JURNALISME PRESISI (PRECISION JOURNALISM) -- Oleh Satrio Arismunandar


“Journalism itself is a science, and . . . a properly qualified, responsible journalist is a practicing scientist…. Both scientists and journalists march to the same orders and serve the common need of mankind for shared knowledge and understanding.”

Lawrence Cranberg, Fisikawan
Journalism Educator (1989)

Pengantar

Ada masa di mana menjadi jurnalis dianggap cukup dengan berbekal akal sehat, kearifan (conventional wisdom), dan sedikit fakta. Dengan bekal sedikit fakta semacam itu, jurnalis menganggap dirinya sah saja untuk melakukan interpretasi dan lalu mengambil kesimpulan-kesimpulan drastis, dalam menulis berita atau analisis.

Misalnya, sesudah lima kali naik taksi, dan di sepanjang perjalanan si jurnalis selalu mendengar keluhan dari sopir taksi tentang pemerintahan SBY, sang jurnalis langsung menulis: “Rakyat tidak puas pada pemerintahan SBY.” Padahal, yang ia dengar baru keluhan dari lima sopir taksi, yang belum tentu mewakili suara seluruh sopir taksi. Bahkan, suara seluruh sopir taksi juga belum bisa dianggap mewakili profesi-profesi lain. Apalagi jika dianggap mewakili seluruh rakyat Indonesia!

Contoh lain: Pemerintah mengklaim telah berhasil menurunkan jumlah warga miskin secara signifikan. Kali ini, si jurnalis justru menelan mentah-mentah begitu saja isi klaim pemerintah tersebut. Si jurnalis lupa, ada definisi atau batasan penghasilan tertentu untuk bisa memasukkan orang dalam kategori miskin. Kriteria miskin yang digunakan pemerintah Indonesia berbeda dengan yang digunakan Singapura, Malaysia, India, Arab Saudi, Somalia, Amerika, Swedia, dan berbeda pula dengan Bank Dunia ataupun PBB.

Selain itu, garis pembeda antara miskin dan tidak miskin bisa sangat tipis. Misalnya, orang dikatakan miskin jika penghasilannya per hari di bawah Rp 10.000. Artinya, jika penghasilan Anda sudah Rp 10.200 per hari, Anda tidak lagi masuk kategori miskin. Ini adalah kondisi “tidak miskin” yang rawan, karena begitu ada goncangan sedikit dalam perekonomian (misalnya, harga sembako naik, harga BBM naik), terjadi bencana alam, atau kecelakaan, Anda bisa langsung jatuh lagi ke kategori miskin!

Jadi, jika si jurnalis bersikap kritis, ia sepatutnya bertanya, jika betul ada sekian juta warga yang sudah terangkat dari status “miskin,” berapakah persisnya penghasilan mereka per harinya sekarang? Karena penghasilan per hari Rp 10.200, Rp 20.000, Rp 100.000, Rp 300.000, dan Rp 500.000, sama-sama berstatus “bukan warga miskin.” Tetapi, penghasilan Rp 10.200 jelas sangat berbeda dengan Rp 300.000.

Dengan adanya contoh-contoh di atas, tidak mengherankan jika dalam jurnal-jurnal populer yang mengritik media, bisa kita temukan banyak keluhan terhadap praktik jurnalisme modern. Misalnya, jurnalis dianggap tidak tahu mana butir informasi yang penting, terlalu tergantung pada siaran pers, mudah dimanipulasi oleh politisi dan kepentingan khusus, serta gagal mengkomunikasikan apa yang diketahuinya secara efektif.

Penyebab munculnya kritik-kritik itu bukan karena jurnalis kurang berdedikasi atau kurang berbakat, namun karena jurnalis tidak menerapkan ilmu informasi –sebuah tubuh pengetahuan-- dalam menangani problem-problem peliputan berita di zaman yang berkelimpahan informasi.

Perlunya Jurnalisme Presisi

Saat ini, persyaratan pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi jurnalis dirasakan semakin berat. Sekadar dedikasi untuk mencari kebenaran saja tidaklah memadai. Hal ini karena dunia dan masyarakat kita sudah berkembang semakin besar dan kompleks. Berbagai perubahan di dunia terjadi dengan cepat.

Maka, terdapat pandangan bahwa menjadi jurnalis yang generalis saja kini tidaklah cukup, tapi diperlukan spesialisasi. Ada jurnalis yang spesialis di bidang iptek, sosial-ekonomi, hukum, politik, militer-keamanan, olahraga, seni-budaya, dan sebagainya.

Jumlah informasi yang tersedia juga semakin melimpah, sehingga jurnalis perlu berfungsi sekaligus sebagai penyaring (filter), pengirim (transmitter), pengorganisasi (organizer), dan penerjemah (interpreter) informasi, selain tentunya sebagai pengumpul fakta dan penyampai fakta itu pada publik. Banyaknya peran ini memerlukan pelatihan khusus.

Dalam kondisi kelimpahan informasi yang jumlahnya terus berlipat ganda ini, untuk memahami informasi yang ada saja sudah dirasa perlu menjadi jurnalis spesialis, belum lagi untuk mengkomunikasikan informasi itu ke publik.

Jadi, tubuh pengetahuan seorang jurnalis itu perlu mencakup:
• Bagaimana menemukan informasi
• Bagaimana mengevaluasi dan menganalisisnya
• Bagaimana mengkomunikasikannya dengan cara sedemikian rupa, yang akan mengatasi kelimpahan informasi, serta bagaimana informasi itu bisa sampai ke orang yang membutuhkan dan menginginkannya.

Dalam kaitan inilah, muncul jurnalisme presisi (precision journalism). Jurnalisme presisi adalah penerapan metode-metode riset ilmu sosial dan perilaku (behavioral) dalam praktik jurnalisme.

Penerapan jurnalisme presisi dengan metode keilmuan diharapkan dapat mengurangi kekeliruan penyampaian informasi, yang terjadi akibat berbagai faktor. Mulai dari simplifikasi yang berlebihan, generalisasi yang tidak tepat, kemalasan atau keengganan mencermati rincian informasi, dan lain-lain.

Kemiripan Jurnalis dan Ilmuwan

Jurnalis dan imuwan sosial memang semakin mirip satu sama lain. Mereka sama-sama sangat mengandalkan pada observasi dan interpretasi, pengumpulan observasi dari catatan public (public record), dari wawancara, dari partisipasi langsung, dan kemudian menghasilkan interpretasi.

Dengan penggunaan metode ilmiah, kemiripan itu semakin besar lagi. Bedanya, para jurnalis menuangkan hasil interpretasinya dalam bahasa jurnalistik, sedangkan para ilmuwan sosial mengunakan jargon-jargon di bidang keilmuannya.

Jurnalis sebenarnya memiliki sejumlah karakter yang sama dengan ilmuwan, meski mungkin mereka tidak menyadarinya. Beberapa persamaan itu di antaranya:

Skeptisisme.
Baik jurnalis maupun ilmuwan tidak mau menerima begitu saja pendapat populer atau klaim dari pihat otoritas sebagai kebenaran. Kebenaran selalu tentatif, memiliki ruang untuk penajaman dan pengembangan.

Keterbukaan. Kata kuncinya adalah “replikabilitas.” Seorang jurnalis investigatif yang baik akan mendokumentasikan pencariannya terhadap kebenaran suatu kasus, dan membuat jejak dokumen (paper trail) yang bisa diikuti oleh penyelidik lain untuk mencapai kesimpulan yang sama.

Sebuah naluri bagi operasionalisasi.
Proses penemuan hal-hal yang bisa diobservasi dan diuji dinamakan operasionalisasi. Ilmuwan maupun jurnalis investigatif tergantung pada operasionalisasi. Konfirmasi sebuah teori (bagi ilmuwan) atau pembuktian suatu dugaan/kecurigaan (bagi jurnalis investigatif) adalah kekuatan untuk memprediksi hasil.

Rasa ketentatifan atas suatu kebenaran. Dalam perdebatan lama antara absolutisme dan relativisme, sains biasanya lebih nyaman dengan relativisme. Kebenaran yang diperoleh disambut baik ketika kebenaran itu mengembangkan pemahaman kita, namun dengan pengakuan bahwa kebenaran itu mungkin akan tergantikan oleh kebenaran yang lebih kuat di masa depan.

Parsimoni (parsimony). Jika harus memilih antara teori-teori yang bersaingan, kita umumnya lebih menyukai teori yang lebih sederhana. Contoh: untuk menjelaskan kasus seorang pegawai kecil di dinas pajak, yang mendadak kaya raya padahal baru bekerja enam bulan, ada dua dugaan: Pertama, ia berbisnis di waktu luang, sambil bekerja, sehingga bisa jadi kaya. Kedua, ia terlibat dalam korupsi. Jurnalis cenderung memilih dugaan yang kedua.

Penerapan Jurnalisme Presisi di Indonesia

Di Indonesia, kini kita lihat sejumlah media, seperti Kompas, Republika, Media Indonesia, Tempo, sudah cukup sering mengangkat berita atau analisis berita, yang dibuat berdasarkan hasil survei atau jajak pendapat, untuk menyorot isu-isu sosial, politik, dan ekonomi tertentu. Badan litbang Kompas menggunakan metode wawancara lewat telepon kepada sejumlah responden di berbagai kota, untuk mengetahui apa pandangan masyarakat terhadap isu-isu tertentu.

Pada musim kampanye pemilu dan pilpres 2009, sejumlah media cetak dan TV memanfaatkan jasa sejumlah perusahaan jajak pendapat, untuk menginformasikan ke publik tentang perbandingan popularitas partai politik atau politisi tertentu, serta isu-isu penting apa yang menjadi perhatian publik.

Hal-hal seperti ini, meski belum sangat ekstensif seperti yang dilakukan di media di Amerika, sebetulnya sudah merupakan praktik jurnalisme presisi. Artinya, media telah menggunakan metode-metode ilmu sosial, untuk mengetahui perkembangan wacana publik. Media tidak lagi mengandalkan semata-mata pada “kearifan konvensional” dari para jurnalisnya, untuk mengetahui wacana apa yang sebenarnya sedang berlangsung dalam masyarakat.

Jajak Pendapat Publik

Salah satu contoh jurnalisme presisi adalah jajak pendapat publik. Di Amerika, pada 1980-an marak dilakukan jajak pendapat, yang diselenggarakan oleh pihak media sendiri. Hal ini terutama terjadi karena pihak media tidak percaya lagi pada hasil jajak pendapat yang disodorkan atau diselenggarakan oleh politisi, yang patut diduga memiliki kepentingan tersendiri. Karena dikerjakan oleh media sendiri, para jurnalis tentu terlibat dalam keseluruhan proses, mulai dari penyusunan konsep, desain riset, analisis, dan interpretasi.

Jajak pendapat publik tidak boleh dilakukan sembarangan, karena dengan sedikit “bermain angka”, kita bisa mendapatkan kesimpulan yang sangat berbeda. Hal ini terkait dengan masalah jawaban “tidak tahu,” “tak punya pendapat,” dan tidak menjawab. Apakah tanggapan responden seperti ini dimasukkan dalam basis perhitungan atau tidak, bisa menghasilkan perbedaan drastis dalam penyimpulan.

Misalnya, sebagai reporter Anda menanyai 500 orang di kota Depok, Jawa Barat, dengan pertanyaan sebagai berikut: “Secara keseluruhan, apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan cara Walikota Nur Mahmudi Ismail memimpin pemerintahan di kota Depok?”
Anda kemudian mendapat distribusi jawaban seperti ini:

Setuju 238
Tidak Setuju 118
Tidak Tahu 104
Tidak Menjawab 40

Apabila tanggapan responden itu diubah ke format persentase dengan total sampel 500, Anda akan mendapat hasil seperti ini:

Setuju 48%
Tidak Setuju 24%
Tidak Tahu 21%
Tidak Menjawab 8% (n = 500) [Total ada 101%, sebab ada error pembulatan]

Dengan hasil seperti di atas, suratkabar yang senang mencari sensasi, mungkin akan langsung memasang lead: “Walikota Nur Mahmudi Ismail gagal memperoleh dukungan dari mayoritas warga dewasa di kota Depok. Demikian hasil jajak pendapat yang dilakukan suratkabat Depok Ekspres, yang diungkapkan kepada publik, kemarin.”

Padahal, dengan mudah kita juga bisa menyatakan bahwa Walikota mendapat dukungan mayoritas, cukup dengan menghapus suara responden yang “tidak menjawab.” Dengan tetap menggunakan angka yang sama, tetapi menggunakan basis 460 dari mereka yang menjawab petanyaan, angka persentase bisa berubah menjadi seperti ini:

Setuju 52%
Tidak Setuju 26%
Tidak Tahu 23% (n = 460)

Posisi Walikota tiba-tiba menjadi lebih baik, dari posisi minoritas menjadi mayoritas (di atas 50%). Kenaikan 4% suara itu sebenarnya akan berbeda rasanya, jika hanya naik dari 42% ke 46% (tetap di bawah 50%). Meski ini hanya kutak-katik angka yang bersifat artifisial, pembaca bisa menangkap kesan yang berbeda.
Hasil persentase di atas masih bisa diubah lagi ke kemungkinan ketiga, dengan menghapus jawaban “Tidak Tahu” (104 suara) dan mengubah basis menjadi 356. Hasilnya sebagai berikut:

Setuju 67%
Tidak Setuju 33% (n = 356).

Sekarang posisi Walikota menjadi sangat baik. Apalagi, jika kita menganggap bahwa mereka yang menjawab “Tidak Tahu” itu hanyalah warga Depok yang kurang memperoleh informasi (baca: orang yang tidak tahu “prestasi-prestasi” Walikota). Staf humas Walikota dan para pendukungnya tentu juga bisa memanfaatkan angka ini, dan mengklaim bahwa “mayoritas warga Depok yang sadar informasi mendukung Walikota, dengan rasio dua banding satu.”

Prinsip yang perlu dicatat di sini adalah bahwa jawaban “Tidak Tahu” itu adalah data, bukan sesuatu yang seenaknya bisa dibuang begitu saja. Ketidaksanggupan responden untuk memilih “setuju” atau “tidak setuju” adalah indikasi penting. Dalam musim kampanye pilkada, misalnya, angka “Tidak Tahu” yang tinggi ini bisa diartikan bahwa situasi tidak stabil.

Prosedur yang benar untuk memperoldeh hasil yang dapat dipertanggung-jawabkan adalah basis perhitungan harus didasarkan pada tanggapan responden yang menjawab (tidak kosong). Jika responden tidak menjawab sama sekali terhadap satu pertanyaan, ini sama kategorinya dengan responden tidak merespons sama sekali terhadap seluruh kuesioner. Mungkin karena kecerobohan, lupa menandai jawaban, atau responden memang betul-betul menolak menjawab, dan sebagainya.

Jika angka yang “tidak menjawab” itu sangat tinggi, mungkin kasus yang ditanyakan terlalu sensitif atau kontroversial. Biasanya, angka “tidak menjawab” itu cukup rendah persentasenya sehingga tidak dianggap berarti.
Demikian sekadar contoh dari penerapan jurnalisme presisi, serta berbagai kemungkinan dan prospeknya, dalam memperkaya, mengembangkan, dan memajukan dunia jurnalisme di Indonesia.


Depok, 16 April 2011

Bahan:
Dari berbagai sumber, terutama dari Philip Meyer. 1979. Precision Journalism. A Reporter’s Introduction to Social Science Methods. Second Edition. Bloomington/ London: Indiana University Press.


Satrio Arismunandar, adalah Executive Producer di News Division TRANS TV. Pernah bekerja di Harian Pelita, Kompas, dan Media Indonesia.

E-mail: satrioarismunandar@yahoo.com
Blog: http://satrioarismunandar6.blogspot.com
HP: 081908199163

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI