Perilaku Korupsi di Jajaran Birokrasi dan Aparat Pemerintah


Oleh Satrio Arismunandar


Pelayanan sipil di Indonesia adalah mata rantai yang lemah dalam rantai akuntabilitas publik. Kalangan pegawai negeri sipil sendiri mengakui bahwa korupsi di lingkungan mereka merupakan problem serius. Dalam sejumlah survey, hampir separuh dari seluruh pejabat publik dilaporkan menerima pembayaran tidak resmi. Hanya sebagian kecil dari pendapatan seorang pejabat berasal dari gajinya.

Sekian macam tunjangan dan pembayaran, yang tidak diatur secara transparan, digunakan untuk menjalankan sebuah sistem patronase dalam setiap organisasi. Sebagai tambahan, pegawai negeri sipil memiliki akses terhadap sumber-sumber pendapatan yang legal maupun ilegal, mulai dari tunjangan menghadiri rapat, komisi kontrak-kontrak, penghindaran pajak, dan penugasan yang didanai anggaran pembangunan.

Aparat pemerintah, khususnya yang mengurus perizinan dan pajak, punya banyak peluang untuk korupsi (1). Banyak uang suap disetor oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia terutama untuk "mengakali" regulasi, yakni mempermudah perizinan dan mengurangi pajak, yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah setempat. Survey rinci menunjukkan, perusahaan-perusahaan di Indonesia mengalokasikan sekitar 10 persen dari biaya untuk menyuap aparat, sedangkan sekitar 10 persen waktu manajemen dihabiskan untuk "melancarkan operasi bisnis" dengan pejabat-pejabat pemerintah (2).

Ada berbagai situasi dan kondisi lingkungan yang bersifat kondusif bagi munculnya perilaku korupsi, seperti: penghargaan yang berlebihan terhadap materi, lemahnya kontrol sosial, banyaknya celah hukum yang bisa dieksploitasi, dan lain-lain. Perilaku korupsi di kalangan birokrasi dan aparat pemerintah sudah sebegitu meluas dilakukan, sehingga perilaku korupsi seolah-olah sudah menjadi hal yang biasa saja, wajar, dan norma yang diterima masyarakat.

Misalnya, ada pegawai negeri yang kebetulan memegang "jabatan basah" di departemen atau lembaga tertentu. Orang tidak ribut atau mempermasalahkan, ketika pegawai itu bisa hidup super mewah, yang sebetulnya jauh melampaui kapasitas gajinya. Sebaliknya, jika pegawai itu hidup sederhana dan tidak terlihat kaya raya dari jabatannya, ia tidak dipuji sebagai pegawai yang jujur dan memegang amanah. Ia bisa jadi justru dicemooh sebagai pegawai yang bodoh, karena tidak bisa memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri (3).

Para pelaku korupsi juga tampaknya tidak pernah mendapat sanksi sosial. Mereka diundang ke berbagai acara sosial, ke resepsi pernikahan, dan tetap diberi forum terhormat di mana-mana. Mereka juga tidak malu-malu memamerkan deretan mobil mewah, rumah megah, berbagai kekayaan hasil korupsi, serta gaya hidup yang jauh di atas kapasitas penghasilan resminya.

Sebagian pelaku korupsi yang sudah terbukti kejahatannya di pengadilan masih dibiarkan bercokol di pemerintahan daerah, bahkan mendapat promosi jabatan. Hal ini antara lain terjadi di pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kota Tanjung Pinang, Kota Batam, Kabupaten Majene, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru (4). Menanggapi hal ini, Kementerian Dalam Negeri RI sudah mengirimkan surat edaran, yang melarang pengangkatan bekas terpidana kasus korupsi menjadi pejabat. Mereka yang sudah terlanjur diangkat harus diberhentikan (5).

Pejabat yang mengangkat dan mempromosikan bekas terpidana korupsi patut diduga juga punya kepentingan tertentu. Para pejabat ini berdalih, secara hukum formal bekas terpidana korupsi sudah menjalani hukuman pidana, sehingga tidak bermasalah jika diberi posisi di pemerintahan. Mereka melupakan, ini adalah jabatan publik sehingga seharusnya ada tanggung jawab sosial. Pegawai negeri sipil yang pernah menjalani hukuman pidana korupsi seharusnya tidak diperlakukan sama dengan pegawai lain yang tak pernah korupsi. Kepala daerah seharusnya memberikan efek jera, dengan tidak memberikan jabatan strategis pada terpidana korupsi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) juga mengungkap praktik kongkalikong pegawai negeri sipil (PNS), agar mereka bisa memiliki posisi atau jabatan di institusi pemerintah daerah hingga pusat. Masih banyak praktik tak pantas yang dilakukan PNS untuk bisa naik jabatan. Kenaikan jabatan itu terkadang memang tidak dinilai berdasarkan prestasi.

Misalnya, PNS harus menjalin hubungan kedekatan dengan pimpinan atau ada beberapa kasus, prestasi karyawan bisa dipengaruhi ketika ia terlibat membantu atau menjadi panitia resepsi pimpinannya (6). Ketika atasan punya hajat sunatan atau mantu, panitianya adalah semua dari staf. Panitia urusan konsumsi harus mencari uang untuk biaya konsumsi. Dengan praktik seperti itu, korupsi menjadi dianggap sebagai hal yang normal dan wajar. Modus lain lain adalah, PNS harus menyetorkan sejumlah uang agar bisa menduduki sebuah jabatan. Praktik seperti itu saat ini masih sering ditemui (7).

Para koruptor selalu mencari pembenaran atas perilakunya, dan melepaskan diri dari tanggung jawab atas tindakan korupsinya, dengan berbagai dalih. Ketika digugat, seorang pegawai yang korup dengan enteng bisa mengatakan, ia hanya melakukan hal-hal yang banyak orang lain juga melakukannya. Bahkan, atasannya sendiri dan para pejabat tinggi negara juga melakukannya. Atau, dalam kasus korupsi yang melibatkan banyak orang dalam berbagai tingkat jabatan, si pegawai mengatakan, korupsi yang dilakukannya itu tidak salah, karena dilakukan dengan sepengetahuan atasan, atau ia sekadar menjalankan perintah atasan.

Perilaku korupsi, jika dibiarkan merajalela, tak pelak lagi bisa mengancam masa depan bangsa. Yang patut diperhatikan adalah pengaruh korupsi yang menular, yaitu korupsi menyerang seluruh sistem sosial sedemikian rupa, sehingga yang terjangkit adalah sistem secara total. Jadi, tidak terbatas pada bagian dan tempat-tempat tertentu, yang tidak mempengaruhi pusat sistem sosial dan negara yang vital.

Yang menyedihkan sekaligus memprihatinkan, korupsi beregenerasi. Regenerasi itu tampak dari jumlah tersangka korupsi dengan umur di bawah 40 tahun, yang belakangan semakin banyak. Keterlibatan kaum perempuan juga meningkat.

Evolusi korupsi mengarah pada bentuk-bentuk baru yang semakin sistemik dan sinergis. Model yang paling membahayakan adalah korupsi yang didesain. KPK menemukan banyak peraturan dan kebijakan, baik di pemerintah pusat maupun daerah, yang didesain untuk melegalkan sesuatu yang ilegal.

Jakarta, Juli 2013

Catatan Kaki:

(1) Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengakui, instansinya sebagai bendahara umum negara rentan dan berpotensi terjadi tindak korupsi. Wilayah perpajakan dan kepabeanan menjadi sektor paling rawan. Terbukti, beberapa kasus korupsi dan suap melibatkan anggota Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Hal itu dinyatakan dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Jakarta, 4 Desember 2012, sebagaimana dikutip Kompas, 5 Desember 2012.

(2) Henderson, J. Vernon, Ari Kuncoro. 2004. Corruption in Indonesia. Working Paper 10674. http://www.nber.org/papers/w10674. National Bureau of Economic Research. Cambridge, MA 02138.

(3) Pos-pos jabatan yang basah itu, misalnya seperti badan bea cukai, pertanahan, perpajakan, dan sebagainya. Kewenangan untuk memberi izin masuk barang, memberi keringanan pajak, menetapkan hak milik atas tanah, dan sebagainya, bisa dimanfaatkan untuk menuntut imbalan tertentu dari pihak yang membutuhkan.

(4) Lihat berita utama Kompas, 5 November 2012, hlm. 1. Pelaku korupsi yang tetap bercokol di pemerintahan, bahkan dipromosikan jabatannya itu adalah: Azirwan (dipromosikan menjadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau); Yan Indra (Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Karimun); Raja Faisal Yusuf (Kepala Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Tanjung Pinang); Senagip (Kepala Badan Keselamatan Bangsa Natuna); Yusrizal (Kepala Dinas Pariwisata Natuna); Iskandar Ideris (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Lingga); Dedy ZN (Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Lingga); Togi Simanjuntak (Kepala Satpol Pamong Praja Lingga); Jabar Ali (Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Lingga); Rusdi Ruslan (Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Kota Batam); Masnyur T (Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene); Imran Chalil (Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Pemerintah Provinsi Maluku Utara); Arief Armayin (Kepala Badan Penanggulangan Bencana Maluku Utara); dan Hakim Fatsey (Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buru). Sesudah ramai diberitakan medeia, Azirwan dan Rusdi Ruslan lalu mengundurkan diri.

(5) Edaran nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Kembali PNS dalam Jabatan Struktural. Edaran ini dikirimkan ke seluruh kepala daerah di Indonesia.

(6) Wawancara detikFinance dengan Koordinator ICW, Danang Widoyoko, 27 Maret 2013.

(7) Ibid. Menurut Koordinator ICW Danang Widoyoko, apa yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), yakni melakukan lelang jabatan, adalah hal yang tepat untuk mencegah praktik kongkalikong jabatan. Lelang jabatan, seleksi dan evaluasi obyektif dari luar itu tidak ada unsur konflik kepentingan. Jadi, tidak ada satu jabatan pun yang diperoleh dari kedekatan. ***

Comments

januar surya said…
thank's infonya, semoga kedepan indonesia menjadi lebih baik.

www.kiostiket.com

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI