Ulah Baru Negara Tetangga di Selatan

Oleh Satrio Arismunandar

Sesudah kasus penyadapan intelijen terhadap Presiden SBY yang belum sepenuhnya tuntas, Australia membuat masalah baru dengan pelanggaran wilayah kedaulatan Indonesia oleh kapal militernya. Keretakan hubungan Indonesia-Australia tampaknya tidak akan cepat pulih seperti semula.

Australia lagi-lagi bikin ulah. Heboh kasus penyadapan oleh intelijen Negara Kanguru itu terhadap komunikasi telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ibu Ani Yudhoyono, dan sejumlah menteri Indonesia tahun 2013 baru dalam proses menyurut, tetapi Australia sudah membuat masalah baru. Kapal militer Australia pertengahan Januari 2014 telah menerobos wilayah perairan Indonesia tanpa izin, dalam usaha mencegah masuknya perahu pencari suaka ke Australia.

Menteri Imigrasi Australia Scott Morrison mengaku telah meminta maaf dan memberi penjelasan pada militer Indonesia atas terjadinya “insiden” tersebut. Namun permintaan maaf ini terkesan hanya basa-basi, karena masuknya kapal Australia ke wilayah kedaulatan Indonesia bukanlah terjadi secara “tidak sengaja.”

Berdasarkan laporan pencari suaka terkait, kapal militer Australia memang menggiring paksa kapal pengungsi yang mereka pergoki di wilayah perairan Australia, agar masuk kembali jauh ke dalam wilayah perairan Indonesia. Jika cara ini merupakan prosedur operasi standar yang dipraktikkan Australia, jelas akan bermasalah besar dengan kepentingan Indonesia, karena tidak ada jaminan bahwa pelanggaran kedaulatan wilayah Indonesia semacam ini tidak akan berulang.

Ada juga laporan-laporan yang telah dibantah pihak Australia bahwa aparat Australia telah menyakiti atau melakukan tindakan kekerasan terhadap para pencari suaka. Para imigran mengaku telah dipukuli. Beberapa di antaranya juga mendapat luka bakar, karena dipaksa memegang pipa panas di perahu mereka.

Badan urusan pengungsi PBB telah menanyakan kebenaran kabar ini, sambil memperingatkan bahwa Australia bisa dianggap melanggar hukum internasional, jika memaksa kapal-kapal itu kembali ke Indonesia tanpa memperhatikan keselamatan yang pantas bagi para pengungsi. Kebijakan keras pemerintah Australia ini termasuk pemberlakuan pusat penahanan di lepas pantai, untuk menahan ribuan para pencari suaka, yang banyak diantaranya melarikan diri karena konflik di Afghanistan, Darfur, Pakistan, Somalia, dan Suriah.

Kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbasis di New York juga mengeritik kebijakan keras Australia terhadap para pencari suaka. Dalam laporan terbarunya, kelompok HAM ini menyatakan, rekam jejak Australia sebagai negara yang melindungi hak sipil dan politik telah rusak akibat kebijakan tersebut. Pemerintah Australia dianggap lebih memprioritaskan kepentingan politik domestik dibandingkan tanggung jawab internasional Australia untuk melindungi para pencari suaka.

Mengintensifkan patroli maritim

Perdana Menteri Tony Abbott sendiri masih bicara lantang, bahwa ia akan tetap melanjutkan kebijakan kerasnya untuk menangkal para pencari suaka, yang mencoba masuk ke Australia dengan perahu-perahu kecil dari perairan selatan Indonesia. Berbicara dari Davos, Swiss, Abbott pada 21 Januari 2014 menyatakan, “Bagi kami, menghentikan kapal (imigran) merupakan persoalan kedaulatan dan Presiden Yudhoyono harus memahami itu, betapa serius kami menjaga kedaulatan negara. Karena itu kami akan melanjutkan apa yang harus kami lakukan untuk mengamankan perbatasan.”

Sikap Abbott jelas sangat sepihak, tanpa kompromi, dan tidak menunjukkan kepekaan terhadap posisi Indonesia. Australia, seperti juga semua negara, memang berhak menjaga kedaulatan wilayah negaranya. Namun, hal itu tidak bisa dijadikan alasan bahwa Australia boleh melanggar wilayah kedaulatan Indonesia dengan seenaknya.

Staf Khusus Presiden RI Bidang Hubungan Internasional, Teuku Faizasyah, menegaskan, kedaulatan dan keutuhan wilayah merupakan kepentingan vital bagi Indonesia. Oleh karena itu, setiap bentuk pelanggaran atas kedaulatan dan wilayah nasional Indonesia dengan alasan apapun tidak dapat ditoleransi. “Jika PM Abbott meminta Indonesia memahami keseriusan Australia atas kedaulatannya, maka sebaliknya Indonesia juga meminta Australia untuk memahami keseriusan Indonesia atas kepentingan vital kita,” ujar Faizasyah.

Kantor Menteri Koordinator Politik dan Keamanan RI mengeluarkan penyataan, “Indonesia akan mengintensifkan patroli maritim di berbagai wilayah di mana terjadi pelanggaran atas kedaulatan dan integritas teritorialnya.” Pernyataan ini merevisi pernyataan sebelumnya yang menggunakan kata-kata lebih halus. Pernyataan revisi ini juga menyebut pelanggaran wilayah oleh kapal Australia itu sebagai penyusupan tercela, dan menuntut klarifikasi diplomatik resmi, serta jaminan bahwa berbagai insiden seperti itu tidak akan terulang kembali.

Pemerintahan Abbott, yang berasal dari Partai Konservatif, juga dikritik keras di dalam negeri terkait kerahasiaan yang menyelimuti seputar kebijakan suaka mereka. Kebijakan itu disebut ”Operasi Kedaulatan Perbatasan,” dan baru-baru ini disamakan seperti sebuah perang. Abbott berdalih, kerahasiaan itu penting untuk mencegah ”musuh” agar tidak bisa menerima bocoran informasi.

Namun, Graeme McGregor, juru bicara Amnesty International, menyebut kebijakan Canberra yang terus menolak memberikan informasi tentang kebijakan ini kepada publik sebagai sesuatu yang “absurd”.

Abbott dan Bishop Berbeda Pandangan

Kasus pelanggaran wilayah kedaulatan Indonesia oleh kapal militer Australia jelas akan makin memperburuk hubungan antara kedua negara. Padahal hubungan itu belum pulih, sejak terungkapnya skandal penyadapan oleh intelijen Australia terhadap saluran komunikasi telepon para pemimpin Indonesia. Indonesia telah menurunkan tingkatan hubungan diplomatik dengan Australia pada November 2013, sebagai respon atas kasus penyadapan tersebut.

Indonesia juga menunda kerjasama latihan militer dan pertukaran informasi intelijen. Australia biasanya sangat berkepentingan dengan informasi intelijen tentang kasus-kasus terorisme di Indonesia. Penundaan kerjasama juga terjadi dalam urusan pencari suaka. Kini otoritas Indonesia lebih bersikap pasif dalam menangani pencari suaka, yang hanya menjadikan Indonesia sebagai tempat transit sebelum bertolak ke Australia.

Peningkatan ketegangan hubungan Australia-Indonesia itu berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang serius. Indonesia adalah importir besar atas produk pertanian dan peternakan Australia, seperti gandum dan hewan ternak. Sedangkan, Australia adalah pasar nomor 10 terbesar bagi Indonesia.

Proses peredaan ketegangan dalam hubungan antara kedua negara sebetulnya sudah dimulai dengan pengiriman surat resmi, yang dirancang secara cermat, dari PM Abbott kepada Presiden SBY pasca skandal penyadapan. Isinya menegaskan keinginan untuk menormalisasi hubungan. Presiden SBY memandang, surat Abbott itu cukup baik sebagai langkah pembukaan menuju pemulihan hubungan.

Tetapi ketidakkompakan di internal pemerintah Australia berikutnya kembali merusak suasana itu. Dalam kunjungannya ke Jakarta, Menlu Australia Julie Bishop menjanjikan, pemerintah Australia tidak akan menggunakan aset intelijen untuk merugikan Indonesia. Namun, beberapa hari kemudian muncul laporan di Australia bahwa PM Abbott secara kategoris telah mengatakan, Australia tidak pernah membuat janji semacam itu!

Yang menarik adalah sinyalemen dari kalangan Australia sendiri bahwa pemerintah Abbott jelas akan bersikukuh, tetap menerapkan kebijakan kerasnya tentang pencari suaka, bahkan sekalipun hal ini secara berkepanjangan akan semakin merusak hubungan dengan Indonesia.

Di sisi lain, suara-suara keras dari kalangan militer, parlemen, dan unsur-unsur masyarakat di Indonesia, menyikapi pelanggaran wilayah Indonesia oleh kapal Australia, juga akan semakin mendorong pemerintah SBY untuk bersikap keras. Walaupun Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mencoba meredakan ketegangan, dengan mengatakan, peningkatan patroli-patroli TNI Angkatan Laut di perairan yang berbatasan dengan Australia “bukanlah tindakan tidak bersahabat yang ditujukan kepada bangsa manapun.”

Dua pakar strategi pertahanan Australia yang paling berpengaruh, Paul Dibb dan Peter Jennings, telah memperingatkan bahwa retorika-retorika destruktif dari kedua pihak, yang berujung ke jalan buntu politik dalam hubungan Australia-Indonesia, berisiko merusak kepentingan keamanan jangka panjang kedua negara.

Dibb adalah penulis utama buku putih pertahanan 1987 dan menjadi penasehat bagi berbagai pemerintah Australia, yang sudah beberapa kali berganti. Sedangkan Jennings adalah mantan pejabat senior pertahanan, yang sekarang memimpin Lembaga Kebijakan Strategis Australia. Kedua pakar ini mendesak baik pemerintah Australia maupun Indonesia, untuk segera memulihkan hubungan pertahanan dan keamanan ke jalur awal yang seharusnya, sebelum mengalami kerusakan lebih jauh. (Diolah dari berbagai sumber)

Jakarta, 25 Januari 2014

Ditulis untuk dimuat di Majalah AKTUAL dan www.aktual.co

Kontak Satrio Arismunandar:
E-mail: satrioarismunandar@yahoo.com; arismunandar.satrio@gmail.com
Blog pribadi: http://satrioarismunandar6.blogspot.com
Mobile: 081286299061

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI