Pendanaan Ilegal oleh Partai-partai Kartel

Oleh Satrio Arismunandar

Pendanaan partai politik menjadi bermasalah ketika partai memasukkan dana illegal yang diperoleh lewat korupsi, suap, dan sebagainya. Yang lebih parah, partai-partai di DPR telah bergeser jadi kartel untuk mengamankan kepentingan bersama, yaitu meraup dana dari berbagai BUMN dan proyek-proyek negara.


Demokrasi itu butuh uang. Suka atau tak suka, harus diakui bahwa demokrasi dengan berbagai perangkatnya, seperti aktivitas partai-partai politik, itu tidak mungkin gratis. Pendanaan partai politik kini menjadi isu penting karena banyak keuangan partai politik terkesan tidak transparan, bahkan dicurigai menggunakan dana ilegal yang berasal dari praktik korupsi, suap, dan sebagainya.

Partai politik biasanya didanai oleh berbagai sumbangan. Pertama, dari anggota partai atau pendukung individual. Kedua, dari organisasi yang memiliki pandangan politik sama (misalnya, biaya afiliasi dari serikat buruh), atau organisasi yang mendapat keuntungan dari aktivitas partai (misalnya, sumbangan dari perusahaan). Ketiga, dari pembayar pajak, seperti hibah yang dinamakan bantuan negara, pemerintah, atau pendanaan publik.

Menurut pakar politik Richard Katz dan Peter Mair, partai politik haruslah dipahami dalam hubungannya dengan masyarakat. Melihat dari pengalaman praktik demokrasi di Eropa Barat, ada tiga jenis partai politik yang khas: partai kader, partai massa, dan partai lintas-kelompok. Pembagian ini dilihat berdasarkan hubungan antara partai dengan basis sosialnya di masyarakat.

Partai kader memperoleh pendanaan terutama dari hubungan pribadi di tingkat elite. Partai massa mendanai aktivitasnya dengan iuran dari anggota. Sedangkan partai lintas-kelompok memperluas basis sumberdayanya, dengan menarik dukungan keuangan dari berbagai individu dan kelompok sosial.

Katz dan Mair melihat, hubungan antara partai dan basis sosialnya semakin terkikis dari waktu ke waktu. Mereka juga mencatat munculnya partai jenis baru pada dekade 1990-an, yang disebut partai kartel. Berbeda dengan tiga jenis partai sebelumnya, yang lebih dekat dengan basis sosial di masyarakat, partai kartel justru lebih dekat dengan negara.

Melayani kepentingan sendiri

Partai-partai politik pada dekade 1990-an dan sesudahnya bertransformasi, dan cenderung menjadi satu kelompok otonom yang melayani kepentingan sendiri. Pada gilirannya, kelangsungan hidup partai-partai itu secara kolektif lebih bergantung pada negara ketimbang pada basis sosial yang mendukungnya.

Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab transformasi tersebut. Seperti, menurunnya tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas kepartaian, serta munculnya kelompok-kelompok sosial baru berbasis isu tunggal, yang lebih efektif dalam menjadi saluran politik dan kepentingan warga. Namun, yang menjadi penyebab utama terjadinya transformasi tersebut adalah makin kuatnya peran negara dalam menentukan nasib keuangan partai politik.

Hubungan keuangan antara partai dan negara di Eropa Barat berawal pada 1960-an, ketika negara atau pemerintah mulai memberikan berbagai subsidi kepada partai politik. Awalnya, subsidi ini terbatas pada fraksi-fraksi di parlemen dan hanya dijalankan di sejumlah kecil negara. Namun akhirnya, model pendanaan partai politik ini diadopsi oleh sebagian besar negara Eropa, dan subsidi negara menjadi bagian terbesar penerimaan kas partai.

Ketergantungan partai politik pada dana dari pemerintah kemudian mengubah watak utama partai politik. Partai semakin menjauhi masyarakat dan semakin dekat dengan negara atau pemerintah. Karena semua partai bergantung pada sumber dana yang sama, secara perlahan mereka berkembang menjadi satu kelompok dengan kepentingan sama. Yaitu, bagaimana mendapatkan dana dan menjaga sumber keuangan itu. Lebih lanjut, hubungan antarpartai sebagai satu kelompok pun semakin dekat, sementara kepentingan berbagai kelompok sosial yang ada di masyarakat justru semakin diabaikan.

Dana yang diperoleh secara ilegal

Bagaimana dengan partai-partai politik di Indonesia era reformasi? Menurut Kuskridho Ambardi, dosen FISIP UGM dalam disertasinya tahun 2008 di Universitas Ohio, Amerika --The Making of Indonesian Multiparty System: A Cartelized Party System and Its Origin—kasus di Indonesia tak bisa disamakan dengan di Eropa. Kuskridho beranggapan, fenomena kartelisasi partai di Indonesia itu sebaiknya tidak dilihat jawabannya di tataran partai, tetapi di tataran sistem.

Pendanaan negara untuk partai-partai politik tidaklah lantas harus diartikan negatif. Yang menjadi masalah bukanlah subsidi dari negara itu sendiri, tetapi dana negara yang diperoleh secara ilegallah yang bermasalah. Dana dari negara/pemerintah itu terdiri dari dua kategori: bujeter dan nonbujeter. Dana bujeter itu legal. Dana ini adalah subsidi negara untuk partai politik, mirip dengan yang umum dikenal sebagai pendanaan publik untuk partai.

Sedangkan kategori kedua, dana nonbujeter, adalah campuran antara dana legal dan ilegal. Dana tersebut diperoleh dari beragam sumber dan ditempatkan di rekening bank kementerian atau sang menteri, rekening bank para direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau rekening pejabat tinggi negara. Dana-dana ini dalam banyak hal sebetulnya bukan untuk mendanai partai politik, sehingga ketika dana itu masuk ke kantong partai politik dapat diangap sebagai ilegal.

Negara terlibat aktif dalam ekonomi dengan memiliki dan menjalankan banyak BUMN, dengan perputaran uang yang sangat besar. Di Indonesia kini ada sekitar 120 BUMN. Banyaknya jumlah BUMN memungkinkan partai-partai merancang satu mekanisme kartel guna mendistribusikan jabatan kepemimpinan di berbagai BUMN itu. Berbagai proyek yang didanai negara juga menjanjikan keuntungan material bagi partai-partai itu.

Kartel memobilisasi rente


Pembentukan koalisi luas di kabinet pemerintahan maupun di DPR sebenarnya adalah sarana untuk “kolusi dan koordinasi partai-partai kartel” dalam mengumpulkan dan memobilisasi rente. Istilahnya, “bagi-bagi proyek.” Oleh karena itu, dalam menganalisis perilaku partai politik di Indonesia, ideologi dan program partai menjadi tidak relevan.

Karena rente-rente ekonomi itu ilegal –namun dapat diterima di tingkat elite—maka sengaja atau tidak sengaja, semua partai terikat pada satu nasib politik dan ekonomi yang sama. Kelangsungan hidup mereka, dengan demikian, bergantung pada terpeliharanya kartel tersebut.

Studi Kuskridho menunjukkan gambaran yang suram bagi prospek terwujudnya sistem kepartaian yang kompetitif di Indonesia. Karena, jika semua partai politik terlibat dalam kartel, maka sangat kecil kemungkinannya salah satu dari partai-partai itu memprakarsai atau menentang kartel tersebut.

Persaingan antarpartai yang sehat seharusnya bisa menciptakan mekanisme check and balance, manakala terjadi penyalahgunaan atau korupsi uang negara. Celakanya, ketika semua partai kompak bersatu dalam kartel, mereka justru menghilangkan persaingan dan memustahilkan dilaksanakannya mekanisme check and balance itu. Singkatnya, jalan masih sangat panjang untuk menuju ke demokrasi yang substansial di Indonesia. (Dirangkum dari berbagai sumber)

Tulisan ini dibuat untuk Majalah Aktual, Sept-Okt 2013


Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI