Intelijen Indonesia dalam Kancah Pertarungan Soft Power

Oleh Satrio Arismunandar

Indonesia tidak bisa menghindari perang asimetris, baik sebagai sasaran maupun sebagai pelaku. Maka jajaran intelijen perlu terus meningkatkan kualitas profesional SDM-nya, demi menghadapi tantangan perang asimetris, yang kini umumnya berwujud soft power.

Perang asimetris sebenarnya bukanlah wacana baru bagi komunitas intelijen Indonesia, yang dikoordinasi oleh BIN (Badan Intelijen Negara). Perang asimetris, yang kini banyak dilakukan dalam wujud soft power (kekuatan lunak), merupakan perang yang menggunakan cara-cara nonkonvensional. Karena sifatnya yang demikian itu, ia lebih sulit dideteksi dan lebih rumit cara mengatasinya. Dalam konteks inilah terlihat pentingnya peran intelijen.

Perang terbuka menggunakan persenjataan militer atau hard power (kekuatan keras) umumnya dianggap sudah kurang cocok dengan kondisi dunia sekarang, serta sangat mahal secara ekonomi. Ini bukan berarti ancaman hard power bisa disepelekan. Ketegangan militer antara Cina dengan sejumlah negara, yang memiliki sengketa wilayah di Kepulausan Spratley, Laut Cina Selatan, masih sangat nyata. Konflik militer terbuka masih bisa pecah. Begitu juga kita lihat dalam kasus Suriah di Timur Tengah sekarang.

Namun, perang asimetris dengan pendekatan soft power perlu mendapat perhatian lebih, karena aktor-aktor pemainnya bisa sangat banyak dan beragam, bukan cuma negara-negara yang memiliki kekuatan militer. Perang asimetris bisa dilakukan lewat eksploitasi media massa, penjebolan situs internet lewat peretas individual, disinformasi, dan kampanye propaganda. Ia juga bisa memanfaatkan organisasi dan jejaring LSM (lembaga swadaya masyarakat) dalam negeri, yang kita tahu sebetulnya mayoritas didanai pihak asing.

Mengedepankan Liberalisme

Bahkan mantan Kepala BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen Negara), yang kini sudah berganti nama menjadi BIN, Letnan Jenderal TNI (Purn) Moetojib mengakui arti krusial pertarungan di kancah soft power. Ia mengatakan, intelijen yang profesional sepatutnya lebih mengutamakan pendekatan soft power, bukan lagi hard power, termasuk di dalamnya adalah bidang intelijen ekonomi, social, dan budaya. Intelijen harus mempunyai perangkat-perangkat itu.

Kebutuhan perangkat semacam itu sudah disadari oleh BIN, selaku koordinator penyelenggara intelijen negara. Penyelenggara intelijen negara lainnya adalah: Intelijen TNI, Intelijen Kepolisian, Intelijen Kejaksaan, dan Intelijen Kementerian serta intelijen lembaga pemerintah non-Kementerian. Semua penyelenggara intelijen itu wajib berkoordinasi dengan BIN, di mana visinya adalah tersedianya data intelijen secara cepat, tepat, dan akurat sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan nasional.

Untuk tercapainya visi itu, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) intelijen yang andal sangatlah penting. Menurut Moetojib, yang memimpin BAKIN pada 1996-1998, kemampuan teknis SDM intelijen saat ini sangat mendesak ditingkatkan. Hal ini untuk mempermudah pihak intelijen Indonesia dalam mendeteksi adanya tantangan.

“Tantangan yang terlihat sekarang ini adalah adanya usaha untuk mempengaruhi dan mengubah peraturan serta perundang-undangan yang ada, kemudian diikuti dengan serbuan budaya ke negara setempat. Indonesia saat ini berada dalam posisi terdesak. Dalam bidang politik, hukum, ekonomi lebih banyak mengedepankan liberalisme daripada Demokrasi Pancasila,” tegasnya.

Pandangan Moetojib didukung oleh mantan Kepala BAKIN Letnan Jenderal TNI (Purn) Soedibyo. Soedibyo mengatakan, akar permasalahan dalam kehidupan berbangsa saat ini adalah tidak adanya falsafah dan konsepsi yang tegas untuk menentukan dasar, cara, dan arah yang dituju dalam pembangunan nasional. Sehingga, tidak ada parameter yang digunakan sebagai kontrol dalam pembangunan nasional.

Hal lain adalah belum terbangunnya sistem politik nasional yang kuat. Pengaruh kuat paham liberalisme telah menjadikan segala gerak bangsa seolah-olah tanpa disiplin dan tanpa norma. Negara dan bangsa ini harus mempunyai ketegasan, bahwa Negara Kesatuan RI harus hidup atas dasar UUD yang tidak berkarakter liberal. Bangsa Indonesia harus menyediakan waktu dan memeras pikiran untuk menyempurnakan kembali UUD, supaya benar-benar berwatak Pancasilais.

Konteks Tantangan Zaman


Tantangan soft power yang dihadapi memang kompleks. Perhatian patut diberikan pada peningkatan fungsi intelijen maupun pemahaman tentang intelijen, dengan melihat tantangan yang semakin canggih dan berat. Intelijen harus bisa mengikuti kemajuan tantangan dengan meningkatkan profesionalisme. Profesionalisme itu sendiri harus terus dikaji dan disesuaikan dengan konteks tantangan zamannya.

Saat ini di dalam negeri, terdapat situasi-kondisi dan potensi ancaman strategis nasional yang perlu dicermati oleh jajaran intelijen. Pertama, penurunan nilai rupiah terhadap dollar AS dan krisis ekonomi, yang berdampak meluas di masyarakat. Krisis ini terkait dengan kondisi ekonomi dunia. Kedua, situasi politik dan keamanan, yang terkait dengan proses menuju Pemilu 2014.

Dalam konteks global, terdapat krisis politik berlarut-larut dan ancaman perang terbuka di kawasan Timur Tengah, khususnya di Suriah, yang akan berpengaruh pada harga minyak dunia. Gejolak harga minyak dunia akan berpengaruh pada anggaran negara dan kondisi ekonomi Indonesia. Hal ini akhirnya juga akan berdampak pada dinamika politik nasional dan kerawanan, yang mengarah ke instabilitas politik dan keamanan nasional.

Indonesia sebetulnya juga punya berbagai sumber daya dan potensi untuk bertahan. Sudah terbukti, Indonesia sanggup melalui berbagai macam krisis yang berat, mulai dari krisis ekonomi, politik, gangguan separatisme, terorisme, dan sebagainya. Tetapi, persoalannya bukan di situ.

Kepala BIN Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, pada Juli 2013 mengingatkan, kondisi geografis, kemajemukan sosial budaya, dan kekayaan alam melimpah Indonesia merupakan modal besar bagi terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional. Namun, potensi itu jika tidak dikelola dengan baik justru akan menimbulkan kerawanan-kerawanan. Maka, perlu diantisipasi dengan baik agar tidak menjadi ancaman faktual. Untuk itu diperlukan institusi intelijen negara yang profesional dan andal.

Mengingat spektrum dan bentuk ancaman yang dihadapi saat ini dan masa mendatang semakin luas, kompleks, dan beragam, serta warna dan wajah ancaman berubah menjadi multi nasional, maka upaya menjamin terselenggaranya pengamanan terhadap sasaran-sasaran strategis pembangunan bukanlah pekerjaan yang mudah. Keberhasilan kinerja intelijen saat ini dan ke depan banyak ditentukan oleh kompetensi dan profesionalitas intelijen dalam melakukan kegiatan penyelidikan, pengamanan, penggalangan, dan analisis.

Dikaitkan dengan pandangan Moetojib, BIN harus terus-menerus menyempurnakan organisasinya, termasuk meningkatkan kualitas anggotanya, yang disesuaikan dengan tantangan zaman. Persepsi “zaman dulu,” di mana seolah-olah intelijen hanya menghadapi perang hard power, harus dirombak total karena sekarang perang yang dihadapi adalah perang dengan soft power. Perang ini meliputi perang di bidang ideologi, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Perang di kancah soft power membutuhkan pemikiran canggih, kesiapan diri, serta daya tahan.

Selain itu, faktor koordinasi dan kesamaan pandangan sangat penting. Kegagalan intelijen bisa terjadi karena ketidakkompakan antara instansi-instansi penyelenggara fungsi intelijen. Jajaran komunitas intelijen Indonesia perlu duduk bersama untuk melakukan evaluasi dan memetakan masalah. Hal ini supaya terjalin kesamaan sudut pandang, melalui komunikasi dan koordinasi yang sinkron, guna menciptakan sinergitas. (Diolah dari berbagai sumber)

Jakarta, Agustus 2013
(Ditulis untuk Majalah AKTUAL)


Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)