Kebebasan Pers dan Penerapan Perda Syariat di Aceh


Pengantar

Setelah gerakan reformasi Mei 1998 menjatuhkan rezim Orde Baru yang otoriter, rakyat menikmati kebebasan pers dan kebebasan berekspresi yang sangat besar. Tidak ada lagi hambatan perizinan untuk menerbitkan surat kabar dan majalah. Tidak ada lagi ancaman penyensoran dan pembreidelan, yang sebelumnya menjadi momok bagi pekerja media. Jumlah stasiun TV swasta, yang melakukan siaran dari Jakarta dan berbagai kota di daerah, juga bertambah secara drastis.

Selain di bidang media, banyak aspirasi rakyat lain --yang sekian lama teredam-- akhirnya muncul ke permukaan. Era reformasi membuka jalan bagi desentralisasi kekuasaan, lewat otonomi daerah yang lebih besar. Lebih jauh, beberapa daerah yang memiliki latar belakang keagamaan khas, mulai mengeluarkan berbagai peraturan daerah (perda) yang dianggap mewakili aspirasi daerah. Munculnya perda syariat Islam di Provinsi Aceh, adalah salah satu contohnya.

Hal yang perlu diperhatikan, sejumlah aspek dari penerapan perda syariat ini ternyata menghadirkan komplikasi tertentu terhadap praktik jurnalistik dan kebebasan pers, khususnya di daerah Aceh. Keberadaan perda syariat bukanlah semata-mata persoalan hukum, tetapi juga terkait dengan faktor agama, sosial-budaya, dan politik. Sehingga mungkin saja, berbagai cara pemberitaan media yang kritis terkait penerapan perda syariat berpotensi menimbulkan friksi atau menyinggung sensitivitas kalangan tertentu, yang mendukung penerapan perda syariat tersebut. Ujung-ujungnya, media yang kritis dan kebebasan pers bisa dianggap sebagai sebentuk ancaman terhadap penerapan perda syariat.

Tulisan ini tidak berpretensi sebagai artikel ilmiah atau akademis, yang mengupas segala aspek penerapan perda syariat secara rinci dan komplementer. Namun, melalui tulisan ini, penulis mencoba menyajikan sebuah gambaran sekilas (snapshot) tentang dinamika penerapan qanun (perda) syariat di Aceh, serta komplikasinya dengan isu jurnalisme dan kebebasan pers.

Pengertian Syariat dan Cakupannya


Syariat Islam adalah hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam. Tujuan utama seluruh hukum yang diperintahkan Allah adalah untuk memelihara dan menjaga kemaslahatan (masalih). Pemikir Islam, Ibn Taymiyah, menekankan, “Syariat hadir untuk menjamin kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan.” Pergantian masa tidak lantas menjadikan konsep kemaslahatan ini berubah. Ia tetap menjadi pegangan para ahli hukum Islam dan aktivis Islam kontemporer dalam menjabarkan kandungan syariat Islam.

Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi tuntunan bagi umat Islam dalam penyelesaian berbagai masalah kehidupan. Sumber utama syariat Islam adalah Al-Quran dan hadist Nabi. Maka, sebagian penganut Islam menganggap syariat Islam sebagai panduan menyeluruh dan sempurna bagi seluruh permasalahan hidup manusia. Cakupan syariat dengan demikian sangat luas. Mulai dari ibadah sholat, zakat, puasa, sampai etika berbisnis, pernikahan, aturan pembagian warisan, dan sebagainya.

Gubernur Provinsi Aceh (sekarang mantan gubernur) Irwandi Yusuf pada Maret 2010 menyatakan, penerapan syariat Islam di Aceh merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Menurutnya, Aceh sedang berusaha secara sungguh-sungguh untuk mewujudkan syariat Islam secara menyeluruh (kaffah) dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Syariat Islam yang diterapkan memiliki landasan yuridis yang kuat. Karena Aceh diberikan otonomi khusus dalam bidang syariat Islam melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
Otorisasi hukum seperti ini adalah amanah konstitusi Republik Indonesia, yang menghargai dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum yang memiliki kekhususan dan karakteristik tersendiri. Dengan demikian, menurut Irwandi, pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah upaya negara untuk membangun masyarakat Aceh, supaya hidup sesuai dengan keyakinan dan ajaran agamanya masing-masing.

Problematika Penerapan Perda Syariat


Meskipun penerapan perda syariat Islam bisa dibilang adalah wujud dari aspirasi daerah, munculnya banyak perda syariat di berbagai daerah (bukan cuma di Aceh) dipandang sebagian kalangan sebagai hal yang problematik. Mereka melihat, kurangnya pemahaman tentang pembagian kewenangan antara urusan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah, sejak tahun 2000 hingga saat ini, berdampak pada banyaknya perda yang memiliki muatan materi melampaui batas kewenangan dari pemerintah daerah itu sendiri.

Banyak ditetapkannya perda bernuansa agama (perda syariat Islam) dipandang sebagai salah satu bukti pelanggaran yang dilakukan pemerintah daerah, dengan melampaui batas kewenangan yang seharusnya merupakan kewenangan dari pemerintah pusat.

M. Iwan Satriawan, dosen Hukum Tata Negara Universitas Lampung, menyatakan, sistem hukum nasional kita adalah sistem hukum yang bukan berdasarkan agama tertentu, tetapi memberi tempat kepada agama-agama yang dianut oleh rakyat untuk menjadi sumber hukum atau memberi bahan terhadap produk hukum nasional.

Pakar politik hukum dari Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. M. Mahfud MD, dalam tulisannya yang berjudul Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syari’ah, juga menjelaskan, hukum agama sebagai sumber hukum di sini diartikan sebagai sumber hukum materiil (sumber bahan hukum), dan bukan harus menjadi sumber hukum formal (dalam bentuk tertentu) menurut peraturan perundang-undangan.

Sedangkan mantan Hakim Agung Bismar Siregar pernah menyatakan, kewajiban menjalankan syariat Islam tidak perlu diperintahkan secara formal berdasarkan undang-undang. Karena, sekali orang menyatakan dirinya umat Muhammad, dengan ikrar dua kalimat syahadat, maka berlakulah kewajiban menjalankan syariat Islam atas dirinya (Bismar Siregar, 1991: 33).

Dari segi hukum ketatanegaraan, penerapan perda syariat tampaknya memang berpotensi masalah dan telah menimbulkan kontroversi. Namun, penerapan perda syariat –khususnya dalam kasus Aceh—memang bukan semata-mata isu hukum, tetapi juga isu keagamaan dan politik. Isu penerapan perda syariat ini bisa bersifat murni aspirasi keagamaan, atau bahkan ideologis, namun bisa juga sekadar sarana untuk menggalang dukungan menjelang pemilihan kepala daerah.

Namun, bagi pendukung perda syariat, ada juga “pertimbangan khusus” lain, seperti argumen bahwa penerapan perda syariat itu sejalan dengan upaya "menampung kondisi khusus daerah" (Pasal 12 UU Nomor 10 Tahun 2004). Argumen lain menyatakan, perda bernuansa syariat itu sah-sah saja, karena dikeluarkan sesudah melalui proses legislasi yang demokratis.

Perdebatan tentang aspek hukum dan politik atas penerapan perda syariat ini bisa diperpanjang, tetapi bukan hal itu yang menjadi fokus tulisan ini. Biarlah aspek hukum itu digarap oleh pihak lain yang lebih kompeten. Namun, terlepas dari tepat-tidaknya penerapan perda syariat di Aceh, harus diakui bahwa isu perda syariat –karena menyangkut agama dan aspirasi kedaerahan—memang menjadi isu sensitif. Dalam konteks jurnalisme, isu penerapan perda syariat ini dapat memberi komplikasi terhadap kebebasan pers dan cara peliputan media, yang dituding "tidak peka" atau bahkan dituduh punya agenda "anti-perda syariat."

Pemberitaan yang Terkait Perda Syariat


Ada contoh kasus pada September 2012, tentang cara pemberitaan media, yang memunculkan tudingan "anti pelaksanaan perda syariat." Kasusnya berawal dari pemberitaan media lokal tentang penangkapan remaja putri berinisial PE (16 tahun) oleh polisi syariat (Wilayatul Hisbah) di Kota Langsa, Aceh Timur.

Koran lokal pada 4 September 2012, seperti diberitakan Majalah Tempo, menulis judul: "Dua Pelacur ABG Ditangkap Menjelang Subuh." Harian Prohaba menulis: "Dua Pelacur ABG Dibereukah WH". Dalam pemberitaannya, koran itu menyebut PE sebagai pelacur. Belakangan PE ditemukan tergantung tak bernyawa di rumahnya di Aramiah, Kecamatan Bireum Bayuen, Aceh Timur. PE meninggalkan sepucuk surat berisi permintaan maaf dan klarifikasi kepada ayahnya, bahwa dia bukanlah pelacur.

Majalah berita Tempo edisi 12-23 September 2012, dalam rubrik Hukum dan Nasional, memuat berita kematian PE. Dalam berita tersebut dinyatakan, kematian PE secara tidak langsung terjadi karena penegakan qanun (perda syariat). Artikel Tempo yang berjudul Surat Terakhir Dari Putri itu menyebutkan: "Terlepas dari penyebab kematiannya, banyak pihak berharap agar Putri menjadi korban terakhir dari penerapan qanun yang dibuat dan diterapkan tanpa memperhatikan perlindungan atas hak-hak anak."

Sebetulnya banyak kutipan lebih panjang bisa dipaparkan di sini tentang berita Tempo tersebut. Tetapi dalam tulisan ini cukuplah diberikan kutipan pendek dari satu berita saja, sekadar untuk menunjukkan, bagaimana dari pemberitaan dan tulisan bisa memunculkan tudingan bahwa Tempo telah bersemangat "anti-perda syariat."

Kalau toh benar bahwa Tempo memiliki kebijakan redaksional yang pada intinya menolak penerapan perda syariat (dengan berbagai argumennya), sebetulnya sejumlah LSM dari dalam dan luar negeri juga telah menyuarakan penolakan yang sama. Tentunya, masing-masing lembaga itu punya argumen tersendiri. Lembaga itu antara lain: Amnesty International dan Human Rights Watch (HRW).

Pada akhir 2010, HRW mengeluarkan laporan terkait penerapan syariat Islam di Aceh. Dalam laporannya, HRW menyatakan, dua aturan perda syariat mengenai larangan khalwat serta aturan mengenai busana muslim, pada pelaksanaannya telah melanggar HAM dan konstitusi Indonesia. Dalam konferensi pers, 1 Desember 2010, HRW memuat berbagai pengalaman masyarakat Aceh yang pernah dituduh melanggar perda syariat.

Dalam kasus bunuh dirinya PE, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), adalah sebagian lembaga di dalam negeri yang mengeritik cara pemberitaan media dan penerapan perda syariat, yang dianggap berperan signifikan dalam kasus bunuh dirinya PE.

Namun, Dinas Syariat Islam Kota Langsa dengan tegas menolak jika kematian PE dikaitkan dengan penerapan syariat Islam di Aceh. Kepala Dinas Syariat Islam kota Langsa, Ibrahim Latif mengaku, tidak pernah mengatakan bahwa dua gadis ABG itu pelacur. Maka, bila ada koran harian di Aceh (atau media lain manapun) membuat judul atau berita yang mengatakan bahwa PE dan temannya itu pelacur, tentu itu di luar tanggung jawab Kepala Dinas Syariat Islam.

Heboh berita tentang kematian PE juga memicu reaksi dari kalangan mahasiswa. Mereka resah dengan pemberitaan media lokal, yang dipandang sering tidak mengindahkan kode etik jurnalistik, khususnya terkait liputan tentang penangkapan pelanggar qanun syariat Islam. Maka sejumlah mahasiswa di Aceh menggagas Gerakan Syariatkan Media. Mereka berharap, gerakan ini bisa menyadarkan media akan pentingnya pembelajaran publik dalam pemberitaan, bukan mendahulukan kepentingan bisnis semata.

"Kematian PE menjadi bahan pembicaraan hangat di kantin kampus. Kemudian kami ikuti diskusi salah satu LSM. Sepulang dari situ kami bangun Gerakan Syariatkan Media," kata Muda Bentara, pada 13 Oktober 2012. Mahasiswa Komunikasi FISIP Universitas Syiah Kuala ini adalah penggagas gerakan tersebut, seperti dilansir okezone.

Berbagai sorotan kritis dari media, LSM, dan lembaga HAM terhadap penerapan perda syariat di Aceh memancing reaksi keras dari pemerintah daerah Aceh. Gubernur Aceh Zaini Abdullah, dalam sambutan di acara HUT ke-44 Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh, 12 Oktober 2012, mencurigai adanya penggiringan opini yang memposisikan syariat Islam sebagai musuh bagi penegakan hak asasi manusia (HAM).

“Mereka hanya akan puas kalau konsep HAM di negeri ini sama dengan konsep HAM yang diterapkan di negeri mereka. Kalau di negeri mereka bebas memakai pakaian minim, bebas menghina agama orang lain, atau bebas berzina, maka mereka menginginkan hal seperti itu juga terjadi di negeri kita,” kata Zaini Abdullah.

Menurut Gubernur, upaya-upaya pembusukan seperti itulah salah satu yang harus dihadapi oleh para sarjana Dakwah, dalam memberi pencerahan kepada masyarakat, agar memahami makna kebebasan yang sebenarnya menurut Islam. “Kebebasan menurut Islam adalah kebebasan universal yang seharusnya menjadi panutan seluruh umat manusia. Kita juga percaya, agama Islam adalah agama yang membawa kebaikan, jauh dari kekerasan dan menghormati HAM yang beretika,” katanya.

Kaukus Wartawan Pembela Syariat Islam

Dari berbagai macam reaksi, yang paling menarik dan patut dicermati di sini adalah reaksi dari kalangan wartawan Aceh sendiri. Pada September 2012, sejumlah wartawan Aceh mendeklarasikan pembentukan Kaukus Wartawan Pembela Syariat Islam (KWPSI), untuk memberi dukungan konkret bagi ulama, pemerintah, dan aktivitas Wilayatul Hisbah dalam memberantas berbagai bentuk maksiat di Aceh.

Menurut Arif Ramdan, wartawan Harian Serambi Indonesia dan salah seorang penggagas kaukus itu, 23 September 2012, KWPSI juga bertujuan mengawal pelaksanaan syariat Islam di Aceh agar berjalan sesuai dengan qanun dan undang-undang Syariat Islam itu sendiri. Sebagai lembaga yang beranggota wartawan, kaukus ini akan memperjuangkan kebebasan pers dan menyelaraskan kode etik jurnalistik dengan nilai Islam, sebagai panduan moral wartawan dalam menjalankan tugasnya.

Dikatakannya, kaukus akan mengawal pelaksanaan syariat dari anasir-anasir busuk yang berlindung dibalik tema-tema intelektual dan hak asasi manusia. Anasir busuk tersebut sangat berbahaya karena disinyalir berbaju munafik, yang berbicara seakan-akan mendukung syariat, tapi diam-diam menjalankan misi terselubung dari donor-donor asing untuk menghancurkan Islam di Aceh khususnya dan Indonesia umumnya.

Dalam beberapa kasus, sekelompok orang yang ditengarai dibiayai pihak luar itu mencoba mengatur pemberitaan tentang penangkapan pelaku pelanggaran peraturan daerah/qanun tentang khalwat (mesum), khamar (minuman keras), dan maisir (judi).
"Kami sekelompok wartawan yang menjunjung tinggi kebebasan pers dan nilai-nilai syariat Islam, saat ini merasa khawatir dengan upaya sekelompok orang yang terindikasi berusaha mengekang atau melemahkan semangat para pekerja pers, dalam meliput kasus-kasus yang berkaitan dengan upaya penegakan syariat Islam di Aceh," ujarnya.

Tidak hanya melemahkan semangat pekerja pers, pemantauan terhadap penegakan syariat Islam oleh orang-orang yang disponsori pihak luar negeri, juga meruntuhkan semangat para petugas Wilayatul Hisbah (pengawas syariah Islam) dalam menjalankan tugasnya di lapangan, tambah Arif lagi. Sampai 10 Oktober 2012, diklaim sudah ada 56 wartawan yang mendaftar untuk bergabung dalam kaukus ini, dari media cetak, radio, televisi, dan online. Dukungan terhadap pembentukan KWPSI juga mengalir dari berbagai kalangan, termasuk dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. KWPSI diharapkan MPU, dapat memberikan pemberitaan seimbang tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh, sekaligus meningkatkan kualitas penerapan nilai-nilai Islam dalam masyarakat Aceh.

Dari kalangan pers, dukungan terhadap kehadiran KWPSI antara lain disampaikan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Aceh, Tarmilin Usman dan Wakil Ketua PWI Aceh Bidang Pembelaan Wartawan, M. Nasir Nurdin. "PWI mendukung penuh kaukus ini, apalagi melibatkan anggota PWI secara pribadi. PWI mengimbau kepada anggota yang sepaham dengan kaukus, silakan bergabung. Ini sebuah terobosan baru dan perlu ada dukungan dari semuanya, terutama dari para wartawan," kata Tarmilin, 24 September 2012.

Sesuai dengan namanya, yakni kaukus, lembaga KWPSI ini hanya bersifat sementara dan terbatas kepada upaya untuk memberikan semangat kepada jurnalis dalam meliput pemberitaan seputar upaya penegakan hukum syariat di Aceh. Menurut Arif Ramdan, lembaga ini akan dibubarkan jika ancaman terhadap penegakan syariat Islam di Aceh dianggap sudah tidak ada lagi.

Nyatanya, tidak semua wartawan Aceh bersedia bergabung dengan kaukus ini. Memang, berdasarkan asas kebebasan berkumpul dan berserikat, tidak ada larangan bagi wartawan untuk membentuk kaukus atau lembaga apapun. Namun, kehadiran kaukus semacam ini menuai kritik karena dianggap menunjukkan posisi tidak independen.

Penyikapan wartawan terhadap isu perda syariat sebenarnya bisa dituangkan dalam artikel opini atau tajuk rencana, sebagaimana yang sudah berlaku selama ini. Sebagai warga negara biasa, tiap wartawan tentu juga punya aspirasi individual, yang tidak terhindarkan. Tetapi jika lantas berbagai aspirasi itu dimunculkan dalam bentuk deklarasi kaukus-kaukus -- misalnya, kaukus wartawan pendukung perda syariat, kaukus wartawan pendukung Pancasila, kaukus wartawan pendukung liberalisme, kaukus wartawan anti-neoliberalisme, dan sebagainya -- tentu menjadi rumit.

Keseriusan tujuan kaukus untuk menegakkan pemberitaan yang "sesuai syariat" juga dipertanyakan. Pasalnya, meski para wartawan di kaukus tersebut mengaku sebagai pembela syariat, gaya pemberitaan di sebagian media tempat mereka bekerja justru cenderung vulgar dalam menulis berita kriminal. Ada berita-berita yang bersifat mengeksploitasi kekerasan, dan ada yang sebagian masyarakat menilainya sebagai pornografi.

Oleh karena itu, semangat para wartawan pendukung penerapan syariat tersebut ada baiknya disalurkan lewat peningkatan profesionalisme dan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik. Seperti, meningkatkan keterampilan penulisan, menghindari perilaku tidak etis dalam peliputan, serta menghindari cara pemberitaan yang mengeksploitasi kekerasan, seks, dan sensasi berlebihan.

Penutup

Dari uraian sebelumnya, dapat dicatat beberapa hal. Yakni, penerapan perda syariat di Aceh --dalam kaitan dengan praktik jurnalistik dan kebebasan pers-- ternyata melahirkan sejumlah komplikasi. Komplikasi itu perlu ditangani secara bijak, dengan mempertimbangkan sensitivitas berbagai kalangan di Aceh yang mendukung penerapan perda syariat, mulai dari pemerintah daerah, kaum ulama, dan warga masyarakat.

Meski demikian, sedapat mungkin penanganan komplikasi itu harus ditempatkan dalam koridor praktik jurnalistik yang standar. Hal ini karena kebebasan pers dan praktik jurnalistik yang benar bukan hanya penting bagi insan media, tetapi justru teramat penting bagi warga masyarakat umumnya, termasuk mereka yang mendukung penerapan syariat Islam itu sendiri.

Keberadaan media yang bebas tetap merupakan salah satu sarana yang paling efektif dalam menjalankan fungsi pengawas, termasuk pengawasan terhadap pemerintah dan berbagai isu yang menyangkut kepentingan publik. Kebebasan pers tidak sepatutnya diposisikan sebagai ancaman atau musuh terhadap penegakan syariat Islam, tetapi harus dipandang sebagai wujud fungsi pengawasan, yang bisa memberi masukan, saran, kritik, dan perbaikan, terhadap berbagai potensi penyimpangan terhadap kepentingan publik. Dengan atau tanpa perda syariat, masyarakat Aceh dan kita semua tetap membutuhkan kebebasan pers. ***

Daftar Pustaka

http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/12/10/10/mbo7w9-alhamdulillah-kaukus-wartawan-pembela-syariat-islam-terbentuk
http://arrahmah.com/read/2012/09/29/23592-47-jurnalis-bergabung-dengan-kaukus-wartawan-pembela-syariat-islam.html#
http://antara-aceh.com/wartawan-bentuk-kaukus-pembela-syariat-islam.html
http://www.antaranews.com/berita/334757/wartawan-bentuk-kaukus-pembela-syariat-islam
http://atjehpost.com/read/2012/10/11/23810/25/25/Mempertanyakan-Independensi-Jurnalis-di-Aceh
http://www.analisadaily.com/news/read/2012/09/27/77006/pwi_aceh_dukung_kaukus_wartawan_pembela_syariat_islam/#.UIi1Wmf8p8o
http://arrahmah.com/read/2012/09/24/23434-hadang-penghancur-islam-jurnalis-aceh-bentuk-kaukus-wartawan-pembela-syariat-islam.html
http://www.insistnet.com/index.php?option=com_content&view=article&id=283:syariat-islam-dan-tantangan-zaman&catid=11:nirwan-syafrin
http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/256-peraturan-daerah-syariat-islam-dalam-politik-hukum-indonesia
http://aceh.tribunnews.com/2012/10/14/isu-kebebasan-berekspresi-untuk-menjatuhkan-islam
http://radarlampung.co.id/read/opini/46312-penerapan-hukum-islam-dalam-hukum-nasional-
http://waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=96358:syariat-islam-bagian-dari-sistem-hukum-nasional&catid=13:aceh&Itemid=26
http://nyatanyatafakta.blogspot.com/2010/05/implementasi-syariat-dalam-undang.html
http://www.acehvoice.com/index.php?option=com_content&view=article&id=308:amnesty-international-serang-syariat-islam-&catid=49:opini&Itemid=95
http://arrahmah.com/read/2012/10/15/23971-terkait-bunuh-diri-remaja-putri-mahasiswa-aceh-gagas-gerakan-syariatkan-media.htmlhttp://arrahmah.com/read/2012/10/13/23922-ulama-aceh-jangan-ganggu-penerapan-syariat-islam-di-aceh.html



* Satrio Arismunandar
adalah mantan Executive Producer di Trans TV. Pernah menjadi jurnalis di Harian Pelita (1986-1988), Harian Kompas (1988-1995), Majalah D&R (1997-2000), dan Harian Media Indonesia (2000-2001). Saat ini mengajar di S-1 Ilmu Komunikasi FISIP UI dan S-2 Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

HP: 081286299061
E-mail: satrioarismunandar@yahoo.com
Blog: http://satrioarismunandar6.blogspot.com

Comments

Anonymous said…
assalaamu'alaikum ww.
kalau semua orang sudah setuju dan menjalankan syari'ah/aturan Allah SWT maka tidak ada lagi hak asasi yang terlanggar. silahkan teliti dan buktikan.

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)