Politik Organisasi (Organizational Politics) dan Dampaknya Pada Kinerja


Definisi Politik Organisasi (Organizational Politics)


Menurut Colquitt, "Politik organisasi dapat dipandang sebagai tindakan-tindakan oleh individu, yang diarahkan pada tujuan memperjuangan kepentingan diri sendiri."[ Colquitt, Jason A., Jefferey A. LePine, & Michael J. Wesson. 2011. Organizational Behavior: Improving Performance and Commitment in the Workplace. Second Edition. New York: McGraw-Hill/Irwin. Hlm. 460.]

Meskipun umumnya terdapat persepsi negatif terhadap politik, penting dicatat bahwa definisi ini tidak lantas berarti memperjuangkan kepentingan diri sendiri pasti bertentangan dengan kepentingan perusahaan.

Seorang pemimpin perlu memiliki kemampuan untuk mendesakkan gagasan dan mempengaruhi pihak lain lewat penggunaan politik organisasi. Riset akhir-akhir ini mendukung anggapan bahwa agar bisa efektif, seorang pemimpin dalam derajat tertentu wajib memiliki keterampilan politik.

Keterampilan politik (political skill) adalah kemampuan untuk secara efektif memahami pihak lain di tempat kerja, dan menggunakan pengetahuan itu untuk mempengaruhgi pihak lain dengan cara-cara yang mengembangkan tujuan-tujuan pribadi dan/atau organisasi.

DuBrin menyatakan, "Politik organisasi merujuk ke pendekatan-pendekatan informal untuk memperoleh kekuasaan, melalui cara-cara di luar prestasi kerja dan keberuntungan. Politik dimainkan untuk mencapai kekuasaan, baik secara langsung ataupun tidak langsung."[ DuBrin, Andrew J. 2010. Principles of Leadership. Sixth Edition. South-Western: Cencage Learning. Hlm. 210-211.]

Seperti dikutip DuBrin, banyak peneliti menganggap politik organisasi sebagai pengutamaan pada kepentingan diri sendiri yang merugikan pihak lain, dengan keterlibatan pada aktivitas-aktivitas misterius, seperti "menjilat atasan."

Sedangkan Robbins mengatakan bahwa "politik organisasi pada dasarnya berfokus pada penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi, atau berfokus pada perilaku-perilaku untuk melayani kepentingan diri sendiri, yang bukan merupakan tugas atau arahan dari organisasi".[ Robbins, Stephen P. & Timothy A. Judge. 2011. Organizational Behavior. 14th Edition. Harlow: Pearson Education Limited. Hlm. 464-465.]

Perilaku politik dalam organisasi terdiri dari aktivitas-aktivitas yang tidak diminta sebagai bagian dari peran resmi individu, namun aktivitas itu mempengaruhi, atau mencoba mempengaruhi, distribusi keuntungan/advantages dan ketidakuntungan di dalam organisasi.

Definisi ini mencakup semua yang dimaksudkan orang ketika mereka bicara tentang politik organisasi. Perilaku politik itu berada di luar persyaratan atau tuntutan pekerjaan yang ditentukan. Perilaku politik mensyaratkan beberapa upaya penggunaan basis kekuasaan, termasuk usaha untuk mempengaruhi tujuan, kriteria, dan proses yang digunakan bagi pengambilan keputusan.

Definisi ini cukup luas untuk mencakup berbagai perilaku politik, seperti: menahan informasi kunci dari pengambil keputusan, bergabung dalam koalisi, menyebarkan desas-desus, membocorkan informasi rahasia kepada media, atau melobi untuk kepentingan atau untuk melawan kepentingan individu tertentu, atau untuk alternatif keputusan.

Para manager berpengalaman menyatakan, mayoritas mereka percaya perilaku politik adalah sebagian besar dari kehidupan organisasi. Banyak manager mengatakan, beberapa pemanfaatan perilaku politik bersifat etis dan diperlukan, selama tidak secara langsung menyakiti seseorang. Mereka menjabarkan politik sebagai sesuatu yang buruk tetapi diperlukan, dan percaya bahwa orang yang tidak pernah menggunakan perilaku politik akan sulit menyelesaikan urusannya di organisasi.

Organisasi mungkin saja bebas dari politik, tetapi itu tampaknya tak akan terjadi. Hal itu karena organisasi terdiri dari berbagai individu dan kelompok dengan nilai-nilai, tujuan, dan kepentingan yang berbeda. Kondisi ini memunculkan potensi bagi konflik tentang alokasi sumber-sumber yang terbatas, seperti anggaran departemen, ruang, tanggung jawab proyek, dan penyesuaian gaji.

Mungkin faktor terpenting yang mendorong munculnya politik organisasi adalah kenyataan bahwa sebagian besar "fakta" yang digunakan untuk mengalokasikan sumber-sumber yang terbatas itu terbuka bagi interpretasi. Misalnya, apa yang dimaksud dengan kinerja yang baik? Apa yang dimaksud dengan peningkatan hasil yang layak? Apa yang menyebabkan pekerjaan tidak memuaskan?

Sebagian besar keputusan harus dibuat dalam iklim kemenduaan/ambiguity, di mana fakta jarang benar-benar obyektif sehingga terbuka bagi penafsiran. Maka orang dalam organisasi akan menggunakan pengaruh apapun yang mereka bisa miliki untuk membentuk fakta untuk mendukung tujuan dan kepentingannya. Ini menciptakan aktivitas yang dinamakan berpolitik/politicking.

Keterkaitan antara Politik Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan dan Perusahaan

Menurut Robbins, terdapat penelitian tentang hubungan antara politik organisasi dan prestasi/kinerja individu. Dalam penelitian itu, ada bukti sangat kuat yang menunjukkan bahwa persepsi terhadap politik organisasi berhubungan secara negatif terhadap kepuasan kerja.

Persepsi terhadap politik juga cenderung meningkatkan kecemasan kerja dan stres. Hal ini tampaknya terkait dengan persepsi, bahwa jika seseorang tidak terlibat dalam politik organisasi, maka ia mungkin akan kehilangan posisinya, yang akan direbut orang lain yang aktif berpolitik. Sebaliknya, jika orang itu masuk ke dalam dan berkompetisi di arena politik, orang itu akan merasakan tambahan stres. Bahkan, ketika politik menjadi terasa terlalu berat untuk ditangani, itu bisa mendorong karyawan untuk keluar.

Terakhir, bukti-bukti awal menunjukkan, politik menjurus ke arah kemerosotan kinerja karyawan. Hal ini mungkin disebabkan karyawan memandang lingkungan politik bersifat tidak adil terhadap dirinya, dan dengan demikian hal ini merusak motivasi kerja mereka.

Sedangkan Colquitt menyatakan, meskipun politik organisasi bisa menjurus ke hasil yang positif, persepsi orang terhadap politik umumnya negatif. Pada kenyataannya, tingkatan politik organisasi yang tinggi terlihat berdampak memerosotkan kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Sebagai akibatnya, organisasi dan para pemimpinnya berusaha melakukan langkah terbaik untuk meminimalkan persepsi tentang perilaku mementingkan diri sendiri, yang diasosiasikan dengan politik organisasi.

DuBrin juga sependapat dengan ColQuitt. Menurut DuBrin, jika dibawa ke titik ekstrem, politik organisasi dapat merugikan organisasi dan para anggotanya.

Ir. Satrio Arismunandar, M.Si, MBA
081286299061

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI