Perilaku Korupsi, Politik Dinasti, dan Nepotisme di Daerah

Perilaku korupsi di daerah sudah semakin jamak. Targetnya adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hasil penelitian KPK menunjukkan, APBD dijadikan sasaran korupsi oleh sebagian pejabat pemerintah daerah dan DPRD. Ini melibatkan cukong politik dan cukong finansial. Setidaknya tercatat 1.890 laporan korupsi terjadi di sejumlah daerah, termasuk daerah pemekaran. Banyak kongkalikong terjadi dalam pemanfaatan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Sebut saja, misalnya, kasus penyelewengan APBD Kabupaten Garut 2004-2007 sebesar Rp 6,9 miliar, dengan tersangka Agus Supriadi, mantan Bupati Garut. Lalu, penyalahgunaan APBD Kabupaten Langkat tahun anggaran 2000-2007 sebesar Rp 91 miliar. Tersangkanya adalah mantan Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin, yang saat kasus itu terjadi masih menjabat sebagai Bupati Langkat. Penggerogotan keuangan daerah merupakan bentuk kejahatan, yang mengakibatkan banyak hak rakyat gagal ditegakkan.

Contoh lain adalah kasus pemborosan oleh Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, yang tidak mau menempati rumah dinas seharga Rp 16,14 miliar --yang sudah selesai dibangun pada Februari 2012 -- dengan alasan perabotan dan perlengkapannya belum siap. Alasan ini dinilai mengada-ngada. Anehnya, Ratu Atut lebih memilih menempati rumah pribadi miliknya sendiri, yang dikontrak oleh Pemprov Banten sebagai rumah dinas, dengan nilai kontrak Rp 250 juta per tahun. Selama kepemimpinannya, uang negara yang dihabiskan untuk biaya rumah dinas mencapai Rp 1,750 miliar. Artinya, Pemprov harus membayar ke Ratu Atut senilai Rp 250 juta tiap tahun, agar Ratu Atut bisa tinggal di rumahnya sendiri yang diperlakukan sebagai rumah dinas!

Nepotisme adalah salah satu bentuk korupsi. Nepotisme ini juga berlangsung di banyak daerah pada era reformasi. Banyak anak, istri, suami, saudara kandung, saudara tiri, keponakan, menantu, dan mertua menikmati jabatan publik karena ada hubungan kekerabatan dengan pejabat sebelumnya, terutama dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada). Para politikus lebih suka mewariskan kekuasaan kepada kerabatnya, yang diyakini akan lebih loyal dan tidak akan berkhianat, dengan cara memanipulasi sistem politik dan demokrasi.

Kasus nepotisme di Provinsi Banten adalah yang paling menonjol. Gubernur Banten dijabat oleh Ratu Atut Chosiyah. Haryani, ibu tiri Gubernur Banten, menjabat Wakil Bupati Pandeglang. Alrin Rachmi Diany, adik ipar Gubernur Banten, menjabat Walikota Tangerang Selatan. Ratu Tatu Chasanah, adik kandung Gubernur Banten, menjabat Wakil Bupati Serang. Tubagus Haerul Jaman, adik tiri Gubernur Banten, menjabat Walikota Serang. Ahmed Zaki Iskandar, anak mantan Bupati Tangerang, menjabat Bupati terpilih Tangerang. Maka Provinsi Banten seolah-olah sudah menjadi "milik keluarga," dan praktik politik semacam ini bisa dibilang sudah mengarah ke "politik dinasti" a'la kerajaan masa lampau.

Di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, juga muncul fenomena nepotisme unik.
Bupati Indramayu, Anna Sophanah, adalah istri mantan Bupati Indramayu.
Walikota Cimahi, Ati Suharti, adalah istri mantan Walikota Cimahi.
Bupati Kendal, Widya Kandi Susanti, adalah istri mantan Bupati Kendal.
Wakil Bupati Klaten, Sri Hartini, adalah istri mantan Bupati Klaten.
Bupati Bantul, Sri Suryawidati, adalah istri mantan Bupati Bantul.
Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari, adalah istri mantan Bupati Probolinggo. Bupati Kediri, Haryanti Sutrisno, adalah istri mantan Bupati Kediri.

Sedangkan di Nusa Tenggara Barat ada kasus yang juga unik. Bupati Bima, Ferry Zulkarnain, dan Wakil Bupati Bima, Syafrudin M. Nur, adalah kakak-adik.

Sumber: Media Indonesia, 18 Maret 2013, hlm. 22-23. Data dari Media Indonesia diolah oleh peneliti.

Jakarta, Juli 2013

Satrio Arismunandar

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)