Etika dan Moralitas Menurut Sartre dan Kant (Part 1)


Tentang Nilai Moral


Sebelum membahas tentang etika dan moralitas menurut pemikiran Sartre, perlu dijelaskan sejumlah pengertian dasar. Norma merupakan aturan atau kaidah, yang kita gunakan sebagai tolok ukur untuk menilai perilaku manusia. Ada tiga macam norma umum, yaitu norma kesopanan (etiket), norma hukum, dan norma moral.

Norma kesopanan hanya menjadi tolok ukur, apakah perbuatan seseorang itu sopan atau tidak, namun hal itu belum tentu sama dengan etis atau tidak. Norma hukum merupakan tolok ukur untuk menentukan apakah perilaku seseorang melanggar hukum atau tidak, tetapi ini juga belum tentu sama dengan etis atau tidak. Sedangkan norma moral menentukan apakah perilaku seseorang itu baik atau buruk, dilihat dari sudut etis.

Ada dua pandangan yang kontras tentang nilai moral, yakni apakah nilai moral itu bersifat obyektif atau subyektif. Bila kita bicara tentang nilai secara umum, itu selalu terkait dengan subyek. Demikian pula halnya dengan nilai moral. Nilai moral juga terkait dengan subyek, yakni merupakan nilai-bagi-seseorang.

Nilai moral menyatakan suatu norma moral, sehingga dengan demikian dalam norma moral pun juga terdapat unsur subyektif. Tanpa adanya subyek, norma moral menjadi tidak bermakna. Pernyataan bahwa perilaku korupsi itu tidak baik tentu tidak bermakna apa-apa, jika tidak ada aparat pemerintah atau birokrat yang menjadi subyeknya.

Dalam pembahasan tentang etika dan moralitas Sartre, di sini akan sedikit diuraikan juga tentang pemikiran Kant. Tujuan menyinggung pemikiran Kant di sini bukanlah untuk membuat studi perbandingan antara pemikiran keduanya, melainkan pemikiran Kant dijadikan sebagai wahana untuk lebih memahami pemikiran Sartre.

Alasan lain mengapa dipilih pemikiran Kant, karena Kant adalah filsuf yang bisa dibilang telah menyajikan suatu sistem etis berdasarkan semata-mata pada nalar (reason). Para filsuf perlu mendasarkan sistem moralnya pada landasan yang bisa dibenarkan (justifiable). Sistem moral Kant didasarkan pada rasionalitas. Kant mencoba menunjukkan bagaimana setiap makhluk rasional akan setuju pada hukum moral yang universal.

Pengaruh pemikiran Kant sangat besar dan banyak filsuf modern tetap menggunakan gagasan Kant sebagai titik awal bagi diskusi-diskusi tentang moralitas. Memasuki abad ke-20, telah tumbuh pesimisme terhadap kemungkinan adanya sistem moral yang universal. Sartre termasuk filsuf yang secara tegas menolak sistem moral universal. Sartre justru menekankan pada penilaian subyektif yang harus dibuat oleh individu, agar bisa menjadi "otentik."

Imperatif Kategoris Kant

Dalam menjelaskan tentang moral, Kant membuat pembedaan antara imperatif (perintah) hipotetis dan imperatif kategoris. Imperatif hipotetis adalah suatu kewajiban yang bersifat hipotetis (jika..., maka...), karena pelaksanaan kewajiban itu hanya sejauh terkait dengan tujuan tertentu yang mau dicapai.

Misalnya, jika ingin pergi ke Pulau Seribu (tujuan), maka Anda harus menyewa perahu (sarana). Jadi, jika Anda tidak bermaksud pergi ke Pulau Seribu, maka tentunya tidak ada kewajiban menyewa perahu. Imperatif hipotetis hanya menyatakan, suatu tindakan itu baik bagi tercapainya tujuan tertentu, baik tujuan yang aktual maupun yang masih bersifat kemungkinan.

Sebaliknya, kewajiban moral merupakan suatu imperatif kategoris, yakni kewajiban yang dibutuhkan pada dirinya sendiri, yang mengikat manusia tanpa syarat apapun dan tidak terkait dengan tujuan tertentu apapun. Perilaku manusia dituntun oleh norma yang mewajibkan begitu saja, bukan oleh pertimbangan-pertimbangan lain. Misalnya, aparat pemerintah harus bertindak jujur dan menolak korupsi (suka atau tidak suka). Seluruh aturan moral harus dipandang sebagai imperatif kategoris.

Menurut Kant, ada tiga proposisi tentang moralitas. Pertama, untuk memiliki moral, tindakan manusia harus dilakukan berdasarkan kewajiban.

Kedua, sebuah tindakan yang dilakukan berdasarkan kewajiban tidak memiliki nilai moral yang terkait dengan tujuan yang hendak dicapai lewat tindakan tersebut, melainkan berdasarkan aturan perilaku yang sudah diterima meluas dengan mana tindakan itu ditentukan. Karena itu nilai moralnya tidak tergantung pada realisasi obyek atau tujuan tindakan tersebut, melainkan semata-mata pada prinsip kehendak dengan mana tindakan itu dilakukan, tanpa kaitan apapun dengan obyek-obyek yang dihasratkan.

Ketiga, sebagai konsekuensi dari dua prinsip yang telah disebutkan sebelumnya, kewajiban adalah keharusan bagi sebuah tindakan, yang dilaksanakan berdasarkan penghormatan pada hukum.

Karena itu, kebaikan yang paling terkemuka dapat terdiri hanya dari konsepsi hukum itu sendiri (yang hanya bisa hadir pada makhluk rasional) sejauh konsepsi ini, dan bukan pada dampak-yang-diharapkan. Kebaikan terkemuka itu adalah penentuan landasan bagi kehendak. Kebaikan yang paling mengemuka ini, yang kita sebut moral, sudah hadir dalam pribadi yang bertindak sesuai dengan konsepsi tersebut, dan kita tidak harus mencarinya pertama-tama pada hasil perbuatannya.

Gagasan inti Kant adalah mendasarkan semua etikanya pada suatu Imperatif Kategoris tunggal, yang secara sederhana berarti aturan yang tanpa syarat dan tak bisa diperdebatkan. Imperatif Kategoris berfungsi dalam beberapa cara, sebagai aksioma dasar bagi sistem etis Kant. Imperatif kategoris Kant dapat dinyatakan sebagai berikut: "Bertindaklah semata-mata berdasarkan aturan yang sudah disepakai meluas bahwa Anda dapat, pada waktu yang sama, menginginkan aturan itu menjadi hukum universal."

Yang dimaksud Kant dengan rumusan ini adalah cara kita menilai suatu tindakan, apakah tindakan itu bermoral atau tidak, adalah dengan menguniversalkannya. Jika kita ingin tahu, apakah berbohong pada suatu kesempatan tertentu bisa dibenarkan, kita harus membayangkan apa yang akan terjadi jika setiap orang berbohong.

Rumusan lain dari Imperatif Kategoris Kant adalah: "Selalulah bertindak untuk memperlakukan kemanusiaan, baik pada diri Anda sendiri maupun orang lain, sebagai tujuan dalam dirinya sendiri, tidak pernah semata-mata hanya sebagai sarana." Yang dimaksud Kant dengan rumusan ini adalah manusia rasional seharusnya tidak dipergunakan sebagai alat atau sarana bagi kebahagiaan orang lain. Jika kita memperalat orang lain sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan kita, maka kita telah mencabut otonomi orang tersebut.

Sebuah pilihan moral menjadi suatu algoritma empat langkah:

1.Pilihlah sebuah langkah tindakan.
2.Sebelum Anda bertindak, lakukan penyimpulan berdasarkan penalaran terhadap suatu aturan umum (maxim), yang membimbing pilihan Anda.
3.Tanyakan: Apakah aturan ini bisa menjadi hukum universal, yang diberlakukan pada setiap orang, tanpa terjadi kontradiksi logis?
4.Jika jawabannya adalah "tidak bisa," kembalilah ke langkah 1. Sedangkan jika jawabannya "bisa," lanjutkanlah tindakan Anda.

Jakarta, Juli 2013

Satrio Arismunandar
Filsafat FIB UI

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI