SOAL KEHADIRAN BOEDIONO DI RESEPSI HUT AJI, 2010

Posting di milis AJI Indonesia (9 Agustus 2010):

Saya hanya mengingatkan apa yang berangkat dari prinsip kehati-hatian sebagai jurnalis.

Saya hanya bertanya-tanya dan gelisah, bagaimana sebuah organisasi jurnalis yang mengaku kritis, independen, dan begitu getol berkampanye anti-amplop (termasuk amplop ukuran "recehan"), bisa dengan santai, simple dan enteng saja memberi forum terhormat pada seseorang yang punya tunggakan perkara di Komisi Pemberantasan Korupsi, karena kasus Century yang nilainya Rp 6,7 trilyun?

Saya mendapat pertanyaan dari teman lama (eks wartawan), dan saya tidak bisa menjawab karena tidak ikut dalam proses memutuskan mengundang Boediono di HUT AJI.

Ini urutan cara berpikir saya secara sederhana:

1. Keputusan politik DPR dan Pemerintah adalah menyerahkan penyelesaian kasus Bank Century yang sangat besar magnitudenya itu ke PROSES HUKUM.
2. Proses hukum itu adalah di lembaga KPK.
3. Proses hukum itu sampai saat ini BELUM SELESAI. (Belum selesai atau lambannya proses kasus ini patut diduga bukan karena materi hukumnya tidak kuat. KPK tidak sembarangan mengambil kasus, jika tidak ada bukti awal yang cukup kuat. Tetapi karena ada deal transaksional antara SBY dan Aburizal Bakrie pasca berhentinya Menkeu Sri Mulyani. Proses kasus Century mandeg, tetapi kasus penggelapan pajak Bakrie juga sama tidak diusut).
4. Karena status hukum pada butir (3), benar bahwa kita belum bisa mengatakan Boediono bersalah. Tetapi kita juga belum bisa mengatakan Boediono TIDAK BERSALAH.
5. Kalau Item atau sejumlah individu anggota AJI PERCAYA haqul yakin bahwa Boediono itu 100% bersih alias tidak bersalah, dalam kasus Century, itu adalah soal kepercayaan individual. Silahkan saja, tetapi itu TIDAK mengubah status hukum yang saya utarakan di atas.

Dalam kasus undangan ke Boediono, persoalannya bukan apakah betul Boediono bersalah atau tidak. Itu urusan hukum dan biarkan saja urusannya berlanjut sampai tuntas.

Yang saya pertanyakan adalah, mengapa kita tidak lagi menerapkan prinsip kehati-hatian? Saya lebih suka AJI menahan diri dan bersabar sedikit, dengan tidak mengundang Boediono ATAU POLITISI MANAPUN yang punya kasus yang belum selesai dengan KPK, sampai kasus itu mendapat putusan hukum yang definitif bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.

Sebegitu sangat urgenkah kehadiran Boediono, sehingga AJI tidak bisa eksis sebagai organisasi jurnalis jika tidak menghadirkan Boediono di acara HUT-nya? Jawabannya adalah: tidak. AJI sudah bertahun-tahun memperingati HUT-nya tanpa kehadiran pejabat tinggi pemerintahan, dan tidak pernah ada masalah.

Hal serupa juga saya anjurkan pada teman-teman di AJI Kota. Silahkan saja jika Anda mau mengundang Gubernur atau Walikota (misalnya), dan memberi forum terhormat pada ybs untuk memberi sambutan pada HUT AJI di acara AJI Kota. Tetapi jika yang bersangkutan sedang punya perkara di KPK (meskipun belum ada vonis bersalah atau tidak bersalah), saya tidak menganjurkan figur yang masih berperkara itu diundang.

Semangat semacam ini sebetulnya bukan hal baru di AJI. Saya hanya mengingatkan nilai-nilai lama. Misalnya, dalam menjalankan roda organisasi, AJI biasanya enggan meminta atau menerima dana dari perusahaan-perusahaan bermasalah (merusak lingkungan) ata figur bermasalah (pelanggar HAM, tokoh judi, dsb). Tak jarang, ini jadi bahan perdebatan di antara teman-teman. Perusahaan semacam PT. Lapindo Brantas atau figur seperti Tomy Winata, misalnya, bisa menjadi persoalan sekalipun mereka "ikhlas" memberi dana untuk event yang diadakan AJI.

AJI sebagai organisasi jurnalis tidak bisa disamakan dengan organisasi semacam Himpunan Pengusaha Ternak Ayam atau semacamnya. Karena dengan menyandang status "jurnalis," ada prinsip dan nilai-nilai tertentu yang mesti kita pegang. Jangan sampai organisasi jurnalis --sadar atau tidak sadar-- dipakai untuk "membersihkan" reputasi politisi yang sedang bermasalah.

Justru karena AJI dikenal sebagai organisasi jurnalis yang kritis, independen, anti-amplop, anti-suap, anti-korupsi, menjunjung tinggi integritas, dst..dst..maka profil AJI yang sangat tinggi itu jelas sangat berharga.

Profil ini melekat kuat di benak publik, sehingga saya tidak merasa heran ketika seorang teman eks-wartawan bertanya: Apakah ada semacam "inkonsistensi" antara semangat yang selama ini diperjuangkan AJI dengan undangan kehormatan untuk seorang politisi --yang masih ada tunggakan kasus di KPK-- pada acara HUT AJI?

Pertanyaan ini muncul justru karena mereka (orang luar) mengapresiasi nilai-nilai AJI. Kalau yang mengundang politisi ini organisasi (jurnalis) lain, mungkin pertanyaan ini justru tidak akan pernah muncul.

Ini hanyalah sekadar kritik, masukan, saran dan pertimbangan dari seorang anggota AJI.

Salam,
Satrio Arismunandar

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI