Efek Lanjut yang Mengerikan, Dari Pembunuhan 4 Preman oleh Oknum Kopassus di Yogya


Sebelumnya, harus dijelaskan bahwa komentar ini tidak untuk membenarkan tindakan main hakim sendiri, membunuh orang tanpa proses hukum yang benar. Tetapi saya mau menunjukkan, logika hukum formal tidak selalu sejalan (bahkan kadang-kadang bertentangan) dengan logika keadilan versi rakyat. Apalagi dalam situasi-kondisi luar biasa, di mana negara terasa tidak hadir, kejahatan narkoba, korupsi, aksi premanisme merajalela di mana-mana tanpa hukuman, sedangkan rakyat merasa tertekan oleh beban kehidupan yang makin berat (walau pemerintah SBY selalu menggembar-gemborkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi).

Misalnya, atas tewasnya 4 preman di Lapas Cebongan Yogya yang dieksekusi oleh oknum Kopassus, sebagian rakyat akan berkomentar: "Ya, main bunuh seenaknya itu memang salah. Tapi biarlah, yang dibunuh itu toh juga preman, yang suka memeras para pedagang kecil dan memalak rakyat. Hidup kita sudah susah, kok masih dipalak juga...."

Nah, dengan pemahaman terhadap "situasi batin rakyat" seperti ini, saya tidak heran ketika di zaman Soeharto dulu ada operasi pembunuhan para preman dan gali, yang terkenal dengan sebutan operasi petrus (penembak misterius). Saat itu, Soeharto dan Pangab Benny Moerdani --menyadari keresahan rakyat atas perilaku kriminalitas yang meluas-- mengambil jalan pintas dengan secara diam-diam menugaskan anggota militer membunuhi para kriminal jalanan.

Para aktivis HAM dan LSM ribut memprotes, tetapi rakyat kecil tidak heboh karena merasakan manfaat praktis dari operasi petrus. Malah, ada yang memasang spanduk di salah satu kota di Jawa, bertulisan "Selamat Datang Petrus di Kota Kami" (!). Saya ingat waktu itu membaca soal spanduk ini di media, tapi saya lupa persisnya di kota mana.

Kini, kita lihat efek lanjut dari kasus oknum Kopassus di Yogya. Sekarang bayangkan, bagaimana jika kondisi negara makin runyam. Para pemimpin pemerintahan, parpol, DPR, semua asyik dengan urusan sendiri, melupakan rakyat. Pengadilan, MA, Kejaksaan dan lain-lain impoten, tidak berkutik melawan pelanggaran hukum/korupsi. KPK terus dipreteli kewenangannya dan dikebiri, sehingga makin lemah.

Beban hidup rakyat makin menindih dan bikin frustrasi. Tarif KRL naik. Tarif listrik, PAM, telepon naik. Harga sembako, daging sapi, gula, beras, cabai, semua naik. Pemerintah menaikkan harga BBM (saya tidak mau menggunakan istilah "mencabut subsidi BBM," karena itu istilah menyesatkan yang digunakan rezim neoliberal).

Maka dalam situasi itu, muncullah "kelompok misterius" yang melakukan eksekusi terhadap pejabat-pejabat, politisi, anggota DPR, tokoh parpol, yang diyakini telah melakukan korupsi besar-besaran (tapi selalu lolos dari jerat hukum). Seperti biasa, aktivis HAM, LBH, LSM akan ribut dan heboh, memprotes eksekusi di luar hukum.

Tetapi ada sebagian rakyat yang berkomentar (saya copy paste dari komentar soal petrus): "Ya, main bunuh seenaknya itu memang salah. Tapi biarlah, yang dibunuh itu toh juga para koruptor, yang suka merampok uang negara dan selalu menyusahkan rakyat. Hidup kita sudah sangat menderita, kok uang negara yang seharusnya bisa mengurangi beban kehidupan kita masih dikorupsi juga...." Nah, seram kan?

Jakarta, 5 April 2013

Satrio Arismunandar
HP: 081286299061

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)