarakat, namun tidak mudah sampai ke tangan khalayak di semua daerah, yang secara geografis sulit dijangkau sarana transportasi konvensional. Siaran media televisi, yang bersifat audio-visual, sebaliknya tidak dibatasi oleh sarana transportasi. Namun, pesan yang disampaikan lewat televisi tidak bisa bersifat mendalam karena keterbatasan durasi siaran (satu item berita hanya mendapat jatah 1,5 sampai 2 menit).

Karena sifatnya yang terbit harian, media cetak membutuhkan waktu dari hari yang satu ke hari yang lain untuk mengangkat sebuah isu kebijakan publik, dan kemudian secara bertahap mengembangkannya ke arah yang diinginkan. Data dan fakta sebagai pelengkap, serta pendukung argumen yang diajukan, bisa disajikan secara mendalam kemudian.

Contoh: kasus program pemerintah tentang konversi penggunaan minyak tanah ke gas, yang alasan utamanya adalah untuk mengurangi subsidi BBM yang memberatkan anggaran negara. Dalam proses pelaksanaannya kemudian, karena sosialisasi yang kurang memadai, cara eksekusi yang ceroboh serta kurang kontrol, terjadi berbagai penyimpangan di lapangan, yang ujung-ujungnya merugikan rakyat selaku konsumen.

Berdasarkan data Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) sejak 2008-Juli 2010, terhitung sudah terjadi 189 kasus ledakan gas. Yaitu, 61 kasus pada 2008, 50 kasus pada 2009, dan 79 kasus pada 2010. Berbagai kasus ledakan tabung gas di sejumlah daerah ini membangkitkan kecemasan rakyat, dan memicu sebagian mereka untuk kembali menggunakan minyak tanah, yang dianggap lebih aman sekalipun memang biayanya lebih mahal. Bahkan, karena keterbatasan ekonomi, ada warga yang kembali menggunakan kayu bakar buat memasak.

Media suratkabar bisa mengangkat kasus ledakan tabung gas ini, dan kemudian ditarik mundur ke belakang, menelusuri dari mana asal-muasal problem terjadinya ledakan tabung gas tersebut. Sesudah kasus ditelusuri ke belakang, akan terlihat di titik-titik mana terdapat simpul kebijakan yang lemah, yang membutuhkan pembenahan segera dari pihak pemerintah, swasta (pembuat tabung gas, importir tabung gas, distributor gas, dan sebagainya), serta mungkin juga pihak konsumen sendiri.

Hal serupa dalam pengemasan isu bisa dilakukan oleh media televisi. Namun, karena sifat media televisi yang lebih dinamis, sebetulnya televisi tidak perlu menunggu terlalu lama dalam mengangkat isu konversi minyak tanah ke gas, yang dianggap kurang memperhatikan aspek keselamatan masyarakat pengguna gas tersebut. Sifatnya yang audio-visual juga bisa menambahkan efek dramatis pada pemirsa.

Namun, keterbatasan durasi membuat media TV sulit melakukan pendalaman berita yang mengikat khalayak. Dalam konteks Indonesia, media TV juga lebih dominan dalam tayangan yang bersifat hiburan (film, sinetron, musik, lawak, infotainment, olahraga), ketimbang berita-berita yang ”serius.”

Stasiun TV yang memilih menjadi TV berita (Metro TV dan TVOne) kenyataannya adalah dua stasiun TV swasta bersiaran nasional yang ratingnya (jumlah penonton) terendah di antara 10 stasiun TV swasta yang ada. Berdasarkan data AC Nielsen untuk Week 1026 (Juli 2010), capaian TV share Metro TV adalah 1.7, sedangkan TVOne 3.1. Bandingkan dengan RCTI yang sedang di posisi puncak karena siaran Piala Dunia (TV share 22.6) atau Trans TV di urutan kedua (TV share 13.7).
Demikianlah sedikit uraian tentang pengemasan isu kebijakan publik di media, khususnya media suratkabar dan televisi.

Jakarta, 10 Juli 2010
*Satrio Arismunandar adalah Executive Producer di Divisi News Trans TV. Pernah menjadi jurnalis di Harian Pelita (1986-88), Harian Kompas (1988-1995), Majalah D&R (1997-2000), dan Harian Media Indonesia (2000-2001). Ia juga menjadi pengajar tidak tetap di Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia dan President University, Jababeka.

E-mail: satrioarismunandar@yahoo.com
Blog: http://satrioarismunandar6.blogspot.com/
HP: 0819-0819-9163 / 0813 1504 7103

Comments

Nailah said…
anak nya lucu

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)