Korupsi Elite Politik dari Zaman Kerajaan ke Era Reformasi

Oleh Satrio Arismunandar

Perilaku korusi elite politik sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara. Praktik korupsi itu semakin memuncak dari segi skala, kecanggihan, dan dampak kerusakannya di bawah rezim Orde Baru. Kemudian, korupsi semakin terdesentralisasi di era reformasi.

Saat ini terdapat kesepakatan meluas bahwa korupsi telah menjadi salah satu problem global dan etis yang paling mendesak. Berbagai kerugian ekonomi, politik, budaya yang nyata, ditambah dengan rusaknya mentalitas anak bangsa, tak bisa dipisahkan dari fenomena korupsi yang sudah membudaya.

Perilaku korupsi di kalangan elite politik sendiri bukanlah fenomena baru di Indonesia. Bahkan jika dirunut, perilaku korupsi sebagai suatu fenomena sosial dan budaya sudah ada pada zaman pra-kolonial, saat keberadaan kerajaan-kerajaan di Nusantara, dan zaman kolonial Hindia Belanda di Nusantara.

Sebelum berdirinya Republik Indonesia, budaya atau tradisi korupsi sudah mewarnai kehidupan elite politik kerajaan-kerajaan di Nusantara, yang berkonflik di antara sesama mereka karena motif perebutan kekuasaan, kekayaan, dan wanita. Perebutan kekuasaan di Kerajaan Singosari berlangsung sampai tujuh keturunan, mulai dari Anusopati, Tohjoyo, Ranggawuni, Mahesa Wongateleng, dan seterusnya. Kerajaan Majapahit, Demak, Banten, juga mengalami sejumlah pemberontakan. Dalam kasus Banten, Sultan Haji bahkan merebut tahta dari ayahnya sendiri, Sultan Ageng Tirtayasa.

Perilaku korupsi merupakan gejala yang berakar pada watak dan perilaku para pembesar pada zaman kerajaan di Nusantara. Perpecahan dalam tubuh kerajaan atau pemberontakan memperebutkan tahta kerajaan, yang melibatkan kerabat kerajaan sepanjang sejarah kerajaan atau kesultanan di seluruh Nusantara, adalah periode awal budaya korupsi. Para elite politik saat itu lebih mementingkan upaya memperkaya diri atau golongan daripada menjaga keutuhan dan kepentingan bangsa dan negara.

Perilaku korupsi menurut ukuran modern saat ini dianggap sebagai pelanggaran hukum atau kejahatan. Namun, pada waktu dulu itu adalah bagian dari budaya feodal yang ada, sehingga oleh rakyat maupun penguasa dianggap sebagai hal yang wajar. Perilaku korupsi itu, misalnya, terlihat dari dipekerjakannya dan dieksploitasinya rakyat untuk hal-hal yang menjadi kepentingan para bangsawan, seringkali tanpa upah sama sekali.

***
Sistem feodalisme sebagaimana berkembang di Eropa dan bagian dunia lain adalah sistem di mana rakyat tunduk dan berperang untuk para bangsawan pemilik tanah, di mana sebagai imbalan rakyat mendapat proteksi dan dibolehkan bercocok tanam di tanah para bangsawan. Para bangsawan sendiri pada gilirannya mengabdi dan menyatakan kesetiaan pada raja, dengan imbalan direstui status kebangsawanan dan penguasaannya atas tanah tersebut.

Pada zaman kerajaan Mataram di Jawa sekitar tahun 1600, selain terdapat desa-desa yang memenuhi kebutuhan sendiri, terdapat kebudayaan keraton yang tersendiri, yang –berbeda dari zaman Majapahit— relatif terpisah dari segala hubungan internasional. Dalam proses keterisolasian itu dimulailah pemfeodalan yang ekstrem, yang berdampak besar pada peradaban di Jawa. Pemfeodalan ini menjadi latar belakang kejahatan korupsi, yang mengeksploitasi kebodohan dan perhambaan penduduk.

Selain adanya golongan bangsawan yang gemar menumpuk harta, mereka juga memelihara sanak (abdi dalem) yang lebih suka mencari muka pada tuannya dan berperilaku oportunistik. Budaya kekuasaan di Nusantara, khususnya Jawa, cenderung otoriter. Kritik atau penolakan terhadap praktik kekuasaan yang korup dan menindas akan dianggap sebagai tantangan atau perlawanan terhadap penguasa.

Dalam aspek ekonomi, raja dan lingkaran kaum bangsawan mendominasi sumber-sumber ekonomi di masyarakat. Sedangkan rakyat umumnya dalam kondisi miskin, tertindas, tunduk, dan harus menuruti kemauan atau kehendak penguasa. Kondisi seperti ini ikut menyuburkan budaya korupsi.

Tak jarang para abdi dalem juga melakukan korupsi ketika menarik “upeti” (pajak) dari rakyat yang akan diserahkan kepada demang (lurah), yang selanjutnya oleh demang akan diserahkan kepada tumenggung. Abdi dalem di katumenggungan --setingkat kabupaten atau provinsi-- pada gilirannya juga ikut mengorupsi harta yang akan diserahkan kepada raja atau sultan. Para pengumpul pajak ini cenderung berperilaku “memaksa” rakyat kecil, dan dengan demikian menambah beban kewajiban rakyat terhadap jenis atau volume komoditi pertanian, yang harus diserahkan sebagai pajak.

Pakar Indonesianis, Wertheim, menyatakan, korupsi di Indonesia antara lain bersumber pada warisan pandangan feodal, yang sekarang menimbulkan “pertentangan kesetiaan” antara kewajiban terhadap keluarga dan kewajiban terhadap negara. Perilaku korupsi menunjukkan kurangnya keterikatan positif pada Pemerintah dan cita-citanya. Wertheim intinya menghubungkan korupsi dengan sejarah, dengan sikap hidup, yang erat hubungannya dengan masa lampau, dan dengan struktur sosial.

Pola budaya feodal yang mengatur hubungan atas dengan bawahan telah terbentuk sempurna, dan luluh dalam kepribadian orang-orang waktu itu. Pola budaya itu telah memungkinkan diterimanya beberapa bentuk kejahatan sebagai bukan kejahatan. Maka perilaku korupsi elite politik pun dianggap sebagai hal biasa oleh penduduk, bukan dipandang sebagai ketidakadilan dan bukan pula sebagai kejahatan.

Baik raja-raja Jawa, maupun pemerintah Belanda kemudian, berkuasa atas dasar petani. Raja-raja menerima hasil bumi dari petani sebagai upeti, dan memakai tenaga petani guna pembangunan dan pemeliharaan istana, jalan raya, irigasi, dan lain-lain.

Kerajaan Jawa tradisional tidak terlalu besar membebani petani jika dibandingkan dengan kekuasaan kolonial moderen kemudian, karena memang keperluan raja dan golongan priyayi tidak seluas keperluan pemerintah kolonial. Namun, yang sangat membebani para petani, adalah kerja bakti setiap tahun di keraton dengan membawa upeti, yang dapat menggagalkan panen sawah di daerahnya karena harus tinggal terlalu lama di keraton.

Pemerintah kolonial Belanda mempertahankan budaya feodal di kerajaan-kerajaan yang sudah ada, untuk mempertahankan kekuasaannya. Hubungan berat sebelah dan tidak adil antara penguasa feodal kerajaan dan rakyat pribumi dibiarkan saja dan malah dimanfaatkan oleh pemerintah Belanda untuk memajukan kepentingan politik dan ekonominya.

Sementara itu, pemerintah kolonial Belanda sendiri juga tidak kebal dari perilaku korupsi. Penyebab hancur dan runtuhnya maskapai dagang Hindia-Belanda (VOC) bisa dibilang juga akibat perilaku korupsi. Lebih dari 200 orang pengumpul Liverantie dan Contingenten di Batavia pernah ketahuan melakukan korupsi dan dipulangkan ke negeri Belanda. Lebih dari ratusan, bahkan kalau diperkirakan termasuk yang belum diketahui oleh pimpinan Belanda, hampir mencapai ribuan orang Belanda di Hindia Belanda saat itu juga terlibat korupsi.

***

Perilaku korupsi elite politik sebagai produk budaya ini terus berlanjut, diwariskan ke generasi-generasi berikutnya, dalam berbagai bentuk yang berbeda. Maka tidak luar biasa, jika dikatakan bahwa perilaku korupsi elite politik juga sudah ada di pemerintahan sejak awal kemerdekaan, 17 Agustus 1945.

Pada periode demokrasi liberal parlementer (1950-59) dan selama Demokrasi Terpimpin di bawah Presiden Soekarno (1959-65), perilaku korupsi elite politik dan penyalahgunaan kekuasaan biasa dilakukan lewat aliansi di antara patron-patron politis dan klien-klien bisnis, yang secara reguler diberi perlakuan khusus dalam bentuk perizinan dan peluang-peluang bisnis yang tidak transparan.

Perilaku korupsi elite politik ini dipandang telah memuncak --baik dari segi skala, kecanggihan, dan dampak kerusakannya-- ketika di bawah pemerintahan Orde Baru, yang bermula pada 1965. Pola-pola korupsi era sebelumnya telah ditiru oleh Orde Baru, bahkan dengan lebih sistematis.

Selama era Orde Baru, perilaku korupsi elite politik berlangsung dalam bentuk negara patrimonial yang diorganisasikan dalam konteks masyarakat Jawa. Banyak literatur menyatakan, Jawa telah menjadi faktor sosio-politik penting dalam memahami politik di Indonesia.

Budaya Jawa adalah unsur yang paling berpengaruh dalam membentuk pola-pola kebijakan di Indonesia era Orde Baru. Faktanya, sebagian besar pemimpin Indonesia adalah orang Jawa, yang cenderung mempraktikkan hubungan patron-klien, yang muncul dari tradisi negara patrimonial, di mana para pemimpin adalah pusat kekuasaan.

Hubungan patron-klien atau patronase awalnya ditemukan dalam masyarakat non-birokratis, di mana ia merupakan hubungan informal antara orang yang berbeda status sosial-ekonominya. "Patron" adalah pihak yang makmur dan berkuasa, sedangkan klien adalah pengikut atau orang bimbingan yang tergantung pada patron. Jenis hubungan ini biasanya dicirikan dengan posisi yang tidak berimbang antara kedua pihak, yang mencerminkan peran-peran mereka yang tidak simetris.

Dalam hubungan patron-klien, sebagai sebuah hubungan pertukaran antara peran-peran, individu yang memiliki status sosio-ekonomi lebih tinggi (patron) menggunakan sumberdaya dan pengaruhnya untuk memberikan perlindungan atau manfaat, atau kedua-duanya, kepada orang yang statusnya lebih rendah (klien). Sebaliknya, klien ini membalas dengan menawarkan dukungan umum dan bantuan, termasuk pelayanan pribadi, buat sang patron.

Konsep negara patrimonial merujuk ke model politik di mana struktur birokrasi pemerintah bersifat hirarkis dan berlapis-lapis, sedangkan para pejabat tingkat tingginya memperoleh posisinya lebih atas dasar loyalitas mereka kepada penguasa ketimbang kompetensi administratif, kinerja, atau prestasi.

Dalam sistem ini, kedekatan dengan penguasa adalah pertimbangan utama dalam menunjuk seseorang ke posisi-posisi di pemerintahan. Para pejabat itu lalu menjadi agen personal dan orang kepercayaan dari penguasa bersangkutan dalam hubungan patronase.

Dalam konteks era Orde Baru, Presiden Soeharto memposisikan dirinya sebagai patron, yang memberi perlindungan politik dan manfaat ekonomi kepada para pengikutnya, yang pada gilirannya memberikan dukungan politik, dana, kesetiaan, pelayanan, dan lain-lain kepada Soeharto dan keluarganya. Sebagian dari klien ini adalah pengusaha dan konglomerat yang bisnisnya berkembang pesat karena difasilitasi dan diproteksi oleh negara, di bawah pemerintahan Soeharto. Mereka mendapat perlakuan pengistimewaan lewat berbagai proyek bisnis yang sangat menguntungkan.

Berkat pertumbuhan ekonomi yang pesat lewat masuknya investasi asing, pinjaman luar negeri, dan boom minyak bumi pada 1970-an, kue ekonomi di era Orde Baru menjadi jauh lebih besar. Akibatnya, skala sumber-sumber yang bisa dikorupsi juga membesar. Di era Soeharto, begawan ekonomi Indonesia, Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, pernah menyatakan, diperkirakan sampai 30 persen anggaran negara telah "menguap" karena perilaku korupsi.

Bukan sekadar memelihara hubungan loyalitas, saat itu sudah terbentuk jejaring hubungan saling mendukung yang kuat antara elite politik dan kalangan bisnis yang dekat dengan penguasa, membentuk apa yang secara populer disebut sebagai KKN (korupsi, kolusi, nepotisme).

***

Berhentinya Presiden Soeharto lewat gerakan reformasi pada Mei 1998, tidak otomatis melenyapkan perilaku korupsi di kalangan elite politik. Perilaku korupsi elite politik di era reformasi malah memiliki pola baru.

Selama era Orde Baru yang panjang, adanya pemerintah yang otoriter dan sangat tersentralisasi berarti memberikan tingkat prediktibilitas tertentu tentang korupsi. Korupsi masuk ke sistem kekuasaan patrimonial yang sangat terpersonalisasi, yang berpusat pada presiden.

Dengan runtuhnya rezim Orde Baru, kekuasaan pun menjadi lebih tersebar dan terdesentralisasi. Seiring dengan itu, pola dan dinamika perilaku korupsi elite politik juga mengalami hal yang sama. Korupsi tidak cuma terfokus ke lingkaran pusat kekuasaan, presiden dan para kroni, tetapi menyebar ke berbagai daerah dan tingkatan.

Terungkapnya berbagai kasus korupsi ini menunjukkan betapa parahnya perilaku korupsi elite politik, khususnya yang terjadi di jajaran birokrasi –eksekutif, legislatif, dan yudikatif-- dan aparat pemerintah. Perilaku korupsi sudah begitu merajalela dan dilakukan oleh begitu banyak orang, sehingga perilaku korupsi dipandang sudah membudaya dan dianggap sebagai hal yang wajar dan biasa-biasa saja.

Bedanya dengan era pra-kolonial dan era kolonial adalah waktu itu rakyat belum diperkenalkan pada sistem pemerintahan modern, yang secara jelas memposisikan perilaku korupsi sebagai suatu kejahatan. Sedangkan dalam kondisi sekarang, secara yuridis formal, peraturan, dan undang-undang, korupsi secara tegas dinyatakan sebagai tindak kejahatan.

Jadi, mungkin bisa dibilang bahwa dalam konteks perilaku korupsi, elite politik era Orde Baru dan era reformasi sekarang lebih tidak tahu malu dan lebih tidak bermoral dibandingkan era kerajaan di Nusantara. (Diolah dari berbagai sumber)

Jakarta, 7 Desember 2013

Ditulis untuk dimuat di Majalah AKTUAL dan www.aktual.co

Kontak Satrio Arismunandar:

E-mail: satrioarismunandar@yahoo.com; arismunandar.satrio@gmail.com
Blog pribadi: http://satrioarismunandar6.blogspot.com
Mobile: 081286299061

Comments

januar surya said…
keren artikelnya, mari kita dukung para penegak hukum untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya.

www.kiostiket.com
BELAJAR BAHASA said…
Indonesia negara dengan tingkat korupsi yang tinggi perlu dibenahi

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)