Membangun "Kekuatan Senyap" TNI Angkatan Laut di Perairan Indonesia

Oleh Satrio Arismunandar

Rusia menawarkan hibah 10 kapal selam bekas ke Indonesia. Meskipun TNI-AL sangat butuh tambahan kapal selam, agar memberi dampak penangkal yang kuat di kawasan, pemerintah harus cermat agar “transaksi hibah” ini tidak merugikan Indonesia.

Persaingan pengaruh antar negara, untuk menjalin ikatan jangka panjang dengan negara mitra yang potensial menguntungkan, adalah hal biasa. Maka, tidak mengherankan jika langkah pemerintah Amerika, yang pada 2011 menawarkan hibah 24 pesawat tempur F-16 bekas untuk Indonesia, kini diimbangi oleh Rusia. Rusia menawarkan hibah 10 kapal selam bekas milik Angkatan Laut Rusia. Sepintas, tawaran ini amat menggiurkan.

TNI Angkatan Laut memang sangat membutuhkan kapal selam, sebagai alat utama sistem persenjataan yang memiliki sifat taktis khusus. Kapal selam memiliki reka bentuk dan tingkat teknologi, yang dapat melaksanakan berbagai operasi dengan tingkat kerahasiaan dan risiko tinggi. Kapal selam adalah “kekuatan senyap” yang memiliki dampak menggentarkan bagi kapal-kapal perang di permukaan. TNI-AL saat ini hanya mengoperasikan dua kapal selam U-209 eks Jerman, jauh dari cukup untuk mengawasi dan menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia yang sangat luas.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko pada 17 Oktober 2013 menyatakan, Indonesia tertarik untuk mendalami dan mengkaji tawaran 10 kapal selam eks Angkatan Laut Rusia, yang kondisinya masih memadai. Namun, sebelum memutuskan, TNI akan lebih dulu memverifikasi secara mendalam kelayakannya. Indonesia telah mengirim tim ke Rusia, untuk melakukan pembicaraan awal soal hibah dan melihat langsung kondisi kapal-kapal selam yang ditawarkan tersebut.

Tanggapan awal TNI sangat baik, karena kehadiran tambahan 10 kapal selam –selain dua kapal selam tua eks Jerman yang sudah ada-- memang akan memberi efek penggentar yang signifikan terhadap kekuatan asing, yang coba-coba mau “bermain” di laut perairan Indonesia. Apalagi kapal selam yang ditawarkan adalah jenis Kilo Class, tipe kapal selam kelas menengah, yang dianggap cocok dengan kondisi perairan Indonesia, yang relatif dangkal dan memiliki banyak pulau.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan, tawaran 10 unit kapal selam dari Rusia ini di luar rencana pembelian tiga unit kapal selam kelas Changbogo dari Korea Selatan. Pada 20 Desember 2011, Kementerian Pertahanan RI telah menandatangani kontrak dengan Daewoo Shipbuilding Marine Engineering (DSME) untuk pengadaan tiga kapal selam senilai 1,07 miliar dollar AS.

Hibah bukan lantas berarti murah

Dua kapal selam akan dibangun di Korea Selatan dalam kerjasama dengan industri strategis PT. PAL, sedangkan kapal selam ketiga akan dibuat di fasilitas PT. PAL di Surabaya. Penyerahan kapal selam akan dilakukan pada 2015 dan 2016. Kapal-kapal selam ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan bagi Rencana Strategis Pertahanan 2024, bagi pengadaan 10 sampai 14 kapal selam, sebagai kekuatan esensial minimum.

Menurut Kepala Staf TNI-AL Laksamana Marsetio, kapal selam Rusia yang ditawarkan adalah tipe Kilo Class, yang mempunyai kemampuan bagus. Kapal selam produksi 1990-2000-an itu tergolong canggih, mampu menembakkan rudal dari dalam laut ke permukaan. Rudal yang diluncurkan pun punya jangkauan jauh, yakni 300 kilometer. “Indonesia belum punya kapal selam seperti itu,” ujar Marsetio.

Saat ini Indonesia belum bulat untuk menerima tawaran Rusia, karena masih harus mempertimbangkan dan menghitung biaya. Di luar harga kapal selam per unit yang katanya “dihibahkan,” pemerintah tetap harus mempertimbangkan besarnya biaya pemeliharaan, perbaikan, modifikasi, kesiapan infrastruktur, pelatihan awak kapal selam, serta usia atau masa guna kapal selam tersebut. TNI juga sedang mensurvei lokasi untuk pangkalan kapal-kapal selam itu nantinya, salah satunya di Palu, Sulawesi.

Walaupun berstatus kapal selam bekas, bahkan disebut hibah, bukan lantas berarti biaya yang harus dikeluarkan jadi murah. Ambillah contoh “hibah” pesawat tempur F-16 dari AS. Dari penjelasan Menteri Pertahanan kepada Komisi I DPR-RI, pemerintah AS ternyata tidak memberikan hibah “begitu saja.” Mereka menawarkan konsep hibah plus pemutakhiran (upgrade). Maklum saja, pesawat F-16 yang mau dihibahkan ke Indonesia adalah F-16 block 15/25, yang relatif berteknologi lama.

Padahal tetangga kita, Singapura, sudah sejak 1998 menggunakan pesawat F-16 block 52, yang jauh lebih canggih. Maka, pesawat F-16 hasil hibah itu oleh TNI mau ditingkatkan kemampuannya ke block 32, yang sebetulnya juga masih di bawah kualitas block 52 milik Singapura. Yang lebih berat lagi, biaya hibah dan upgrade sebesar 450 juta dollar AS itu 70 persennya harus dibayar pemerintah Indonesia di awal, secara tunai pula.

Bayangkan, bagaimana jika hubungan Indonesia-AS memburuk lagi seperti akhir 1990-an, dan pesawat-pesawat F-16 itu diembargo? Uang yang sudah disetor di muka itu bisa “hangus,” sementara dari 24 pesawat hibah itu baru 4 pesawat yang akan selesai di-upgrade dan dikirim pada 2014! TNI sudah pernah punya pengalaman pahit, diembargo suku cadang pesawat-pesawatnya.

Keuntungan jangka panjang

Waktu itu, sebagian besar pesawat dari satu skuadron F-16 A/B milik Indonesia terpaksa hanya disimpan di hanggar, tidak bisa terbang. Bahkan, pernah ketika sedang melakukan latihan gabungan dengan angkatan udara negara tetangga di Thailand dan terjadi gangguan suku cadang, TNI terpaksa meminjam suku cadang pesawat F-16 milik Thailand, agar F-16 milik TNI bisa terbang pulang ke Indonesia!

Begitu parahnya dampak embargo militer itu. Kalau TNI dipaksa membeli suku cadang F-16 dari pasar gelap, memang dimungkinkan, tetapi harganya juga jauh lebih mahal. Karena persyaratan semacam itulah, sempat terjadi perdebatan panjang antara anggota Komisi I DPR-RI dengan pihak Kemenhan tentang berbagai opsi “hibah.”

Dalam kasus tawaran hibah kapal selam, Rusia mungkin berpikir, tidak ada ruginya memberi 10 kapal selam bekas ke Indonesia. Pasalnya, sesudah menerima kapal selam, Indonesia akan terikat untuk jangka panjang bagi pemeliharaan, penggantian suku cadang, reparasi, pelatihan awak, pengadaan persenjataan, dan berbagai hal lain yang terkait dengan keberadaan kapal selam itu. Semua itu berarti pemasukan uang buat Rusia. Belum lagi menghitung manfaat strategis dari segi hubungan politik, ekonomi, dan militer kedua negara.

Di sisi lain, Indonesia memiliki kebutuhan nyata akan kapal selam, karena perkembangan ketegangan dan potensi konflik militer terbuka di perairan Laut Cina Selatan, yang bisa berdampak ke Indonesia. Ini terkait dengan klaim yang tumpang tindih antara China, Taiwan, dan sejumlah negara ASEAN (Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam) terhadap kepulauan Spratley dan jajaran pulau-pulau di sana. Selain berstatus perairan yang kaya dengan sumber perikanan, kawasan itu memiliki potensi sumber minyak bumi cukup besar.

Maka, tawaran hibah kapal selam Rusia yang menggiurkan itu perlu diimbangi dengan kecermatan menghitung biaya yang harus dikeluarkan. Dalam APBN 2013, TNI memperoleh anggaran Rp 81,8 triliun. Dana ini meningkat dari anggaran 2012 yang hanya Rp 72,54 triliun. Selain untuk pembiayaan rutin, seperti gaji prajurit dan pemeliharaan peralatan tempur, dana ini akan digunakan untuk menambah kekuatan peralatan dan persenjataan tempur.

Semoga saja, dalam kasus tawaran hibah 10 kapal selam eks Rusia ini, kompromi atau jalan tengah yang sebaik-baiknya demi kepentingan nasional bisa tercapai. Sehingga, TNI Angkatan Laut kita akan memiliki “kekuatan senyap” yang cukup bertaring dan disegani di kawasan ini. Jelesveva Jaya Mahe, di lautan kita jaya! (Diolah dari berbagai sumber)

Jakarta, 27 Oktober 2013

*Artikel ini ditulis untuk dimuat di Majalah Aktual.

Kontak Satrio Arismunandar:

E-mail: satrioarismunandar@yahoo.com; arismunandar.satrio@gmail.com
Blog pribadi: http://satrioarismunandar6.blogspot.com
Mobile: 081286299061

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)