Hubungan RI-Australia: Sahabat yang Butuh Selalu Diyakinkan

Oleh Satrio Arismunandar

Meski cukup dekat, hubungan Indonesia dan Australia masih mengalami beberapa ganjalan. Rencana Australia mengusir para pencari suka dengan cara “keras” di perairan perbatasan, serta isu separatisme Papua, telah memicu sentimen kedaulatan nasional Indonesia.

Ini bukan serangan teroris, tetapi cukup mengejutkan petugas Konsulat Australia di Bali. Tiga pemuda asal Papua memanjat pagar tembok, lalu menduduki gedung konsulat itu hari Minggu pagi, 6 Oktober 2013. Saat itu di Pulau Dewata sedang akan berlangsung hajatan besar, yaitu pertemuan puncak pemimpin APEC (Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik). Banyak wartawan media asing datang, sehingga aksi Markus Jerewon (29), Yuvensius Goo (22), dan Rofinus Yanggam (30) ini memang sengaja untuk mencari perhatian internasional.

Dalam surat yang diserahkan kepada staf konsulat, tiga anggota Aliansi Mahasiswa Papua ini tidak terang-terangan menuntut kemerdekaan Papua, tapi cuma meminta pemerintah Australia di bawah Perdana Menteri Tony Abbott, untuk menekan Indonesia agar membebaskan semua tahanan politik Papua. Juga, menuntut dibukanya akses kepada wartawan asing, diplomat, dan wisatawan, untuk bebas memasuki provinsi Papua Barat tanpa perlu izin khusus. Seruan untuk “membujuk” Indonesia itu juga ditujukan kepada Menlu AS John Kerry dan PM Jepang Shinzo Abe.

Awalnya, tiga aktivis yang ingin mengangkat kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua itu bilang, mereka ingin “mencari perlindungan” di konsulat. Namun, selesai menyerahkan surat, menurut versi pejabat konsulat, ketiganya akhirnya mau meninggalkan konsulat dengan sukarela. Sedangkan menurut versi aktivis, mereka “diusir secara kasar” dengan ancaman, pihak konsulat akan memanggil polisi Indonesia masuk ke konsulat.

Insiden konsulat ini adalah rangkaian terakhir dari sejumlah peristiwa sebelumnya, yang erat menyangkut hubungan kedua negara. Kasus sebelumnya adalah tenggelamnya kapal yang mengangkut manusia perahu di perairan selatan Jawa, Indonesia, yang berbatasan dengan perairan Australia. Pada 27 September 2013, sekitar 36 warga asal Timur Tengah termasuk anak-anak --yang mencoba mencari suaka ke Australia-- tewas tenggelam dalam kecelakaan kapal.

Tak mau dianggap melanggar HAM


Menteri Imigrasi Australia, Scott Morrison, membantah pernyataan dari korban yang selamat, bahwa saat itu operasi pertolongan ditunda 24 jam oleh pihak Australia, sehingga banyak manusia perahu tidak tertolong. Kasus pencari suaka ini adalah isu domestik yang peka bagi Australia. Canberra bertekad menyetop arus pencari suaka, yang masuk secara sembunyi-sembunyi lewat perairan selatan Jawa. Namun, Australia juga tak mau dianggap melanggar HAM para pencari suaka ini.

Australia ingin Indonesia lebih memprioritaskan masalah pencari suaka ini. Dalam konteks politik domestik Australia, masalah pencari suaka ini memang menjadi isu hangat dalam pemilu, yang dipertarungkan antara Partai Liberal dan Buruh. Namun, momen mungkin belum berpihak ke pemerintah Australia, karena Indonesia saat ini lebih dipusingkan oleh berbagai kasus korupsi tingkat tinggi, gejolak politik menjelang pemilu dan pilpres 2014, serta kondisi ekonomi nasional yang memburuk. Isu manusia perahu dengan demikian bukanlah prioritas puncak bagi elite politik di Jakarta.

Lewat kebijakannya yang berorientasi ke Asia, PM Abbott ingin memperkuat hubungan perdagangan dan komersial antara Jakarta dan Canberra. Abbott juga berusaha membujuk Indonesia agar mendukung kebijakan “perlindungan perbatasan” dari pemerintahan Liberal terhadap para pencari suaka. Australia ingin menggunakan kapal-kapal perangnya, untuk mengusir pulang perahu-perahu pengungsi kembali ke wilayah Indonesia.

Rancangan Australia ini sempat memancing kegeraman Menlu Marty Natalegawa. Dalam bahasa yang tidak lagi terlalu diplomatis, Marty menegaskan, langkah Australia itu bisa melanggar kedaulatan nasional Indonesia. Ini bisa berarti berhentinya kerjasama kedua negara. Hal yang tidak terang-terangan disebutkan Marty adalah: Indonesia memang merasa tidak nyaman dengan makin maraknya kehadiran kapal-kapal perang dan pesawat tempur Australia, di perairan dekat perbatasan kedua negara.

Menghadapi reaksi keras itu, Abbott dalam kunjungannya ke Indonesia bulan September 2013, berusaha meyakinkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa Australia akan menghormati kedaulatan Indonesia. Australia juga menyatakan akan selalu berkoordinasi dengan Jakarta, dalam penerapan kebijakan anti-pengungsi. Artinya, Australia berjanji tidak akan membuat langkah sepihak.

Pembangunan kekuatan militer

Isu yang peka bagi pemerintah Indonesia adalah yang hal menyangkut integritas teritorial dan kedaulatan wilayah, khususnya saat ini kedaulatan atas Papua. Pemerintahan Partai Liberal di bawah Abbott, seperti pemerintahan Partai Buruh sebelumnya, tetap berkomitmen pada kebijakan poros Amerika-Australia terhadap kawasan Asia. Keduanya ingin menghadang dominasi ekonomi dan posisi strategis China terhadap kawasan Asia.

Indonesia sendiri tidak mau dianggap masuk ke kubu manapun, dan ingin memposisikan hubungannya dengan Washington dan Beijing secara berimbang. Maka Indonesia merasa was-was terhadap potensi ancaman dari pembangunan kekuatan militer Amerika-Australia, yang dilakukan melalui pangkalan militer, yang lokasinya berdekatan dengan jalur-jalur laut dan perairan kunci Indonesia. AS telah menempatkan ribuan marinirnya di pangkalan militer Australia di Darwin, yang secara geografis relatif dekat dengan Papua.

Selain itu, Indonesia di bawah Presiden BJ Habibie pernah punya pengalaman pahit berupa referendum 1999, yang penuh rekayasa dan berujung pada lepasnya provinsi ke-27 Timor Timur. Saat itu sedikit-banyak ada peran dari Australia, yang dipimpin PM John Howard. Howard menggunakan alasan terjadinya kekerasan dan pelanggaran HAM, yang dilakukan milisi pro-Indonesia terhadap warga pro-kemerdekaan, sebagai pintu masuk untuk mengirim pasukan Australia di bawah bendera PBB ke Timor Timur.

“Jasa baik” Australia terhadap kemerdekaan Timor Leste (TimorTimur) ini kemudian berguna, untuk memudahkan perusahaan Australia mendapat lisensi dalam mengeksploitasi sumber minyak dan gas yang kaya di Laut Timor. “Trauma” masa lalu ini termasuk yang membuat sejumlah kalangan di Indonesia meragukan sikap Canberra dalam isu separatisme Papua. Di luar sikap resmi pemerintah, memang ada unsur-unsur dari masyarakat Australia yang giat mengangkat isu kemerdekaan Papua ke forum internasional.

Abbot, yang mengubah arah kebijakan luar negeri Australia agar lebih berorientasi ke Asia-Pasifik, kini mulai belajar memahami kepekaan Indonesia. Sejak terpilih menjadi Perdana Menteri, Abbot menjadikan Indonesia sebagai negara luar pertama yang ia kunjungi, untuk menunjukkan keseriusannya menjalin hubungan. Menyangkut isu Papua, September lalu, Abbot menyatakan, ia percaya warga Papua Barat dapat memiliki “kehidupan terbaik yang dimungkinkan, sebagai bagian dari Indonesia yang (statusnya) tidak bisa dibatalkan (indissoluble).”

Sesudah insiden pendudukan konsulat Australia di Bali, Abbot kembali menegaskan: “Kami memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Indonesia dan kami tidak akan memberi panggung bagi upaya melawan Indonesia. Tolong jangan lakukan di Australia. Anda tidak akan disambut baik.” Ucapan Abbot menunjukkan, ia siap melakukan langkah apapun yang dianggap perlu, untuk melindungi hubungan Canberra dengan Jakarta. Secara tak langsung, ini juga demi kebaikan masa depan politik Abbott sendiri. *** (Diolah dari berbagai sumber)

Jakarta, 10 Oktober 2013

E-mail: satrioarismunandar@yahoo.com
HP: 081286299061

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)