Ketika Jenderal Rudini Galau

Oleh Satrio Arismunandar

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Rudini, yang kemudian menjadi Menteri Dalam Negeri (1988-1993) di era pemerintahan Presiden Soeharto, pernah menyatakan kegalauan atau keprihatinan tentang sikap perwira-perwira menengah ABRI di zamannya.

Dalam suatu diskusi dengan kalangan media di tahun 1990-an, Rudini menuturkan, ketika ia menjabat sebagai Mendagri, ada sejumlah perwira menengah –berpangkat setingkat mayor, letnan kolonel, kolonel—yang menemuinya. Mereka minta dibantu agar bisa menduduki sejumlah jabatan di lingkungan sipil, seperti menjadi camat, bupati, walikota, dan sebagainya.

Apa pasalnya? Di era berjayanya “Dwi Fungsi ABRI” saat itu, jabatan-jabatan sipil memang menjanjikan tingkat kesejahteraan yang jauh lebih baik ketimbang sekadar mengandalkan jabatan di militer. Jabatan sipil seperti camat, bupati, walikota, dan gubernur, bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat yang terkait dengan transaksi ekonomi.

Rudini menjelaskan, jika seorang perwira militer “dikaryakan” menjadi bupati, dia tidak perlu melakukan “korupsi aktif” untuk mensejahterakan diri. Bahasa kasarnya, cukup dengan duduk manis dan bermodal tanda tangan, uang akan mengalir dengan sendirinya ke kantong bupati, karena pasti ada “alokasi jatah” untuk bupati untuk setiap pelayanan publik yang diberikan. Mulai dari pengurusan sertifikat tanah, penerbitan surat izin usaha, surat penunjukan proyek, dan berbagai urusan lain, yang semuanya berkaitan dengan transaksi keuangan. Kalau dalam konteks perilaku korupsi, mungkin ini bisa dibilang “korupsi pasif.”

Yang membuat Rudini galau, kok para perwira menengah itu berkonsultasi dan minta dukungan dari Rudini bukan agar bisa naik pangkat menjadi jenderal atau mengejar karir profesional kemiliteran. Namun, mereka lebih bersemangat mengejar jabatan-jabatan sipil yang dianggap lebih prospektif secara ekonomi.

Kasus Rekening Gendut

Di era reformasi sekarang, meski konsep “Dwi Fungsi” praktis sudah tidak lagi bisa diterapkan seperti dulu, pragmatisme di kalangan perwira militer seperti zaman Rudini tidak lantas lenyap. Kecuali mungkin bagi para perwira yang cemerlang, yang merasa sangat prospektif untuk bisa menduduki jabatan-jabatan tertinggi kemiliteran.

Perwira-perwira dengan prestasi tanggung, yang merasa tidak berprospek untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi, lebih memilih untuk pensiun dini. Mereka merasa bisa meraih tingkat kesejahteraan yang jauh lebih baik, dengan terjun ke politik untuk mengejar jabatan sipil, jika punya dukungan dana dan jaringan pendukung yang kuat.

Jika itu pun masih dirasa berat, mereka lebih senang jika bisa menikmati kesejahteraan dengan menjadi komisaris di perusahaan swasta atau Badan Usaha Milik Negara. Bisa juga menjadi kepala seksi keamanan atau “pelindung” di perusahaan-perusahaan asing besar yang beroperasi di Indonesia. Penghasilannya bisa puluhan, bahkan ratusan juta rupiah per bulan, dan ini sah secara hukum.

Namun, ada fenomena yang di zaman Rudini dulu mungkin kurang mengemuka di media massa, yaitu adanya perwira militer aktif yang secara terbuka mengakui memiliki aset atau rekening pribadi di bank bernilai miliaran, bahkan puluhan miliar rupiah. Kecuali menang lotere berkali-kali atau mendapat warisan dari seorang konglomerat, kepemilikan rekening yang bernilai “melangit” seperti itu –untuk seorang perwira yang gaji resminya tidak sangat besar-- sungguh tidak masuk akal. Apalagi ada larangan tegas bagi perwira TNI untuk berbisnis.

Yang membuat lebih absurd lagi, ada anggota DPR yang –ketika dimintai komentar oleh wartawan—mengatakan, wajar jika seorang jenderal memiliki rekening puluhan miliar rupiah. Sayangnya, si anggota DPR tidak menjelaskan secara matematis dan logis, bagaimana nilai rekening yang puluhan miliar itu layak disebut “wajar,” jika melihat penghasilan resmi terbatas sang jenderal.

Untuk bersikap fair, harus dicatat di sini bahwa fenomena kepemilikan rekening bernilai miliaran rupiah bukanlah cuma terjadi pada perwira TNI, tetapi juga pada petinggi-petinggi Polri. Bahkan mungkin lebih banyak terjadi pada petinggi Polri, mengingat di era reformasi institusi polisi jauh lebih banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat dan aktivitas ekonominya, ketimbang institusi TNI.

Perilaku Korupsi yang Membudaya

Bagaimana menjelaskan tanggapan “wajar” tentang keberadaan rekening-rekening gendut tersebut? Penulis akan mendekati fenomena tersebut dari perspektif budaya. Ketika perilaku korupsi sudah dianggap sebagai hal yang wajar dan biasa-biasa saja, kita memahami (bukan berarti menyetujui) bahwa perilaku korupsi memang sudah “membudaya.” Inilah yang sejak 1970-an menjadi keprihatinan tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia, Bung Hatta.

Suatu perilaku awalnya hanya menjadi fenomena. Perilaku itu lalu diulang-ulang menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu dibiarkan makin meluas dan berakar, dan akhirnya menjadi budaya. Sedangkan budaya itu lalu direproduksi secara sosial, bahkan “diwariskan” dari generasi ke generasi berikutnya, sehingga perilaku korupsi di jajaran birokrasi dan aparat pemerintahan (termasuk TNI dan Polri) menjadi wujudnya yang sekarang ini.

Dalam membahas perilaku korupsi, terdapat individu (si perwira) sebagai subyek yang berhadapan dengan struktur obyektif. Struktur itu bisa merupakan birokrasi di pemerintahan, parlemen, peradilan, dan dalam konteks tulisan ini adalah lembaga seperti TNI dan Polri. Perilaku korupsi dipandang sudah membudaya manakala korupsi sudah menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari struktur.

Dalam konteks Indonesia, misalnya, jika disebut nama kementerian atau lembaga tertentu, di benak kita sudah terbayang berbagai perilaku korup yang seolah-olah sudah inheren dengan kementerian atau lembaga itu. Manakala sudah menjadi bagian dari struktur, perilaku korupsi menjadi bagian dari hal-hal yang dianggap “sah” dan “wajar,” apalagi perilaku korupsi itu sudah menjadi praktik rutin sehari-hari.

Misalnya, masyarakat tidak merasa aneh, bahkan terkesan memaklumi, ketika seorang pegawai negeri sipil --yang baru bekerja beberapa bulan di lembaga semacam instansi bea cukai atau perpajakan—sudah mampu membeli rumah atau mobil mewah. Meskipun secara logika, besar gaji resminya tidak akan memungkinkan dia membeli barang-barang mewah itu. Masyarakat bahkan merasa “heran,” jika ada orang yang bekerja di instansi bea cukai atau perpajakan tetapi tidak menunjukkan pencapaian kemakmuran material yang signifikan.

Sosiolog Bourdieu menyebutkan adanya kecenderungan struktur-struktur sosial untuk mereproduksi dirinya sendiri. Pada awalnya, subyek berperan dalam membentuk struktur, yang kita sebut perilaku korupsi yang sudah membudaya. Artinya, pada awalnya budaya korupsi tidak mungkin terbentuk tanpa peran manusianya sendiri.

Namun manakala budaya korupsi itu sudah ada, sudah terbentuk dalam struktur, budaya itu sangat mungkin bertahan dan direproduksi. Hal ini menjelaskan, bagaimana perilaku korupsi seolah-olah diwariskan dari perwira generasi lama ke perwira generasi berikutnya di lembaga-lembaga TNI atau Polri yang sama. Tetapi, karena budaya itu diciptakan oleh manusia, maka manusia pula yang bisa mengubahnya dan memotong proses “pewarisan” perilaku korupsi tersebut.

Jakarta, 31 Juli 2013


* Satrio Arismunandar adalah alumnus Program S2 Pengkajian Ketahanan Nasional UI. Saat ini ia sedang meneliti tentang perilaku korupsi elite politik Indonesia. Tulisan ini sudah dimuat di Majalah AKTUAL.

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI