Korupsi, Bisa Dirasakan tapi Sulit Dirumuskan

Oleh Satrio Arismunandar

Meski sudah seperti kanker yang mengancam kehidupan seluruh bangsa, korupsi tidak mudah didefinisikan. Ada banyak konsep tentang korupsi. Ketika DPR-RI kompak memilih komisioner KPK yang "lunak," itu pun sudah termasuk kategori korupsi.

Korupsi dapat dipandang sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Meski demikian, studi tentang korupsi tidaklah harus didasarkan pada pendekatan yuridis atau ekonomi, karena korupsi juga dapat dianggap sebagai isu moral dan filosofis.

Perilaku korupsi sudah sejak lama dikaji oleh para filsuf. Filsuf Yunani, Aristoteles, yang diikuti oleh Machiavelli, misalnya, sejak awal sudah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai "korupsi moral." Korupsi moral merujuk pada berbagai bentuk penyimpangan konstitusi, sehingga para penguasa rezim --termasuk dalam sistem demokrasi-- tidak lagi dipimpin oleh hukum dan tidak lagi melayani kepentingan rakyat, tetapi tak lebih hanya berupaya melayani dirinya sendiri.

Penggunaan istilah "korupsi" dalam diskusi-diskusi filsafat tak jarang berbentuk pengkontrasan antara wujud yang murni bersifat spiritual dengan manifestasinya yang "sudah terkorupsi" (corrupted) di dunia fisik. Banyak filsuf menganggap dunia fisik sebagai sesuatu yang "korup." Plato adalah contoh filsuf yang paling ternama dari aliran pemikiran ini.

Dalam pendekatan moralitas, korupsi umumnya merujuk ke kondisi dekadensi atau hedonisme. Sedangkan dalam perdebatan teologis, beberapa sudut pandang tertentu terkadang dituduh merupakan bentuk korupsi dari sistem-sistem kepercayaan yang ortodoks. Dengan kata lain, sudut pandang tersebut dituduh telah menyimpang dari cara pandang lama yang sudah benar.

Dalam perspektif agama, korupsi dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat tercela. Dalam perspektif ajaran Islam, korupsi termasuk perbuatan fasad atau perbuatan yang merusak kemaslahatan, kemanfaatan hidup, dan tatanan kehidupan. Pelakunya dikategorikan melakukan jinayah kubro (dosa besar). Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (al-’adalah), akuntabilitas (al-amanah), dan tanggung jawab.

Sulitnya Mendefinisikan Korupsi

Salah satu definisi korupsi yang paling terkenal adalah: "Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan oleh seorang pejabat publik, demi meraih keuntungan pribadi." Jelas, bahwa penyalahgunaan kantor publik untuk keuntungan pribadi (privat) adalah wujud paradigmatik korupsi.

Namun, korupsi tidak selalu terkait dengan kantor publik. Jika seorang petaruh menyuap seorang petinju agar "mengalah" dalam suatu pertandingan tinju, ini adalah korupsi untuk kepentingan privat, meski tidak melibatkan pemegang jabatan publik manapun. Si petaruh maupun si petinju bukanlah pejabat publik.

Salah satu cara menanggapi hal ini, adalah dengan membedakan antara korupsi publik dengan korupsi privat. Serta berargumentasi dengan mengatakan bahwa definisi di atas hanya khusus berlaku untuk korupsi publik.

Namun, ketika seorang warga biasa berbohong saat memberi kesaksian dalam sidang pengadilan, ini adalah sebuah korupsi terhadap sistem peradilan kriminal atau kantor publik. Walaupun dalam kasus ini tidak ada penyalahgunaan kantor publik oleh seorang pejabat publik.

Dalam kasus lain, ketika seorang petugas polisi merekayasa bukti palsu, untuk menjerat seorang tersangka pemerkosa --yang ia yakini memang betul-betul pelaku pemerkosaan yang membahayakan masyarakat-- ini adalah sebuah korupsi terhadap kantor publik. Walaupun petugas polisi itu melakukannya bukan karena untuk keuntungan pribadi.

Karena begitu luasnya cakupan korupsi, upaya merumuskan sebuah definisi atau konsep teoritis tentang korupsi terbukti cukup sulit. Maka, dilakukan langkah lain, yaitu mencoba mengidentifikasi korupsi lewat pelanggaran-pelanggaran hukum dan/atau moral yang spesifik. Misalnya, suap adalah pelanggaran hukum dan moral yang jelas termasuk bentuk korupsi.

Masalahnya, daftar yang berisi berbagai contoh dan ragam korupsi itu bisa panjang sekali. Lebih jauh, banyak dari tindakan-tindakan korupsi di dalam daftar tersebut --misalnya, nepotisme-- tidak bisa dimasukkan sebagai contoh penyuapan. Banyak perdebatan juga bisa muncul tentang mana yang layak dimasukkan dalam daftar dan mana yang tidak layak. Praktisi penegak hukum, misalnya, sering membedakan antara fraud (penipuan, kecurangan) dengan korupsi.

Terdapat satu strategi lagi untuk membuat garis demarkasi tentang perilaku korupsi. Secara tersirat, di dalam banyak literatur tentang korupsi, terdapat pandangan bahwa korupsi pada dasarnya adalah sebuah pelanggaran hukum, atau lebih spesifik lagi: sebuah pelanggaran hukum di ranah ekonomi.

Sejalan dengan itu, kita dapat berupaya mengidentifikasi korupsi dengan kejahatan-kejahatan ekonomi, seperti penyuapan, penipuan, kecurangan, dan insider trading. Sampai tahap tertentu, cara pandang ini mencerminkan dominannya perspektif ekonomi dalam literatur akademis tentang korupsi.

Tetapi banyak tindakan korupsi tidak selalu dianggap melawan hukum. Contohnya, penyuapan. Sebelum tahun 1977, perusahaan-perusahaan Amerika yang menawarkan suap untuk bisa memperoleh kontrak-kontrak di negara lain (baca: di Indonesia) tidak dianggap pelanggaran hukum. Peraturan yang melarang suap semacam itu baru muncul kemudian.

Jadi, korupsi tidak selalu berarti pelanggaran hukum. Hal ini karena pada dasarnya, korupsi bukanlah semata-mata masalah hukum, namun secara fundamental korupsi adalah masalah moralitas. Meskipun begitu, tidak semua tindakan imoralitas adalah tindakan korupsi. Korupsi hanyalah salah satu spesies dari imoralitas.

Ciri-ciri dan Tipologi Korupsi

Sebagai suatu gejala sosial yang rumit, korupsi tidak dapat dirumuskan secara sederhana dalam satu kalimat saja. Yang mungkin dan coba dilakukan adalah membuat gambaran yang masuk akal mengenai gejala tersebut, agar dapat dipisahkan dari gejala lain yang bukan korupsi.

Misalnya, sekadar kesalahan administratif atau salah kelola dalam urusan perkantoran/ pemerintahan. Meskipun dampaknya bisa sama-sama merugikan kepentingan publik, kesalahan semacam itu bukan termasuk korupsi.

Inti korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan induksi kasus demi kasus dari masyarakat masa lalu sampai zaman moderen, oleh pakar masalah korupsi Syed Hussein Alatas telah disusun sejumlah ciri korupsi.

Ciri-ciri korupsi dapat diringkas sebagai berikut: (a) suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan, (b) penipuan terhadap badan pemerintah, (c) dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus, (d) dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan di mana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu, (e) melibatkan lebih dari satu orang atau pihak, (f) adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uang atau yang lain, (g) terpusatnya kegiatan (korupsi) pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya, (h) adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum, dan (i) menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi.

Ciri-ciri tersebut sebetulnya masih bisa diperluas lagi. Dari segi tipologi, korupsi dapat dibagi dalam tujuh jenis, yaitu: korupsi transaktif (transactive corruption), korupsi yang memeras (extortive corruption), korupsi investif (investive corruption), korupsi perkerabatan (nepotistic corruption), korupsi defensif (defensive corruption), korupsi otogenik (autogenic corruption), dan korupsi dukungan (supportive corruption).

Korupsi transaktif merujuk kepada adanya kesepakatan timbal-balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak, dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya. Korupsi jenis ini biasanya melibatkan dunia usaha dan pemerintah, atau antara masyarakat dan pemerintah.

Korupsi yang memeras adalah jenis korupsi di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya. Misalnya, polisi memaksa seseorang menyerahkan sejumlah uang, agar kasus anaknya yang kedapatan mengutil barang di sebuah pasar swalayan, tidak diteruskan oleh polisi ke proses hukum.

Korupsi investif adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.

Misalnya, ada konglomerat atau elite politik yang memantau bahwa seorang perwira menengah di jajaran kepolisian memiliki prospek karir yang bagus, untuk suatu saat diangkat jadi jenderal dan akan memegang jabatan strategis di kepemimpinan Polri. Maka, sejak perwira itu masih "miskin" dan belum jadi apa-apa, hubungan baik sudah dipupuk sejak dini lewat berbagai pemberian yang "tidak mengikat."

Ketika suatu saat perwira muda itu akhirnya menjadi jenderal dan menjabat Kepala Polri atau Kabareskrim, hubungan dekat pribadi yang sudah dirintis sejak lama ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal lebih lanjut. Seperti, melindungi kepentingan bisnis sang konglomerat manakala terlibat kasus korupsi dan sebagainya.

Korupsi perkerabatan atau nepotisme, adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan mereka. Pengistimewaan ini bisa dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.

Korupsi defensif adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri. Contohnya, seorang pengusaha impor terpaksa menyuap pejabat bea cukai agar barang yang diimpornya segera dikeluarkan dari terminal pelabuhan. Karena, jika barang itu secara sengaja diproses secara berlama-lama oleh pejabat bea cukai di pelabuhan, ongkos sewa gudangnya makin meningkat, dan barang itu mungkin akan mengalami kerusakan sehingga tak bisa dijual lagi.

Korupsi otogenik adalah jenis korupsi yang dilakukan seorang diri, dan tidak melibatkan orang lain. Misalnya, anggota DPR yang mendukung berlakunya sebuah rancangan undang-undang tanpa menghiraukan akibat-akibatnya, dan kemudian ia menarik keuntungan finansial dari pemberlakuan undang-undang itu, karena pengetahuannya tentang undang-undang yang akan berlaku tersebut.

Sedangkan, korupsi dukungan tidak secara langsung menyangkut uang atau imbalan langsung dalam bentuk lain. Tindakan-tindakan yang dilakukan adalah untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada. Tindakan menghambat seorang yang jujur dan cakap untuk menduduki jabatan strategis tertentu, bisa dimasukkan dalam kategori ini.

Contohnya, para anggota fraksi di DPR-RI diam-diam bersepakat untuk memilih komisioner atau Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), yang relatif "lebih bisa diajak berkompromi" ketimbang kandidat-kandidat lain dalam penanganan kasus korupsi. Maka, kesepakatan para anggota fraksi DPR ini sudah termasuk kategori korupsi tersendiri.

Bila semua pengejawantahan tentang korupsi yang empiris dalam bentuk barang, jasa dan transaksi dipisahkan dari gejalanya, maka yang tinggal adalah ciri-cirinya yang hakiki: penipuan, pencurian, dan pengkhianatan. (Diolah dari berbagai sumber)

Jakarta, 7 Desember 2013

Ditulis untuk dimuat di Majalah AKTUAL dan www.aktual.co

Kontak Satrio Arismunandar:

E-mail: satrioarismunandar@yahoo.com; arismunandar.satrio@gmail.com
Blog pribadi: http://satrioarismunandar6.blogspot.com
Mobile: 081286299061

Comments

mranggendemak said…
hukum di negeri kita telah tercabik cabik oleh tangan kotor kotor penyembah materialisme yang konon katanya penegak hukum sendiri itulah sang perobek robek hukum
Kabar Makkah said…
tulisan yang berbobot. terima kasih
Anonymous said…
Ngadepin gini, pakah genocide bisa mengubah negeri kita, misal for those who has 35 years age already must be killed...

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)