Budaya Feodal di Dunia Jurnalisme Kita (Penghambaan Media pada Penguasa)

Aku nggak mengerti, kenapa sih masih ada wartawan senior dan pemimpin media yang mau mencium tangan Presiden di sebuah forum publik pula. Salaman biasa saja, apa susahnya sih? Ini memberi contoh buruk buat para jurnalis muda dan secara simbolis menunjukkan ketundukan media pada penguasa. Media tidak independen dan di bawah dominasi kekuasaan.

Bagaimana rakyat/publik bisa percaya bahwa media akan berdiri tegak mengangkat dan membela kepentingan publik, jika para pimpinan media larut dalam budaya feodal. Yakni, budaya peninggalan zaman kerajaan Majapahit atau Mataram, yang dilestarikan di era kolonial Hindia Belanda, dan ternyata masih banyak tersisa di era Internet abad ke-21!

Tidak perlu rumit belajar Ilmu Budaya atau Semiotika atau teori Hegemoni Gramsci untuk menyimpulkan hal ini! Rusak! Betul-betul mentalitas, martabat, kehormatan dan rasa harga diri sebagai jurnalis sudah rusak! Apa bedanya media era "reformasi" sekarang dengan era Orde Baru-nya Soeharto?

Di zaman Soeharto, ada ancaman nyata pembreidelan, sehingga masih agak dimengerti jika pemimpin media gentar pada pemerintah. Tetapi di era kebebasan informasi sekarang, ketika sudah tidak ada pembreidelan, kok mentalitasnya malah makin ambruk?

Sekarang, para pimpinan media bisa menegur bahkan memecat reporter jika menerima amplop recehan, dengan anggapan uang amplop itu bisa mempengaruhi pemberitaan. Lalu bagaimana halnya jika para pimpinan media sendiri yang merelakan diri jadi antek atau hamba kekuasaan?

Ini bukan lagi sekadar si jurnalis senior "kurang paham" tentang posisi media dan fungsi media. Ini sudah soal mentalitas, soal "penyakit" budaya. Saya usulkan, Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred) yang bikin pertemuan di Bali dibubarkan saja, karena lebih banyak merusak daripada memberi pencerahan pada dunia jurnalistik di Indonesia. Apa komentar organisasi profesi seperti AJI, PWI, dan IJTI? (kalau mereka masih merasa perlu berkomentar)

Masih soal cium tangan Presiden, jika alasannya adalah "untuk menunjukkan rasa hormat pada orang yang lebih tua," ini salah setting dan penempatan konteks yang tidak pas. Orang sering menempatkan diri secara tidak pas dalam situasi resmi. Orang juga sering tidak paham konteks, kapan dia harus berperan sebagai pribadi dan kapan sebagai wakil institusi.

Misalnya, saya kenal SBY sejak masih kecil, teman main kelereng bersama. Kalau ketemu dulu juga saling bertegur sapa, dengan memanggil nama kecil masing-masing. Nah, suatu saat saya berpapasan dengan SBY, ketika saya jadi wartawan, dan SBY jadi Presiden RI yang sedang dikawal ketat, saat beliau mau masuk gedung DPR. Apakah ketika itu saya boleh memanggil namanya dan menegur sebagai teman lama: "Hei, Mbang? Piye kabare? Bojomu si Ani, saiki sehat?" Sudah pasti orang akan bengong melihat tingkah "sinting" saya.

Begitulah, boleh saja Anda mencium tangan Presiden sebagai pribadi dengan pribadi, dalam momen pribadi tertutup (misalnya, di rumah SBY di Cikeas). Itu betul-betul personal, Anda mewakili pribadi. Tetapi ketika Anda bertemu SBY di depan publik, dan Anda adalah pemimpin redaksi media atau Ketua AJI, Anda harus memposisikan diri setara dengan penguasa. Wartawan bukan abdi penguasa dan tidak boleh jadi abdi penguasa. Titik.

Jakarta, 14 Juni 2013

Satrio Arismunandar
0812 862 99061

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)