(2) JURNALISME INVESTIGATIF DAN INDUSTRI MEDIA (Wawancara Septiawan Santana Kurnia dengan Satrio Arismunandar)


Wawancara tertulis Septiawan Santana Kurnia dengan Satrio Arismunandar, sebagai bagian dari penelitian disertasi S3 Ilmu Komunikasi di Universitas Padjajaran, Bandung, 2011. Untuk memudahkan dibaca, wawancara ini diupload ke blog dalam beberapa bagian. Diharapkan isinya juga bisa dimanfaatkan oleh siapa saja yang berminat pada studi Ilmu Komunikasi atau Jurnalisme:

Media kini, secara ironis, bergerak ke arah komodifikasi informasi dan komersialisasi, sehingga jalannya tidak selalu pararel dengan arah reformasi yang mestinya saling menopang dengan kekuatan kontrol publik melalui pers. Bagaimanakah terjadinya komersialisasi dan sensasionalisme, pada era industri media yang makin menggurita, di Indonesia?

Menurut dugaan saya, ini bermula dari era Orde Baru, yang sangat represif terhadap sikap kritis media dan aspirasi politik. Pembatasan partai politik menjadi hanya tiga (Golkar, PPP, PDI); diredamnya berbagai aspirasi kritis melalui media (media hanya bisa menampilkan hal-hal yang positif tentang Soeharto, keluarga Cendana, Dwi Fungsi ABRI, larangan memberitakan konflik SARA); semua ini mendorong pemilik media untuk lebih bersikap pragmatis. Mereka memusatkan upaya pada aspek bisnis (komersial) dari media yang dimilikinya, dan abai terhadap konten, yang sudah dilepaskan dari warna ideologis/politis/idealisme. Sebagaimana semboyan rezim Orde Baru, ekonomi kini adalah panglima bagi penentuan kebijakan media.

Sensasionalisme hanyalah salah satu sisi dari pengeksploitasian aspek komersial ini. Yang penting koran laku di pasar, iklan masuk cukup banyak, sedangkan soal isi media dinomorduakan. Kondisi seperti ini berlanjut sampai pasca reformasi, meskipun iklim kebebasan pers kini sudah jauh lebih baik dibandingkan era rezim Soeharto.

Bagaimanakah terjadinya era industri media, serta komersialisasi dan sensasionalisme, di Indonesia, menyebabkan kegiatan peliputan investigasi menjadi hal yang paling dihindari?

Sebetulnya bukan sepenuhnya dihindari, tetapi dianggap tidak cukup profitable untuk dilakukan, jika dibandingkan dengan risikonya (cost-benefit analysis). Jika ada bukti bahwa peliputan investigatif itu sangat menguntungkan secara komersial, tentu akan dilakukan. Tetapi kita tahu bahwa liputan investigatif membutuhkan lebih banyak effort, biaya, waktu, dan SDM, serta lebih berisiko (menciptakan lebih banyak musuh, termasuk dari kalangan elite politik dan penguasa), ketimbang liputan standar biasa.

Maka, media terdorong untuk menghindari liputan investigatif yang lebih banyak risikonya ketimbang untungnya. Kenapa mesti repot-repot melakukan liputan investigatif, jika pemasukan iklan toh tidak terdongkrak secara berarti? Lebih mudah dan lebih murah membuat berita sensasional, dengan sedikit bermain-main kata, ketimbang membuat berita investigatif yang harus ketat berdasarkan fakta.

Kini tak semua media berani mengambil resiko atas liputan investigasi (tekanan massa, gugatan hukum dll). Di sisi lain, perusahaan pun takut jika investigasi akan merusak hubungan baik mereka dengan pihak tertentu (narasumber penting, pengiklan besar dll). Dan peliputan investigasi membutuhkan biaya besar sehingga perusahaan sering tidak setuju. Setujukah Anda? Bila sepakat, adakah contohnya?

Saya sepakat dengan pernyataan di atas, khususnya dalam konteks Indonesia. Contoh, harian Kompas. Kompas secara finansial dan ketersediaan SDM wartawannya tentu sanggup membuat liputan investigatif. Tetapi kapan kita pernah melihat hasil liputan investigatif yang menggegerkan dari Kompas? Pemilik Kompas sudah berpuas diri dengan tampil profesional, beritanya selalu dijadikan rujukan oleh para pengambil keputusan, dan pemasukan iklannya juga sudah aman sampai sebulan ke depan (bahkan berlimpah). Ketika hidup sudah nyaman, dirasa tidak perlu mencari-cari masalah.

Akan tetapi, gejala industri media juga mengakibatkan persaingan antar-media yang bisa menjadi efektif untuk merangsang kompetisi liputan-liputan investigatif untuk meraih prestise, eksklusifitas, dan reputasi. Mengapa investigasi menjadi bagian dari “jualan” media, pada saat sekarang?

Saat ini saya tidak banyak melihat adanya liputan investigatif yang betul-betul serius dan mendalam, seperti liputan Bondan Winarno soal kasus emas Busang. Selain Majalah Tempo yang sesekali membuat liputan investigatif (tidak terlalu sering juga), praktis di banyak media, liputan investigatif bukanlah barang jualan yang sebegitu sexy seperti yang kita bayangkan.

Kalaupun ada yang dinamakan liputan investigatif, itu biasanya hanya dikerjakan sekadarnya. Artinya, liputan investigatif terbatas, yang cukup riset selama 1-2 minggu, isinya tidak terlalu mendalam, skalanya tidak begitu besar, dan pihak yang tertuduh hanyalah orang kecil dan bukanlah pihak yang bisa balik mengancam media. Misalnya, liputan investigatif tentang penggunaan zat pewarna pada makanan dan minuman yang dijual di jalanan. Atau, liputan tentang “bakso tikus”. Pelakunya biasanya kalangan pedagang bakso kecil yang tak punya banyak bargaining position. Tentu, sebutan “investigatif” selalu digunakan sebagai bagian dari kiat pemasaran media.

Mengapa hambatan dalam peliputan investigasi kini hanya tinggal dua saja: kemauan dari individu jurnalis dan political will dari media massa?

Seperti saya bilang, kemampuan finansial dan SDM di sejumlah media mapan (Kompas, Media Indonesia, Koran Jakarta, Republika, dsb) sebetulnya sudah ada. Cukup banyak jurnalis muda dan idealis yang berhasrat melakukan liputan investigatif. Tetapi memang tidak ada dorongan atau keseriusan dari pihak pemilik media (dan pengelola) untuk melakukan liputan investigatif.

Pertimbangannya terutama ya soal efisiensi biaya tersebut. Keuntungan dan gengsi/status yang diperoleh dari liputan itu dianggap tidak sebanding dengan effort, risiko, dan biaya yang dikeluarkan. Jadi, pertimbangannya sangat ekonomis-pragmatis. Sikap semacam ini bukan cuma terdapat di institusi media, tetapi juga di banyak bidang lain.

Sementara itu, media lokal di daerah, yang terjadi malah sebaliknya. Media-media di daerah (misalnya di Kalimantan Barat), untuk mempertahankan kelangsungan medianya, mereka malah menjalin kontrak halaman dengan pemerintah daerah (Pemda). Mengapa? Bagaimana prosesnya?

Saya tidak punya pengalaman bekerja di lingkungan media di daerah, maka jawaban saya lebih bersifat dugaan. Saya menduga, kontrak halaman yang dilakukan media dengan pihak Pemda ini juga karena pertimbangan ekonomis-pragmatis, dengan mengorbankan idealisme dan independensi media bersangkutan.

Ini bisa terjadi pada media yang tidak sanggup meraup iklan atau pemasukan keuangan (sirkulasi) yang cukup untuk bisa bertahan hidup, jadi mereka ambil jalan pintas bekerjasama dengan Pemda. Hal ini juga bisa terjadi di daerah yang basis ekonominya tidak cukup kuat untuk menunjang keberadaan media-media yang ada di sana. Namun bisa juga terjadi karena memang pemilik media tidak punya visi jurnalisme yang jelas. Media hanya sekedar tempat investasi modal untuk mendulang profit sebanyak-banyaknya.

Sistem tsb terjadi pada semua jaringan koran yang bernaung di Grup Jawa Post (Pontianak Post, Equator, Kapuas Post). Mengapa, bukankah kelompok Jawa Post kuat?

Seperti saya katakan, ini bukan lagi sekedar masalah ketersediaan keuangan dan tenaga SDM, tetapi visi komersial dari pemilik media untuk mencari profit seringkali memang lebih kuat dibandingkan idealisme jurnalistik.

Media tidak bisa bersikap kritis terhadap berbagai penyimpangan yang dilakukan para aparat pemerintahan (daerah). Sebab, kalau media bersikap kritis, tahun depan kontrak akan diputus. Mengapa pemda begitu sewenang-wenang mengambil keputusan? Mengapa media dan praktisi media lokal begitu tak berdaya?

Pemda sendiri juga tidak punya visi jurnalisme. Kalau mereka mau mengucurkan dana buat media, itu karena dia memang butuh untuk mengontrol media, atau menjadikan media sebagai alat propaganda atau kampanye pilkada. Karena Pemda yang punya uang, dia merasa bisa suka-suka dan berhak mengatur media.

Praktisi media lokal tidak berdaya, karena kelemahan dan kegagalan mereka sendiri dalam memahami dan mengeksplorasi aspirasi/kepentingan konsumen media di daerahnya. Akibatnya, media jadi tergantung sepenuhnya pada pihak yang bisa mengucurkan dana untuk survivabilitasnya, dan dalam hal ini adalah Pemda.

Kontrak kerja sama juga dilakukan media dengan pemberian insentif bagi setiap pemberitaan mengenai aktivitas Gubernur dan Wakil. Mengapa dan bagaimanakah proses kerja sama itu terjadi?

Ini hanya soal pola dan teknis kerjasama saja. Bentuk bisa bermacam-macam. Intinya, media bersedia mengorbankan idealisme dan independensi demi kelangsungan bisnisnya (baca: uang). Inisiatif bisa datang dari dua arah, dari pihak Pemda (yang butuh publikasi, citra baik di masyarakat atau propaganda untuk tujuan tertentu) atau dari pengelola media sendiri (yang butuh dana untuk operasional media).

Media kecil lainnya, yang tidak tergabung dengan kelompok “grup media” nasional (seperti, di Kalimantan Barat, yakni Borneo Tribune, Berkat, Mediator dan lainnya; atau di wilayah daerah lainnya di Indonesia), juga mempraktekkan hal sama. Mengapa hal ini banyak terjadi di daerah, mereka “ngotot” mendirikan media meski “kecil”?

Dari hitung-hitungan bisnis, keberadaan media harus ditunjang basis ekonomi.
Banyak alasan untuk mendirikan media. Media tidak semata-mata sebuah industri untuk mencari keuntungan komersial, tetapi bisa juga menjadi alat untuk kepentingan lain, seperti politik (mengkampanyekan kandidat tertentu dalam pilkada, dan lain-lain). Media juga bisa menjadi sarana promosi produk tertentu, atau alat mencari informasi bisnis (industrial intelligence).

Jakarta, 6 Oktober 2011

Ir. Satrio Arismunandar, M.Si, MBA

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI