FPI, Laskar Jihad, dan "Tradisi Kelaskaran" kita

Oleh Satrio Arismunandar

Masalah "laskar-laskar liar" sudah ada sejak zaman perang kemerdekaan. Waktu itu ada sejumlah laskar yang berafiliasi dengan partai politik, tetapi mereka tidak selalu tunduk pada kehendak elite partai bersangkutan.


Aksi-aksi kelompok keagamaan seperti Front Pembela Islam (FPI), yang melakukan sweeping terhadap tempat-tempat hiburan malam yang dianggap sebagai sarang perjudian atau kemaksiatan, sering memancing kontroversi. FPI dituding sebagai "milisi liar" yang melakukan aksi sepihak dan ilegal, terkadang disertai tindak kekerasan dan perusakan, meskipun mengklaim memiliki tujuan luhur memberantas kemungkaran. FPI sendiri selalu berdalih, mereka terpaksa melakukan aksi sendiri karena aparat keamanan atau polisi tidak bertindak tegas terhadap sarang kemaksiatan.

Terlepas dari pro-kontra aksi FPI, dan berbagai isu susulan, seperti seruan untuk membubarkan FPI sebagai "organisasi kemasyarakatan bermasalah," tulisan ini mencoba mengurai tradisi kelompok-kelompok milisi sipil sejak perang kemerdekaan. Istilah "milisi" kurang populer di Indonesia ketimbang istilah "laskar," yang lebih sering digunakan. Misalnya, dalam era pasca Orde Baru, ada Laskar Jihad yang sempat menjadi sangat besar dan terlibat aktif dalam konflik horisontal di Ambon.

FPI dan Laskar Jihad mungkin tidak persis sama dengan "laskar," yang diuraikan di sini. Meski memiliki massa cukup besar, FPI dan Laskar Jihad tidak berperang melawan musuh luar (Belanda) yang menjajah Indonesia. Mereka hadir ketika Negara Kesatuan RI sudah tegak berdiri dan sudah ada lembaga militer resmi TNI, yang merekrut anggotanya secara profesional (tidak melibatkan anggota "milisi-milisi liar"). Tetapi memang ada kemiripan antara mereka dengan laskar-laskar era perang kemerdekaan, yang memiliki warna ideologis atau keagamaan. Laskar-laskar tersebut berafiliasi dengan partai atau kepentingan politik tertentu, tetapi juga memiliki kadar otonomi yang tinggi sehingga tidak selalu mudah diatur oleh "otoritas pusat."

Laskar-laskar ini adalah salah satu unsur yang menjadi cikal bakal terbentuknya Tentara Republik sejak proklamasi kemerdekaan, yang berawal dari dibentuknya Badan Keamanan Rakyat (BKR). Unsur lain tentunya adalah kelompok yang lebih profesional, yang sempat mendapat pendidikan militer dari kolonial Belanda dan Jepang.

Sebutan BKR disengaja untuk tidak mempersulit Jepang, yang sudah kalah perang melawan Sekutu pada Agustus 1945, tapi masih bercokol di Indonesia sebelum proses "serah-terima" wilayah dengan Sekutu. BKR lalu diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) sesudah 5 Oktober 1945, yang dalam proses sejarahnya akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang kita kenal sekarang.

Satuan-satuan Gerilya Liar

Menurut Cornelis van Dijk (1983), dalam bukunya Rebellion under the banner of Islam (The Darul Islam in Indonesia) yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, perang kemerdekaan di Indonesia tidak dilakukan oleh satu Tentara Republik resmi sendirian. Tetapi saat itu banyak kelompok bersenjata lain yang turut serta berjuang di samping tentara resmi.

Para laskar atau "satuan gerilya liar" ini hanya dikontrol oleh Tentara Republik di atas kertas. Dalam kenyataannya, mereka bergerak sendiri, bahkan bisa membangkang terhadap kehendak atau instruksi dari Tentara Republik, jika instruksi itu dianggap bertentangan dengan kepentingan atau keyakinan ideologinya. Para laskar ini memiliki sifat kedaerahan, ideologis, dan kesukuan, dan secara umum bisa dibagi dalam tiga kelompok.

Pertama, laskar gerilya yang benar-benar murni bersifat lokal. Mereka mereka beroperasi masing-masing dalam suatu daerah kecil dan yang jelas ditentukan batas-batasnya. Para anggota laskar hampir seluruhnya diambil dari kalangan penduduk setempat, dan mereka hanya memikirkan perjuangan melawan Belanda.

Kedua, laskar gerilya yang menonjolkan aspek ideologis dan keagamaan. Satuan-satuan laskar ini mungkin berafiliasi dengan atau berada di bawah naungan partai politik tertentu. Atau, bisa juga mereka secara berangsur-angsur melepaskan diri dari naungan partai politik yang terkait, dan melanjutkan perjuangan untuk melaksanakan tujuan-tujuan ideologis serta keagamaan, tanpa hubungan yang dilembagakan dengan suatu partai politik.

Contoh dari kelompok ini adalah laskar Hizbullah dan Sabilillah, yang awalnya merupakan satuan-satuan partai Masyumi. Satuan jenis ini mungkin saja memiliki komponen daerah yang kuat, namun basis ideologis dan keagamaannya memberikan perspektif nasional yang lebih luas, sehingga mereka berbeda dengan kelompok-kelompok lokal murni.

Ketiga, laskar yang menonjolkan komponen kesukuan. Dari laskar jenis ketiga ini masih terbagi lagi ke dalam dua subtipe. Subtipe pertama, adalah satuan-satuan yang beroperasi di daerah pangkalan mereka. Subtipe kedua, adalah satuan-satuan yang bermarkas besar di Jawa, dan terdiri dari orang-orang asal pulau-pulau lain yang pindah ke Jawa. Tujuan subtipe ini sebagian adalah untuk melawan Belanda di Jawa, dan sebagian untuk memperjuangkan pembebasan daerah mereka sendiri.

Contoh laskar-laskar ini adalah: Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS), Pemuda Indonesia Maluku (PIM), dan Ikatan Perjuangan Kalimantan (IPK). Kedua subtipe ini berbeda dengan laskar jenis pertama, yang merupakan kelompok murni lokal. Letak perbedaannya, daerah yang dinyatakan sebagai wilayah tanggung jawab oleh kedua subtipe ini, serta daerah tempat mereka merekrut anggota, jauh lebih luas. Tidak hanya dari desa-desa atau distrik-distrik, tetapi meliputi seluruh lingkungan etnis, provinsi, dan bahkan seluruh pulau yang besar.

Persetujuan Pemicu Pembangkangan

Satu peristiwa yang memicu "pembangkangan" laskar terhadap Tentara Republik adalah Persetujuan Renville, Januari 1948, antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda. Salah satu klausul persetujuan ini, yang membuat sejumlah laskar marah, adalah diperintahkannya penarikan pasukan Republik dari daerah-daerah yang resmi dikuasai Belanda. Secara efektif ini berarti pembatasan wilayah RI di Jawa pada daerah kecil Jawa Barat sebelah barat Jakarta dan pada bagian-bagian Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pasukan Republik harus meninggalkan hampir seluruh Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur.

Proses ini sangat menyakitkan bagi kalangan tentara dan laskar. Bisa dimaklumi, jika Panglima Besar Jenderal Soedirman tidak menggunakan istilah "mundur" atau "menarik diri," tetapi istilah "hijrah," ketika pasukan Republik --demi mematuhi Persetujuan Renville-- terpaksa meninggalkan wilayah yang sudah dikuasainya. Hijrah dalam konteks sejarah Nabi Muhammad SAW adalah meninggalkan wilayah untuk sementara, tetapi nanti akan kembali ke wilayah itu dengan kemenangan.

Banyak anggota Tentara Republik yang sebenarnya menentang, tetapi mereka terpaksa tunduk pada keputusan pemerintah. Namun, para laskar di luar Tentara Republik secara terbuka menentang Persetujuan Renville dan menolak mematuhi ketentuan-ketentuannya. Di antara laskar yang menentang itu adalah Hizbullah dan Sabilillah, yang merupakan sayap bersenjata dari Masyumi.

Sikap Hizbullah dan Sabilillah ini, yang kukuh menolak menaati Perjanjian Renville, bertentangan dengan sikap para politisi terkemuka Masyumi. Masyumi memang menarik dukungan terhadap Kabinet Amir Sjarifuddin, yang berperan dalam tercapainya kesepakatan dengan Belanda, yang memancing oposisi sengit di parlemen tersebut. Namun, Masyumi merasa terikat pada isi Persetujuan Renville karena sudah ditandatangani oleh Pemerintah Republik yang sah.

Hizbullah dan Sabilillah inilah yang kelak menjadi basis pembentukan Tentara Islam Indonesia (Darul Islam) pada awal 1948 oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo, yang memberontak terhadap Republik. Dari sudut pandang Pemerintah Republik, mereka adalah "pemberontak" yang tidak bisa ditolerir. Namun, dalam perspektif para anggota Hizbullah dan Sabilillah pada waktu itu, mungkin mereka justru menganggap diri sebagai pejuang sejati yang konsisten melawan Belanda. ***

Depok, Agustus 2013

*Satrio Arismunandar, dosen Kwik Kian Gie School of Business.

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)